Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • DPP FPI API Duga Kuat Mulyono & Geng Dalangi Demo Anarkis: Berlanjut Makzulkan Prabowo lalu Naikkan Gibran

    DPP FPI API Duga Kuat Mulyono & Geng Dalangi Demo Anarkis: Berlanjut Makzulkan Prabowo lalu Naikkan Gibran

  • Mahasiswa UI Bergerak ke Jakarta, Ini Lokasi dan Tuntutan Demo

    Mahasiswa UI Bergerak ke Jakarta, Ini Lokasi dan Tuntutan Demo

    Liputan6.com, Jakarta Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan pergerakan untuk menggelar aksi di Polda Metro Jaya. Nantinya, mahasiswa UI meminta pertanggungjawaban kepolisian atas meninggalnya pengemudi ojek online (Ojol) dan buruknya citra DPR RI.

    Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan mengatakan, mahasiswa UI akan bergerak mengadakan aksi massa bersama BEM SI Rakyat Bangkit dan BEM SI Kerakyatan, dan aliansi mahasiswa lainnya. Nantinya, mahasiswa akan melakukan aksi di Polda Metro Jaya yang sebelumnya berkumpul di FX Sudirman.

    “Kita berangkat dari sini (UI) menuju FX Sudirman, kemudian kita akan berkumpul di seberang FX Sudirman dan kami akan menjalankan aksi di sana,” ujar Atan, Jumat (29/8/2025).

    Atan menjelaskan, Mahasiswa akan menuntut peristiwa yang terjadi kemarin dan semalam hingga menewaskan pengemudi ojek online. Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan efek domino dari permasalahan yang ada di Indonesia.

    “Dari ketidakbijaksanaan pemerintah dan DPR yang memberikan kebijakan buruk, tunjangan naik yang akhirnya memicu kemarahan masyarakat,” jelas Atan.

    Tidak hanya itu, lanjut Atan, DPR kerap memberikan statement buruk kepada masyarakat sehingga memicu kemarahan masyarakat. Atas hal itu menyebabkan efek domino sehingga memberikan daya kejut dan menimbulkan korban jiwa.

    “Ini yang merupakan kami sangat sayangkan, ini merupakan bentuk, hari ini kami turun aksi,” ucap Atan.

    Atan menegaskan, mahasiswa UI memberikan aksi solidaritas terhadap korban yang tertangkap di Polda Metro Jaya, atas aksi unjuk rasa kemarin. Mahasiswa UI bersama LBHI akan melakukan advokasi ke Polda Metro Jaya.

    “Masih ada sekitar 400 massa aksi yang tertangkap, dan juga kami ingin polisi menindak tegas, Polri menindak tegas kepada oknum-oknum, atau kepolisian itu sendiri,” tegas Atan.

    BEM UI menuntut seluruh pemerintah eksekutif, legislatif, maupun Polri bersama Polda Metro Jaya, bertanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi saat ini. BEM UI meminta Pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat.

    “Kami memastikan bahwa kami akan turun aksi sepanjang waktu ke depannya, dan kami menjamin kami akan tumpah ruah lebih banyak,” terang Atan.

    Atan memastikan, saat ini sekitar 800 mahasiswa tergabung pada BEM UI telah berkumpul. Kemungkinan 1.000 mahasiswa akan segera bergabung untuk bergerak menuju titik aksi di Polda Metro Jaya.

    “Saya mendapat konfirmasi (bergabung) hanya aliansi, tapi mungkin estimasi 10-15 (aliansi universitas). Evaluasi (menuntut) dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran, beserta reformasi polri,” pungkas Atan.

    Sebelumnya, Massa driver ojol (ojek online) kembali berkumpul menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Jumlahnya semakin bertambah usai ibadah Salat Jumat (29/8/2025).

    Kemarahan massa ojol semakin menjadi usai rekannya, Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan rantis Brimob, saat aksi kericuhan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Massa bahkan melakukan aksi pembakaran kumpulan sampah di tengah jalan. Tepat di pertigaan di bawah Flyover Senen.

    Sebagian massa menonton dari atas jembatan layang, sambil memberikan dukungan kepada punggawa yang berada di baris terdepan. Aksi tersebut sempat ricuh setelah adanya provokasi yang tidak diketahui sumber asalnya. Membuat massa kocar-kacir berlarian ke belakang.

    Setelah itu, kerumunan yang geram mulai melempar botol plastik ke arah Mako Brimob Kwitang. Sejauh ini dari pantauan Liputan6.com, banyak massa masih bertahan di depan markas Brimob.

    Driver ojol yang berkumpul pun tidak hanya berjaket hijau Gojek dan Grab Indonesia, tapi juga ada yang mengenakan jaket kuning Maxim.

    Beberapa kelompok orang di luar ojol pun ramai berdatangan. Mulai dari warga sekitar, kelompok bersorban putih, sampai remaja tanggung.

    Lalu lintas di sekitar flyover jadi macet. Terutama yang menuju arah Kwitang dan Tugu Tani, hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua saja.

  • John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus punya opini soal Joko Widodo dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Ini dikaitkannya dengan persoalan aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada 25 Agustus 2025 lalu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyebut ada kegagalan yang dialami oleh Jokowi dan Gibran.

    Dimana, menurutnya mereka gagal untuk mendapatkan panggung di aksi yang dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia itu.

    “Jokowi dan Gibran GAGAL merebut panggung di aksi demo DPR 25 Agustus,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/2025).

    Lanjut, ia juga menyebut kegagalan lainnya yang dihadapi ada kegagalan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

    “Dan pergantian ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,” jelasnya.

    Karena alasan itulah, John Sitorus menyindirkan para pendukung yang disebutnya gagal memberikan pengumuman kemenangan.

    Dan lebih cenderung untuk lebih banyak memproduksi hoax agar menyebut Gibran pro dengan para massa aksi

    “Termul-termul juga GAGAL mengglorifikasi Gibran,” paparnya.

    ”Mereka hanya memproduksi HOAX agar seolah-olah Gibran Pro pendemo,” terangnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick Thohir tegaskan dukungan program listrik desa dan kopdes

    Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan dan dukungan Kementerian BUMN dalam penugasan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Listrik Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat terbatas mengenai perekonomian nasional bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8), Erick menegaskan dukungan penuh Kementerian BUMN terhadap sejumlah isu strategis.

    “Program Listrik Desa yang dicanangkan Presiden merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pelosok. Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial,” ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Percepatan Program Listrik Desa direncanakan akan meliputi 10.068 lokasi di tanah air. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    Kementerian BUMN akan memastikan koperasi desa memiliki daya dukung yang kuat untuk memangkas rantai pasok, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.

    “Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong. Dengan penguatan dari BUMN, koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN terkait, untuk memastikan implementasi program-program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Jakarta

    Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI, M Nur Khabsyin, mengatakan permintaan ini disampaikan seiring menumpuknya stok molasis (tetes tebu) dari petani yang tak kunjung terserap imbas Permendag 16 Tahun 2025 yang membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun persetujuan teknis dari badan terkait.

    Sebab etanol sendiri merupakan salah satu produk akhir dari pengolahan tetes tebu. Di mana menurut Nur saat ini tangki-tangki penyimpanan tetes tebu di pabrik gula akan segera meluap karena sudah kelebihan stok.

    “Kalau tidak direvisi atau tidak kembali ke Permendag yang sebelumnya (Permendag 8/2024), petani tebu tetap akan melakukan ujuk rasa di Kementerian Perdagangan,” kata Nur saat ditemui di sela-sela Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Senada, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen meminta agar pemerintah tetap memberlakukan Permendag 8/2024, meski telah dicabut dan diganti dengan Permendag 16/2025. Menurutnya, langkah ini bisa mengendalikan tetes gula di pabrik.

    “Sambil menunggu revisi, maka dimohon pemberlakuan Permendag ini atau ditunda, kembali kepada Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Sehingga nanti impor bahan yang itu bisa kita hasilkan, impor etanol kita ini tidak hanya dibatasi bea masuknya tetapi juga dibatasi kuantitasnya,” ujar Soemitro.

    Menurutnya jika aturan ini tidak segera direvisi, maka stok tetes tebu petani di pabrik-pabrik penggilingan akan luber karena kapasitas tampung sudah penuh.

    Masalahnya, komoditas tetes tebu ini lebih rentan untuk disimpan dalam waktu lama daripada gula. Sebab komoditas ini harus disimpan dalam wadah khusus yang jumlahnya sangat terbatas.

    “Kalau ini tidak ditindak segera, 5 hari yang lalu teman-teman petani Rejoagung melaporkan tetes di Rejoagung akan luber. Kalau ini luber berarti pabrik harus berhenti giling. Kalau itu berhenti giling, tebu yang sekarang sudah saatnya tebang bisa juga tertunda dan ini akan menunda banyak tebu,” paparnya.

    “Terus kami terima laporan juga beberapa pabrik yang sudah ini akhirnya kita kerahkan kepada yang sudah memberikan DP. anehnya molasis ini sudah dikasih DP, tapi karena macet yang sudah dikasih DP juga tidak mau ambil. Karena dia tidak punya tempat penyimpanan,” tutup Soemitro.

    Lihat juga Video: Gibran Panen Tebu di Sleman, Ada Titiek Soeharto-Panglima TNI

    (igo/fdl)

  • Video: RI Resmi Punya Kementrian Haji & Umrah

    Video: RI Resmi Punya Kementrian Haji & Umrah

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI dan Pemerintah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna Selasa 26 Agustus. Kehadiran Kementerian tersebut akan menambah daftar Kementerian Era Prabowo-Gibran menjadi 49 Kementerian.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu 27/08/2025) berikut ini.

  • PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mendadak meminta PDIP menggaungkan slogan ‘Partai Wong Cilik’.

    Bukan tanpa alasan, hal ini tidak lepas dari respons politikus PDIP, Aria Bima, mengenai tunjangan fantastis DPR.

    “Sebaiknya PDIP berhenti jual slogan partai wong cilik,” kata Herwin di X @bungherwin dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Herwin merasa bahwa sikap kritis PDIP yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lagi terlihat beberapa waktu terakhir.

    “Kalau setiap petugas partainya kompak cuma bisa jawab normatif, artinya mereka sudah buta terhadap jeritan aksi rakyat,” Herwin menuturkan.

    Ia bilang, saat ini orang-orang PDIP yang duduk di parlemen tidak lagi menjadikan teriakan orang-orang kecil sebagai pusat perhatian.

    “Yang mereka bela bukan lagi wong cilik, tapi kursi empuk plus tunjangan fantastisnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

    Termasuk melalui aksi demonstrasi, terkait polemik besarnya tunjangan anggota dewan.

    Menurut Aria, aksi turun ke jalan adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin.

    “Didemo enggak apa-apa, biasa. Harus didemo kalau perlu,” dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Isu tunjangan DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui adanya fasilitas tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

    Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut-sebut bisa tembus lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

    Kondisi ini memicu gelombang protes. Ratusan massa menggelar aksi di depan pintu masuk DPR pagi tadi. Namun, Aria enggan merinci secara detail berapa total pendapatannya.

  • Video: Kemenkes Sambut Baik Usulan Gibran soal Fasilitas Laktasi di Kereta

    Video: Kemenkes Sambut Baik Usulan Gibran soal Fasilitas Laktasi di Kereta

    Video: Kemenkes Sambut Baik Usulan Gibran soal Fasilitas Laktasi di Kereta