Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan akan menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming ke wilayah Papua pada 16–18 September 2025.
“Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta dan akan lakukan rapat teknis dalam waktu singkat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).
Pernyataan tersebut Ribka sampaikan usai mendampingi Wapres Gibran menghadiri rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (17/9/2025).
Sebelumnya, Wapres Gibran lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menemukan banyak fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Kondisi serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai perlu ditingkatkan, baik secara fisik maupun dari sisi tata kelola dan manajemen.
Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD).
Ribka menyebut, Wapres Gibran telah memberikan sejumlah arahan berdasarkan hasil kunjungan tersebut.
“Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan forkopimda di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Ribka menambahkan, arahan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, pembahasan mengenai TKD akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ribka menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.
“Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gibran Rakabuming Raka
-
/data/photo/2025/09/18/68cb8561e5b09.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Wilayah Papua Nasional 18 September 2025
-
/data/photo/2025/09/17/68ca6d9c75e5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 "Reshuffle" Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir? Nasional
“Reshuffle” Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto melakukan
reshuffle
atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya selama 11 bulan memimpin pada Rabu (17/9/2025).
Pada
reshuffle
tersebut, orang-orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang, seperti politikus senior PDI-P Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemudian, ada nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDI-P. Adik Ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut).
Pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang atau yang dekat dengan PDI-P yang tersingkir dari Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, pada
reshuffle
kedua, Prabowo sudah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Budi Gunawan diketahui sempat dirumorkan dengan dengan PDI-P. Sebab, pernah menjadi ajudan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Dia juga sempat disebut dekat dengan Megawati.
Namun, PDI-P diketahui memang memutuskan tidak berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo. Mereka tegas akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah.
Berbeda dengan PDI-P, jatah Partai Gerindra di Kabinet Merah Putih bertambah usai Prabowo melakukan
reshuffle
yang ketiga.
Ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) menggantikan Sulaiman Umar.
Rohmat adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah (Jateng). Dia juga bendahara DPD Gerindra Jateng.
Kemudian, ada nama Muhammad Qodari yang dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto.
Qodari diketahui berada di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Berikut komposisi menteri dari Partai Gerindra usai
reshuffle
ketiga:
Berikut komposisi wakil menteri dan kepala badan dari Gerindra usai
reshuffle
ketiga:
Sementara itu, berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang diganti Prabowo pada
reshuffle
ketiga:
Berikut daftar menteri, wamen, kepala dan wakil kepala badan yang dilantik Prabowo:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Naik 4,22 Persen, Ini Kekayaan ET Selama Hampir 6 Tahun Jabat Menteri BUMN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo. Erick sendiri sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN.
Erick ditunjuk menjadi Menteri BUMN pada 2019, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Erick saat itu ditunjuk untuk menggantikan Rini Sumarno.
Kemudian, Erick kembali dipilih menjadi Menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2024 hingga 2025. Adapun total Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN selama enam tahun.
Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Erick Thohir pada awal menjabat sebagai Menteri BUMN tercatat sebesar Rp2,31 triliun. Kemudian, berdasarkan laporan periodik tahun 2024, harta Erick tercatat Rp2,41 triliun.
Dalam 6 tahun menjabat, kekayaan Erick Thohir bertambah sekitar Rp97,7 miliar atau naik 4,2 persen. Pertumbuhan terbesar berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan serta kendaraan listrik.
Sementara, kas dan harta lainnya justru menurun, sementara utang meningkat tajam dari Rp60 miliar menjadi Rp129 miliar. Komposisi kekayaannya tetap didominasi oleh surat berharga sekitar 70 persen dari total.
Berdasarkan LHKPN periodik tahun 2024, kekayaannya Erick Thohir terdiri dari 35 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah dengan total nilai Rp466,9 miliar.
Kemudian, harga berupa alat dan transportasi mesin dengan total senilai Rp4,96 miliar. Selain itu, ada harta bergerak lainnya senilai Rp33.577.250.000, surat berharga senilai Rp1.722.549.424.100, harta kas dan setara kas Rp125.650.244.910, dan harta lainnya yang senilai Rp190.308.201.776.
Selain itu, Erick juga tercatat memiliki utang senilai Rp129.662.084.147. Sehingga, total harta kekayaan yang dimiliki Erick Thohir senilai Rp2,41 triliun.
-

Ingin Tingkatkan Pendidikan Papua, BP3OKP Minta Wapres Naikkan Anggaran Otsus
JAKARTA – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan pembangunan, kesehatan dan pendidikan di mana hal ini masih menjadi permasalahan utama kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Anggota BP3OKP Albertyoku mengatakan, oleh sebab itu pihak berharap agar terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,” katanya di Jayapura, Rabu, disitat Antara.
Menurut Albert, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Wapres apalagi pihaknya juga menyampaikan terkait peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus).
“Dengan melihat berbagai indikator pembangunan di Papua tersebut maka kami BP3OKP bersama enam gubernur se-Papua telah menyepakati perlunya peningkatan alokasi anggaran Otsus,” ujarnya.
Dia menjelaskan karena ada beberapa di daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi angka anak putus sekolah, program BBM satu harga, hingga pengembangan sentra ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat juga terus memberikan perhatian lebih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertempat Gedung Keuangan Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 17 September.
-

Wamendagri Ribka pastikan catatan Wapres di Papua ditindaklanjutii
“Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,”
Jayapura (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bakal segera menindaklanjuti sejumlah catatan penting hasil kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Papua, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, serta perbaikan fasilitas publik.
“Masalah gizi, perbaikan bangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan menjadi catatan penting kunjungan Wapres ke Papua,” kata Ribka di Jayapura, Rabu (17/9).
Menurut Ribka, selain itu juga yang menjadi catatan yakni tata kelola dan manajemen juga akan diperbaiki sesuai arahan Wapres.
“Jadi selama kunjungan kami bersama Wapres di Tanah Papua yakni Papua Selatan dan Papua Induk di mana memantau langsung ke sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Dia menjelaskan seperti salah satu lokasi yang ditinjau adalah SMP Negeri di Merauke, di mana masih ditemukan banyak sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan.
“Oleh sebab itu hasil kunjungan tersebut akan dibawa ke rapat teknis di Jakarta bersama kementerian terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Dia menambahkan selain isu pendidikan dan kesehatan, persoalan transfer ke daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi agar pengelolaan dana daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja dengan mengelar rapat bersama Kepala Daerah di sembilan kabupaten kota serta OPD Provinsi Papua, bertempat Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/9).
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Wamenkomdigi, Komut Telkom & Kepala BKP
Jakarta –
Angga Raka Prabowo baru saja dilantik sebagai Kepala Biro Komunikasi Pemerintah (BKP) yang merupakan transformasi dari PCO (Presidential Communication Office) atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Jabatan baru Angga ini menambah jabatannya sebelumnya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) dan Komisaris Utama Telkom.
Angga diketahui telah menjabat sebagai wakil menteri di era Budi Arie Setiadi yang saat itu kementeriannya masih bernama Kominfo. Di era pemerintahan Prabowo Subianto, jabatan wakil menteri masih dipegang Angga.
Seiring berjalannya waktu, Angga juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkom menggantikan Bambang Brodjonegoro pada Mei 2025.
Meski Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Telkom, Selasa (16/7/2025) jabatan Komut tetap diduduki Angga.
Dan terbaru, Angga menjabat sebagai Kepala BKP, di mana pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Pelantikan ini berdasarkan tiga keputusan presiden (keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.
Dirangkum detikINET dari berbagai sumber, Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto sejak 2008. Pada 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017.
Pada 2018, nama Raka Angga sempat tercantum dalam susunan direksi tabloid Independent Observer sebagai CEO. Kemudian pada tahun 2021, Prabowo memperkenalkannya sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Seterusnya, ia menjadi orang kepercayaan Prabowo.
Pria kelahiran 8 September 1989 ini setia mendukung Prabowo sejak Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, dia tercatat menjadi Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.
(agt/fyk)
-
/data/photo/2025/08/07/68943ce754a07.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional
Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan Presiden RI Prabowo Subianto dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo.
Angga Raka bakal memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi dari PCO.
“Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar pemandu acara di Istana, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Sebenarnya, Hasan Nasbi sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu.
Namun, saat itu, pengunduran diri Hasan Nasbi ditolak Prabowo.
Bagaimana kisah Hasan Nasbi, yang sebenarnya sudah sempat mundur, tapi akhirnya dicopot sendiri oleh Prabowo?
Pada April 2025 silam, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” tutur dia.
Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
“Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucap dia.
Pernyataan Hasan Nasbi ketika menjadi Kepala PCO sebenarnya memang beberapa kali menimbulkan gaduh.
Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana.
Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat “dimasak saja” yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut.
“Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap Hasan, Jumat (21/3/2025) malam.
Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
Ia pun menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita.
“Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan, saat itu.
Presiden Prabowo Subianto pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru.
Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.
“Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo, dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.
Meski mundur, Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.
Saat itu, Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
Lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun memasuki ruangan sidang kabinet.
Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan wamen yang hadir.
Ketika menyalami Hasan, Prabowo pun menyapanya.
“Hei,” ucap Prabowo.
Pada Mei 2025, Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Meski sudah mengajukan mundur, permohonan tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO.
“Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya ditolak oleh Prabowo, dan meminta hal itu ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Dia hanya menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Hasan Nasbi mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala PCO.
“Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan pesan Prabowo kepadanya, yakni agar memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki komunikasinya setelah sempat dianggap teledor oleh Prabowo soal komentarnya mengenai teror terhadap majalah Tempo.
“Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” kata Hasan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

BP3OKP sampaikan aspirasi pembangunan kesehatan Papua ke Wapres
“Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,”
Jayapura (ANTARA) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan pembangunan, kesehatan dan pendidikan di mana hal ini masih menjadi permasalahan utama kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albertyoku di Jayapura, Rabu, mengatakan oleh sebab itu pihak berharap agar terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,” katanya.
Menurut Albert, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Wapres apalagi pihaknya juga menyampaikan terkait peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus).
“Dengan melihat berbagai indikator pembangunan di Papua tersebut maka kami BP3OKP bersama enam gubernur se-Papua telah menyepakati perlunya peningkatan alokasi anggaran Otsus,” ujarnya.
Dia menjelaskan karena ada beberapa di daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi angka anak putus sekolah, program BBM satu harga, hingga pengembangan sentra ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat juga terus memberikan perhatian lebih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertempat Gedung Keuangan Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (17/9).
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

/data/photo/2025/09/17/68ca726fb1761.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)