Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, merespons tagihan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah dijanjikan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Teddy, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja itu merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak bakal terjadi.

    “Saya dapat pastikan bahwa itu tidak benar Prabowo-Gibran menyampaikan, mereka akan menyediakan 19 juta lapangan kerja,” kata Teddy di X @TeddGus (24/8/2025).

    Ditegaskan Teddy, posisi Pemerintah bukan sebagai penyedia lapangan kerja. Dan, masyarakat perlu memahami hal tersebut.

    “Pemerintah itu bukan pihak yang menyediakan pekerjaan, menerima para pekerja, bukan,” Teddy menuturkan.

    “Pemerintah itu membuka dengan kebijakan-kebijakannya itu akhirnya bisa membuka peluang terbukanya lapangan kerja,” tambahnya.

    Teddy bilang, tentang 19 juta lapangan pekerjaan mestinya tidak lagi terus dibicarakan jika semua pihak memahami situasinya.

    “Bicara 19 juta lapangan kerja, sudah clear yah bahwa narasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ketika mereka menagih Pemerintah, dapat dipastikan itu adalah keliru,” kuncinya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Indonesia merupakan negara yang besar. Untuk itu, pembangunan harus terus dilakukan agar merata di seluruh Indonesia.

    “Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran saat menyampaikan visi dan misinya pada debat kedua Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

  • Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Gibran menyebut, hal itu dilakukan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah luar Jawa.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyoroti kesanggupan fiskal negara dalam memodali pembangunan mega proyek IKN yang digagas pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, Wijayanto juga menyebut hingga saat ini pengembangan IKN belum memiliki ekosistem investasi yang baik. Sehingga, pemerintah tidak dapat mengandalkan pembangunan lewat suntikan modal swasta.

    “Fakta juga menunjukkan bahwa tidak banyak investor berminat dan saat ini kita tidak mempunyai kemampuan fiskal untuk mewujudkannya. Apalagi situasi ekonomi belum tentu akan membaik di tahun-tahun mendatang,” jelasnya kepada Bisnis.

    Berdasarkan hal itu, WIjayanto berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali rencana melanjutkan pengembangan IKN.

    Wijayanto berpandangan, minimnya modal negara hingga ketidakpastian ekonomi membuat IKN saat ini bukan lagi prioritas pembangunan nasional.

    Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa kehadiran IKN justru mempersulit koordinasi antar pemerintahan dan mengerek biaya operasional.

    “Jika targetnya untuk pemerataan pembangunan, yang kita pindah bukan ibu kota, tetapi seharusnya adalah hub-hub ekonomi nasional termasuk KEK, pusat industri, serta kantor pusat BUMN,” pungkasnya.

    Diketahui, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

  • Gibran Naik KA Bandara di Solo, Pilih Berdiri Sepanjang Perjalanan Nasional 24 Agustus 2025

    Gibran Naik KA Bandara di Solo, Pilih Berdiri Sepanjang Perjalanan Nasional 24 Agustus 2025

    Gibran Naik KA Bandara di Solo, Pilih Berdiri Sepanjang Perjalanan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sempat menjajal kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) di akhir pekannya.
    Pantauan Kompas.com pada Minggu (24/8/2025) siang, Gibran menaiki KA BIAS melalui Stasiun Palur, Karanganyar, menuju Stasiun Solo Balapan, Surakarta.
    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengecek kondisi KA BIAS yang baru diluncurkan serta mengecek revitalisasi stasiun di sana.
    Setibanya di Stasiun Palur, Gibran langsung disambut Kepala Stasiun DAOP 6, kemudian mereka langsung masuk ke dalam stasiun untuk naik KA BIAS.
    Gibran juga terlihat masuk stasiun menggunakan tiket yang dipindai oleh petugas, seperti masyarakat lainnya.
    Setelah tiket berhasil dipindai petugas, Gibran sempat menujukkannya ke awak media dan masuk ke peron stasiun.
    Saat masuk ke dalam kereta, Gibran sempat ditawari duduk oleh stafnya.
    Akan tetapi, ia memilih tetap berdiri sepanjang perjalanan yang berlangsung selama 15 menit.
    Dalam gerbong kereta yang dinaiki Gibran, terlihat juga sejumlah masyarakat yang menggunakan KA BIAS bersama Gibran.
    Adapun Gibran tampak melihat kondisi stasiun dengan saksama sambil mendapat penjelasan dari kepala stasiun selama berada di Stasiun Palur dan naik KA BIAS.
    Namun, tak terdengar jelas percakapan keduanya.
    Setibanya di Stasiun Solo Balapan, kedatangan Gibran langsung disambut Wali Kota Solo Respati Ardi dan beberapa jajarannya.
    Sejumlah warga yang ada di Stasiun Palur maupun Stasiun Solo Balapan juga tampak menyalami dan mengajak Gibran foto bersama.
    Usai kunjungannya ini, Gibran menilai progres revitalisasi di stasiun sudah berjalan baik.
    Eks Wali Kota Solo ini pun berharap pelayanan bagi masyarakat bisa semakin ditingkatkan.
    “Saya kira progresnya sudah cukup baik ya. Ini ada 9 stasiun yang direvitalisasi. Semoga nanti progresnya berjalan baik dan bisa meningkatkan pelayanan untuk pengguna kereta api,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    “Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,”

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    “Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi stasiun di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Minggu.

    Gibran menjelaskan bahwa usulan penambahan gerbong khusus perokok tidak selaras dengan program prioritas Presiden, Cek Kesehatan Gratis, pemberantasan kasus stunting pada balita, hingga revitalisasi dan pembangunan rumah sakit di daerah.

    Selain itu, berbagai payung hukum dan regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga surat edaran telah mengatur bahwa transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok.

    Peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum.

    Begitu juga dengan sejumlah kota yang telah membuat kebijakan pembatasan iklan atau segala bentuk promosi rokok.

    “Sekali lagi, untuk bapak, ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” kata Gibran.

    Namun demikian, Wapres menekankan seluruh aspirasi untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh.

    Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

    Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Tanggapi Usulan DPR soal Gerbong Perokok: Mohon Maaf, Ada Hal Lain Lebih Prioritas – Page 3

    Gibran Tanggapi Usulan DPR soal Gerbong Perokok: Mohon Maaf, Ada Hal Lain Lebih Prioritas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    “Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi Stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/8) seperti dilansir Antara.

    Gibran menilai bahwa dalam sebuah perumusan kebijakan yang menyangkut masyarakat, harus ditentukan terlebih dahulu skala prioritas sesuai kebutuhan.

    Menurut Gibran, jika ada ruang fiskal yang dapat dianggarkan oleh PT KAI, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga kaum difabel.

    “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya,” kata Gibran.

     

  • Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    “Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi Stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

    Gibran menilai bahwa dalam sebuah perumusan kebijakan yang menyangkut masyarakat, harus ditentukan terlebih dahulu skala prioritas sesuai kebutuhan.

    Menurut Gibran, jika ada ruang fiskal yang dapat dianggarkan oleh PT KAI, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga kaum difabel.

    “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya,” kata Gibran.

    Oleh karenanya, Gibran memohon maaf kepada anggota DPR yang mengusulkan gerbong khusus perokok karena segala perumusan kebijakan akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Namun demikian, seluruh aspirasi dari anggota DPR untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    “Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas? Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Saya mohon maaf kepada bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” tambah Gibran.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh.

    Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

    Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mematok rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto di rentang 11,52%—15,01% pada 2029 alias tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Target tax ratio itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan kerangka perpajakan (pajak + kepabeanan dan cukai) ke depan akan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan, serta mendorong daya saing lewat insentif fiskal.

    “Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Disampaikan, transformasi itu akan didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (sistem Coretax) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju.

    Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang cocok dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global.

    “Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 – 15,01% terhadap PDB [Rp3.500 triliun sampai dengan Rp5.000 triliun],” jelas pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

    1756021445_8de079d1-dba8-4c64-beb8-770c02a50238.

    Pajak

    Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas fiskal akan mengupayakan mencapai tax buoyancy di atas 1 hingga 2029.

    Pemerintah menyatakan akan terus menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi.

    Caranya dengan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem Coretax 

    Selain itu, pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    “Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan

    Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 10,48%—13,95% terhadap PDB pada akhir 2029.

    Kepabeanan dan Cukai

    Sementara itu, pemerintah menyatakan peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal.

    Otoritas menyampaikan akan melanjutkan digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Oleh sebab itu, Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan National Logistic Ecosystem (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional

    CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses customs clearance, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang efisien.

    “Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko [risk-based audit] yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal,” jelas pemerintah.

    Disampaikan bahwa upaya tersebut didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai.

    Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1% terhadap PDB pada 2029.

    Target Rasio Pajak Prabowo: 16% dari PDB

    Adapun proyeksi rasio perpajakan di rentang 11,52%—15,01% pada akhir 2029 seperti dalam perhitungan Sri Mulyani dan jajarannya masih berada di bawah target Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

    Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Dia mengungkapkan salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Gibran menyebut, konstruksi IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah melakukan pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Pada saat yang sama, Gibran menyebut saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. 

    Adapun, tambah Gibran, saat ini Otorita IKN dipastikan tengah melakukan lelang konstruksi pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif IKN.

    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun. 

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

  • Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung korban gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Usai melihat kondisi lapangan di Desa Tangkura, Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya dengan membesuk para pasien di RSUD Poso, Jumat (22/8).

    Setibanya di RSUD Poso, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Poso Kota Utara, Gibran disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur RSUD, dr. Jemy Oktovian Wololy. Bersama jajaran rumah sakit, Gibran langsung menuju Ruang Mawar, tempat sejumlah korban gempa dirawat intensif.

    Wapres Gibran menyapa satu per satu pasien dan keluarga. Ia juga menyampaikan doa serta dukungan moril agar mereka segera pulih.

    Namun, ada kejadian unik tertangkap kamera saat kunjungan itu. Warga yang penasaran nekat membuka gorden jendela ruangan pasien yang tengah di jenguk Gibran. 

    Warga itu juga mencoba mengambil dokumentasi Gibran. Sontak Putra Sulung Joko Widodo itu langsung menegur dan memperingati tindakan warga itu. 

    “Bu tutup dulu ya, kasihan bapaknya,” ujar Gibran dikutip dari Instagram pribadinya. 

    Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menjelaskan, kehadirannya guna memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik.

    “Yang paling penting adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik dan cepat pulih. Pemerintah hadir dan terus memantau situasi,” ucap Gibran.

    Menurut data RSUD Poso, total terdapat 16 korban gempa yang telah ditangani. Rinciannya, 11 orang masih menjalani perawatan di ruang bedah, satu pasien dirujuk ke Palu untuk penanganan lanjutan, dua pasien meninggal dunia, dan dua lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang.

    Plt. Direktur RSUD Poso, dr. Jemy Oktovian Wololy, menilai kunjungan Wapres sangat berarti bagi pasien maupun tenaga medis.

    “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wapres. Ini menjadi suntikan semangat bagi para pasien, keluarga, sekaligus tenaga medis yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama bencana terjadi,” ungkap dr. Jemy.

    Ia menegaskan, seluruh pasien ditangani sesuai standar medis. Bila diperlukan, pasien juga akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya soal memperbaiki infrastruktur, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis warga yang terdampak bencana.

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.