Xcloud.id

Tag: Ganjar Pranowo

  • Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum tuntasnya skandal megakorupsi e-KTP, yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. 

    AMPD menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. 

    Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, terlibat proyek e-KTP.

    Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka.

    Menanggapi hal tersebut, koordinator aksi, Arnold, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa kasus e-KTP benar-benar dituntaskan hingga ke akar-akarnya.  

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan,” kata Arnold dalam orasinya. 

    AMPD menegaskan bahwa korupsi e-KTP adalah kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia.

    Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    Sebagai penutup aksi, AMPD menyampaikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika hukum masih digunakan secara tebang pilih. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi dan mengawal kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diadili dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan.  

    “Kami tidak akan berhenti! Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” kata Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan tiga tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

  • KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    GELORA.CO – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

    Desakan itu disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Koordinator aksi, Bung Arnold mengatakan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

    “Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka,” kata Bung Arnold dalam orasinya.

    Menurut Arnold, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek e-KTP di Komisi II DPR saat itu, Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini.

    Apalagi, fakta-fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan tidak boleh diabaikan, dan KPK harus segera membuka kembali penyelidikan terhadap mereka.

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan!” tegas Bung Arnold.

    Arnold menerangkan, kasus korupsi e-KTP merupakan kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika kasus itu tidak dituntaskan kata Arnold, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    “Kami tidak akan berhenti. Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” pungkas Bung Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan 3 tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPR RI, karena telah disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

  • Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu penulis buku, Agus Mulyadi menyoroti terkait demo yang beberapa hari ini ramai dilakukan di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Indonesia Gelap” hampir seluruh mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan dan memprotes kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah.

    Namun, ada yang menyebut aksi demostrasi yang dilakukan Mahasiswa ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    Hal inilah yang kemdian disorot tajam oleh sang penulis.

    “Demo kali ini bahkan diplintir sebagai aksi untuk menyelamatkan Hasto hanya karena, sekali lagi, hanya karena, diikuti oleh mahasiswa,” tulisnya dicuitan akun pribadimya dikutip Senin (24/2/2025).

    “ilmu politik yg kebetulan pernah magang di kantor PDIP,” tuturnya.

    Agus pun memberikan sindiran untuk dua calon presiden di Pemilu 2024 lalu yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Ia meminta agar keduanya lebih baik diam terlebih dahulu. Karena diam dari keduanya dianggap baik untuk gerakan.

    “Bagus kalau Anies dan Ganjar diem aja dulu,” sebutnya.

    “Diamnya mereka justru “baik” buat gerakan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pada 20 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik dua kepala daerah yang memiliki nama depan Bobby di Istana Negara.
    Bobby pertama adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby dikenal sebagai pengusaha. Pria kelahiran 1991 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sejak 2019.
    Pada saat itu, Bobby telah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
    Dalam upayanya maju di Pilkada Medan, Bobby mencari dukungan dari berbagai partai politik.
    PDIP sendiri mendukung pencalonannya meskipun petahana saat itu, Akhyar Nasution, merupakan kader partai tersebut.
    Akhyar kemudian dipecat dari PDIP karena tetap maju sebagai calon, yang akhirnya didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.
    Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman, kader Partai Gerindra, serta mendapat dukungan dari berbagai partai seperti PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP.
    Selama kampanye, Bobby menghadapi kritik terkait dugaan politik dinasti karena hubungannya dengan Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
    Ia juga dituding jarang tinggal di Medan dan lebih sering berada di ibu kota.
    Namun, Bobby menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi kota kelahirannya.
    Dalam Pilkada Medan, Bobby-Aulia memenangkan kontestasi dengan 393.327 suara, mengungguli Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara.
    Tak berhenti di sana, Bobby kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama Surya, Bupati Asahan dari Partai Golkar.
    Lawannya adalah petahana, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri.
    Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, Bobby sempat diusulkan untuk dipecat dari PDIP oleh DPC PDIP Kota Medan pada November 2023.
    Hal ini terjadi karena ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berbeda dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah itu, Bobby resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 10 Mei 2024 dan kembali mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai, termasuk PSI, Perindo, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan PKS.
    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri didukung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
    Pada akhirnya, Bobby-Surya memenangkan Pilkada Sumut dengan 3.645.611 suara (64,46%), mengungguli Edy-Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
    Bobby kedua adalah Bobby Maulana, seorang aktor dan entertainer yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi, mendampingi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
    Bobby Maulana lahir pada 12 Juni 1988 dan memulai kariernya di dunia seni peran. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan acara komedi, salah satunya Kampung Kendang.
    Ia juga merupakan anggota Trio Ubur-Ubur, bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin.
    Di luar dunia hiburan, Bobby aktif sebagai presenter dan komedian.
    Ia menikah dengan Desi Florita pada 1 Oktober 2010, dan dikaruniai dua anak laki-laki.
    Keputusan Bobby Maulana untuk masuk ke dunia politik terjadi pada 2023, dengan tujuan membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.
    Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi dalam Pilkada 2024.
    Dalam pemilihan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana unggul di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, dengan total 78.257 suara. 
    (Penulis: Kontributor Medan Rahmat Utomo|Editor: Sari Hardiyanto, Andika Aditia)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean memantik diskusi publik terkait cover majalah Tempo edisi Kamis, 20 Februari 2025.

    Cover tersebut menampilkan simbol banteng berwarna merah dengan gembok di mulutnya serta judul provokatif, “Tanduk Tumpul di Senayan.”

    Ferdinand, dalam unggahannya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap gambaran yang disajikan oleh Tempo.

    “Ayo dong PDIP, kita buktikan kita Banteng Petarung. Malu saya dengan cover Tempo ini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu.

    Cover tersebut dinilai menyindir sikap fraksi PDIP di DPR yang dianggap kurang garang dalam membela kepentingan rakyat.

    Selain itu, terdapat sorotan terhadap UU Minerba yang disebut merusak tata kelola ekonomi.

    Setelah gagal memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, PDIP resmi mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ini membawa harapan besar dari berbagai kalangan agar PDIP menjadi penyeimbang dan pengawal kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.

    Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP dinilai memiliki modal kuat untuk menjalankan peran oposisi yang kritis dan konstruktif.

    Publik berharap partai berlambang banteng ini dapat mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro terhadap rakyat, seperti isu efisiensi anggaran, kebijakan pangan, hingga revisi UU yang kontroversial.

    Namun, hingga saat ini, banyak pihak menilai PDIP belum menunjukkan taji sebagai oposisi yang tegas.

    Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo, seperti rencana makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi lainnya, belum mendapatkan respons kritis yang signifikan dari PDIP.

  • Megawati Ingatkan Kepala Daerah PDIP untuk Setia pada Rakyat dan Tidak Main Anggaran

    Megawati Ingatkan Kepala Daerah PDIP untuk Setia pada Rakyat dan Tidak Main Anggaran

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

  • Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan ke 177 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Di dalam arahannya, Megawati menyampaikan berbagai macam topik. Putri sulung Proklamator Soekarno itu menceritakan lawatannya selama lebih dari 16 hari melakukan perjalanan ke berbagai negara, salah satunya ke Italia untuk menghadiri acara internasional.

    Ia juga berdialog dengan mantan Wapres AS Al Gore. Megawati bercerita bagaimana ia bertemu serta berdiskusi dengan Paus Fransiskus.

    Megawati juga menceritakan pengalamannya melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi dan bertemu dengan keluarga pemimpin Uni Emirates Arab.

    Megawati juga menyinggung topik pemerintahan. Ia mengungkapkan tentang pengalaman panjangnya di pemerintahan mulai sebagai anggota DPR, wakil presiden, hingga presiden kelima RI.

    Dari situ, Megawati meminta agar para kepala daerah dari PDIP benar-benar menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahannya.

    “Makanya saya juga memerintahkan agar kalian selalu melihat ke akar rumput. Itu perintah utama saya. Kalau kamu tidak turun ke akar rumput, mending out dari partai,” tegas Megawati.

    “Kalian bisa jadi seperti sekarang ini karena rakyat. Kalau enggak karena ada rakyat, kalian takkan bisa duduk di posisi sekarang ini,” sambungnya.

    Megawati juga mengingatkan bahwa peradaban dunia akan baik jika anak-anak Indonesia dididik dengan baik. Hal ini demi memberi perhatian pada program yang memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia di wilayahnya masing-masing, terutama mengatasi stunting.

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

    Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Senin (17/2). Kemudian, mereka juga mengikuti pengarahan dan gladi pada hari Selasa (18/2) sampai Rabu (19/2).

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Curhat Kerap Jadi Sasaran, Relawan Sentil ‘Rakyat 16% dan 24%’

    Jokowi Curhat Kerap Jadi Sasaran, Relawan Sentil ‘Rakyat 16% dan 24%’

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) curhat kerap menjadi sasaran dan selalu disalahkan akhir-akhir ini. Ketum Relawan Jokowi BARA JP, Utje Gustaaf menyentil pendukung capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    “(Jokowi) Sasaran kemarahan rakyat? Rakyat yang mana? Yang 16% dan 24%? Ruang publik memang terbuka untuk kritik, tapi saat ini kebanyakan yang mengkritik itu orang-orang yang nggak punya martabat,” ujar Utje lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/2/2025).

    Angka 16% dan 24% ini merujuk pada hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah.

    Kembali ke Utje, ia menuding pendukung Anies dan Ganjar yang selalu menjadikan Jokowi sebagai sasaran. Meski begitu, Jokowi sudah terbiasa dikritik meski kebanyakan dari kritikan itu, terang Utje, tak berdasar.

    “Keduanya (menjadikan Jokowi sebagai sasaran). Mereka gagal move on. Mereka sengaja menciptakan perpecahan sesama anak bangsa, mereka sengaja menghambat pembangunan negeri yang sedang diupayakan dengan sungguh hati oleh Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut dukungan kepada Prabowo sangat kuat, baik dari masyarakat maupun DPR. Jokowi mengatakan kuatnya dukungan itu membuat dirinya kerap menjadi sasaran.

    “Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran, yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Jokowi di acara HUT Gerindra di Sentul, Bogor.

    “Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah, Jokowi. Dikit dikit yang salah Jokowi. Coba sekali sekali nyalahin Pak Prabowo, nggak berani,” sambung Jokowi.

    (isa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melontarkan candaan Presiden Prabowo Subianto saat acara HUT ke-17 Gerindra, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Jokowi menyebut jika dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dalam dua kali pertarungan pilpres yakni 2014 dan 2019.

    Mulanya, Jokowi memuji kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang mendapatkan angka tertinggi lebih dari 80 persen. Dia juga memuji kepemimpinan dan determinasi Presiden ke-8 itu yang sangat teruji.

    “Karena kepemimpinan dan determinasi pak Prabowo sangat teruji. Kita tau tadi disampaikan pak Prabowo buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju dan akhirnya menang, mohon maaf, dua kali yang mengalahkan saya,” ujar Jokowi dalam pidatonya, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sebagai informasi, pada Pilpres 2024 Prabowo bersama anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bersaing melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Prabowo menang atas Pilpres dengan memperoleh suara 58,59 persen suara. Diikuti Anies dengan 24,95 persen suara, dan Ganjar dengan 16,47 persen suara.

    Sebagai informasi, pertama kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Kala itu Prabowo maju bersama Hatta Rajasa dengan mengantongi dukungan dari Koalisi Merah Putih.

    Prabowo-Hatta kala itu melawan Jokowi yang maju dengan Jusuf Kalla dengan dukungan Koalisi Indonesia Hebat. Namun, Prabowo kalah dari Jokowi dengan perbandingan suara 46,85 persen dan 53,15 persen.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam Pilpres 2019. Dia menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya dan mendapatkan dukungan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

    Dia kembali berhadapan dengan Jokowi yang kala itu menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wakil dan mengantongi dukungan Koalisi Indonesia Maju.

    Prabowo pun kalah lagi dengan perbandingan perolehan suara 44,5 persen, sedangkan Jokowi 55,5 persen.

  • Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk membentuk koalisi permanen kepada para elite parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Hal itu disampaikan Cak Imin seusai menghadiri silaturahmi elite  hingga kepala daerah dari KIM di kediaman Prabowo,  Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025) siang. 

    Cak Imin mengatakan, tawaran itu disampaikan Prabowo agar koalisi KIM semakin kuat demi percepatan pembangunan. 

    “Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin, Jumat. 

    Cak Imin pun menyebut PKB merespons positif tawaran Ketua Umum Gerindra itu.

    Menurutnya, koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” tutur Cak Imin.  

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengatakan, koalisi permanen tersebut berlaku sampai kapan pun.

    “Ya sampai kapan pun namanya permanen,” lanjutnya. 

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman Presiden RI di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) pukul 13.00 WIB. 

    Kegiatan ini dalam rangkaian Rapimnas dan HUT Partai Gerindra yang puncaknya akan digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Sejumlah menteri kabinet merah putih, ketua umum partai politik hingga anggota DPR RI menghadiri undangan ini. 

    Beberapa di antaranya, Ketua Umum PKB Cak Imin, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Gelora Anis Matta.

    Ada pula Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. 

    Oleh karena itu, tak ada satu pun tokoh PDIP yang hadir dalam pertemuan ini. 

    “Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM,” lanjutnya. 

    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com)