Xcloud.id

Tag: Ganjar Pranowo

  • Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto tak terburu-buru mengubah sistem politik di Indonesia. Keinginan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebaiknya dikaji mendalam.

    “Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengingatkan, sistem politik berupa pilkada langsung dijalankan karena adanya keresahan kepala daerah yang ditunjuk DPRD tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi jual beli dukungan.

    Apabila saat ini pemerintah ingin mengembalikan pilkada menjadi sistem tertutup, dia menyarankan hal itu dibicarakan bersama dengan para pemangkukepentingan.

    “Ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangkukepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar.

    Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal sikap pemangkukepentingan dan penegak aturan. Menurutnya, apapun sistem yang digunakan, jika tidak ditaati aturan mainnya, maka hasilnya tetap buruk.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangkukepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” kata Ganjar.

    Meski begitu, PDIP belum membahas soal keinginan Prabowo mengubah sistem politik. Dia memastikan partainya tak reaktif. “Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta agar usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD dikaji secara mendalam. Menurut Ganjar, pilkada langsung sebelumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul jika kepala daerah dipilih DPRD.

    “Sebaiknya dikaji dahulu secara mendalam,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Ganjar menjelaskan, pilkada melalui DPRD pada masa lalu sering kali tidak merepresentasikan kehendak rakyat dan rawan praktik jual beli dukungan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum mengubah sistem yang ada.

    “Kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang para pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” tambahnya.

    Ganjar menekankan, terlepas dari sistem yang diterapkan, kunci utama keberhasilan pilkada adalah ketaatan para peserta, penyelenggara, dan pemilih terhadap aturan yang berlaku. Jika ketaatan ini lemah, sistem apa pun akan tetap bermasalah.

    “Mau sistem apa pun, kalau pemangku kepentingan tidak taat aturan atau penegak aturannya lemah, hasilnya tetap buruk,” tegas Ganjar.

    Ganjar juga menyebut hingga saat ini PDIP belum membahas usulan kepala daerah dipilih DPRD. Ia menegaskan PDIP tidak akan mengambil langkah reaktif dalam merespons isu ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

  • LHKPN Laporan Harta Kekayaan Eistianah Bupati Demak Terpilih Pilkada 2024

    LHKPN Laporan Harta Kekayaan Eistianah Bupati Demak Terpilih Pilkada 2024

    TRIBUNJATENG.COM – LHKPN Laporan Harta Kekayaan Eistianah Bupati Demak Terpilih Pilkada 2024

    Eistianah diketahui memiliki harta Rp 10,6 miliar.

    Hal itu diketahui dari laporan kekayaan Eisti yang dikutip dari laman resmi KPK.

    Berikut harta kekayaan Eistianah dan profil Eistianah.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 8.260.500.000

     1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/493 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.243.000.000

    2.Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp 500.000.000

    3. Tanah Seluas 813 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp 800.000.000
     
    4. Tanah Seluas 1447 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 723.500.000
     
    5. Tanah Seluas 1273 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 636.500.000

    6.Tanah Seluas 3130 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 782.000.000
     
    7. Tanah Seluas 9750 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 3.575.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 309.000.000
     
    1. MOTOR, HONDA – Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 9.000.000
     
    2. MOBIL, MITSUBISI PAJERO JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000
     
     C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 240.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp 0
     
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.807.660.911
     
    F. HARTA LAINNYA Rp 0
     
    Sub Total Rp 10.617.660.911
     
     II. HUTANG Rp0

    III.TOTAL HARTA KEKAYAAN  (I-II)        Rp10.617.660.911
     EMAS, HASIL SENDIRI Rp 800.000.000
     
    4. Tanah Seluas 1447 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 723.500.000
     
    5. Tanah Seluas 1273 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 636.500.000

    6.Tanah Seluas 3130 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 782.000.000
     
    7. Tanah Seluas 9750 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp 3.575.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 309.000.000
     
    1. MOTOR, HONDA – Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 9.000.000
     
    2. MOBIL, MITSUBISI PAJERO JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000
     
     C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 240.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp 0
     
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.807.660.911
     
    F. HARTA LAINNYA Rp 0
     
    Sub Total Rp 10.617.660.911
     
     II. HUTANG Rp0

    III.TOTAL HARTA KEKAYAAN  (I-II)   Rp10.617.660.911

    Profil Bupati Eisti’anah

    dr. Hj. Eisti’anah, S.E. (lahir 28 Mei 1985) adalah Bupati Demak periode 2021–2024.

    Ia menjabat sejak 24 Mei 2021 setelah dilantik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

    Dilihat dari gelarnya, Eisti’anah merupakan seorang dokter, dimana ia telah menekuni profesi dokter sejak 2011.

    Secara formil, Eisti’anah masuk dunia politik pada 2019, saat namanya tercatat sebagai wakil bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Demak.

    Sebelumnya, Eisti’anah tercatat aktif dalam kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Demak sejak 2015.

    Pada Pilkada Kabupaten Demak 2020, Esti’anah merupakan satu-satunya kandidat perempuan. Ia maju sebagai calon bupati menggandeng Kiai Ali Makhsun yang jadi kandidat wakil bupati.

    Eisti’anah pada tahun 2016 pernah menjadi pimpinan CV. Mutiara Laut. Namun dalam penelusuran lebih lanjut belum ditemukan secara spesifik seperti apa kegiatan usaha CV. Mutiara Laut.

    Pendidikan

    SD Negeri VIII Demak (1992-1997)

    SMP Negeri 2 Demak (1997-2000)

    SMA Negeri 1 Bae Kudus (2000-2003)

    S-1 Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro (2003-2007)

    S-1 Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (2004-2008)

    Profesi Dokter Universitas Islam Sultan Agung (2007-2011)

    Organisasi

    Pengurus P2KB IDI Cabang Demak (2015-2019)

    Pengurus Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian IDI Cabang Demak (2019-sekarang)

    Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak (2019-sekarang)

    Karier 

    Fokter RSI NU Kabupaten Demak (2011-2018)

    Dokter Penanggung Jawab Klinik PT BBB Kabupaten Demak (2011-2018)

    Dokter Penanggung Jawab Klinik TNI Kartika Kabupaten Demak (2011-2018)

    Pimpinan CV Mutiara Laut (2016)

    Dokter Penanggung Jawab DPP dr. Eisti’anah (2016)

    Bupati Demak (2021-sekarang)

     

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Megawati Imbau Anak Buahnya Jangan Takut Kalau Ditangkap: Aku Datang Kok!

    Megawati Imbau Anak Buahnya Jangan Takut Kalau Ditangkap: Aku Datang Kok!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai bahwa konstitusi di Indonesia saat ini sudah ‘dijelek-jelekan’. Kendati demikian, dia menilai hingga kini tidak ada yang berani menyampaikan hal tersebut. 

    Menurut Megawati, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat pencalonan capres dan cawapres ini mendandakan keruntuhan marwah MK.

    Hal ini Mega sampaikan dalam acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis yang bertajuk “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    “Makanya intervensi keputusan MK nomor 90/2023 telah dicatat sejarah sebagai palugodang yang meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Lah memangnya Mahkamah Konstitusi itu yang jadi jelek gedungnya, rumahnya? Enggak dong. Orangnya dong,” ujarnya dalam acara tersebut.

    Lebih lanjut, Presiden RI Kelima ini menyebut tahu betul apa risikonya apabila menyatakan pernyataan seperti tadi. 

    Namun, dia mengimbau anak buahnya untuk tidak takut bersuara dalam menyampaikan pendapatnya.

    “Kenapa? Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap, aku datang kok. Lah iyalah, masalahnya perlu dengan saya. Dirimu juga harus berani dong,” tukasnya.

    Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Megawati ini juga turut menghadirkan beberapa kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, dan Adian Napitupulu. 

    Tak hanya itu, acara ini pun turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

  • Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Prabowo Hormati PDIP Jadi Oposisi: Check and Balances Perlu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku menghormati sikap PDIP yang mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahannya.

    Ia mengatakan dalam kehidupan berdemokrasi, oposisi tetaplah dibutuhkan demi berjalannya proses check and balances.

    “Saya menghargai PDIP walaupun saya punya gagasan persatuan nasional mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balances,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.

    Meski memutuskan tak bergabung ke dalam pemerintahan, Prabowo yakin seluruh parpol di Indonesia memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air.
    Prabowo juga merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP,Puan Maharani dalam acara HUT Partai Golkar ke-60 yang digelar hari ini.

    “Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini,” ucap sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    PDIP menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming. Kala Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan jadi oposisi pemerintah. Status sebagai partai oposisi bukan pertama kalinya dialami PDIP.

    Pada periode 2004 hingga 2014, ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai berlambang kepala banteng ini juga menjadi oposisi.

    (mnf/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    yakin para kadernya di DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota bisa membantu merealisasikan program pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Baginya, berbagai implementasi program dari pemerintah pusat justru harus dikawal para anggota legislatif di tingkat daerah.
    “Kita justru membangun itu kan dari akar rumput, dari daerah. Tidak dari pusat. Semua implementasi kebijakan pusat itu dilaksanakan di daerah,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2024) malam.
    Ia yakin, PPP tetap bisa membantu pemerintahan Prabowo meski tak punya representasi di DPR RI.
    Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara.
    Padahal, ambang batas parlemen di Indonesia memberikan syarat minimal mencapai angka 4 persen dari suara sah nasional.
    “Kita maish mendapatkan keterwakilan di DPRD kabupaten/kota, provinsi, itu masih 932 (orang),” sebut dia.
    “Belum lagi hasil kemenangan pilkada kemarin, kader-kader kita banyak yang memenangkan sehingga kita punya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan lain sebagainya,” kata dia. 
    Saat ini, Mardiono juga ditarik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
    Ia didapuk Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
    Padahal, sebelumnya, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PPP bukan menjadi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    PPP justru bergabung dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil Todung Mulya Lubis yang ditunjuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai ketua tim hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024.

    Todung Mulya Lubis bakal melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Sebanyak 20 pengacara sudah disiapkan kubu Pramono Anung-Rano Karno berlaga di MK.

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Lalu, siapakah Todung Mulya Lubis? simak profil dan karier mantan duta besar itu.

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia.

    Masa jabatannya selesai pada 31 Januari 2023.

    Todung adalah seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dikutip dari Tribun Medan, pria keturunan Batak ini lahir dari kedua orang tua yang berprofesi sebagai wiraswasta dan sering berpindah-pindah tempat.

    Ketika kecil, Todung menempuh pendidikan di SD Jambi dan lulus pada 1963.

    Ia lantas melanjutkan sekolah SMP di Pekanbaru dan mengenyam bangku SMA di Medan.

    Todung lulus dari sekolah menengah atas pada 1968.

    Setelah itu, Todung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s 
    New Order 1966-1990.

    Kiprah di Pilpres 2024

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Karier Todung Mulya Lubis

    – Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    – Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    – Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    – International Bar Association (IBA);

    – Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    – Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    – Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    – Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    – Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan 20 pengacara kubu Pramono Anung-Rano Karno siap berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

    Namun hasil penetapan rekapitulasi suara itu diwarnai aksi walkout kubu RIDO dari ruang rapat pleno rakapitulasi Pilkada 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Reaksi Gerindra

    Menanggapi hasil Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung -Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

    Ia mengatakan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada berhak mengumumkan siapa yang menjadi pemenang berdasarkan dari hasil rekapitulasi suara.

    “KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja, kita menghormati dan menyunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada di Jakarta,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Ia menjelaskan, pihaknya juga menghormati paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Gerindra ingin melakukan gugatan hasil Pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

    Namun, Muzani tidak merinci mengenai kapan kubu RK-Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK. Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diketok oleh MK. 

    “Kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya,” pungkasnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Sementara itu, Anggota Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya segera mengajukan gugatan ke MK.

    “Dalam tiga hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan di DPD Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Ramdan menjelaskan, tim hukum Ridwan Kamil-Suswono adalah gabungan dari partai pendukung, serta tim profesional.

    “Mudahan-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

    20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga

    Ketua Tim Hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan puluhan pengacara untuk menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Gugatan tersebut terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

    “Kita sih mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin ada sekitar 20 pengacara, kurang lebih. Bisa jadi bertambah dalam perjalanannya,” kata Todung pada Senin (9/12/2024).

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Todung juga berharap MK dapat melihat bahwa proses Pilkada di DKI Jakarta telah berlangsung secara bersih, adil, dan transparan.

    “Tidak ada alasan untuk Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil Pilkada yang sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

    Menurut Todung, tidak ada alasan kuat untuk mempersoalkan kemenangan pasangan Pramono-Rano, yang diumumkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen dalam satu putaran.

    “Kami tidak melihat ada alasan untuk mengajukan gugatan kepada MK,” kata Todung.

    Dia menegaskan, perolehan suara Pramono-Rano telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk dinyatakan menang dalam satu putaran.

    Todung juga menyebut bahwa selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono cukup signifikan, sehingga menurutnya gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Jadi saya tidak melihat ada alasan ya, tetapi tentu haknya mereka untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya mempertanyakan apa alasannya, apa dasarnya, karena memang perbedaan suara itu begitu besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya menggunakan politik uang alias money politics untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

    Todung berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang bakal diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Oh iya, tentu kami sangat optimis (MK tolak gugatan Ridwan Kamil-Suswono),” kata Todung.

    Todung justru mengaku pihaknya khawatir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye milik Pramono-Rano.

    “Ya kami yang justru khawatir ada money politics. Kami yang justru khawatir ada perusakan alat peraga kampanye kami,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, pasangan Pramono-Rano tak menggunakan politik uang serta merusak alat peraga kampanye pasangan calon lain.

    “Kami tidak melihat alasan seperti itu (penggunaan politik uang), karena memang kami tidak melakukan itu,” ucap Todung.

    Hasil Rekapitulasi Suara

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024,  di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2024.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno, berhasil meraih kemenangan atas dua pasangan lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengumumkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, ,memperoleh suara sah sebanyak 1.718.160.

    Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut dua atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

    Pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga atas nama Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara sah 2.183.239.

    Seusai pengumuman itu, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pramono-Doel Menang Pilgub Jakarta, Ganjar Pranowo: Selamat Melayani Rakyat

    Pramono-Doel Menang Pilgub Jakarta, Ganjar Pranowo: Selamat Melayani Rakyat

    loading…

    Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan pemenang di Pilgub Jakarta 2024. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan pemenang di Pilgub Jakarta 2024. Pramono Anung-Rano Karno meraih 2.183.239 suara, disusul Ridwan Kamil-Suswono 1.718.160 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara.

    Ucapan selamat disampaikan Ganjar melalui akun pribadi Instagramnya @ganjar_pranowo yang dilihat Senin (9/12/2024). Ganjar menyampaikan selamat melayani rakyat.

    “Selamat melayani rakyat Mas Pram & Bang Doel @pramonoanungw @si.rano,” tulis Ganjar Pranowo.

    Dalam ucapan selamat itu, Ganjar Pranowo juga turut mengunggah sebuah foto yang bertuliskan ‘JAKARTA MENYALA’.

    Sebagai informasi sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam kontestasi pilkada Jakarta 2024. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

    Adapun, pasangan Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah dalam pilkada Jakarta. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Yang terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya menyatakan sah,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dalam rapat pleno terbuka, Minggu (8/12/2024).

    Adapun dalam rapat pleno terbuka itu, saksi pasangan Calon nomor urut 1 walk out dalam forum dan saksi nomor urut 2 tak bersedia menandatangani berita acara penetapan.

    (abd)