Tag: Ganjar Pranowo

  • Khofifah Optimis Putusan MK Jadi Senjata Pamungkas

    Khofifah Optimis Putusan MK Jadi Senjata Pamungkas

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran Khofifah Indar Parawansa optimistis bahwa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 akan menjadi pamungkas dari perjalanan panjang proses demokrasi Indonesia.

    Dengan penuh suasana saling menghormati dan menghargai, Khofifah menyampaikan, putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 yang rencananya akan diumumkan Senin (22/4/2024) mendatang akan menghasilkan putusan final dan mengikat dengan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.

    “Mudah-mudahan keputusan MK akan menjadi bagian pamungkas dari proses demokrasi di negeri ini dan final. Karena keputusan MK itu final dan mengikat,” tegas Khofifah, Jumat (19/4/2024).

    Menurutnya, keputusan MK ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, investor serta mitra usaha lainnya. Sehingga, hasilnya nanti akan bisa menjadi landasan bagaimana keberlanjutan pemerintahan Indonesia ke depan.

    “Insya allah seiring ridho Allah Pak Prabowo menang. Insya allah juga setelah putusan MK ini semuanya akan berjalan kondusif, karena sesuai hasil hitung KPU RI menangnya signifikan,” tandas Khofifah.

    Pihaknya pun menegaskan, bahwa setiap kontenstasi politik dalam proses demokrasi tentulah ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang memang tentu hanya satu pasangan saja. Yang belum menang dapat mengikuti kontestasi lima tahun mendatang.

    “Jadi, selalu pemenang itu satu dan selalu ada yang kalah. Saya rasa yang pernah ikut kontestasi pilpres tahun ini, lima tahun yang akan datang bisa mulai bersiap dari sekarang kalau akan maju lagi,” imbuh Khofifah.

    Khofifah pun mendengar bahwa akan ada massa yang akan turun ke jalan menyambut putusan MK mendatang. Namun, pihaknya berharap agar semua bisa saling menjaga kondusivitas bangsa. Demokrasi dijunjung tinggi di atas tatanan kehidupan yang penuh persatuan dan persaudaraan.

    Dan, ia berharap seluruh pendukung paslon bisa menghormati seluruh proses ini sebagai proses demokrasi yang harus dilalui Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.

    “Mudah mudahan mereka para pendukung baik dari pihak pemohon maupun yang terkait bisa sama memahami bahwa ini adalah proses demokrasi. Jika mereka ingin memberikan ruang pada proses demokrasi maka mereka juga akan memahami bahwa putusan MK itu final dan mengikat,” pungkas Khofifah.

    Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah memasuki babak terakhir. Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyampaikan putusannya perihal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada awal pekan depan yaitu Senin 22 April 2024. [tok/aje]

  • Hadir Buka Puasa Bersama TKN Prabowo-Gibran, ini Alasan Puan Maharani

    Hadir Buka Puasa Bersama TKN Prabowo-Gibran, ini Alasan Puan Maharani

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menghadiri buka bersama di kediaman Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani. Selain Puan turut hadir sejumlah tokoh lain di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anggota Komisi I DPR Dave Laksono.

    Dia pun mengungkap alasan kehadirannya dalam acara tersebut. “Dalam rangka bulan Ramadan bersilaturami, apalagi banyak sekali acaranya. Itu acaranya tadarusan, khataman Quran, acaranya bukan sekadar makan-makan,” imbuh Puan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024).

    “Sebagai sahabat, sebagai teman silahturahmi itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tidak dilakukan apalagi di bulan Ramadan,” lanjut Puan.

    Puan pun menanggapi saat ditanya apakah silaturahmi itu akan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Prabowo. “Insyaallah selalu akan dilakukan silahturahmi dengan siapa saja,” kata Puan.

    Puan juga ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo terkait isu rekonsiliasi pasca Pemilu 2024. Ia menjawab singkat soal apakah ada kemungkinan rencana pertemuan itu setelah Lebaran nanti. “Lebaran dulu ya, Insyaallah,” ungkapnya.

    Mengenai isu PDIP akan menjadi oposisi, Puan menyatakan proses pergantian Pemerintah masih cukup lama. “Masih lama. Oktober masih lama, sabar,” ujar Puan.

    Apakah terbuka peluang PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran? “Masih lama,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

    Saat pidato penutupan masa sidang DPR, Puan sempat menyinggung mengenai proses hukum sengketa Pilpres 2024. Ia menegaskan PDIP bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. “Kita hormati proses yang sedang berjalan di MK (Mahkamah Konstitusi) sampai tanggal 22, ya kita ikuti semua proses tersebut sampai selesai,” ungkap Puan.

    Dalam proses sengketa Pilpres itu, MK disebut akan memanggil 4 orang menteri untuk menjadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Rismaharini. Puan memastikan kader PDIP itu siap apabila mendapat panggilan dari MK. “Siap untuk memberikan keterangan,” tutupnya. [kun]

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]

  • Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Puan Sebut Tidak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR soal hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.

    “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ungkap Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Meski begitu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut hak angket merupakan hak anggota DPR. Hanya saja, kata Puan, harus ada dukungan politik untuk merealisasikannya.

    “Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat,” tuturnya.

    Puan pun mengungkapkan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Ada aturannya di (UU) MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudiam harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada,” papar Puan.

    “Jadi ya kita lihat, paling tidak itu merupakan hak anggota DPR yang apabila terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu bagaimana di lapangan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

    Puan lantas berbicara mengenai rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia menjawab singkat. “InsyaAllah,” jawab Puan.

    Puan juga mengatakan ‘Insyaallah’ saat ditanya apakah sudah ada pertemuan antara dirinya dengan Prabowo. Ia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. “Iya enggak ya?” kata Puan singkat. [kun]

  • Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencana akan menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di dampingi puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin.

    Sidang diawali pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen.

    Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden Tahun 2024 yang dimohonkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK, pada Senin (25/3/2024).

    Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024) adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” katanya.

    Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

    Todung menyebut ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan Pemohon yaitu: pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam 1 putaran pemilihan.

    “Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024,” ujar Todung. [hen/beq]

  • Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa belum saatnya untuk memberikan selamat kepada paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasalnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Diketahui, PHPU telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

    “Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud.

    Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

    Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

    “Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” katanya. [hen/but]

  • Gugatan ke MK, Tim Ganjar-Mahfud Dibantu Pakar IT dari ITB

    Gugatan ke MK, Tim Ganjar-Mahfud Dibantu Pakar IT dari ITB

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Sabtu (23/3/2024) lalu.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, untuk melengkapi data dan bukti gugatan PHPU ke MK, banyak dibantu para anak muda yang pakar di bidang teknologi dan informasi (TI) dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dia mengklaim, pakar itu bisa merekonstruksi dengan baik kecurangan perhitungan suara dan membuka celah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagaimana terjadi perubahan pengisian C1 sebanyak 458.000 kali dan menemukan jumlah suara sah paslon 01, paslon 02, dan paslon 03 yang seharusnya sama dengan total suara sah malah terjadi perbedaan sebanyak 25,8 juta suara.

    Selain pakar TI dari ITB, kata Hasto, juga memiliki pakar TI lainnya yang mampu menormalkan JSON (Java Script Object Notation), yang di-install di dalam sistem KPU oleh kekuatan politik di luarnya, membuat perolehan suara Ganjar-Mahfud dikunci 17%.

    “Ternyata, setelah dinormalkan pada tanggal 16 Februari pukul 02.00 WIB dengan jumlah TPS yang masuk 53%, perolehan suara Ganjar-Mahfud 33%, sementara perolehan suara paslon 02 sebanyak 43%.

    “Ini senafas dengan temuan Kompas, Kumparan ketika melakukan survei terhadap yang setuju hak angket, rata-rata berkisar 62%sampai 68%. Kalau paslon 02 yang diunggulkan Pak Jokowi ini benar-benar menang murni, yang setuju angket tidak akan 62%, pasti sesuai dengan gambaran di bawah 50%,” tutur Hasto. [hen/but]

  • Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan ini mengalahkan dua pesaingnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Pasca kalah bertarung di Pilpres, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB malah dikabarkan sedang menjajaki untuk maju dalam pertarungan Pilgub Jatim 2024. Cak Imin bahkan dikabarkan sudah menemui orang-orang dekat dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan dukungan.

    Kabar tersebut terungkap dalam perbincangan tiga jurnalis Tempo dalam siaran Podcast Bocor Alus Politik yang terbaru. Tiga jurnalis tersebut adalah Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, dan Stefanus Pramono.

    Dalam Podcast yang berjudul ‘Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau’, tentang Cak Imin menjajaki Maju Pilgub Jatim itu diungkap Hussein Abri Dongoran.

    “Cak Imin menjajaki sebagai calon gubernur,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam percakapan di Podcast Bocor Alus itu.

    “Calon gubernur? Gubernur mana,” tanya Stefanus Pramono.

    “Gubernur Jawa Timur,” tutur Hussein Abri Dongoran.

    “Supaya menjaga eksistensi di publik,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Jadi, nanti Cak Imin akan menjadi gubernur Jawa Timur?” tanya Stefanus Pramono lagi.

    “Bukan akan menjadi. Sedang mempertimbangkan,” jelas Hussein Abri Dongoran.

    “Sudah ada wacana,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Kan ada Khofifah?” tanya Stefanus Pramono.

    “Itulah pentingnya mendekati Gerindra,” jawab Francisca Christy Rosana.

    Bahkan, tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang diperoleh para jurnalis itu, Cak Imin sudah bertemu orang dekat Prabowo. Cak Imin melakukan pendekatan kepada Gerindra itu, menurut para jurnalis itu, selain untuk penjajagan maju Pilgub Jatim 2024 juga untuk menjaga atau mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB, karena belakangan ini posisi Cak Imin sebagai ketua umum PKB sedang digoyang.

    “Tapi kenapa (pilih) gubernur ya. Dia kan bisa dapat posisi menteri?” tanya Stefanus Pramono.

    “Kalau dapat menteri ya Alhamdulillah,” kata Hussein.

    Francisca langsung menyela. “Tapi internal (PKB) bilang Cak Imin menolak jadi menteri. Sama dengan Anies dan Ganjar yang juga ditawari posisi menteri setelah pilpres. Tapi mereka sudah menyatakan menolak,” kata Francisca Christy Rosana.

    Francisca juga mengaku mendapat informasi dari TKN, bahwa Prabowo memang menyiapkan dua kursi menteri untuk PKB. Menurut dia, Prabowo butuh PKB di parlemen lantaran memiiki kursi lumayan tinggi. “PKB pemenang keempat,” kata Francisca.

    Tapi Cak Imin tak tertarik jadi menteri. “Posisi menteri kan sebetunya pembantu presiden, Pram. Akan lebih eksis kalau Cak Imin jadi gubernur,” kata Francisca.

    “Karena gubernur terpilih dalam proses pemilihan langsung. Dan, akan meningkatkan eksistensi dia atau atensi publik terhadap Imin. Jadi, dia diingat sebagai pemimpin yang dipiih publik, bukan pemimpin yang dipilih presiden.” tambah Francisca.

    Sayangnya, ketika berita ini dikonfirmasi terhadap Cak Imin, ia tak merespons. “Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang diajukan Bocor Alus Tempo ke nomor WhatsApp-nya hingga Jumat malam, 22 Maret 2024,” tulis Bocor Alus Tempo.

    Bagaimana tanggapan Bendahara DPW PKB Jatim sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi?

    “Kami malah belum dengar apa-apa. Tapi seandainya itu benar, akan terjadi el clasico di Jatim (mirip laga Barcelona vs Real Madrid). Kami ikuti saja perkembangannya seperti apa. Itu (wacana Gus Imin maju Pilgub Jatim 2024) kan baru gosip. Semakin digosok semakin sip. Kami sebagai kader tentu berharap yang terbaik untuk Gus Imin selaku ketua umum kami di PKB,” tegas Fauzan kepada beritajatim.com, Senin (25/3/2024).

    “Peran apapun untuk Gus Imin, saya kira beliau pasti cakap. Sudah cukup membuktikannya bersama PKB,” imbuhnya.

    Selain nama Gus Imin, siapa nama-nama yang beredar di kalangan internal PKB Jatim untuk running Pilgub Jatim?

    “Belum ada pembahasan kesana. Masih menikmati Bulan Suci Ramadhan. Kalau kader yang siap, banyaklah. Tapi memang belum ada pembahasan. Nanti pada saatnya akan diumumkan siapa calon gubernur dari PKB,” pungkas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Tuban-Bojonegoro periode 2024-2029 ini. [tok/beq]

  • GBK: Kemenangan Prabowo-Gibran di Jatim Itu Efek Jokowi

    GBK: Kemenangan Prabowo-Gibran di Jatim Itu Efek Jokowi

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU RI telah resmi menetapkan pemenang Pemilu 2024 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangi oleh paslon 02 Prabowo-Gibran dengan perolehan dari suara sah nasional 58,6 persen, paslon 01 Anies-Muhaimin sebesar 24,9 persen dan paslon 03 Ganjar-Mahfud 16,5 persen.

    Perolehan mutlak paslon 02 tentu menang satu putaran dengan perolehan signifikan tiap provinsi, khususnya Jawa Timur yang menang telak dari paslon lainnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, perolehan paslon 02 Prabowo-Gibran di Jatim memperoleh 16.716.603 suara. Sementara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 4.492.652 suara dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat 4.434.805 suara.

    Pembina Relawan Gibran Berkopyah (GBK), Ubaidillah Amin menegaskan, bahwa kemenangan mutlak pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur adalah hasil kerja keras semua tim dan masyarakat yang mendukung Prabowo sebagai Presiden RI melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Bahkan, menurutnya kemenangan ini jelas ada efek Jokowi.

    “Kemenangan di Jawa Timur karena semua pihak yang berkontribusi, baik itu tim kampanye, maupun relawan-relawan 02 dan simpatisan, dan yang jelas tidak luput dari pada efek pak Jokowi,” tutur Ubaidillah Amin (Gus Ubaid).

    Dia menambahkan, alasan efek Jokowi, karena masyarakat sudah merasakan manfaat dari program-program dan capaian pemerintahan saat ini termasuk kemajuan insfrastruktur dan SDM. Bahkan, mereka meyakini paslon 02 ini bakal melanjutkan nawacita program pemerintahannya, apalagi wakil presidennya adalah putra sulungnya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    “Semua masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan kemarin sangat paham jika Pak Jokowi di pihak paslon 02. Masyarakat Jawa Timur khususnya sudah sangat paham. Tentu saya berharap masing-masing relawan paham porsinya dan tidak perlu merasa paling berkontribusi,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Gus Fawait: Saatnya Bersatu Bangun Bangsa, Lupakan Pilpres

    Gus Fawait: Saatnya Bersatu Bangun Bangsa, Lupakan Pilpres

    Surabaya (beritajajatim.com) – Penetapan paslon capres Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilu 2024 disambut gembira pendukungnya. Salah satunya Gus Fawait dari Laskar Sholawat Nusantara (LSN).

    Presiden LSN, Muhammad Fawait (Gus Fawait) mengatakan, sebagai organisasi yang mendukung Prabowo-Gibran pihaknya bersyukur atas kemenangan ini.

    “Kemenangan ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik,” katanya, Jumat (22/3/2024).

    Pria yang akrab dipanggil Gus Fawait ini mengatakan pihaknya juga berterima kasih kepada presiden Jokowi dan wapres termasuk Kapolri, Panglima TNI dan seluruh jajarannya yang terlibat dalam Pilpres untuk turut mensukseskan proses pileg dan pilpres.

    “Kita patut berbangga bahwa Indonesia salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi telah sukses menjalankan demokrasi lima tahunan yaitu pileg dan pilpres,” jelas pria yang juga bakal calon Bupati Jember ini.

    Semua patut berbangga, kata Gus Fawait, kalau mengaca pada negara yang besar mengaku menjunjung tinggi dan terbesa demokrasi yaitu Amerika, kenyataannya belum tentu bersatu kembali. “Namun, di Indonesia masyarakat bisa bersatu lagi,” ujarnya.

    Terbukti, kata Gus Fawait, kalau saat pilpres ada istilah pendukung 01, 02 maupun 03, namun pasca pelaksanaannya sampai sekarang sudah tidak ada lagi istilah tersebut.

    “Semua adalah bangsa Indonesia dan menerima hasilnya. Inilah indahnya Indonesia. Kami menegaskan ucapan terima kasih atas terselenggaranya Pemilu 2024 yang sangat demokratis, terlebih juga menghasilkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pilihan rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Sekadar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional 164.227.475.

    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen dari total suara sah. Kemudian, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapat 27.040.878 suara sah atau 16,5 persen dari total suara sah.

    Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran, karena perolehan suaranya lebih dari 50 persen suara nasional. Prabowo-Gibran unggul di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. (tok/ted)