Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Tepis Kabar soal Pembangunan IKN Dihentikan: Pasti Akan Dilanjutkan dan Diselesaikan – Page 3

    Gibran Tepis Kabar soal Pembangunan IKN Dihentikan: Pasti Akan Dilanjutkan dan Diselesaikan – Page 3

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal menegaskan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dihentikan, meski tidak lagi menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyampaikan pemerintah lebih memusatkan perhatian pada delapan program prioritas yang sudah diumumkan Prabowo dalam pidato kenegaraannya.

     “Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuman mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu di gembar-gemborkan,” ujar Hekal saat ditemui usai menghadiri acara CFX Crypto Conference 2025, Kamis (21/8/2025), di Tabanan, Bali.

    Delapan program prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan internasional.

    Hekal menambahkan, pembangunan IKN tetap berjalan dengan dukungan anggaran, meskipun fokus utamanya diarahkan pada program lain.

    “Yang lain-lain bukan dimatikan, tapi tetap didanai. Cuman kita lagi prioritaskan kepada yang delapan itu dulu,” ujar dia.

  • Usai dari Kalimantan, Gibran Langsung Tonton Basket IBL di Solo Nasional 23 Agustus 2025

    Usai dari Kalimantan, Gibran Langsung Tonton Basket IBL di Solo Nasional 23 Agustus 2025

    Usai dari Kalimantan, Gibran Langsung Tonton Basket IBL di Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri menyaksikan pertandingan bola basket di Gelanggang Olahraga (GOR) Indoor Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025).
    Pantauan Kompas.com, Gibran menyaksikan pertandingan basket tepat setelah dirinya melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan Barat.
    Gibran tampak tiba di GOR Indoor Manahan bersama rombongan terbatas pada pukul 14.54 WIB.
    Setibanya di GOR, Gibran langsung disambut oleh Wali Kota Solo Respati Ardi; Kadispora Kota Solo Rini Kusumandari; serta Ketua Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) Solo, Bagus Andrean John.
    Gibran pun terlihat berjalan bersama Respati untuk naik menuju tribun. Mereka tampak serius saat menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit.
    Keduanya kemudian menyaksikan pertandingan basket yang mempertemukan Pelita Jaya Basketball Jakarta melawan RANS Simba Bogor.
    Sambil menonton pertandingan, Gibran dan Respati juga terlihat asyik mengobrol antara satu sama lain. Namun, tidak terdengar isi percakapan antara keduanya.
    Sebagaimana diketahui, Gibran sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu siang.
    Kunjungan Gibran di sana dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenangan Dramatis Jalur Raga Bhayangkara Riau Vs Lanal di Pacu Jalur

    Kemenangan Dramatis Jalur Raga Bhayangkara Riau Vs Lanal di Pacu Jalur

    Kuantan Singingi –

    Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau meraih kemenangan dramatis pada babak final Pacu Jalur kategori eksibisi. Jalur Raga Bhayangkara menang ketat melawan Lantamal Dumai.

    Perlombaan tersebut digelar di arena Pacu Jalur, Tepian Narosa, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi (Kuansing), Sabtu (23/8/2025). Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau berkompetisi dengan jalur dari sejumlah instansi lain.

    Pada putaran pertama, Jalur Raga Bhayangkara menang melawan Lembaga Adat Melayu (LAM) Indragiri Hulu (Inhu). Putaran kedua, Jalur Raga Bhayangkara Riau mampu menyisihkan tim Satpol PP.

    Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau ikut meramaikan Pacu Jalur, Sabtu (23/8/2025). (Foto: dok. Istimewa)

    Pada putaran ketiga, Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau bertemu dengan Lantamal Dumai. Kedua jalur bersaing begitu ketat, namun akhirnya Jalur Raga Bhayangkara Riau berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara 1 pada kategori eksibisi Pacu Jalur ini.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan yang diraih oleh Jalur Raga Bhayangkara ini. Menurutnya, keberhasilan ini adalah bukti nyata dari semangat juang, kekompakan, dan kerja keras yang dijiwai oleh para personel.

    “Saya sangat bangga atas prestasi yang ditunjukkan oleh tim Jalur Raga Bhayangkara. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana mereka menunjukkan mental pejuang, kekompakan, dan dedikasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang kita terapkan di Polri,” ujar Herry, Sabtu (23/8/2025).

    Misi Kampanye Lingkungan

    Lebih dari sebuah kemenangan, eksibisi Pacu Jalur yang diikuti oleh Jalur Raga Bhayangkara ini membawa sebuah misi, yaitu melestarikan lingkungan. Jalur Raga Bhayangkara tak hanya turun untuk berlomba, tetapi juga membawa pesan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dari atribut hingga jalur dan dayung yang digunakan semuanya membawa pesan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

    Jalur atau perahu yang mereka gunakan bergambar Gajah Domang, ikon Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Tim Jalur Raga Bhayangkara juga membawa pesan untuk menyelamatkan Tesso Nilo lewat tulisan ‘Save Tesso Nilo’ pada lambung perahu dan juga dayung.

    Jalur Raga Bhayangkara Polda Riau ikut meramaikan Pacu Jalur, Sabtu (23/8/2025). Foto: dok. Istimewa

    Nama Jalur Raga Bhayangkara sendiri lahir dari gagasan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Mereka yang berlomba, sebagian besar adalah anggota Tim Raga, tim kebanggaan Polda Riau dalam menjaga keamanan Bumi Lancang Kuning.

    Jalur Raga Bhayangkara ikut dalam defile Pacu Jalur yang disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri yang hadir pada pembukaan, Rabu (20/8) lalu.

    Tak hanya menteri-menteri, sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat juga hadir, antara lain Dubes Banglades, Fiji, Rwanda, Bosnia Herzegovina, Mozambik, perwakilan PBB, Serbia, Bulgaria, Malaysia, Kenya, Azerbaijan, Uni Emirate Arab, Yordania, dan Angola.

    Halaman 2 dari 2

    (mei/dhn)

  • Gibran: Prabowo Komitmen Pembangunan Tidak Lagi Jawa Sentris Nasional 23 Agustus 2025

    Gibran: Prabowo Komitmen Pembangunan Tidak Lagi Jawa Sentris Nasional 23 Agustus 2025

    Gibran: Prabowo Komitmen Pembangunan Tidak Lagi Jawa Sentris
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pembangunan di Indonesia tidak akan berpusat di Pulau Jawa saja.
    Gibran menyampaikan ini dalam acara ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Menurut dia, semangat pemerataan itu yang membuat pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Gibran juga meminta agar semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah, mendukung pembangunan IKN.
    “Saya yakin Bapak Ibu semua, warga Dayak, pasukan merah semuanya mendukung pembangunan IKN,” katanya lagi.
    Dia mengimbau agar jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Gibran memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” kata Gibran.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” imbuh dia.
    Gibran mengungkap bahwa pembangunan di IKN sudah sesuai rencana.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik,
    on progress
    semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Blusukan ke Pasar Pontianak, Belanja Pakis hingga Ikan Asin

    Gibran Blusukan ke Pasar Pontianak, Belanja Pakis hingga Ikan Asin

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak atau blusukan ke Pasar Flamboyan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi.

    Gibran membeli komoditas lokal, seperti sayur pakis hingga ikan asin.

    Saat tiba di Pasar Flamboyan, Wapres Gibran langsung disambut antusias oleh warga setempat dan pedagang.

    Meski lorong pasar sempit, hal itu tidak mengurangi semangat masyarakat untuk mendekat ke arah Gibran.

    Salah satu pedagang sayur, Nuraini (27) mengungkapkan dirinya meminta Wapres Gibran untuk membeli pakis karena belum pernah memakan sayur tersebut.

    “Tadi (Wakil Presiden) belanja pakis. Saya kenalkan pakis karena enggak pernah makan pakis katanya. Saya bilang ini khas Kalimantan, susah carinya harus di hutan,” kata Nuraini dilansir ANTARA, Sabtu, 23 Agustus.

    Nuraini menceritakan Wapres membeli 10 ikat pakis yang dihargainya hanya Rp5 ribu per ikat, dibandingkan harga normal Rp10 ribu per ikat.

    Selain membeli pakis, Gibran juga belanja lima ikat  petaidengan harga Rp30 ribu. Gibran pun membayar seluruh sayur yang ia borong dengan amplop kepada Nuraini.

    Selain sayuran, Gibran juga sempat membeli ikan asin sebanyak 2 kilogram.

    “Beli ikan asin 2 kilo (gram). Harganya Rp240 ribu, per kilonya Rp120 ribu,” kata Aweng, penjual ikan asin.

    Di pasar, Gibran juga mendengar aspirasi dari sejumlah pedagang yang mengeluhkan harga komoditas mulai meningkat.

    “Harapannya selepas kunjungan hari ini bisa lebih murah karena lagi mahal semua di Pontianak ini, seperti bawang-bawangan,” kata pedagang bawang, Toni.

  • 5 Fakta Immanuel Ebenezer Ditahan Kasus Korupsi hingga Dicopot Prabowo

    5 Fakta Immanuel Ebenezer Ditahan Kasus Korupsi hingga Dicopot Prabowo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) kini menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, pria yang akrab disapa Noel ini ikut membiarkan, bahkan menerima aliran dana dari hasil pemerasan dalam proses sertifikasi K3 tersebut. Bahkan, dari penyelidikan terungkap, ada dana Rp3 miliar yang mengalir ke Noel.

    Diketahui, Noel dan 13 orang lain diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), setelah mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian, KPK menetapkan Noel dan 10 orang jadi tersangka.

    Menurut Setyo, praktik ini sebenarnya sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 2019 hingga 2024. Dari hasil konstruksi perkara, dana yang mengalir diperkirakan mencapai Rp 81 miliar.

    Bermula dari RPTKA

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, penanganan kasus ini dimulai saat KPK menangani kasus terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.

    Pada saat itu, ujarnya, KPK juga mendapat informasi mengenai pungutan dan pemerasan biaya proses sertifikasi K3. KPK lalu melakukan pendalaman dan penelusuran aliran dana, bersama PPATK.

    “Pada 2 hari lalu ini, Rabu-Kamis (20-21 Agustus 2025), di situlah kami melakukan eksekusi. Seperti yang disampaikan Ketua tadi, ketika ada penyerahan uang, lalu kita lakukan penangkapan kepada orang-orang tersebut dan dilakukan interview,” katanya dalam konferensi pers di gedung KPK, dikutip Sabtu (23/8).

    “Dari interview itu diperoleh ke mana saja uang diberikan. Makanya tadi sampai kepada saudara IEG ada uang Rp3 miliar, dari sana. Di samping kita juga sudah memiliki data dari PPATK, ada nomor rekening ini, seperti itu. Kita lihat juga ada aliran uangnya ke benda bergerak dan tidak bergerak,” bebernya.

    Karena itulah, lanjut dia, proses penyitaan barang bukti bisa langsung cepat dilakukan. Karena penelusuran aliran uang sudah ditelusuri. Baik untuk membeli rumah, tanah, maupun benda bergerak seperti mobil dan motor, yang bisa langsung dibawa.

    “Memang penyerahannya ada yang kita tidak ketahui, ada yang pas kita ketahui. Rabu ini pas kita ketahui, langsung kita eksekusi,” ujarnya.

    Terkait penggunaan pasal pemerasan, Asep menjelaskan, itu karena modus yang dilakukan tersangka dalam aksinya.

    “Kenapa pakai pasal pemerasan bukan pasal suap, tadi sudah dijelaskan bahwa ada modus memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses. Itu perbedaannya,” terangnya.

    “Saat teman-teman buruh ini akan mendaftar sertifikasi K3, sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap. Seharusnya bisa langsung diproses. Tapi kemudian untuk melakukan pemerasan itu, dilakukan cara-cara, memperlambat dan lain-lain. Bahkan, kalau tidak memberikan uang, tidak diproses,” jelas Asep.

    Berbeda jika memang si pekerja tidak bisa memenuhi syarat, lalu memberi uang agar sertifikasi diberikan, itu masuk dalam tindak suap.

    “Sehingga si pemohon tertekan secara psikologi. Kan dia perlu cepat. Tidak ada kejelasan (Sertifkat K3 terbit),” ujarnya.

    Peras Buruh Rp6 Juta

    Setyo mengungkapkan, dalam aksinya, para tersangka juga memeras buruh Rp6 juta agar sertifikatnya diterbitkan.

    “Ketika OTT, KPK ungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 Rp275.000, fakta di lapangan, pekerja atau buruh harus bayar Rp6 juta karena adanya pemerasan. Modusnya dengan memperlambat, mempersulit, atau tidak memproses sertifikasi K3,” jelasnya.

    “Biaya Rp6 juta ini 2 kali lipat UMR para buruh. Penanganan ini pemantik upaya pencegahan korupsi di sketor tenaga kerja, gar pelayanan publik terselenggara dan tidak merugikan buruh sekaligus mendukung ekonomi nasional,” tegas Setyo.

    KPK Tetapkan 11 Tersangka

    1. IBM selaku Koordinator Bidang

    Kelembagaan dan Personil Ketiga Tahun

    2022-2025,

    2. GAH Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Keria

    Tahun 2022-saat ini,

    3. SB Subkoordinator Keselamatan Kerja

    Direkturat Bina Ketiga Tahun 2020-2025,

    4. AK Subkoordinator Kemitraan dan Personil

    Kesehatan Kerja Tahun 2020-sekarang,

    5. IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan Tahun

    2024-2029,

    6. FRZ Selaku Dirjen Binwasnaker dan K-3

    pada atau Sejak Maret 2025-sekarang,

    7. HS Direktur Bina Kelembagaan Tahun

    2021-Februari 2025,

    8. SKP Subkoordinator,

    9. SUP Koordinator,

    10. TEM, ini adalah pihak PT, perusahaan jasa

    PT Kem Indonesia,

    11. MM dari perusahaan jasa juga PT Kem

    Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan Tahun 2021

    “Pada 2019-2024 IBM diduga menerima sejumlah Rp 69 miliar melalui perantara. Uang digunakan belanja, hiburan, DP rumah, setoran tuani YAH, HS, dan pihak lainnya, dan beli kendaraan modal 4 dan penyertaan modal ke perusahaan,” ungkap Setyo di Gedung KPK,

    “SB diduga aliran dana Rp 3,5 miliar pada 2020-2025 dari 80 perusahaan di bidang PJ K3 untuk keperluan pribadi diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, dan tarik tunai,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, Setyo menjelaskan Immanuel Ebenezer menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024.

    “AK Rp 5,5 miliar pada kurun waktu 2021-2024 dari perantara (kemudian) mengalir ke pihak penyelenggara negara ke IEG Rp 3 miliar pada Desember 2024. Kemudian HR Rp 50 juta per minggu, HS Rp 1,5 miliar dari 2021-2024 serta 1 unit kendaraan roda empat,” jelas dia.

    22 Kendaraan Mewah Disita

    KPK telah menyita barang bukti berupa 15 mobil dan tujuh motor dari operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Ini daftar 22 kendaraan barang bukti kasus pemerasan Wamenaker Noel itu.

    “Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan 15 roda empat dan kendaraan roda dua (tujuh motor),” kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari detikNews.

    Kini barang bukti tersebut ada di halaman, lobi, hingga depan gedung KPK.

    Berikut daftar 22 kendaraan sitaan KPK dalam kasus OTT Wamenaker

    – Toyota Corolla Cross

    – Nissan GT-R

    – Palisade

    – Suzuki Jimny

    – Vespa Sprint S 150

    – Palisade hitam

    – Honda CR-V

    – Jeep

    – Toyota Hilux

    – Mitsubishi Xpander

    – Hyundai Stargazer

    – CRV

    – BMW 3301

    – Vespa

    – Ducati Scrambel

    – CRV

    – Mitsubishi Xpander hitam

    – Pajero Sport

    – Ducati Hypermotoroad 950

    – Ducati Xdiavel

    – Motor Ducati

    Dicopot Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan pers yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (22/8/2025) malam.

    “Berkenaan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Imanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, bapak presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

    Profil Noel

    Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Pria kelahiran 22 Juli 1975 itu menyandang gelar S1 Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia pada tahun 2004.

    Nama Noel dikenal sebagai salah satu ketua kelompok relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi Mania (JoMan), saat perhelatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Memasuki pilpres lalu, JoMan bertransformasi menjadi Prabowo Subianto Mania.

    Ia mulai menjabat sebagai wamenaker sejak 21 Oktober 2024. Sepak terjang Noel kerap memicu kontroversi, salah satunya ketika mengomentari tagar #KaburAjaDulu.

    “Mau kabur, kabur ajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel ketika ditemui di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (22/8) menjadi sorotan, mulai dari DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji hingga Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,” kata Kaesang di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Kaesang juga mengutip pernyataan Habibie soal makna hidup untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Immanuel Ebenezer Berseragam Oranye, Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank Ditangkap di NTT

    Immanuel Ebenezer Berseragam Oranye, Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank Ditangkap di NTT

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Noel, terlihat menangis di hadapan awak media di Kantor KPK setelah ditangkap atas dugaan terlibat kasus pemerasan perusahaan pengurusan sertifikasi K3. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapannya atas kasus yang menimpa Noel.

    Di sisi lain, suasana duka menyelimuti keluarga korban pembunuhan kepala cabang bank di Jakarta Timur. Polisi berhasil menangkap beberapa pelaku, termasuk satu orang berinisial EW alias Eras, yang diamankan di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, NTT.

    Ringkasan

  • 7 Menghitung Amnesti atau Abolisi bagi Immanuel Ebenezer Nasional

    7 Menghitung Amnesti atau Abolisi bagi Immanuel Ebenezer Nasional

    Menghitung Amnesti atau Abolisi bagi Immanuel Ebenezer
    Alumnus Psikologi Universitas Gadjah Mada
    SAAT
    menyaksikan retreat Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 lalu, saya membatin, “Siapa gerangan menteri yang akan digaruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling pertama?”
    Berselang empat bulan kemudian, hati saya mengajukan pertanyaan serupa, “Dari ratusan kepala daerah yang menyimak pidato penutupan retreat oleh Presiden Prabowo Subianto, siapa yang akan dijadikan KPK sebagai kasus ‘pecah telur’?”
    Dua pertanyaan di atas kini terjawab sudah: Bupati Kolaka Timur dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
    Khusus pada kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer, tampaknya ia tidak perlu terlalu khawatir. Presiden Prabowo memang pernah melontarkan sejumlah ancaman retributif terhadap para koruptor.
    Misalnya, Prabowo menginginkan para koruptor dihukum penjara selama lima puluh tahun. Tidak sebatas dibui, koruptor juga akan dikirim ke penjara khusus di pulau paling pelosok. Bahkan, para penggangsir uang negara yang kabur ke Antartika pun akan Presiden buru.
    Namun pada sisi lain, Presiden juga mempertonton watak santunnya. Presiden katakan, ia siap memaafkan para koruptor seandainya bandit-bandit itu mengembalikan kekayaan yang telah mereka keruk dengan cara ilegal.
    Yang mutakhir, halusnya budi pekerti Presiden terhadap mereka yang diperkarakan terkait kasus tindak pidana korupsi (tipikor) juga tampak pada pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hastyo Kristiyanto.
    Klaim Presiden, abolisi dan amnesti sedemikian rupa dilatarbelakangi oleh semangat persatuan, harmoni, dan restorasi. Diksi-diksi tersebut sesungguhnya bersayap, multitafsir, bahkan membingungkan.
    Terkait restorasi, misalnya, kata ini lazimnya dimaknai sebagai penataan ulang relasi antara pelaku dan korban pidana.
    Masalahnya, dalam kasus tipikor, para koruptor akan dirukunkan dengan siapa? Juga tidak ada kejelasan tentang individu maupun lembaga yang merepresentasikan para korban, terlebih jika dianggap bahwa korupsi merupakan kejahatan tanpa korban (
    victimless crime
    ).
    Restorasi pun mensyaratkan adanya permintaan maaf oleh pelaku, diiringi kesediannya untuk memulihkan hak-hak yang telah dirampas dari korban.
    Pada kenyataannya, di persidangan, Tom dan Hasto menyangkal seluruh dakwaan jaksa. Penyangkalan itu menjadi dasar bagi mereka untuk tidak menyampaikan permohonan maaf.
    Pengembalian kerugian negara yang dianggap jaksa telah Tom dan Hasto akibatkan pun serta-merta menjadi tidak relevan. Alhasil, semakin sulit diterima nalar: di mana sisi restorasinya?
    Dalam dunia pemasyarakatan, peringanan sanksi pidana didahului oleh penakaran risiko (
    risk assessment
    ). Lewat penakaran tersebut, akan diperoleh ramalan terukur tentang kadar kebahayaan seorang pesakitan, potensinya mengulangi pidana, dan tingkat responsnya terhadap program pembinaan selama yang bersangkutan berada di dalam penjara.
    Amnesti dan abolisi sangat mungkin menihilkan penyelanggaraan
    risk assessment
    itu. Sehingga, pemerintah sesungguhnya tidak memiliki data pemasyarakatan untuk memperhitungkan ketenteraman masyarakat pascadiberikannya amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom.
    Konsekuensinya, tidak hanya amnesti dan abolisi terkesan sebagai penyikapan yang amat subjektif, tapi juga menomorsekiankan hak masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.
    Amnesti dan abolisi sepertinya memang tidak bisa dicermati dengan kacamata hukum dan pemasyarakatan. Memahami amnesti dan abolisi sebagai hak presiden, maka sangat masuk akal untuk berasumsi bahwa politik merupakan pertimbangan utama—jika bukan satu-satunya—di balik keputusan Presiden Prabowo itu.
    ‘Layanan istiimewa’ bagi Tom dan Hasto disebut-sebut diberikan sebagai upaya Presiden mempersatukan kubu-kubu politik.
    Jika demikian adanya, maka hitung-hitungan di atas kertas Immanuel Ebenezer alias Noel pun berpeluang besar mendapatkan amnesti, bahkan abolisi.
    Presiden Prabowo tentu mempunyai catatan lengkap tentang rekam jejak Noel. Setelah menjadi pendukung loyal Joko Widodo semasa menjabat Presiden, Noel kemudian menjelma sebagai pendukung garis keras Prabowo-Gibran.
    Di belakang Noel ada ratusan ribu warga, bahkan jutaan warga yang dimobilisasi untuk mencoblos duet Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Begitu bekilaunya jasa-jasa baik Noel, sehingga Prabowo—selaku individu pemaaf dan pemersatu itu—tentu tidak akan mengalami amnesia politik terhadap segala kebaikan Noel.
    Jadi, terlepas proses pembuktian hukum nantinya, dan apa pun tindak perangai yang akan Noel peragakan di ruang-ruang penegakan hukum, Noel sejak sekarang sudah dapat membangun siasat politik agar kelak masuk dalam radar Presiden Prabowo sebagai penerima abolisi atau pun amnesti.
    Sampai di situ, Noel boleh tenang. Namun, tidak demikian dengan tersangka-tersangka lain pada kasus tipikor yang sama. Apa pasal?
    Saya memahami abolisi dan amnesti sebagai keputusan politik presiden sebatas bagi individu yang tengah berperkara hukum. Keputusan presiden itu sama sekali tidak berimplikasi terhadap perkara hukum individu dimaksud.
    Perkara hukumnya tidak sirna seiring dengan pemberian amnesti atau pun abolisi. Dengan kata lain, perkara hukumnya tetap bisa diaktifkan dan terus dilanjutkan.
    Memaknai amnesti dan abolisi terhadap individu sebagai penghentian perkara hukum secara keseluruhan akan sama artinya dengan penghapusan suatu kasus tipikor sebagai kejahatan serius yang bersifat sistemik.
    Dasar bagi keharusan untuk mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan oleh para pelaku juga akan hilang begitu saja.
    Tafsiran terkait abolisi dan amnesti di atas sepatutnya dipandang sebagai sikap keberpihakan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yang telah bersusah payah menggerakkan mekanisme pidana guna meminta pertanggungjawaban para pelaku tipikor.
    Berkas-berkas yang telah lembaga-lembaga itu susun tidak sepatutnya masuk ke dalam laci dan teronggok di situ selama-lamanya.
    Oleh karenanya, seluruh dokumen penegakan hukum atas perkara tipikor tersebut semestinya terus ditindaklanjuti terhadap individu-individu lainnya yang tersangkut perkara hukum yang sama dan tidak mendapat amnesti maupun abolisi.
    Dengan berpijak pada tafsiran tersebut, seluruh institusi dalam sistem peradilan pidana tidak usah berkecil hati jika Presiden Prabowo mempersembahkan amnesti maupun abolisi kepada Noel.
    Berkas hukum untuk keperluan persidangan harus terus dimaksimalkan penuntasannya. Sembari masyarakat mempertanyakan ulang sikap mendua Presiden Prabowo terkait pemberantasan tipikor di Tanah Air: hukum seberat-beratnya ataukah maafkan setulus-tulusnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa korban gempa di Poso, Sulawesi Tengah, tetap berjalan meski di tenda pengungsian darurat yang difasilitasi oleh BNPB.

    Hal itu disampaikan Gibran usai meninjau posko pengungsian korban gempa di Lapangan Sepak Bola Desa Tangkura, serta SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    “Saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari minggu lalu. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    Wapres Gibran memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal dengan dibangunnya empat tenda sekolah darurat oleh BNPB di posko pengungsian.

    Di lokasi yang sama, ratusan warga telah mengungsi di tenda karena rumah mereka rusak berat usai diterjang gempa.

    Wapres pun mengapresiasi jajaran pemerintah daerah bersama BNPB telah merespons cepat penanganan korban gempa dengan menyediakan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik di posko pengungsian.

    Wapres Gibran juga meminta penanganan trauma healing kepada anak-anak, serta memprioritaskan penyaluran bantuan kepada ibu hamil, difabel dan lansia.

    Yang utama, Wapres memastikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga rumah warga yang rusak dan roboh karena gempa akan diperbaiki atau dibangun ulang.

    “Tadi sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak dan roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang,” kata Wapres.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah melaporkan sekitar 254 rumah warga mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah itu.

    BPBD juga melaporkan sekitar 10 unit bangunan sekolah/fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan.

    Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga hari ke lima setelah gempa besar atau Kamis (21/8) pagi, tercatat 137 kali gema susulan di Poso dengan magnitudo 3 ke atas sebanyak 126 kali guncangan, 10 kali guncangan di bawah magnitudo 3 dan satu kali guncangan magnitudo 4.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.