Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Digugat Perdata oleh Warga Sipil ke PN Jakpus, Dianggap tak Punya Ijazah SMA

    Gibran Digugat Perdata oleh Warga Sipil ke PN Jakpus, Dianggap tak Punya Ijazah SMA

  • Video: Trump Sindir Xi Jinping – Aplikator Bicara Mitra Driver Temui G

    Video: Trump Sindir Xi Jinping – Aplikator Bicara Mitra Driver Temui G

    Jakarta, CNBC Indonesia –Ketegangan internasional kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyindir keras Presiden China Xi Jinping usai tampil bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dalam Parade Militer akbar di Beijing, yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sementara itu, pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah driver ojek online akhir pekan lalu terus jadi perbincangan warganet. Salah satu yang dipertanyakan adalah siapa sosok pengemudi yang hadir dalam forum tersebut.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (03/09/2025).

  • Terkuak! Ini Isi Pembicaraan 8 Driver Ojol dengan Gibran di Istana

    Terkuak! Ini Isi Pembicaraan 8 Driver Ojol dengan Gibran di Istana

    Jakarta –

    Baru-baru ini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundang delapan driver ojek online (ojol) untuk berdiskusi di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Lantas, apa yang mereka bicarakan di pertemuan tersebut?

    Salah satu perwakilan ojol yang hadir dalam pertemuan itu, Mohamad Rahman Tahir menjelaskan, dia dan rekan-rekannya hadir lebih dulu di Istana sebelum kedatangan Wapres Gibran. Sebab, mantan Walikota Solo itu harus menghadiri agenda penting.

    Selama menunggu Gibran, para ojol berdiskusi dengan sekretaris pribadi Gibran yang bernama Ali. Mereka ketika itu sempat menyampaikan keluh kesah tentang permasalahan menjadi ojol.

    “Jadi, satu jam pertama kami berbicara dengan sespri-nya, Pak Ali. Ditanyakan kira-kira apa sih permasalahan di ojol. Ya kami jelaskan secara rinci seperti kita butuh payung hukum, terus mitra terlalu banyak atau segala macam. Itu kita bicarakan hal-hal yang memang berkaitan dengan ojol,” ujar Rahman, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/9).

    “Kalau bisa BPJS tenaga kerja untuk deliver ojek online dikasih gratis dong. Intinya itulah. Kami ngebahas awal seperti itu saja. Enggak ada yang spesial, spesifik, dan segala macam,” tambahnya.

    Ojol bertemu Gibran. Foto: Doc. Istimewa.

    Tak lama kemudian, Gibran tiba di lokasi pertemuan. Mereka lebih dulu makan bersama sebelum masuk ke topik obrolan utama.

    Menurutnya, saat ngobrol bersama, Gibran lebih sering mendengar ketimbang berbicara. Pada kesempatan itu, mereka juga sempat membahas kasus demo, hingga kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas aparat menggunakan kendaraan rantis.

    “Kami sampaikan juga aksi demo sekarang ini sudah tidak murni ojol lagi. Memang ojol awalnya pada malam pertama. Tapi kan ke sini-ke sini lagi demo itu sudah menyimpang. Ojol cuma menuntut keadilan yang seadil-adilnya bagi keluarga korban agar dihukum seberat-beratnya dan proses itu transparan. Tuh, kami cerita itu sama Mas Wapres,” kata dia.

    Lebih jauh, dia juga mengungkap, delapan driver ojol yang hadir mengeluh soal penghasilan mereka yang mengalami penurunan. Dia ingin, semuanya segera pulih dalam waktu dekat.

    “Dan kami bilang terus terang Pak, selama aksi ini pendapatan kita menurun. Wajar dong kami ngomong begitu,” tuturnya.

    “Karena kan ketika demo berlangsung semua karyawan hampir 100 persen di Jakarta itu WFH ya. Jadi sepi orderan satu, kedua juga area narik jadi terbatas. Kalau kami dapat penumpang ke arah Senen ya itu takut. Itu yang kami bicarakan,” lanjutnya.

    Menimpali obrolan tersebut, Gibran merespons dengan mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk menjaga wilayah agar kembali kondusif.

    “Mas Wapres bilang makanya kami berharap sama-sama jaga kondusif wilayah biar wilayah aman teman-teman bisa narik ya kan. Kembali seperti semula, kondisi Jakarta kantor-kantor pada masuk anak sekolah, sehingga membantu jumlah orderan yang meningkat,” katanya.

    Lebih lanjut, Rahman yang telah menjadi ojol sejak 10 tahun lalu itu membantah jika dalam pertemuan kemarin sempat terjadi obrolan terkait politik.

    “Jadi gak ada pesan-pesan khusus gak ada bicara hal-hal politik. Lebih banyak mendengarkan dan memberi arahan buat bantu kami. Karena demo sudah menyimpang ada pengrusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan itu memang riil terjadi kan gitu loh. Gak mengada-ada,” kata Rahman.

    (sfn/rgr)

  • Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    GELORA.CO – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air sepekan kemarin telah menenggelamkan isu ijazah palsu yang menghantam Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Demikian dikatakan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 3 September 2025.

    Selain soal ijazah palsu, maraknya unjuk rasa massa juga sukses menghilangkan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Ribut demo ada 2 isu yg hilang: ijazah palsu Mulyono & Pemakzulan Fufufafa. Jadi siapa yg punya kepentingan dari pengalihan isu demo ini?” tulis Guntur Romli.

    Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa.

    Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR  itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian demo berlanjut pada Kamis 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional.

    Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Affan Kurniawan terlindas Rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aksi demo pada 25-28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

    “Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Selasa 2 September 2025, dikutip Rabu 3 September 2025.

  • 1 Wapres Gibran Digugat Bayar Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara Nasional

    1 Wapres Gibran Digugat Bayar Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara Nasional

    Wapres Gibran Digugat Bayar Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dan diminta membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta kepada negara.
    Hal ini tercantum dalam petitum gugatan perdata yang diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta dan disetorkan ke kas negara,” tulis isi petitum yang dikonfirmasi oleh Jubir II PN Jakpus, Sunoto, Rabu (3/9/2025).
    Sunoto mengonfirmasi, uang pengganti kerugian materiel dan imateriel ini merupakan salah satu bunyi petitum yang diajukan penggugat.
    Sebabnya, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    “Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” tulis petitum ini.
    Dalam petitumnya, Subhan juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan negara untuk melaksanakan putusan ini walaupun nantinya ada proses banding atau kasasi yang diajukan oleh para tergugat.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ini,” ujar petitum lagi.

    Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perkara ini sudah terunggah dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
    Perkara ini disebutkan didaftarkan pada Jumat (29/8/2025) lalu. Sementara, sidang perdana untuk gugatan ini akan dilaksanakan pada Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar Nasional 3 September 2025

    Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar Nasional 3 September 2025

    Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 menghabiskan anggaran negara mencapai Rp 165 miliar.
    Nasaruddin menuturkan, peserta PPG 2025 mencapai 206.411, meningkat 700 persen dari tahun 2024 yang hanya berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 29.933 guru.
    “Ini 700 persen dengan menghabiskan anggaran Rp 165 miliar. Angka Rp 165 miliar ini tidak sedikit dalam era efisiensi seperti ini,” ucap Nasaruddin, di Kampus UIN Jakarta, Tangerang Selatan, Rabu (3/9/2025).
    Anggaran tersebut dipergunakan untuk sertifikasi para guru, yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan suatu bangsa melalui pendidikan.
    “Tentu kita tidak hanya ingin melihat kuantitas begitu banyaknya guru yang tersertifikasi, tapi kita ingin melihat kuantitas ini berbanding lurus dengan kualitas guru-guru itu,” ucap dia.
    Dari total 206.411 peserta PPG tersebut, Kemenag berhasil menuntaskan sertifikasi 91.028 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam jabatan di sekolah.
    “Artinya, pada tahun ini seluruh guru PAI sekolah resmi bersertifikat, capaian bersejarah pertama kali dalam perjalanan PPG Kemenag,” kata Menag.
    Selain guru PAI, sertifikasi juga diberikan kepada guru lintas agama dan madrasah, meliputi 10.848 guru Pendidikan Agama Kristen, 5.558 guru Pendidikan Agama Katolik, 3.771 guru Pendidikan Agama Hindu, 530 guru Pendidikan Agama Buddha, serta 94.736 guru madrasah.
    “Pencapaian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pembangunan SDM unggul, serta Asta Protas Kemenag untuk mewujudkan pendidikan ramah, unggul, dan terintegrasi,” imbuh dia.
    Untuk mewujudkan Asta Cita, kata Nasaruddin, guru yang profesional harus memiliki empat kriteria.
    Pertama adalah
    learning how to learn
    .
    “Kemudian
    learning how to teach
    , bagaimana guru harus mampu mendidik muridnya belajar. Ketiga adalah
    teach how to learn
    , mengajar bagaimana belajar. Terakhir
    teaching how to teach
    , mengajarkan bagaimana seharusnya mengajar yang baik,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Wapres Gibran Digugat Bayar Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara Nasional

    6 Wapres Gibran Digugat Perdata oleh Warga Sipil ke PN Jakarta Pusat Nasional

    Wapres Gibran Digugat Perdata oleh Warga Sipil ke PN Jakarta Pusat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata oleh warga sipil bernama Subhan karena syarat pendaftarannya sebagai calon wakil presiden dinilai tidak memenuhi ketentuan.
    “Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (3/9/2025).
    Subhan mengatakan, dirinya menggugat Gibran sekaligus Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersama-sama.
    Keduanya dinilai melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
    “PMH perdata bersama KPU,” ujar Subhan.
    Untuk saat ini, Subhan belum menjelaskan lebih lanjut terkait isi gugatannya.
    Ia mengaku bakal menjelaskan lebih detail nanti dalam persidangan perdana pada Senin (8/9/2025).
    “Info lengkap gugatan setelah tanggal 8 (September) hari Senin,” kata Subhan.
    Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perkara ini sudah terunggah dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
    Perkara ini disebutkan didaftarkan pada Jumat (29/8/2025).
    Untuk saat ini, petitum gugatan belum diunggah karena sidang belum dimulai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Jakarta –

    Pertemuan delapan orang berjaket ojek online (ojol) dengan Wakil Presiden (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat sempat memicu huru-hara. Karuan saja, setelah sempat dituding rekayasa, sejumlah perusahaan aplikasi kemudian ramai-ramai meluruskan.

    Pertemuan itu digelar setelah kasus kematian Affan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta Pusat, pekan lalu. Mitra driver yang bertemu Gibran berasal dari berbagai aplikator, mulai dari Gojek, Grab, hingga Maxim.

    Beberapa hari setelah pertemuan itu, muncul pandangan beragam dari masyarakat di Indonesia. Bahkan, perdebatan makin ramai setelah asosiasi ojol mengaku tak kenal delapan driver tersebut.

    Wapres Gibran dan perwakilan ojol Foto: Antara

    Biar lebih mudah dirunut dan dipahami, kami telah merangkum fakta-fakta mengenai pertemuan driver ojol dengan Gibran tersebut. Berikut hasil rangkumannya!

    Rangkuman 8 Ojol Ketemu Gibran

    Dituding Rekayasa

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, pertemuan delapan mitra driver dengan Gibran tak mewakili siapa-siapa, termasuk drive ojol di Indonesia. Bahkan, menurutnya, pertemuan janggal tersebut menyimpan sejumlah kecurigaan.

    “Kami dari asosiasi patut curiga, apakah pertemuan orang-orang yang menggunakan atribut ojek online dengan Wapres itu merupakan rekayasa? Apakah aspirasi (datang) dari perusahaan aplikasi, bukan dari pengemudi ojol? Itu yang kami tidak mendapat informasi dari presiden maupun wapres,” ujar Igun kepada detikOto, Selasa (2/9).

    Igun tak yakin, benarkah delapan orang yang bertemu dengan Gibran di Istana Wapres tersebut benar-benar ojol atau bukan. Sebab, dia mengaku tak pernah melihat mereka secara langsung.

    “Kami nggak tau mereka ojol atau bukan, setidaknya selama ini yang menyampaikan aspriasi kepada pemerintah kan asosiasi, namun tiba-tiba ada sekelompok ojol yang seakan-akan telah menyampaikan aspirasi. Ya mungkin itu aspirasi mereka sendiri, ntah itu pribadi atau kelompok,” tuturnya.

    Asosiasi Tak Kenal 8 Driver Ojol

    Garda Indonesia mengaku tak kenal dengan delapan mitra driver yang diundang Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres. Itulah mengapa, mereka diklaim tak mewakili aspirasi ‘pasukan hijau’ di Tanah Air.

    “Tidak, Garda Indonesia tidak mengenal siapa mereka. Mereka bukan anggota kami juga,” kata Igun.

    Aplikator Klarifikasi

    Setelah muncul tudingan macam-macam, aplikator seperti Gojek dan Grab akhirnya buka suara. Mereka menegaskan, perwakilan mereka yang bertemu Gibran memang benar-benar ojol.

    “Kami ingin menegaskan bahwa Mohamad Rahman Tohir atau yang akrab disapa Cang Rahman, salah satu peserta dialog yang ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini adalah benar mitra aktif Gojek sejak 2015,” demikian respons Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya.

    Senada dengan Gojek, Grab juga menegaskan, pihaknya memang mengutus perwakilan driver untuk bertemu Gibran di Istana. Sehingga, tudingan soal driver rekayasa sama sekali tak benar.

    “Kami memandang undangan ini sebagai kesempatan penting bagi para Mitra Pengemudi untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka secara langsung. Kami menyadari bahwa perhatian publik terhadap pertemuan ini sangat besar, dan tidak sedikit yang mempertanyakan apakah para Mitra Pengemudi yang hadir benar-benar mewakili komunitas ojol,” kata Tirza Munusamy selaku Chief of Public Affairs, Grab Indonesia.

    (sfn/din)

  • PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP Nasional 3 September 2025

    PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP Nasional 3 September 2025

    PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pekanbaru mendukung Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin PPP sebagai Ketua Umum dalam Muktamar X yang dijadwalkan berlangsung akhir September 2025.
    Hal tersebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) bertema “Transformasi untuk Indonesia” di Pekanbaru, Selasa (2/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau, Ikbal Sayuti.
    “Kepemimpinan bapak Muhamad Mardiono selama ini mampu menjaga soliditas internal dan mengarahkan partai tetap berada di jalur perjuangan politik umat,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru Zulkarnain dalam siaran persnya.
    Tidak hanya itu, Muskercab PPP Pekanbaru juga menyepakati dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Program nasional itu terangkum dalam Astacita, seperti Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Layanan Kesehatan, dan Transformasi Pendidikan dinilai selaras dengan visi perjuangan PPP.
    “PPP Pekanbaru akan mendukung penuh agenda pemerintah pusat. Kita harus menjadi bagian dari solusi, terutama dalam memastikan masyarakat merasakan manfaat dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
    Pada kesempatan itu, Zulkarnain mengatakan, Muskercab menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan menyatukan langkah menghadapi kontestasi politik ke depan.
    “Hari ini kita berbagi semangat perjuangan. Apa yang kita lakukan adalah kerja bersama seluruh kader. Perjuangan Bapak Ibu adalah perjuangan kita bersama,” ujarnya dalam siaran persnya.
    Sementara itu, Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa kekompakan partai dari tingkat pusat hingga akar rumput menjadi kunci pencapaian target politik di masa depan.
    “Struktur harus berjalan maksimal. Insya Allah, dengan semangat kebersamaan, PPP bisa mencatat sejarah baru di Pekanbaru. Kami optimistis pada Pemilu 2029 bisa meraih hingga empat kursi di DPRD Kota Pekanbaru,” lanjutnya.
    Dengan hasil Muskercab ini, PPP Kota Pekanbaru berharap dapat memperkuat soliditas internal, mematangkan strategi politik, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terkuak! Ini Isi Pembicaraan 8 Driver Ojol dengan Gibran di Istana

    InDrive Pastikan Driver Asli Hadiri Pertemuan Wapres Gibran

    Jakarta –

    InDrive akhirnya buka suara soal kejanggalan yang ramai dibicarakan publik terkait pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol). Perusahaan ride hailing asal Rusia itu menegaskan bahwa perwakilan mereka adalah benar pengemudi aktif InDrive.

    “Dua pengemudi yang hadir adalah mitra aktif kami yang sudah bergabung sejak 2020 dengan penuh dedikasi. Kami bangga atas kerja keras mereka dalam melayani penumpang setiap hari. Kehadiran mereka di pertemuan tersebut adalah jawaban dari undangan resmi Bapak Wakil Presiden,” ujar juru bicara InDrive dalam keterangan resmi yang diterima detikINET, Senin (2/9/2025).

    InDrive juga menegaskan menolak segala bentuk intimidasi kepada mitra. “Sebagai satu keluarga besar, kami saling menjaga dan berjalan bersama,” tegasnya.

    Seperti diketahui Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima delapan perwakilan pengemudi ojol dari berbagai aplikator, yakni Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu (31/8).

    Dalam video yang beredar, Gibran terlihat mengenakan batik bernuansa cokelat-kuning, duduk bersama para pengemudi yang mengenakan seragam resmi. Dialog berlangsung lebih dari satu jam dengan suasana santai, diselingi kudapan dan minuman.

    Pertemuan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya meredakan situasi sosial-politik terkini dengan mendengar aspirasi masyarakat, khususnya pengemudi ojol.

    Namun di media sosial muncul keraguan soal keaslian beberapa perwakilan, salah satunya Mohamad Rahman Tohir alias Cang Rahman yang menyebut istilah “eskalasi” dan memanggil rekannya dengan kata “taruna”.

    GoTo dan Grab Konfirmasi Driver Asli

    Sejumlah driver ojol menggelar aksi damai membagikan mawar kepada pengguna jalan dan anggota TNI-Polri di area Monas sebagai tanda perdamaian. (Foto: ANTARA/Khaerul Izan)

    Menanggapi kehebohan yang terjadi, GoTo menegaskan bahwa Cang Rahman adalah mitra aktif GoJek sejak 2015. Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, menyatakan bahwa pihaknya dihubungi Kantor Wakil Presiden pada Sabtu untuk menghadirkan perwakilan ojol.

    “Cang Rahman adalah mitra aktif, terlibat dalam komunitas, dan dipercaya rekan-rekannya. Aspirasi yang disampaikan murni dari mitra, mulai dari dukungan untuk keluarga rekan yang meninggal hingga harapan situasi tetap aman,” ujar Ade dalam keterangan resmi yang diterima detikINET.

    Ade menambahkan bahwa undangan resmi dari pemerintah adalah kesempatan berharga untuk menyuarakan aspirasi mitra. “Suara tulus para mitra adalah fondasi terkuat untuk mencari solusi bersama demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    Grab juga memberikan klarifikasi serupa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menegaskan bahwa dua perwakilan mereka, Riska (aktif sejak 2016, bagian komunitas Lady Grab Jakarta Barat) dan Arief (aktif sejak 2018, bagian komunitas Grab Militan Cikarang), adalah mitra resmi yang melayani pelanggan setiap hari dan terlibat aktif di komunitas.

    “Keduanya dikenal sebagai sosok yang kerap menyuarakan aspirasi rekan-rekannya,” kata Tirza dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Tirza menyebut undangan dari Kantor Wakil Presiden sebagai kesempatan penting bagi mitra untuk menyampaikan pengalaman dan harapan secara langsung.

    “Pengalaman nyata di lapangan jauh lebih relevan dibandingkan narasi pihak lain. Dialog ini memastikan suara komunitas ojol tersampaikan secara damai dan otentik,” ujarnya.

    Grab menilai ruang dialog dengan pemerintah sebagai langkah penting untuk membangun ekosistem transportasi yang sehat dan berkelanjutan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Gibran Ajak Istri dan 2 Anaknya Liburan HUT RI ke TMII”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)