Tag: Ganjar Pranowo

  • Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui soal isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dia malah mempertanyakan alasan pencopotan Gibran dilakukan. 

    “Apa alasan pencopotan kalau konteksnya dalam suatu lembaga kepresidenan satu apa sih kesalahannya?” tanya Ganjar saat ditemui di markas band Slank, Jalan Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Minggu 27 April 2025.

    Kemudian Ganjar juga menjelaskan, bahwa proses pencopotan harus melalui parlemen. Maka dari itu baginya penting untuk menjelaskan alasan bakal dilakukannya pemakzulan.

    “Sepemahaman saya dalam sebuah konstitusi mekanisme itu melalui pemakzulan nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya. Nah syarat itulah yang sampai saat ini belum diketahui,” katanya.

    Kendati demikian mantan Gubernur Jawa Tengah tak banyak menaggapi soal isu pemakzulan. Menurut Ganjar, ada banyak hal yang lebih menarik untuk dikomentari daripada isu tersebut.

    “Saya gak tahu syaratnya, maka mari kita bicara yang lain lebih produktif untuk bangsa dan negara ini,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perjalanan Cak Lontong: Dari Pelawak ke Komisaris Ancol – Halaman all

    Perjalanan Cak Lontong: Dari Pelawak ke Komisaris Ancol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Cak Lontong, yang memiliki nama asli Lies Hartono, baru saja diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

    Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung baru-baru ini.

    Cak Lontong lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 7 Oktober 1970, yang kini berusia 54 tahun.

    Selain dikenal sebagai komedian, ia juga merupakan seorang presenter yang aktif.

    Cak Lontong adalah lulusan Jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    Sebagai pelawak, ia terkenal dengan jargon “salam lemper” yang sering digunakan untuk membuka setiap penampilannya.

    Karier komedinya dimulai dengan bergabung dalam grup lawak Ludruk Cap Toegoe di Surabaya.

    Cak Lontong kerap diundang berbagai acara resmi oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), termasuk tasyakuran pernikahan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

    Namun, dalam Pilpres 2024, ia beralih mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Kejutan kemudian terjadi saat Pilkada Jakarta 2024 ketika Cak Lontong terpilih sebagai ketua tim pemenangan untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

    Bukan tanpa alasan, Pramono saat itu mengaku sengaja memilih Cak Lontong mengomandani tim pemenangannya agar kampanye Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan riang gembira, tetapi serius.

    “Kami memilih Cak Lontong untuk memimpin tim ini agar kampanye berlangsung dengan riang gembira tapi tetap serius,” jelas Pramono.

    Pramono dan Rano memang memiliki kedekatan khusus dengan Cak Lontong, yang dianggap tidak hanya lucu, tetapi juga cerdas.

    Kepemimpinan Cak Lontong dalam tim pemenangan membuahkan hasil yang manis.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2024, mengalahkan rival mereka.

    Baru-baru ini, Cak Lontong ditunjuk sebagai komisaris di Ancol, bersama dengan eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

    Dalam keterangan pers, Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko, menyatakan bahwa RUPST menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan.

    Selain Cak Lontong dan Sutiyoso, eks Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, juga diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

    Kini, dengan posisi barunya, diharapkan Cak Lontong dapat membawa inovasi dan strategi baru untuk perkembangan Ancol ke depannya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sosok Cak Lontong, Komedian Kini Jadi Komisaris Ancol, Dulu Ketua Timses Pramono-Rano – Halaman all

    Sosok Cak Lontong, Komedian Kini Jadi Komisaris Ancol, Dulu Ketua Timses Pramono-Rano – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komedian Cak Lontong diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

    Pengangkatan Cak Lontong diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS) yang diselenggarakan baru-baru ini.

    Mengutip dari TribunJakarta.com, Cak Lontong sudah aktif menjabat komisaris Ancol Taman Impian dan diharapkan dapat memperkuat bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol ke depannya.

    Sosok Cak Lontong

    SOSOK CAK LONTONG – Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong saat konferensi pers di Posko Pemenangan Pram-Doel di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Cak Lontong yang memiliki nama asli Lies Hartono lahir di Magetan, Jawa Timur pada 7 Oktober 1970.

    Sehingga saat ini, Cak Lontong berusia 54 tahun.

    Selain sebagai komedian, Cak Lontong juga dikenal sebagai seorang presenter.

    Cak Lontong diketahui lulusan Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    Sebagai seorang komedian, ia juga dikenal dengan jargon ‘salam lemper’ sebagai kata pembuka sebelum melawak. 

    Ia kerap melontarkan lawakan lucu dengan menggunakan bahasa baku terstruktur.

    Kariernya sebagai pelawak dimulai saat bergabung dengan grup lawak Ludruk Cap Toegoe di Surabaya.

    Lambat laun kariernya mulai naik dan beberapa waktu yang lalu sempat dijuluki sebagai ‘Pelawak Istana’.

    Pasalnya, ia kerap diundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah acara. 

    Termasuk saat tasyakuran pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono, di Puro Mangkunegaran pada Desember 2022 lalu. 

    Cak Lontong juga menjadi artis yang terang-terangan mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

    Namun pada Pilpres 2024, Cak Lontong berpihak pada Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan mengampanyekan pasangan tersebut, meski akhirnya kalah.

    Kejutan lantas terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan atau timses pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Bukan tanpa alasan, Pramono saat itu mengaku sengaja memilih Cak Lontong mengomandani tim pemenangannya agar kampanye Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan riang gembira, tetapi serius.

    “Ketua tim pemenangan yang pasti di luar dugaan semua yaitu Cak Lontong, karena kami ingin menyampaikan, tim ini adalah (kampanye) yang bergembira ria, tapi serius,” ucap Pramono di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (5/9/2024).

    Dikutip dari WartaKotalive.com, Pramono menegaskan keputusan itu tak dibuatnya secara tiba-tiba.

    Selama ini, ia dan Rano Karno sama-sama telah lama memiliki kedekatan dengan Cak Lontong.

    Pramono menilai, Cak Lontong bukan hanya dikenal sebagai sosok seniman yang lucu, tetapi juga cerdas.

    Ditambah, Cak Lontong sebenarnya sudah lama terlibat dalam politik praktis.

    “Cak Lontong ini seniman, kadang-kadang komedian lucunya setengah mati, sangat cerdas, jadi Cak Lontong terlibat di dalam politik praktis itu lama,” kata Pramono.

    Kerja keras Cak Lontong sebagai ketua timses Pramono-Rano pun akhirnya membuahkan hasil.

    Pasangan ini terpilih sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pramono-Rano mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Terkini, Cak Lontong ditunjuk sebagai komisaris Ancol bersama eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

    “RUPS menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,” ucap Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko dalam keterangan persnya, Sabtu (26/4/2025).

    Selain Cak Lontong dan Sutiyoso, Ancol mengangkat eks Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

    Sementara di jajaran direksi, nama-namanya adalah Direktur Utama Winarto, serta tiga Direktur lainnya yakni Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Eddy Prastiyo.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hasil RUPST: Cak Lontong dan Sutiyoso Jadi Komisaris Ancol Taman Impian  dan WartaKotalive.com dengan judul Alasan Cak Lontong Dipilih Jadi Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Milani Resti) (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • Hanura tegaskan dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Hanura tegaskan dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/5/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

    Hanura tegaskan dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 April 2025 – 06:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan Partai Hanura sepenuhnya mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal tersebut disampaikan OSO saat memberikan sambutan dalam pengukuhan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura masa jabatan 2024-2029 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu.

    “Saudara-saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya, karena kita berdasarkan konstitusi,” kata OSO di Jakarta, Sabtu malam.

    OSO juga mengatakan dukungan tersebut disampaikan karena adanya kesamaan antara pandangan Partai Hanura dan komitmen Presiden Prabowo.

    “Kami tertarik dengan semua komitmen dan statemen Pak Prabowo, itu yang kami rasakan sama sentuhannya dengan Partai Hanura,” ujarnya.

    Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Partai Hanura yang mengedepankan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Pengukuhan jajaran Pengurus DPP Partai Hanura kali ini juga mengusung tema Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera.

    “Filosofinya itu di mana kemakmuran itu akan dicapai, rakyatnya akan makmur, daerah akan makmur, baru akan ada Indonesia makmur kan. Nah, itu yang nantinya harus betul-betul semuanya bertanggung jawab untuk menjalankan konsep-konsep nasional secara bersama-sama,” kata OSO.

    Partai Hanura pada Sabtu malam menggelar pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa jabatan 2024-2029. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Basuki Tjahaja Purnama, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

    Sumber : Antara

  • Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Ada Pemakzulan Gibran: Aturannya Sudah Jelas – Halaman all

    Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Ada Pemakzulan Gibran: Aturannya Sudah Jelas – Halaman all

    Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena aturan konstitusional sudah jelas.

    Tayang: Sabtu, 26 April 2025 22:46 WIB

    Tribunnews.com/Fransiskus A

    PEMAKZULAN GIBRAN – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri acara ulang tahun ke-78 Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Kamis (23/1/2025). Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan tidak ada proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai aturan konstitusional terkait pemakzulan sudah sangat jelas.

    “Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Ganjar mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut.

    Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik.

    “Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” ujarnya.

    Menurut Ganjar, perlu dibedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar memberikan penilaian atau kritik terhadap situasi politik.

    “Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ia menyebut dukungan Hanura berdasarkan prinsip konstitusionalitas, bukan kepentingan pribadi.

    “Saudara-saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya, karena kita berdasarkan konstitusional,” kata OSO dalam pidatonya saat pengukuhan pengurus baru di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    OSO menekankan, dukungan ini bukan keputusan pribadi, melainkan kesadaran bersama seluruh kader Hanura.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah rakyat kecil, seperti petani, guru, nelayan, dan pedagang kecil.

    “Di depan kita terbentang jalan panjang, mungkin terjal, mungkin sunyi. Tapi kita tidak boleh takut, karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia pun meminta para pengurus baru Hanura untuk tidak hanya aktif dalam rapat-rapat. Akan tetapi juga hadir di tengah rakyat dan memperjuangkan suara mereka secara nyata.

    “Saudara mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar suara mereka, dan berjuang bersama,” tegasnya.

    Megawati Hingga Anies Hadir

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024-2029 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan istrinya.

    Dalam lawatannya ini, Megawati terlihat dikawal oleh sejumlah petinggi DPP PDIP. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, dan Deddy Sitorus.

    Kemudian, ada pula Yassona Laoly dan juga kandidat Pilpres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu, ada juga kandidat Pilpres 2024 dari koalisi perubahan, Anies Baswedan.

    Selain itu, ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

    Lalu, ada juga perwakilan dari parpol lain. Yakni, Sekjen NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PAN Eko Patrio.
     

     

  • Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 April 2025

    Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi… Nasional 26 April 2025

    Saat Ketum Hanura OSO Juluki Megawati sebagai Wanita Besi…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Ketua Umum Partai
    Hanura
    Oesman Sapta Odang menjuluki Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    sebagai sosok wanita besi. 
    Hal tersebut disampaikan OSO, sapaan akrab dia, ketika membuka pidato dalam acara
    Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura
    2024-2029, di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Sabtu (26/4/2025).
    “Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh ikrar adalah wanita sejati dan wanita besi,” kata OSO, seperti dilansir dari Kompas TV, Sabut.
    OSO menilai, jarang ada wanita di Indonesia yang bisa seperti putri proklamator RI tersebut.
    “Jarang Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini,” ujar dia disambut tepuk tangan peserta acara.
    Megawati sendiri nampak tersenyum tersipu mendengar pujian OSO.
    OSO juga memberikan sapaan spesial kepada Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDI-P itu ketika mengawali pidatonya.
    “Selamat datang Ibu, beserta semua rombongan yang hadir. Banyak sekali, jarang ini terjadi di PDI-P. Pengurus PDI-P induk semua hadir di sini,” imbuh dia.
     
    Nampak di samping Megawati ada Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Hamonangan Laoly. 
    Selain Megawati, sejumlah tokoh yang hadir di acara tersebut di antaranya eks calon presiden pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
    Ada juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta politikus PDI-P yang juga eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Usulkan Konferensi Asia Afrika Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina

    Megawati Usulkan Konferensi Asia Afrika Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina

    JAKARTA – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan gagasan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang perlunya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Jilid II yang membahas kondisi global dan kemerdekaan Palestina.

    Hal ini disampaikan Basarah dalam pidato pembukaan diskusi “Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global” sebagai peringatan 70 Tahun KAA yang digelar Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan, di Kantor DPP PDIP, Sabtu, 26 April.

    “Presiden Megawati menyampaikan gagasannya kepada saya agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika saat ini dapat menyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi 70 tahun perjalanan KAA,” ujar Basarah.

    Basarah menilai, forum tersebut harus memberikan perhatian khusus menanggapi isu global saat ini dan pada bangsa-bangsa yang belum merdeka, terutama Palestina. Ia berharap, KAA Jilid II mampu menghasilkan keputusan monumental dalam merekontekstualisasikan Dasa Sila Bandung.

    “Situasi geopolitik internasional saat ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan antarbangsa, baik bilateral, regional, maupun internasional,” jelas Basarah.

    Basarah juga berharap, diskusi ini bisa merekomendasikan pemikiran-pemikiran solutif bagi perdamaian dan keadilan sosial.

    “Tidak hanya bagi bangsa-bangsa di dunia, tetapi juga bagi rakyat Indonesia,” kata Basarah.

    Sebagai informasi, acara diskusi PDIP ini dibagi dalam dua panel menghadirkan sejarawan, diplomat, dan akademisi.

    Diskusi Panel I bertema Semangat Bandung dan Tantangan Asia-Afrika Kini dengan narasumber Dr. Wildan Sena Utama – Sejarawan UGM, I Gusti Wesaka Puja – Direktur Eksekutif ASEAN Institute for Peace and Reconciliaton, dan Ita Fatia Nadia, MA – Sejarawan dan Aktivis Gerakan Perempuan.

    Diskusi Panel II bertema Peran Bung Karno dan Warisan Diplomasi Global dengan narasumber Andi Widjajanto Ph.D – Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan (BARAK) PDI Perjuangan, Dr. Yeremia Lalisang – Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, dan Dr. Sigit Aris Prasetyo – Diplomat dan Penulis Buku Dunia Dalam Genggaman Bung Karno.

    Lalu masuk sesi Kuliah Umum dengan tema Peran Indonesia dalam Pembebasan Asia-Afrika yang dibawakan David van Reybrouck – Sejarawan Belgia, Penulis Buku Best Seller “Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World”.

    Acara ini juga menampilkan pertunjuan seni & budaya – Usman Hamid and the Blackstones. Hadir dalam acara pembukaan diskusi di Kantor DPP sejumlah pengurus pusat DPP PDIP antara lain Ahmad Basarah, Ganjar Pranowo, dan Ribka Tjiptaning.

  • Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    di Republik Ini Hanya Ada Satu Presiden

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, menanggapi isu tentang munculnya ‘matahari kembar’ atau dua kutub kekuatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Ganjar menilai kedatangan beberapa menteri ke kediaman Jokowi hanya sebatas silaturahmi dalam suasana lebaran. Ia menyebut istilah ‘bos’ yang sempat disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menggambarkan sosok Jokowi hanyalah sebuah kelakar.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja, orang menyebut bos ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 April 2025.

    Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden. Menurutnya, jika orientasi sebuah kepemimpinan tidak dalam satu titik, maka presiden harus segera mengendalikan.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Tanggapan Soal Isu Ijazah Palsu

    Ganjar merespons santai soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Alih-alih larut dalam kontroversi, Ganjar memilih fokus pada isu-isu yang dinilainya lebih krusial dan berdampak langsung ke masyarakat.

    Ganjar mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada masalah yang lebih mendesak, seperti nasib korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesiapan menghadapi perubahan global.

    “Saya lebih tertarik mengomentari korban PHK hari ini siapa yang tidak bisa bekerja bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang musti kita respons, itu jauh lebih menarik,” ujar Ganjar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News