Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (24/8), mulai dari respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal wacana gerbong khusus perokok hingga Presiden Prabowo Subianto menemui mantan wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

    “Pasti,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 20252030

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui wakil presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (24/8) sore dan keduanya berbincang-bincang serta berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan K.H. Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo itu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Senin, 28 Juli 2025 14:43 WIB

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto bersama dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Fauzi Lamboka

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 01:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Sumber : Antara

  • Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” kata Bahlil di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

    Bahlil Lahadalia hadir di Kota Palu dalam rangkaian kegiatan membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dia menganalogikan kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    “Itu dari tingkat pusat sampai bawah,” ujarnya.

    Bahlil menyatakan dukungan itu merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2024, sebagai konsistensi politik mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai milik semua rakyat Indonesia dan tidak ada satu kelompok tertentu yang mengklaim memilikinya.

    Partai Golkar, tambah Bahlil, tidak dilahirkan untuk memperjuangkan satu kelompok tertentu, tetapi Golkar lahir untuk memperjuangkan tujuan cita-cita kemerdekaan.

    “Yaitu kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, dan pemerataan. Itulah yang tercakup dalam doktrin karya kekaryaan,” katanya menegaskan.

    Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaan yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Menurut dia, antara pidato Prabowo saat ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004 dengan pidato program saat menjabat Presiden RI saat ini tidak ada bedanya.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    GELORA.CO –  Isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran kembali mencuri perhatian publik. Sejak beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai dengan seruan demo yang disebut-sebut akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025. Informasi ini menyebar luas melalui platform X (sebelumnya Twitter) dan pesan berantai WhatsApp, dengan akun-akun berpengikut ribuan ikut membagikan ajakan tersebut.

    Meski demikian, hingga kini masih muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya penggerak aksi ini, dan benarkah demonstrasi besar itu akan benar-benar terjadi?

    Mengapa Demo 25 Agustus 2025 Jadi Sorotan Publik?

    Gelombang seruan aksi demo 25 Agustus 2025 muncul setelah isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI mencuat ke publik. Informasi yang beredar menyebut setiap anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

    Isu tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat. Banyak yang menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Sentimen negatif terhadap DPR pun semakin kuat, bahkan ada yang menyebut ketidakpuasan publik sudah mencapai puncaknya.

    Tak heran jika seruan aksi demo mendapat atensi luas, terutama dari kalangan muda yang aktif di media sosial.

    Lokasi Demo yang Disebut Jadi Titik Kumpul

    Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa lokasi utama aksi demo adalah Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Massa dikabarkan akan menjadikan gedung parlemen tersebut sebagai titik kumpul utama.

    Selain itu, muncul juga isu adanya rencana aksi di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari “demo Pati jilid 2”. Namun, rencana tersebut belakangan terancam batal karena tidak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab.

    Tuntutan dalam Seruan Demo 25 Agustus 2025

    Tidak hanya soal tunjangan DPR, seruan aksi juga memuat berbagai tuntutan lain yang cukup kontroversial.

    Beberapa tuntutan yang beredar di media sosial antara lain:

    Pembubaran DPR RI melalui dekrit Presiden Prabowo Subianto.Pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjadi topik hangat dalam seruan aksi tersebut.

    Rangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa isu demo tidak hanya berfokus pada DPR, tetapi juga melebar ke ranah politik nasional yang lebih luas.

    Respon Publik dan Tokoh Gerakan Sipil

    Meskipun seruan aksi tersebar luas, hingga kini belum ada organisasi besar yang mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam demo 25 Agustus 2025.

    Tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat, bahkan menyatakan bahwa rencana aksi ini tidak jelas arahnya. Ia menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dilarang ikut serta karena tidak ada kejelasan penanggung jawab maupun tujuan aksi.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa mereka memang akan menggelar aksi, tetapi pada 28 Agustus 2025, bukan pada 25 Agustus. Fokus tuntutan KSPI pun berbeda, yaitu penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum.

    Dari kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memastikan tidak ada aksi mahasiswa pada 25 Agustus 2025. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang sempat mengaitkan demo dengan gerakan mahasiswa.

    Kesimpulan: Benarkah Demo 25 Agustus 2025 Akan Terjadi?

    Seruan demo 25 Agustus 2025 memang sudah menyebar luas di media sosial, terutama dengan isu kenaikan tunjangan DPR yang jadi pemicu utama. Namun, hingga hari ini belum ada organisasi besar—baik mahasiswa, buruh, maupun ormas—yang secara resmi mengklaim diri sebagai penggerak aksi.

    Artinya, meski ramai dibicarakan, aksi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 masih belum pasti benar-benar terjadi. Banyak pihak menyebut isu ini lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik di dunia maya ketimbang rencana aksi nyata.

  • DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

    DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons usulan salah satu anggota DPR RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kembali mengadakan gerbong khusus bagi perokok.

    Menurut Gibran, diperlukan skala prioritas dalam merumuskan sebuah kebijakan, termasuk kembali mengadakan gerbong khusus perokok.

    “Jika ada ruang fiskal, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman,” ujarnya seperti diunggah di akun Instagram @gibran_rakabuming, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Gibran juga mengatakan bahwa sebagai pembantu presiden, ingin memastikan bahwa program-program prioritas berjalan dengan baik, termasuk sektor kesehatan di transportasi umum.

    Regulasi terkait larangan merokok di moda transportasi umum, sambungnya, telah ada yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

    “Saya ingin menekankan bahwa kebijakan di sektor transportasi harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan,” ujarnya.

    Namun demikian, Gibran tetap mengapresiasi masukan tersebut, yang akan tetap dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan KAI.

    Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengusulkan kepada PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

  • Usulan Gerbong Merokok di Kereta, Wapres Gibran Tegas Bilang Ini

    Usulan Gerbong Merokok di Kereta, Wapres Gibran Tegas Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan anggota DPR RI terkait penyediaan gerbong khusus merokok di kereta api. Ia menegaskan, penyediaan fasilitas transportasi umum harus mengacu pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat luas.

    “Jika ada ruang fiskal, menurut saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel. Misalnya, ruang laktasi di dalam gerbong atau toilet yang lebih luas agar ibu bisa mengganti popok bayi dengan nyaman. Saya kira itu jauh lebih prioritas,” ujar Gibran usai perjalanan menggunakan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) Nomor 573B relasi Caruban-Bandara Adi Soemarmo, Minggu (24/8/2025).

    Gibran menegaskan regulasi terkait larangan merokok di transportasi umum sudah jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, hingga Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 29 Tahun 2014.

    “Di daerah juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi, untuk Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat, mohon maaf, usulan tersebut kurang sinkron dengan program Presiden. Aturannya sudah jelas, transportasi umum adalah kawasan bebas rokok,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kebijakan transportasi harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.

    “Sebagai pembantu Presiden, saya ingin memastikan program prioritas seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan stunting, hingga pembangunan rumah sakit berjalan sesuai rencana. Jadi, revitalisasi fasilitas kereta api pun sebaiknya diarahkan ke sana,” imbuhnya.

    Meski menolak usulan tersebut, Gibran tetap menyampaikan apresiasi terhadap masukan DPR maupun masyarakat.

    “Semua masukan kami tampung demi peningkatan pelayanan KAI ke depan. Tapi sekali lagi, semuanya ada skala prioritasnya,” ujarnya.

     

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Naik kereta Palur-Solo, Gibran ingin tingkatkan pelayanan kereta

    Naik kereta Palur-Solo, Gibran ingin tingkatkan pelayanan kereta

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) dari Stasiun Palur menuju Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah, Minggu, guna meninjau pelayanan kereta.

    Dalam kunjungannya itu, Wapres Gibran juga ingin melihat progres revitalisasi di sembilan stasiun, termasuk Stasiun Solo Balapan.

    “Saya kira progresnya sudah cukup baik ya. Ini ada 9 stasiun yang direvitalisasi. Semoga nanti progresnya berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan layanan untuk pengguna kereta api,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah, Minggu.

    Wapres berharap revitalisasi di sejumlah stasiun itu dapat meningkatkan layanan pengguna kereta api jarak jauh.

    Berdasarkan pantauan, Wapres Gibran mengamati lalu lintas kedatangan dan keberangkatan kereta di Stasiun Palur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Saat berada di atas kereta, Wapres memantau para penumpang kereta dengan berdiri selama perjalanan kurang lebih 20 menit.

    Setibanya di Stasiun Solo Balapan, Gibran kembali meninjau fasilitas pelayanan didampingi jajaran KAI Daop 6 Yogyakarta terkait pelayanan penumpang kereta.

    Seperti diketahui, KAI Daop 6 Yogyakarta telah meresmikan Stasiun Palur sebagai stasiun pemberhentian KA BIAS bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8) lalu.

    Menurut Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, dengan berhentinya KA BIAS di Stasiun Palur dapat membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat karena adanya integrasi antarmoda.

    “Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya di wilayah Solo Timur sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian lokal,” kata Feni.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lebih Baik Utamakan Ibu Hamil-Difabel

    Lebih Baik Utamakan Ibu Hamil-Difabel

    Jakarta

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan penyediaan gerbong khusus merokok di kereta api. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan.

    Gibran menilai ada hal lain yang lebih prioritas ketimbang menyediakan gerbong khusus merokok. Misalnya, meningkatkan fasilitas untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel.

    “Bisa tanya ke penumpang apakah mungkin ada kebutuhan lain yang lebih prioritas. Sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak ibu anggota dewan yang terhormat. Masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” ujar Gibran dalam unggahan video di Instagramnya @gibran_rakabuming, Minggu (24/8/2024).

    Selain itu, regulasi yang ada sudah jelas mengatur tentang larangan merokok di transportasi umum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sementara di tingkat daerah, ada juga aturan yang membatasi iklan rokok.

    “Saya ingin menekankan bahwa kebijakan di sektor transportasi harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.
    Namun demikian saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap masukan-masukan ini, yang akan tetap dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan KAI,” bebernya.

    Gibran menegaskan, peningkatan fasilitas yang ramah keluarga dan mendukung kesehatan masyarakat tetap akan menjadi fokus utama pemerintah. Di samping itu, setiap kebijakan juga harus tetap memperhitungkan kemampuan fiskal KAI dan skala prioritas.

    “Perumusan sebuah kebijakan ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan misalnya untuk ibu hamil, menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” ujar Gibran.

    “Ada ruang laktasi di gerbongnya. Mungkin toiletnya, kamar mandinya, bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa ganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya rasa itu lebih prioritas,” tutupnya.

    (ily/kil)