Tag: Ganjar Pranowo

  • Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyinggung bahwa para koruptor telah mengkhianati Pancasila.

    Mulanya, dia menyebut seseorang dengan jiwa Pancasila haruslah melawan korupsi dan ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam amanatnya saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais, mereka penghianat dari pancasila,” singgungnya.

    Selain menyinggung koruptor, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga menyentil para penguasa tambang yang menyengsarakan rakyat adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” ujar Djarot.

    Lebih lanjut, Djarot berpandangan saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di Tanah Air. 

    Sebab itu, dia berpesan agar kader PDIP terus berjuang melawan ketimpangan itu. Dia juga meminta agar Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai jargon belaka.

    “Pancasila itu bukan azimat, pancasila bukan jargon, pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” tegas dia.

    Lebih jauh, dia meminta agar para kader PDIP siap untuk turun ke bawah guna mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya.

    “Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya,  meningkatkan pendidikannya,” pintanya.

    Sebagai informasi, acara PDIP hari ini diikuti oleh pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Para pengurus DPC dan PAC tampak mengenakan pakaian partai berwarna merah.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung diantaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP diantaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampak mengikuti upacara pagi ini melalui daring atau online. 

  • Kongres PDIP Hanya untuk Kukuhkan Kembali Megawati sebagai Ketum

    Kongres PDIP Hanya untuk Kukuhkan Kembali Megawati sebagai Ketum

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan akan menggelar kongres dalam waktu dekat. Kongres tersebut hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai ketua umum DPP PDIP 2025-2030.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Minggu (1/6/2025). Menurutnya, kader PDIP khususnya arus bawah telah sepakat PDIP tetap dipimpin oleh Megawati.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata Djarot dikutip dari Antara.

    Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    “Tunggu saja,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

    Djarot mengatakan ketua umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen).

    Hal ini dia katakan merespons posisi sekjen PDIP yang masih diduduki oleh Hasto Kristiyanto yang sedang menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku.

    “​​Di dalam kongres, ketua umum terpilih itu mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Bukan hanya sekjen, semuanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan kongres partai diundur bukan karena Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia menyebut Hasto tidak ada hubungannya dengan mundurnya jadwal kongres PDIP.

    “Tidak, itu tidak ada hubungannya juga,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

    Menurutnya, jadwal kongres PDIP akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh ketua umum,” ujar Ganjar.

  • PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025). ANTARA/HO-PDIP.

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini. Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat. Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa kongres partai hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

    Djarot saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia.

    Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    “Tunggu saja,” imbuh Djarot.

    Dia mengatakan Ketua Umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen).

    Hal ini dia katakan merespons posisi sekjen PDIP yang masih diduduki oleh Hasto Kristiyanto yang sedang menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku.

    “​​Di dalam kongres, ketua umum terpilih itu mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Bukan hanya sekjen, semuanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kongres partai diundur bukan karena Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia menyebut Hasto tidak ada hubungannya dengan mundurnya jadwal kongres PDIP.

    “Tidak, itu tidak ada hubungannya juga,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5).

    Jadwal kongres, imbuh dia, nanti akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh ketua umum,” ujar Ganjar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pancasila jangan hanya sekadar dipidatokan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bagian dari jiwa bangsa.

    “Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan, jangan hanya sekadar diucapkan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Dia pun mengakui masih banyak yang perlu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kendati begitu, Djarot meyakini bahwa Pancasila akan selalu abadi, jaya, dan bersemayam dalam jiwa bangsanya agar NKRI tetap tegak berdiri.

    Menurut dia, kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya masing-masing. “Bukan hanya dari sisi ucapan, tetapi lebih dari itu dari sisi tindakan dan perilaku kita,” tuturnya.

    Adapun PDIP menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu ini dengan dihadiri oleh jajaran DPP partai, yakni Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan sebagainya.

    Selain jajaran DPP, upacara tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    PDI-P

    Djarot Saiful Hidayat
    menegaskan bahwa
    korupsi
    merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
    Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
    Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
    Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
    Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
    Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
    “Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
    Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
    Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
    “Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
    Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
    Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
    “Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
    Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
    Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
    “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
    PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
    Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
    Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
    Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
    Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, hari ini Kamis (8/5/2024), memantau langsung sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).

    Selain Ganjar, hadir dalam persidangan antara lain Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani, Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

    Terlihat pula, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), hadir memberikan dukungan kepada Hasto.

    Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi dalam perkara Hasto Kristiyanto.

    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Mereka akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    Melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDIP Guntur Romli, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang terus memberikan dukungan moril kepadanya.

    “Ada dari struktural partai, baik dari jajaran DPP, kemudian DPD seperti tadi kita lihat ada perwakilan dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTT juga dari DPC-DPC, seperti Pekanbaru, Bekasi, dan lain sebagainya,” kata Hasto melalui suratnya.

    “Selain itu, pada persidangan kali ini, hadir pula anggota DPR RI Komisi III yang ikut memantau, yaitu Mas Pulung dan Mbak Dewi,” tambahnya.