Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mematok rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto di rentang 11,52%—15,01% pada 2029 alias tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Target tax ratio itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan kerangka perpajakan (pajak + kepabeanan dan cukai) ke depan akan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan, serta mendorong daya saing lewat insentif fiskal.
“Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).
Disampaikan, transformasi itu akan didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (sistem Coretax) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang cocok dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global.
“Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 – 15,01% terhadap PDB [Rp3.500 triliun sampai dengan Rp5.000 triliun],” jelas pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
1756021445_8de079d1-dba8-4c64-beb8-770c02a50238.
Pajak
Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas fiskal akan mengupayakan mencapai tax buoyancy di atas 1 hingga 2029.
Pemerintah menyatakan akan terus menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi.
Caranya dengan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem Coretax
Selain itu, pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan
Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 10,48%—13,95% terhadap PDB pada akhir 2029.
Kepabeanan dan Cukai
Sementara itu, pemerintah menyatakan peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal.
Otoritas menyampaikan akan melanjutkan digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Oleh sebab itu, Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan National Logistic Ecosystem (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional
CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses customs clearance, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang efisien.
“Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko [risk-based audit] yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal,” jelas pemerintah.
Disampaikan bahwa upaya tersebut didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai.
Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1% terhadap PDB pada 2029.
Target Rasio Pajak Prabowo: 16% dari PDB
Adapun proyeksi rasio perpajakan di rentang 11,52%—15,01% pada akhir 2029 seperti dalam perhitungan Sri Mulyani dan jajarannya masih berada di bawah target Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.
Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16%—18% terhadap PDB.
Dia mengungkapkan salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.
“Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).
/data/photo/2025/08/24/68aae344d9c2f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gibran Naik KA Bandara di Solo, Pilih Berdiri Sepanjang Perjalanan
Nasional
24 Agustus 2025")
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5297809/original/096020600_1753695872-0fe31eaa-6209-4c44-b263-d7fe8390b24a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gibran Tanggapi Usulan DPR soal Gerbong Perokok: Mohon Maaf, Ada Hal Lain Lebih Prioritas – Page 3")
