Gibran Jenguk Warga dan Polisi Korban Demo, Tanya Kondisi Usai Kena Bom Molotov
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menjenguk para korban luka aksi unjuk rasa yang dirawat di RS Polri, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) siang.
Mereka merupakan masyarakat dan anggota polisi yang menjadi korban saat aksi unjuk rasa pada Kamis (28/5/2025).
Berdasarkan video yang diterima
Kompas.com
, Gibran tampak berkeliling masuk ke kamar-kamar perawatan.
Dalam kunjungan ini, ia juga menjenguk kondisi anggota Polri yang terkena bom molotov saat bertugas menjaga aksi di Kawasan DPR RI, Jakarta, Kamis malam.
“Waktu itu tugas di DPR?” tanya Gibran.
“DPR. Hari Kamis, Pak. Kamis malam di pom bensin Pejompongan,” jawab polisi tersebut.
Selain itu, Gibran juga menjenguk anggota Polri yang kulitnya terbakar terkena bom molotov.
Kemudian, Gibran juga menanyakan polisi yang terluka sehingga mendapat 42 jahitan.
“42 jahitan,” kata polisi itu kepada Gibran.
“Mana saja?” tanyanya lagi.
“Kepala, badan, kaki,” jawab polisi itu.
Selain itu, Gibran menjenguk korban yang sempat dikabarkan kritis.
Kini, korban itu sudah sadar dan dapat bicara walau lukanya masih belum pulih total.
Selama di RS Polri, Gibran pun menyapa, menanyakan kondisi, dan juga menguatkan para korban agar menjalani perawatan dengan intensif hingga diperbolehkan pulang nanti.
Selain Gibran, Presiden Prabowo Subianto juga turut menjenguk para korban di RS Polri pada Senin hari ini.
“Saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih dari 43 yang cedera, sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat,” ujar Prabowo, Senin sore.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gibran Rakabuming Raka
-
/data/photo/2025/09/01/68b5816a26cdb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gibran Jenguk Warga dan Polisi Korban Demo, Tanya Kondisi Usai Kena Bom Molotov Nasional 1 September 2025
-

Gibran Temui Perwakilan Driver Ojol di Istana, Ini yang Dibahas
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan pertemuan dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025). Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan ini, Wapres Ke-14 RI itu dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025).
Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para driver ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.
“Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
“Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya.
Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.
“Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.
“Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman.
-

Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres
Jakarta –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Minggu (31/8) siang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring di Indonesia, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.
Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol di sebuah meja bundar.
Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu. Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.
Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojol.
Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.
Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.
Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Tonton juga video “Poin-poin Pernyataan Prabowo: Cabut Tunjangan DPR-Gejala Makar” di sini:
(fyk/fyk)
-
Gibran dan Kaesang Tak Terlihat saat Prabowo Gelar Pertemuan dengan Pimpinan Parpol, Kemana?
Gibran dan Kaesang Tak Terlihat saat Prabowo Gelar Pertemuan dengan Pimpinan Parpol, Kemana?
-
Gibran Absen, Prabowo Tegaskan Negara Siaga Hadapi Ancaman Makar
Gibran Absen, Prabowo Tegaskan Negara Siaga Hadapi Ancaman Makar
-

Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.
Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.
Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.
“Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).
Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.
“Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.
Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.
“1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.
“Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.
Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.
-

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.
Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.
Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.
Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.
Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.
Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.
Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.
Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi
Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.
Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.
Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.
“Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.
Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.
“Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5332257/original/054859800_1756461886-1000536019.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gelar Aksi Nasional, Aliansi ‘Jogja Memanggil’ Suarakan 8 Tuntutan
Liputan6.com, Jakarta Massa mahasiswa yang tergabung dalam ‘Jogja Memanggil’ menyatakan delapan tuntutan, dalam aksi nasional yang akan digelar di kawasan Malioboro, Senin (1/9/2025) pekan depan.
“Hari rapat konsolidasi aksi Jogja Memanggil menyepakati beberapa tuntutan yang akan kita surakan bersama,” kata juru bicara Jogja Memanggil Bungkus usai berkonsolidasi di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Cik di Tiro, Jumat (29/8/2025).
Pertama, usut tuntas representasi polisi dan hukum mati penabrak yang menewaskan Affan Kurniawan, Gama (Semarang) dan peristiwa Kajuruhan, Malang.
Dua, tuntut reformasi total kepolisian dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang membiarkan imunitas polisi selama ini.
“Berikutnya, kami menuntut penerapan pajak progresif atau pajaki orang-orang kaya. Kami menyerukan batalkan kenaikan PBB yang hari membuat banyak rakyat tercekik,” tegas Bungkus.
Keempat, Bungkus menyatakan pemerintah batalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan potong anggaran untuk program ketahanan serta keamanan (Hankam).
Lima, hentikan dan batalkan semua kebijakan yang mengarah ke absuluditas pada struktur pemerintahan dan militerisasi ruang publik.
Enam, seret dan turunkan Prabowo-Gibran serta bubarkan seluruh kabinet Merah Putih.
Ketujuh, sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan seluruh koruptor berserta selurub keluarganya.
“Terakhir bebaskan seluruh kawan yang di tangkap saat aksi massa di berbagai kota. Mereka tidak bersalah, mereka pejuang demokrasi dan HAM,” lanjut Bungkus.
Dia juga menyerukan untuk massa aksi di seluruh daerah bersama-sama melakukan aksi serentak nasional bersama dengan Jogja Memanggil, Senin depan.
“Hari ini kami melakukan aksi di Mapolda DIY karena pembunuh salah satu kawan ojol kami merupakan polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/08/29/68b18d62e1eba.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta
Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Demo Jogja Gejayan di Polda DIY ricuh, Jumat (29/8/2025) petang.
Pantauan Kompas.com, lalu lintas di simpang empat Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengarah ke Polda DIY (ring road utara) tidak ditutup.
Praktis ini mendapatkan perhatian dari pengguna jalan. Para pengguna jalan yang lewat dengan kecepatan rendah dan berupaya mengambil video sontak dicegah oleh para massa aksi.
“Jangan ngerekam, jangan ngerekam,” ujar massa aksi, Jumat (29/8/2025).
Sebelumnya Aliansi Jogja Memanggil yang berisi elemen masyarakat Yogyakarta sore ini melakukan aksi demonstrasi di Polda DIY.
Humas Aliansi Jogja Memanggil Bung Koes mengatakan, pada sore hingga menjelang petang ini pihaknya telah melakukan konsolidasi bersama di Yogyakarta.
Hasil dari konsolidasi tersebut Jogja Memanggil merumuskan 6 tuntutan yang akan disuarakan di Polda DIY.
Pertama adalah menuntut usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh Polisi seperti kasus meninggalnya Ojol di Jakarta, lalu usut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, hingga mengusut tuntas kasus Gamma.
“Kedua Reformasi total kepolisian RI copot Kapolri Listyo Sigit,” kata Koes, Jumat (29/8/2025).
Ketiga lanjut Koes, pemerintah dituntut untuk menerapkan pajak progresif kepada orang kaya,serta batalkan kenaikan PBB.
“Kita tahu bahwa kenaikan PBB hari ini menyekik seperti di Pati banyak rakyat resah akan kenaikan PBB,” kata dia.
Tuntutan selanjutnya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta potong anggaran Hankam, kembalikan alokasi dana pendidikan.
“Lima hentikan dan batalkan kebijakan absolutitas struktur pemerintahan dan militerisasi ruang sipil. Keenam Selanjutnya turunkan Prabowo Gibran, beserta kabinet merah putih dan DPR. Sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan koruptor dan keluarga,” kata dia.
Selain itu pihaknya juga menuntut kepada Polisi untuk membebaskan para demonstran yang diamankan.
“Kami menyerukan dari Jogja memanggil Senin, seluruh daerah di Indonesia untuk aksi serentak nasional. Kami akan melakukan aksi jogja memanggil pada hari senin di seputar Malioboro,” ujar dia.
“Hari ini kenapa penting ke Polda karena kita tahu pembunuh satu ojol kawan kita adalah polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkas Bung Koes.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
