Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru buat Angga Raka Prabowo. Angga Raka kini tak hanya punya jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, tetapi juga sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto. Dikutip dari CNN Indonesia, Angga merupakan kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017.

    Angga kemudian mengisi posisi Ketua Bidang Komunikasi / Direktur Media Kampanye untuk Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Angga Raka sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengelola Kementerian Komdigi bersama Menkomdigi Meutya Hafid dan Wamenkomdigi Nezar Patria.

    Selain sebagai wakil menteri, sosok kelahiran Jakarta, 8 September 1989 itu juga memegang jabatan seperti Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Turut hadir dalam pelantikan sejumlah menteri koordinator, menteri, kepala, dan wakil kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
    Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
    Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
    Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
    Faridah Farichah, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
    Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
    Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
    Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Resmi! Prabowo Subianto Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

    Resmi! Prabowo Subianto Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif dalam reshuffle ketiga Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Sebelumnya, posisi tersebut diisi sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik bersama sejumlah menteri dan wakil menteri baru, di antaranya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara pada pukul 15.00 WIB.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru.

    Usai pengambilan sumpah, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu pejabat yang baru dilantik, disaksikan jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga negara.

  • Profil Angga Raka Prabowo, Wamen Komdigi Jadi Kepala BKP

    Profil Angga Raka Prabowo, Wamen Komdigi Jadi Kepala BKP

    Jakarta –

    Angga Raka Prabowo, yang menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), yang sebelumnya bernama PCO (Presidential Communication Office) atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dalam reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menggantikan Hasan Nasbi.

    Angga akan menjabat Kepala BKP sampai 2029. Selain Wamen Komdigi dan sekarang menjadi Kepala BKP, Angga juga tercatat sebagai Komisaris Utama Telkom.

    Angga menjabat Wamen Komdigi sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia menjabat singkat sebagai Wamenkominfo, dilantik oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 19 Agustus 2024.

    Dirangkum detikINET dari berbagai sumber, Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto sejak 2008. Pada 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017.

    Pada 2018, nama Raka Angga sempat tercantum dalam susunan direksi tabloid Independent Observer sebagai CEO. Namanya ikut menarik perhatian, karena tabloid itu muncul menjelang Pemilu 2019 dan beberapa kali menampilkan tajuk utama yang mengkritik keras periode pertama pemerintahan Presiden RI ke-7 Jokowi.

    Angga sempat kembali disorot pada 2021 ketika Prabowo memperkenalkannya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) pada 2021. Seterusnya, ia menjadi orang kepercayaan Prabowo.

    Pria kelahiran 8 September 1989 ini setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, dia tercatat menjadi Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

    (fyk/fyk)

  • Siswa SMP Negeri 2 Sentani antusias sambut Wapres Gibran

    Siswa SMP Negeri 2 Sentani antusias sambut Wapres Gibran

    Sentani (ANTARA) – Siswa-siswi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menyambut dengan penuh antusias kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani Kelasina Yanggroserai kepada ANTARA saat menerima kunjungan Wapres Gibran di SMP Negeri 2 Sentani, Rabu, mengatakan sekolah menyiapkan yel-yel penyambutan agar momentum ini menjadi pengalaman berkesan bagi Wapres dan juga para siswa.

    “Hari ini luar biasa, anak-anak sangat bersemangat dan berlomba-lomba untuk merasakan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, ini hal yang sangat jarang bagi anak-anak,” katanya.

    Menurut Kelasina, kunjungan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi siswa untuk lebih giat belajar karena sekolah mereka terpilih menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi dalam agenda resmi kenegaraan.

    “Bagi kami, ini sebuah kehormatan karena tidak semua sekolah mendapat kesempatan seperti ini. Anak-anak kami merasa bangga karena sekolahnya mendapat perhatian langsung dari Wapres Gibran,” ujarnya.

    Dia menjelaskan sejak Selasa (16/9) pihak sekolah tersebut telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari kebersihan lingkungan, gladi penyambutan di dalam ruangan kelas, hingga koordinasi dengan pihak keamanan juga panitia kunjungan.

    “Kami melakukan persiapan sederhana saja untuk memastikan kelancaran dan ketertiban, sehingga kedatangan Wapres bisa meninggalkan kesan positif bagi semua pihak,” katanya lagi.

    Siswi Kelas VIII B SMP Negeri 2 Sentani Aurelia Suruan tampak dengan senyuman penuh semangat menyatakan bahwa dirinya sangat bahagia mendapatkan kesempatan bersalaman langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya sangat bahagia sekali bisa bersalaman langsung dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, selama ini hanya bisa melihat di TV (televisi), tetapi hari ini saya langsung bersalaman, puji Tuhan bisa salaman dengan Wapres,” katanya.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Nur Soal Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Peraturan yang Absurd Kongkalikong

    Gus Nur Soal Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Peraturan yang Absurd Kongkalikong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sugi Nur Raharja atau Gus Nur menyoal aturan rahasiakan dokumen Capres-Cawpres. Meski aturan itu sudah dibatalkan, ia memaparkan sejumlah persoalan.

    “Lamar kerja saja harus transparan, yang gajinya cuma UMR. Lamar kerja yang cuma urusan perusahaan kecil,” kata Gus Nur dikutip dari video yang diunggah akun Facebook Abi Fahrur, Rabu (7/9/2025).

    Ia membandingkan dengan Capres dan Cawapres. Menurutnya, jabatan tersebut mengurus hal besar.

    “Ini Presiden cawapres, urusi sebesar ini. Masih ada peraturan yang absurd. Kongkalikong,” ujarnya.

    Bagi Gus Nur, hal itu efek dari revolusi mental. Revolusi mental sendiri merupakan slogan yang digunakan Presiden ke-7 Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014.

    “Ini gara-gara efek revolusi mental rezim terkutuk 10 tahun yang lalu. Terus ini akan melahirkan kerusakan baru. Efek Gibran ijazah SMA nya lagi dipekerjakan,” ujarnya.

    Saat ini, ia mengatakan Indonesia hanya mengurusi Geng Solo. Sebutan untuk Jokowi dan kerabatnya.

    “Indonesia sampai detik ini itu, masih muter urusi Geng Solo. Muter urusan ternak,” ucap Gus Nur.

    Bagi Gus Nur, kerusakan yang terjadi sejak era Jokowi sangat ruwet. Dampaknya akan sampai di kemudian hari.

    “Padahal dulu-dulu tidak. Enam kali ganti presiden begitu. Ini presiden ketujuh ini ruwet. Ruwetnya sampai nanti, sampai anak cucu kita,” imbuhnya.

    Ia lalu membandingkan negara lain. Saat sains dan teknologinya sudah maju, Indonesia masih berkutat pada Geng Solo.

    “Negara lain, sudah sampai ke bulan. Negara lain sudah memberikan terbaik ke rakyatnya. Negara Konoha ini muter-muter ngurusi ternak, ngurusi Geng Solo. Ngurusi pagar laut belum selesai, kuota haji,” pungkasnya.

  • Keputusan KPU soal Informasi Ijazah Capres-Cawapres Terkesan untuk Lindungi Gibran dan Jokowi

    Keputusan KPU soal Informasi Ijazah Capres-Cawapres Terkesan untuk Lindungi Gibran dan Jokowi

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

    Pembatalan aturan ini diumumkan setelah putusan KPU yang membatasi akses informasi ijazah Capres-Cawapres dikritik publik.  

    Adapun keputusan KPU tersebut memuat soal ketentuan tentang 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait.

    Belasan dokumen dimaksud di antaranya e-KTP dan akta kelahiran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk KPU, daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon, ijazah, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Terkait hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan yang dikeluarkan KPU mengesankan untuk kepentingan sosok tertentu. Sebab menurutnya, Keputusan KPU itu diterbitkan setelah Pilpres usai, yaitu 21 Agustus 2025. 

    Hal ini kata Jamiluddin, tentu menimbulkan spekulasi bahwa Keputusan KPU tersebut dimaksudkan untuk melindungi Wapres Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo,

    “Spekulasi itu menjadi lebih kuat karena keputusan KPU itu bertepatan dengan gugatan keabsahan ijazah Wapres Gibran. Hal yang sama juga terjadi pada Jokowi di mana hingga saat ini ijazahnya masih terus dipersoalkan beberapa elemen masyarakat,”  ujar Jamiluddin kepada VOI, Selasa, 16 September. 

    Dengan indikasi tersebut, kata Jamiluddin, sulit untuk tidak menyatakan adanya kaitan antara Keputusan KPU dengan kasus ijazah yang sedang dihadapi Gibran dan Jokowi.

    Apalagi, menurutnya, dari 16 dokumen pasangan capres dan cawapres di antaranya ada bukti kelulusan ijazah, sehingga publik semakin mengkaitkan Keputusan KPU dengan masalah Ijazah Gibran dan Jokowi.

    “Jadi, kiranya tidak berlebihan bila sebagian publik menilai Keputusan KPU itu ditujukan untuk melindungi Gibran dan Jokowi dari pengawasan publik,” kata Jamiluddin. 

    Jamiluddin mengatakan anggapan melindungi Gibran dan Jokowi ini mencuat karena Keputusan KPU itu dengan sendirinya telah menutup akses publik terhadap 16 jenis dokumen capres dan cawapres. Sebab, 16 jenis dokumen itu dikelompokkan sebagai informasi yang dikecualikan.

    “Padahal tidak ada dasar yang kuat untuk mengelompokkan 16 dokumen itu, selain dokumen kesehatan, menjadi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, dokumen pribadi saat dijadikan dokumen pencapresan, seharusnya sudah menjadi ranah publik,” kata Jamiluddin. 

    “Jadi, Keputusan KPU itu yang memasukkan dokumen pencapresan sebagai informasi yang dikecualikan sudah menafikan prinsip keterbukaan. Hal ini mengesankan KPU sudah abai terhadap kehendak demokrasi yang meminta keterbukaan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin membantah putusan tidak bisa membuka dokumen ijazah yang menjadi persyaratan capres dan cawapres ke publik tanpa persetujuan untuk melindungi mantan Presiden RI, Joko Widodo. Menurut Afifuddin, putusan KPU tersebut lantaran untuk menyesuaikan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. 

    Diketahui, usai memerintah selama 10 tahun, Jokowi tersandung kasus tuduhan ijazah palsu. Kasus Jokowi pun diikuti dengan tuduhan tidak adanya ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    “Tidak ada yang dilindungi. Karena ini ada uji konsekuensi yg harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan mana yang tidak,” ujar Afifuddin, Senin, 15 September. 

    “Berkaitan dengan data itu, adalah data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan. Karena itu udah diatur dalam UU keterbukaan informasi publik,” sambungnya. 

    Afifuddin menegaskan peraturan KPU tidak ada kaitannya dengan gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. 

    “Tidak ada, ini berlaku untuk umum. Semua pengaturan, data siapapun. Karena siapa pun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena putusan pengadilan,” katanya. 

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    SMP Negeri 2 Sentani siapkan dua kelas sambut kunjungan Wapres Gibran

    Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah

    Sentani (ANTARA) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan dua ruang kelas untuk menyambut kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka pada Rabu..

    “Hari ini kami dengan suka cita ingin menyambut kedatangan dari Wapres Gibran ke sekolah kami, suatu kehormatan mendapatkan kunjungan langsung seperti ini,” kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani Kelasina Yanggroserai saat dihubungi ANTARA melalui sambungan telepon di Sentani, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua ruang kelas tepat di bagian depan agar mudah dijangkau rombongan Wapres Gibran, bahkan siswa terlibat penuh dalam menata ruang kelas untuk itu.

    Apalagi, saat kunjungan itu ada sesi wawancara yang difokuskan pada siswa yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka akan diminta menceritakan pengalaman langsung terkait manfaat program yang berjalan di sekolah.

    “Kami siapkan dua ruang kelas yakni kelas VII dan VIII untuk dikunjungi dan melakukan sesi wawancara, karena mereka sudah cukup memahami kegiatan MBG di sekolah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, waktu istirahat belajar sekitar pukul 09.40 WIT akan dimanfaatkan untuk kegiatan wawancara dan pembagian makanan kepada siswa, jadwal tersebut dipilih agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

    “Anak-anak sudah dibiasakan menerima makan saat jam istirahat, sehingga momen itu sekaligus kami manfaatkan untuk menyambut Wapres yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIT di sekolah kami,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, pihak sekolah juga mengatur akses alokasi agar kegiatan berlangsung tertib. Semua persiapan difokuskan di ruang kelas bagian depan untuk memudahkan rombongan Wapres melakukan kegiatan.

    “Semua yang kami siapkan berfokus pada kenyamanan Wapres sekaligus memastikan anak-anak tetap semangat belajar. Kehadiran beliau diharpakan memberi motivasi bagi seluruh siswa,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah memberlakukan moratorium ekspor benih bening lobster (BBL) imbas maraknya praktik ekspor secara ilegal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyebut bahwa moratorium salah satunya telah dilakukan terhadap Vietnam dengan bentuk penghentian kerja sama budidaya lobster.

    “Pelaksanaan kegiatan moratorium sudah dilakukan. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjutnya, pelaksanaan kegiatan,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencoba bekerja sama dengan Vietnam terkait budidaya lobster selama satu setengah tahun terakhir, tetapi hasilnya dinilai kurang baik.

    Oleh karenanya, KKP memutuskan untuk menghentikan kerja sama dan menutup keran ekspor benih bening lobster agar proses ke depannya dapat menjadi lebih baik.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono berujar bahwa kebijakan KKP telah mengarah kepada moratorium ekspor BBL secara penuh, seiring kemampuan budidaya dalam negeri yang dinilai mumpuni.

    “Sehingga tidak perlu lah diekspor-ekspor kalau bisa dimanfaatkan di sini, diproduksi di sini. Itu lebih bagus untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, lantas menjelaskan bahwa pemerintah tengah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas ekspor BBL secara ilegal.

    Menurutnya, satgas ini akan terdiri dari KKP dan elemen aparat penegak hukum seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, kepolisian, hingga kejaksaan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberantasan penyelundupan benih lobster ilegal tengah digodok.

    Dia meminta pembudidayaan benih lobster segera ditingkatkan, menyusul pembudidayaan Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Pulau Setokok, Batam yang disebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

    “Urusan penyelundupan harus dihentikan. Kekayaan laut kita harus dijaga. Jadi Perpres terkait penyelundupan akan difinalkan,” katanya, Rabu (10/9/2025).

  • Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    GELORA.CO  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan menjawab tudingan pakar telematika Roy Suryo soal ijazah palsu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai tudingan Roy Suryo mengada-ada.

    “Ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau wapres mengaku bahwa dia S2, sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya,” ujar Ade dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengaku tidak pernah mendengar Gibran mengakui dirinya lulusan S2.

    “Saya tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita mana pun, Mas Gibran mengakui dia adalah (lulusan) S2. Itu yang pertama biar masyarakat juga tahu,” kata dia.

    Ade pun menilai data yang ditampilkan Roy Suryo tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jangan juga kita ke mana-mana, karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini, ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa gak bisa lho,” tutur dia.

    Sepengetahuannya, kata Ade, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Sekolah itu setara SMA.

    Dia pun menduga Roy Suryo akan meminta Gibran menunjukkan ijazah asli seperti desakan kepada Presiden ke-7 RI sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini pasti buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih, ‘Mana ijazahnya?’ Nah ini,” kata Ade

    Sumber: inews