Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.

    Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.

    Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

    “Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

    “Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

    “1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.

    “Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.

    Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.

  • Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

    Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

    Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

    Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

    Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

    Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

    Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

    Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

    “Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

    Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

    “Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

  • Gelar Aksi Nasional, Aliansi ‘Jogja Memanggil’ Suarakan 8 Tuntutan

    Gelar Aksi Nasional, Aliansi ‘Jogja Memanggil’ Suarakan 8 Tuntutan

    Liputan6.com, Jakarta Massa mahasiswa yang tergabung dalam ‘Jogja Memanggil’ menyatakan delapan tuntutan, dalam aksi nasional yang akan digelar di kawasan Malioboro, Senin (1/9/2025) pekan depan.

    “Hari rapat konsolidasi aksi Jogja Memanggil menyepakati beberapa tuntutan yang akan kita surakan bersama,” kata juru bicara Jogja Memanggil Bungkus usai berkonsolidasi di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Cik di Tiro, Jumat (29/8/2025).

    Pertama, usut tuntas representasi polisi dan hukum mati penabrak yang menewaskan Affan Kurniawan, Gama (Semarang) dan peristiwa Kajuruhan, Malang.

    Dua, tuntut reformasi total kepolisian dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang membiarkan imunitas polisi selama ini.

    “Berikutnya, kami menuntut penerapan pajak progresif atau pajaki orang-orang kaya. Kami menyerukan batalkan kenaikan PBB yang hari membuat banyak rakyat tercekik,” tegas Bungkus.

    Keempat, Bungkus menyatakan pemerintah batalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan potong anggaran untuk program ketahanan serta keamanan (Hankam).

    Lima, hentikan dan batalkan semua kebijakan yang mengarah ke absuluditas pada struktur pemerintahan dan militerisasi ruang publik.

    Enam, seret dan turunkan Prabowo-Gibran serta bubarkan seluruh kabinet Merah Putih.

    Ketujuh, sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan seluruh koruptor berserta selurub keluarganya.

    “Terakhir bebaskan seluruh kawan yang di tangkap saat aksi massa di berbagai kota. Mereka tidak bersalah, mereka pejuang demokrasi dan HAM,” lanjut Bungkus.

    Dia juga menyerukan untuk massa aksi di seluruh daerah bersama-sama melakukan aksi serentak nasional bersama dengan Jogja Memanggil, Senin depan.

    “Hari ini kami melakukan aksi di Mapolda DIY karena pembunuh salah satu kawan ojol kami merupakan polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkasnya.

  • 10
                    
                        Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup
                        Yogyakarta

    10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta

    Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Demo Jogja Gejayan di Polda DIY ricuh, Jumat (29/8/2025) petang.
    Pantauan Kompas.com, lalu lintas di simpang empat Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengarah ke Polda DIY (ring road utara) tidak ditutup.
    Praktis ini mendapatkan perhatian dari pengguna jalan. Para pengguna jalan yang lewat dengan kecepatan rendah dan berupaya mengambil video sontak dicegah oleh para massa aksi.
    “Jangan ngerekam, jangan ngerekam,” ujar massa aksi, Jumat (29/8/2025).
    Sebelumnya Aliansi Jogja Memanggil yang berisi elemen masyarakat Yogyakarta sore ini melakukan aksi demonstrasi di Polda DIY.
    Humas Aliansi Jogja Memanggil Bung Koes mengatakan, pada sore hingga menjelang petang ini pihaknya telah melakukan konsolidasi bersama di Yogyakarta.
    Hasil dari konsolidasi tersebut Jogja Memanggil merumuskan 6 tuntutan yang akan disuarakan di Polda DIY.
    Pertama adalah menuntut usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh Polisi seperti kasus meninggalnya Ojol di Jakarta, lalu usut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, hingga mengusut tuntas kasus Gamma.
    “Kedua Reformasi total kepolisian RI copot Kapolri Listyo Sigit,” kata Koes, Jumat (29/8/2025).
    Ketiga lanjut Koes, pemerintah dituntut untuk menerapkan pajak progresif kepada orang kaya,serta batalkan kenaikan PBB.
    “Kita tahu bahwa kenaikan PBB hari ini menyekik seperti di Pati banyak rakyat resah akan kenaikan PBB,” kata dia.
    Tuntutan selanjutnya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta potong anggaran Hankam, kembalikan alokasi dana pendidikan.
    “Lima hentikan dan batalkan kebijakan absolutitas struktur pemerintahan dan militerisasi ruang sipil. Keenam Selanjutnya turunkan Prabowo Gibran, beserta kabinet merah putih dan DPR. Sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan koruptor dan keluarga,” kata dia.
    Selain itu pihaknya juga menuntut kepada Polisi untuk membebaskan para demonstran yang diamankan.
    “Kami menyerukan dari Jogja memanggil Senin, seluruh daerah di Indonesia untuk aksi serentak nasional. Kami akan melakukan aksi jogja memanggil pada hari senin di seputar Malioboro,” ujar dia.
    “Hari ini kenapa penting ke Polda karena kita tahu pembunuh satu ojol kawan kita adalah polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkas Bung Koes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPP FPI API Duga Kuat Mulyono & Geng Dalangi Demo Anarkis: Berlanjut Makzulkan Prabowo lalu Naikkan Gibran

    DPP FPI API Duga Kuat Mulyono & Geng Dalangi Demo Anarkis: Berlanjut Makzulkan Prabowo lalu Naikkan Gibran

  • Mahasiswa UI Bergerak ke Jakarta, Ini Lokasi dan Tuntutan Demo

    Mahasiswa UI Bergerak ke Jakarta, Ini Lokasi dan Tuntutan Demo

    Liputan6.com, Jakarta Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan pergerakan untuk menggelar aksi di Polda Metro Jaya. Nantinya, mahasiswa UI meminta pertanggungjawaban kepolisian atas meninggalnya pengemudi ojek online (Ojol) dan buruknya citra DPR RI.

    Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan mengatakan, mahasiswa UI akan bergerak mengadakan aksi massa bersama BEM SI Rakyat Bangkit dan BEM SI Kerakyatan, dan aliansi mahasiswa lainnya. Nantinya, mahasiswa akan melakukan aksi di Polda Metro Jaya yang sebelumnya berkumpul di FX Sudirman.

    “Kita berangkat dari sini (UI) menuju FX Sudirman, kemudian kita akan berkumpul di seberang FX Sudirman dan kami akan menjalankan aksi di sana,” ujar Atan, Jumat (29/8/2025).

    Atan menjelaskan, Mahasiswa akan menuntut peristiwa yang terjadi kemarin dan semalam hingga menewaskan pengemudi ojek online. Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan efek domino dari permasalahan yang ada di Indonesia.

    “Dari ketidakbijaksanaan pemerintah dan DPR yang memberikan kebijakan buruk, tunjangan naik yang akhirnya memicu kemarahan masyarakat,” jelas Atan.

    Tidak hanya itu, lanjut Atan, DPR kerap memberikan statement buruk kepada masyarakat sehingga memicu kemarahan masyarakat. Atas hal itu menyebabkan efek domino sehingga memberikan daya kejut dan menimbulkan korban jiwa.

    “Ini yang merupakan kami sangat sayangkan, ini merupakan bentuk, hari ini kami turun aksi,” ucap Atan.

    Atan menegaskan, mahasiswa UI memberikan aksi solidaritas terhadap korban yang tertangkap di Polda Metro Jaya, atas aksi unjuk rasa kemarin. Mahasiswa UI bersama LBHI akan melakukan advokasi ke Polda Metro Jaya.

    “Masih ada sekitar 400 massa aksi yang tertangkap, dan juga kami ingin polisi menindak tegas, Polri menindak tegas kepada oknum-oknum, atau kepolisian itu sendiri,” tegas Atan.

    BEM UI menuntut seluruh pemerintah eksekutif, legislatif, maupun Polri bersama Polda Metro Jaya, bertanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi saat ini. BEM UI meminta Pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat.

    “Kami memastikan bahwa kami akan turun aksi sepanjang waktu ke depannya, dan kami menjamin kami akan tumpah ruah lebih banyak,” terang Atan.

    Atan memastikan, saat ini sekitar 800 mahasiswa tergabung pada BEM UI telah berkumpul. Kemungkinan 1.000 mahasiswa akan segera bergabung untuk bergerak menuju titik aksi di Polda Metro Jaya.

    “Saya mendapat konfirmasi (bergabung) hanya aliansi, tapi mungkin estimasi 10-15 (aliansi universitas). Evaluasi (menuntut) dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran, beserta reformasi polri,” pungkas Atan.

    Sebelumnya, Massa driver ojol (ojek online) kembali berkumpul menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Jumlahnya semakin bertambah usai ibadah Salat Jumat (29/8/2025).

    Kemarahan massa ojol semakin menjadi usai rekannya, Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan rantis Brimob, saat aksi kericuhan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Massa bahkan melakukan aksi pembakaran kumpulan sampah di tengah jalan. Tepat di pertigaan di bawah Flyover Senen.

    Sebagian massa menonton dari atas jembatan layang, sambil memberikan dukungan kepada punggawa yang berada di baris terdepan. Aksi tersebut sempat ricuh setelah adanya provokasi yang tidak diketahui sumber asalnya. Membuat massa kocar-kacir berlarian ke belakang.

    Setelah itu, kerumunan yang geram mulai melempar botol plastik ke arah Mako Brimob Kwitang. Sejauh ini dari pantauan Liputan6.com, banyak massa masih bertahan di depan markas Brimob.

    Driver ojol yang berkumpul pun tidak hanya berjaket hijau Gojek dan Grab Indonesia, tapi juga ada yang mengenakan jaket kuning Maxim.

    Beberapa kelompok orang di luar ojol pun ramai berdatangan. Mulai dari warga sekitar, kelompok bersorban putih, sampai remaja tanggung.

    Lalu lintas di sekitar flyover jadi macet. Terutama yang menuju arah Kwitang dan Tugu Tani, hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua saja.

  • John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus punya opini soal Joko Widodo dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Ini dikaitkannya dengan persoalan aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada 25 Agustus 2025 lalu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyebut ada kegagalan yang dialami oleh Jokowi dan Gibran.

    Dimana, menurutnya mereka gagal untuk mendapatkan panggung di aksi yang dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia itu.

    “Jokowi dan Gibran GAGAL merebut panggung di aksi demo DPR 25 Agustus,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/2025).

    Lanjut, ia juga menyebut kegagalan lainnya yang dihadapi ada kegagalan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

    “Dan pergantian ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,” jelasnya.

    Karena alasan itulah, John Sitorus menyindirkan para pendukung yang disebutnya gagal memberikan pengumuman kemenangan.

    Dan lebih cenderung untuk lebih banyak memproduksi hoax agar menyebut Gibran pro dengan para massa aksi

    “Termul-termul juga GAGAL mengglorifikasi Gibran,” paparnya.

    ”Mereka hanya memproduksi HOAX agar seolah-olah Gibran Pro pendemo,” terangnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan dan dukungan Kementerian BUMN dalam penugasan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Listrik Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat terbatas mengenai perekonomian nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8), Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    “Program Listrik Desa yang dicanangkan Presiden merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pelosok. Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Percepatan Program Listrik Desa direncanakan akan meliputi 10.068 lokasi di tanah air. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    Kementerian BUMN akan memastikan koperasi desa memiliki daya dukung yang kuat untuk memangkas rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.

    “Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong. Dengan penguatan dari BUMN, koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN terkait, untuk memastikan implementasi program-program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.