Xcloud.id

Tag: Ganjar Pranowo

  • Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo hingga Djarot Saiful Hidayat hadir di sidang kasus Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dalam kehadirannya itu, Ganjar menyatakan bahwa dirinya ingin memberikan dukungan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada sidang lanjutan perkara suap dan perintangan penyidikan.

    “Kita selalu dukung, semangat untuk Mas Hasto bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar,” kata Ganjar di ruang sidang.

    Di samping itu, Ganjar juga ditemani oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mereka duduk berdampingan saat sidang Hasto itu berjalan.

    Sebelumya, dalam sidang ini menghadirkan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Sebelumnya, Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024. Perkara ini juga menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatannya itu, di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pada penanganan perkara tersebut.

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024. 

  • Ganjar Pranowo Pakai Baju Hitam Hadiri Sidang Kasus Sekjen PDIP di Pengadilan: Semangat Mas Hasto – Halaman all

    Ganjar Pranowo Pakai Baju Hitam Hadiri Sidang Kasus Sekjen PDIP di Pengadilan: Semangat Mas Hasto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir langsung menyaksikan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Sidang beragendakan pembuktian jaksa KPK itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Ganjar hadir mengenakan kemeja hitam. 

    Dia duduk pada bangku pengunjung yang berada di baris paling depan.

    Ganjar menegaskan dukungannya kepada Sekjen PDI Perjuangan itu.

    “(Mendukung Hasto) iya tentu,” ucap Ganjar.

    Dia menyampaikan agar Hasto tetap semangat untuk menghadapi persoalan yang dihadapinya.

    “Semangat Mas Hasto. Bisa menghadapi tantangan,” ucapnya sambil mengangkat tangan kanan yang terkepal.

    Tak hanya Ganjar Pranowo, beberapa kawan sesama kader PDI Perjuangan juga tampak hadir.

    Mereka diantaranya Deddy Sitorus, Guntur Romli, dan Ono Surono.

    Istri Hasto, Maria Stefani Ekowati, turut hadir mendampingi sang suami menjalani sidang lanjutan.

    Maria tampak duduk disamping Hasto sebelum persidangan dimulai.

    Agenda Sidang

    Sidang hari ini beragenda pembuktian dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 08.50 WIB, menjelang sidang lanjutan untuk perkara nomor 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst itu, puluhan pasukan Satgas Cakra Buana telah hadir di Pengadilan Tipikor.

    Mereka tampak mengenakan seragam warna hitam berlogo Satgas Cakra Buana dan baret warna merah.

    Beberapa diantara personel Satgas Cakra Buana ada juga yang mengenakan kaus yang di punggungnya bertuliskan “#BebaskanHasto”.

    Di sisi lain, pihak kepolisian tampak memperketat pengamanan jelang sidang tersebut.

    Lebih dari sepuluh barrier berukuran besar dipasang di jalan raya yang berada di depan Gedung Pengadilan Tipikor.

    Masing-masing barrier tersebut berukuran sekira 2×2 meter dan dipasang sekitar 50 meter panjangnya.

    Ratusan personel kepolisian juga tampak menggelar apel di halaman Pengadilan Tipikor.

    Usai menggelar apel, kepolisian menambah piranti pengamanan, dengan memasang pagar besi di sisi depan Gedung Pengadilan Tipikor.

    Selain itu, pada pukul 09.08 WIB, pihak kepolisian menutup ruas Jalan Bungur Besar Raya yang mengarah ke Gunung Sahari menggunakan pagar besi.

    Pagar besi tersebut dipasang melintang agar tidak ada kendaraan yang melintas.

    Sedangkan, polisi masih membuka arus lalu lintas di Jalan Bungur Besar Raya yang mengarah ke Stasiun Pasar Senen. Situasi padat merayap kendaraan terjadi di ruas jalan tersebut.

    Kasus Hasto

    Seperti diketahui   Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kepengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jum’at (14/3/2025).

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaanya yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

    Jaksa mengatakan, peristiwa itu bermula pada 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Nazarudin Kiemas calon anggota legislatif dapil Sumatera Selatan 1 yang telah meninggal dunia.

    Adapun dalam pemilu 2019, Nazarudin dinyatakan memperoleh 34.276 suara, disusul Riezky Aprilia 44.402 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Diana Oktasari 13.310 suara.

    Kemudian di urutan kelima ada Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara, Suharti 5.669 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

    Lalu berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Hasto selaku Sekjen memerintahkan Tim Hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah menjadi pengacara partai untuk menggugat materi Pasal 54 ayat (5) huruf k tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

    Setelah itu Hasto memanggil Donny dan Saeful Bahri ke rumah aspirasi di Jakarta Pusat untuk memberi perintah agar membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI.

    “Dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada Terdakwa,” ujar Jaksa.

    Setelah itu selang satu bulan yakni Juli 2019, DPP PDIP kembali menggelar rapat pleno dengan keputusan menetapkan Harun Masiku sebagai caleg mengganti posisi Nazarudin Kiemas.

    Atas keputusan itu Hasto pun memberitahu kepada Donny Tri untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU.

    Kemudian DPP PDIP bersurat kepada KPU yang pada pokoknya meminta agar perolehan suara Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Harun Masiku.

    “Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

    Setelah tidak bisa memenuhi permintaan DPP PDIP, KPU pun menetapkan Riezky Aprilia sebagai calon anggota DPR RI terpilih berdasarkan rapat pleno terbuka pada 31 Agustus 2019.

    Akan tetapi operasi pengajuan Hasto sebagai anggota DPR masih berlanjut.

    Dimana Hasto meminta fatwa dari MA hingga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 57.350 SGD atau setara Rp 600 juta.

    Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

     

  • Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam
    Kongres VI
    mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal
    Kongres VI PDI-P
    dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurutnya, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Ketua DPP PDI-P,
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, ia memastikan pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
    Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024. Dalam Rakernas tersebut, menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.
    Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.
    “Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekamoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
    Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai PDI Perjuangan (PDIP) masih belum memberikan kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan kongres partai.

    Hingga kini, belum diketahui apakah kepastian waktu pelaksanaan memang belum ditentukan secara internal, atau hanya belum diumumkan ke publik.

    Sejumlah elite partai pun belum bisa memastikan waktu pasti pelaksanaan kongres. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, misalnya, hanya menyebut bahwa kongres akan digelar pada tahun ini, namun belum ada tanggal pasti.

    “Ya tahun ini lah (Kongres PDIP). Ya pasti nunggu hari baik,” jelas Ganjar kala ditemui di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, Selasa malam (15/7/2025). 

    Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia memastikan kongres akan digelar tahun ini, namun meminta agar tidak terburu-buru menuntut kejelasan waktu.

    Saat ditanya apakah ketidakpastian jadwal berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Djarot tidak menjawab secara langsung. Dia justru menyebut partai saat ini tengah fokus pada sejumlah persoalan penting, termasuk isu geopolitik global.

    “Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” jelas Djarot yang juga ditemui di GKJ, Selasa (15/7). 

    Sikap hati-hati PDIP juga tecermin dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyatakan, penentuan jadwal kongres akan mempertimbangkan situasi dan dinamika yang terjadi saat ini.

    Menurut Puan, kepengurusan partai saat ini masih berjalan sesuai arah, di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Puan memberikan sedikit petunjuk bahwa kongres kemungkinan akan digelar pada April 2025.

    “Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya InsyaAllah tidak lebih dari 2025,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4). 

    Tak Terpengaruh Kasus Hasto 

    Meski Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDIP memastikan bahwa hal itu tidak akan mengganggu jalannya kongres.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa Kongres PDIP bakal tetap digelar meskipun Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Komarudin juga mengungkapkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada. 

    “Tidak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

    Terlebih, legislator PDIP itu juga mengungkapkan bahwa dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

    Menanti Sekjen PDIP 

    Pasalnya, hal yang ditunggu-tunggu dalam agenda kongres PDIP adalah memastikan siapa sosok yang nantinya akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP. 

    Komarudin menuturkan bahwa hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto. Nantinya sekjen akan diumumkan dalam kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya. 

    Adapun Komarudin pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen partai. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen. 

    “Ya kader [PDIP] banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen. Silakan saja,” ucap Komarudin.

    Adapun, terkait posisi ketua umum, Ganjar mengaku bahwa beberapa kader memiliki keinginan agar Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dapat kembali menduduki posisi sebagai ketua umum.

    “Kalau dari trendnya suara yang dari bawah sih itu ya [Megawati kembali menjadi ketua umum partai],” jelasnya. 

    Jika nantinya Megawati akan menjadi Ketua Umum, maka Megawati akan memimpin partai tersebut. Jika menghitung dari keputusan Kongres I PDI Perjuangan pada 2000, maka sejauh ini Megawati telah menjabat sebagai ketua umum selama 25 tahun. 

  • Banyak Kader PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi

    Banyak Kader PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi

    loading…

    Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pertunjukan teater kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Ganjar Pranowo mengungkapkan banyak suara kader PDIP yang mendorong Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. Aspirasi itu datang dari kader PDIP seiring hendak berlangsung Kongres PDIP.

    “Kalau trennya suara yang dari bawah sih itu (meminta Megawati menjadi Ketum PDIP),” ucap Ganjar di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Kendati demikian, Mantan Gubernur Jawa Tengah tak mengungkap kapan rencana Kongres ke-VI PDIP akan digelar. Ganjar hanya mengungkap bahwa kongres dipastikan digelar tahun ini.

    “Belum, belum (rencana Kongres ke-VI). Ya tahun ini (digelar Kongres),” jelas dia.

    Ganjar juga tak menjelaskan rinci terkait alasan Kongres ke VI PDIP harus ditunda. Padahal Kongres ini rencananya diagendakan pada April 2025.

    “Pasti menunggu hari baik,” tutur Ganjar.

    Diberitakan sebelumnya, kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak kunjung digelar. Jadwal pelaksanaan kongres partai berlambang kepala banteng bermoncong putih belum ditentukan.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberi sinyal kongres itu diundur. “Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan. Enggak usah buru-buru ya,” kata Djarot saat menghadiri pertunjukan teater seni musik di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.

    Djarot mengungkapkan pertimbangan Kongres ke-6 PDIP diundur, salah satunya karena para kader masih fokus membahas dan mendiskusikan masalah bangsa. Salah satu masalah penting yang sedang menjadi fokus PDIP terkait perang tarif yang dimulai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Jadi kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting,” ungkap Djarot.

    “Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” sambungnya.

    (rca)

  • Ganjar Sebut Banyak Kader Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi

    Ganjar Sebut Banyak Kader Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut banyak kader yang menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali menjabat ketum partai. Aspirasi itu muncul seiring agenda Kongres ke-VI PDIP akan digelar pada tahun ini.

    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu ya (mendorong Megawati jadi ketum lagi),” kata Ganjar usai acara bersama Megawati Soekarnoputri di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.

    Meski begitu, eks gubernur Jawa Tengah itu menyebut kepastian waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDIP masih belum ditetapkan sampai saat ini. Menurut dia, jajaran PDIP tengah mencari hari yang baik untuk menggelar agenda besar partai tersebut.

    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” ungkapnya.

    PDIP diketahui akan menggelar kongres pada tahun ini. Kongres PDIP disebut juga akan membahas posisi sekjen dan struktur kepengurusan baru.

    “Ya pasti (bahas Sekjen), di kongres kan harus ada pembaharuan struktur dari tingkat atas sampai bawah ya,” kata Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

    (bel/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Soal Jadwal Kongres PDIP, Ganjar: Tunggu Hari Baik – Halaman all

    Soal Jadwal Kongres PDIP, Ganjar: Tunggu Hari Baik – Halaman all

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya belum membahas mengenai rencana kongres partainya.

    Tayang: Rabu, 16 April 2025 00:01 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    KONGRES PDIP 2025 – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam. Ia menjelasan soal jadwal Kongres PDIP. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya belum membahas mengenai rencana kongres partainya.

    Namun, Ganjar memastikan bahwa kongres PDIP akan digelar tahun ini. Hanya saja, dia enggan mengungkapkan jadwal pelaksanaannya.

    “Ya tahun ini lah,” kata Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.

    Mantan calon presiden nomor urut 3 ini juga enggan menjelaskan mengenai kemungkinan kongres PDIP batal digelar pada April 2025.

    “Ya pasti nunggu hari baik,” ujar Ganjar.

    Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Dia menyebut, jadwal kongres PDIP belum ditentukan.

    “Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ucapnya.

    Saat ditanya alasannya, Djarot menegaskan bahwa pihaknya tak ingin pelaksanaan kongres secara terburu-buru.

    “Enggak usah buru-buru ya,” tuturnya. (*)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi Nasional 15 April 2025

    Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi Nasional 15 April 2025

    Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam kongres mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal Kongres ke-VI PDI-P dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, eks gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan kongres ke-VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurut dia, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    juga menyatakan bahwa jadwal kongres partai belum ditetapkan.
    Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa kongres akan tetap dilaksanakan pada 2025.
    “Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ucap Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyampaikan pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDI-P.
    Sebab, PDI-P merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.
    Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News