Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut kehadiran ketua umum partai banteng di Istana Negara hari ini untuk menjaga kepentingan bangsa dan menenangkan publik.
Adapun Megawati hadir dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan publik terkait situasi terkini.
Ganjar mengatakan, di tengah peliknya situasi seperti saat ini, pimpinan partai politik memang harus berkumpul.
“Kalau untuk kepentingan bangsa, apalagi dalam situasi seperti ini, maka seluruh pimpinan parpol memang harus bertemu bicara untuk mencari solusi agar masyarakat tenang, semua bisa saling mengendalikan diri,” kata Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
Ganjar menyebut evaluasi insentif pejabat penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik.
Ia juga mendorong semua pihak agar peka terhadap penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam hal ini, menurutnya, semua fraksi partai politik di DPR RI setuju.
Lebih jauh, Ganjar memandang evaluasi insentif pejabat tidak hanya diberlakukan untuk anggota DPR RI.
“Tapi perlu juga diberlakukan untuk eksekutif. Yang pantas dan patut pasti rakyat juga dukung,” ujar Ganjar.
Sebelumnya, Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDI-P, mendampingi Prabowo menyampaikan keterangan ke publik terkait situasi beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang membuat publik marah telah dinonaktifkan dari parlemen.
Selain itu, Prabowo juga menyebut kebijakan tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik juga telah dicabut.
Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menjaga persatuan bangsa.Ia meminta aspirasi disampaikan dengan baik.
“Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” kata Prabowo.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ganjar Pranowo
-

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka
Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu.
Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.
Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.
“Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.
Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.
Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.
“Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.
Evaluasi Kinerja Menteri
Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.
Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.
“Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.
Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.
Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.
“Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.
Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
“Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/03/31/67ea08b050c8b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional
Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI Perjuangan menjelaskan duduk perkara pencopotan sejumlah kader dari kursi jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di sejumlah wilayah, termasuk Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Sumber Daya, Said Abdullah mengatakan, para kader banteng itu tidak dipecat, melainkan mengikuti aturan organisasi pasca-Kongres VI PDI-P di Nusa Dua, Bali, 2025.
Aturan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai (PDI Perjuangan) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa kader yang terpilih sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tidak boleh merangkap jabatan, baik di atas maupun di bawah struktur partai.
“Menyebutkan ketentuan sebagaimana berikut, ‘Anggota Partai atau kader Partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi DPP dan Pengurus Partai tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain’,” kata Said saat membacakan aturan tersebut, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Said, aturan itu menjadi dasar pemberhentian beberapa kader yang sebelumnya menjabat Ketua DPD, yakni Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), MY Esti Wijayanti (Plt Bengkulu), Bambang “Pacul” Wuryanto (Jawa Tengah), dan dirinya sendiri di Jawa Timur.
“Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Partai,” ucap Said.
“Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai,” sambungnya.
Kini keempat nama tersebut sudah resmi masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025-2030 yang dibentuk langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ia menyebutkan, aturan larangan rangkap jabatan ini bertujuan agar struktur partai di setiap tingkatan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Sebelum Said Abdullah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira lebih dulu mengungkap adanya aturan larangan rangkap jabatan dalam AD/ART terbaru.
Andreas menerangkan, hal ini berlaku bagi semua kader, termasuk Bambang Pacul yang kini sudah ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P periode 2025-2030.
“Anggota atau kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi dewan pimpinan partai tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).
Akibat pencopotan Pacul, posisi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah kini diisi oleh FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) sebagai pelaksana tugas (Plt).
Andreas menegaskan, aturan ini tidak hanya berdampak pada Pacul, tetapi juga bagi pengurus DPP lainnya yang sempat merangkap jabatan.
“Juga bagi Ibu Esty Wijayanti yang masih merangkap Plt Ketua DPD Bengkulu, juga Ibu Sadarestuwati yang juga merangkap menjadi Plt Ketua DPC Kabupaten Jombang,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
Kursi Ketua DPD Jawa Tengah memiliki bobot politik yang penting.
Daerah yang pernah diduduki Bambang Pacul itu selama ini dikenal sebagai “kandang banteng” karena memang menjadi lumbung suara terbesar PDI-P.
Pada Pemilu 2019, PDI-P meraih 5,76 juta suara atau 29,71 persen dari keseluruhan perolehan suara di Jawa Tengah.
Di ajang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diusung PDI-P juga menang telak dengan 16,82 juta suara (77,29 persen).
Namun, pada Pemilu 2024, dukungan terhadap PDI-P di Jawa Tengah menurun.
PDI-P meraih 5,2 juta suara pada pemilihan legislatif, lebih rendah dibandingkan lima tahun sebelumnya.
Di Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung PDI-P hanya mendapat 7,82 juta suara (34,34 persen).
Angka ini terpaut jauh dari hasil Pilpres 2019.
Sebaliknya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Jawa Tengah dengan 12,09 juta suara, sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya meraih 2,86 juta suara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Noel Bak Kutu Loncat, dari Jokower Pindah Haluan Jadi Prabowo Mania, Gegara Inikah Noel Dibidik KPK?
GELORA.CO – Tertangkapnya Wamanaker Immanuel Ebenezer alias Noel ikut ditanggapi Muhammad Said Didu.
Eks Menteri BUMN ini menilai Noel salah satu Jokower 24 karat.
“Masih percaya sama teriakan Termul?”
Tweet Said Didu pun ramai dikomentari netizen di X, dikutip pada Kamis (21/8).
Bahkan ada dugaan Noel bisa ditangkap karena sudah pindah haluan dari Jokowi ke Prabowo.
“Feeling saya karena dia berpindah dari Jokowi Mania jadi Ketua Relawan Prabowo Mania.”
“Menurut saya OTT sudah jadi bidikan KPK base on Perintah. Coba kalau gak beralih pasti aman seperti SiPlester kan bang?”
“Atau boleh jadi bagian SKENARIO BESAR korbankan PION untuk redam emosi rakyat,” tweet akun X vito Hakeem.
Hal senada diungkap tweet akun X Miss Tweet.
JEJAK IMMANUEL EBENEZER ALIAS NOEL
2019 : Ketua relawan Jokowi Mania.
2021 : diangkat menjadi komisaris di anak perusahaan BUMN.
2023 : Gabung Gerindra & Prabowo Mania.
2024 : Diangkat jadi Wamen.
2025 : JADI BANGSAT!
Relawan Jokowi mania dan Prabowo mania, mana suaramu?
TERNYATA Jokowi, Gibran dan Ketum Gerindra Prabowo lebih menyukai PENJILAT DAN KUTU LONCAT.
Pada Pilpres 2024, Noel sempat mendukung Ganjar dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.
Namun kemudian GP Mania ia pun beralih mendukung Prabowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis (21/8) sore, telah menangkap 14 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
“Sampai dengan saat ini yang diamankan 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditangkap tersebut.
“Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update (beri tahu, red.) ya,” ujarnya.
Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.
Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.***
-

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrabnya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih atau pemerintahan Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.
“Benar [KPK OTT Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Dia menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.
Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.
“[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh.
Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.
Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.
Rekam Jejak Immanuel Ebenezer
Immanuel Ebenezer Gerungan secara resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama Menaker Yassierli, keduanya berkomitmen menjalankan prioritas utama menanggulangi pengangguran dan memperkuat ketenagakerjaan secara berkelanjutan
Noel lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 26 Desember 1970. Sejak muda, Noel aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
Tak hanya itu, Noel menempuh pendidikan strata satu (Ilmu Sosial) di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) dan meraih gelar S.Sos. pada 2004. Namun, nama Immanuel Ebenezer justru melambung saat dia menjabat Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019.
Pada 2022, Noel menjadi sorotan ketika memberi testimoni meringankan untuk terdakwa terorisme Munarman di pengadilan dan tak lama kemudian dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Mega Eltra (anak usaha Pupuk Indonesia) oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam perjalanan karier politik dan pemerintahan, pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra sejak 12 Juni 2021 hingga 23 Maret 2022. Dirinya, dicopot menyusul polemik testimoni di sidang Munarman.
Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui awalnya menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.
Hanya saja, dukungan untuk Ganjar Prabowo tak berselang lama. Pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Dia lantas memimpin jejaring Prabowo Mania 08, yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Immanuel Ebenezer mencalonkan diri sebagai Caleg DPR 2024 Dapil Kalimantan Utara di bawah bendera Gerindra dan berhasil memperoleh 29.786 suara, tetapi tidak terpilih.
Meski begitu, dia pun menerima amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Selama menjabat, Noel kerap tampil di isu ketenagakerjaan yang sensitif dan mendapat sorotan luas.
Isu-isu tersebut seperti perlindungan pekerja transportasi online dengan melakukan evaluasi terhadap bonus harian (BHR) yang diterapkan aplikator ojek online (ojol) dan merespons protes pengemudi.
Lalu, dirinya sempat masuk dalam polemik pernyataan “kabur aja dulu” karena ucapannya ke WNI yang resah menuai kritik tajam di media sosial dan pemberitaan daerah/nasional.
“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel sambil tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).
Tak hanya itu, Noel beberapa kali tampil menanggapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk polemik Sritex yang berujung kritik publik terhadap janji penanganannya.
-

Sosok Immanuel Ebenezer, Pernah Bela Terdakwa Terorisme Munarman hingga Alihkan Dukungan dari Ganjar ke Prabowo di Pilpres 2024
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Penangkapan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto.
“Iya benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).
Pria yang akrab disapa Noel itu diduga ditangkap di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selain Noel, KPK juga mengamankan seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan. Meski demikian, Fitroh belum menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Noel. “Saat ini tim di lapangan masih bertugas,” ujarnya.
Immanuel Ebenezer Gerungan lahir di Riau pada 22 Juli 1975. Ia merupakan lulusan Sarjana Sosial Universitas Satya Negara Indonesia. Noel dikenal publik setelah menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) yang aktif mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Pada 12 Juni 2021, Noel sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Namun, setahun kemudian ia dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena dikaitkan dengan kasus terorisme Munarman, meski Noel hanya berstatus sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Februari 2022.
Dalam dinamika politik, Noel awalnya mengarahkan dukungan Jokowi Mania kepada Ganjar Pranowo. Namun, hubungan dengan PDIP sempat menegang sehingga lahir relawan Ganjar Mania.
Dukungan kemudian beralih kepada Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Noel pun mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung dengan Partai Gerindra.
-

Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!
Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI-Perjuangan mengkritisi rencana pemerintah yang ingin mengambil anggaran pendidikan sebesar Rp335 triliun hanya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 nanti.
Ketua DPP PDI-P bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut bahwa anggaran MBG sangat fantastis dan menyerap 44,2 persen dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan nasional tahun 2026.
Ganjar pun mengaku khawatir anggaran Rp335 triliun untuk MBG tahun depan itu. Menurutnya, pemerintah harus menjalankan program itu dengan baik.
“Jangan sampai ada potensi kecurangan, penurunan kualitas makanan dan sebaran MBG juga harus merata,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8).
Ganjar juga menegaskan pemerintah harus mengalokasikan dan mendistribusikan MBG secara baik sesuai dengan kebutuhan para siswa.
“Seandainya kondisi keuangannya kurang bagus, distribusi harus berhati-hati agar yang lain tidak terganggu,” katanya.
Menurut Ganjar, MBG sudah jadi program politik pemerintah, sehingga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghilangkan program MBG tersebut, maka dari itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar pembagian MBG sesuai dengan aturan.
“Kalau sudah jadi program politik, pasti yang punya program juga akan terus mempertahankan itu. Hanya rambu-rambu yang perlu diperhatikan governance itu bisa terlaksana dengan baik tidak ada potensi kecurangan di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Angka tersebut naik sebesar 9,8% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2025 senilai Rp690,1 triliun. Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3 persen.
Kendati demikian, jika melihat dari rincian anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.
Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.
-

Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan
Bisnis.com, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan penerimaan pajak naik 13,5% pada 2026.
Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya seringkali ditanyakan warga mengenai pajak pemerintahan yang saat ini dinilai sebagai hantu menakutkan.
Menurut Ganjar, hal tersebut disebabkan sosialisasidari pemerintahan mengenai kenaikan pajak untuk masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba pajak dinaikkan tanpa ada sosialisasi lebih dulu.
“Saya kira Ibu Kemenkeu dan Ditjen Pajak ini juga harus memberikan sosialisasi yang sebanyak-banyaknya, karena banyak dari masyarakat bawah yang bertanya ke kami bagaimana perpajakan ini bisa jadi hantu yang mengerikan,” tutur Ganjar kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Selain itu, Ganjar juga turut mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ditjen Pajak untuk membuka saluran komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa bertanya langsung kepada pemerintah alasan menaikkanpajak ke masyarakat.
“Selama ini kan belum ada saluran itu. Jadi agar publik punya kesadaran pajak, baiknya berikan akses untuk konsolidasi sekaligus bertanya soal kenaikan pajak ini,” katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Target itu naik sebesar 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.
Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di acara rapat paripurna DPR pada Jumat (25/8/2025).
Dalam postur RAPBN 2026, penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun tersebut akan menjadi sumber utama pendapatan negara. Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun.
Artinya, 74,92% atau 3/4 dari pendapatan negara akan berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu, sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun.
Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.
Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan penerimaan pajak tahun depan akan diarahkan untuk menopang program-program strategis, mulai dari ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.
/data/photo/2025/08/31/68b40b1f6f45b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

