Xcloud.id

Tag: Ganjar Pranowo

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
    “Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
    Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
    Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
    “Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
    Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
    Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
    “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
    PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
    Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
    Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
    Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
    Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, hari ini Kamis (8/5/2024), memantau langsung sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).

    Selain Ganjar, hadir dalam persidangan antara lain Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani, Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

    Terlihat pula, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), hadir memberikan dukungan kepada Hasto.

    Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi dalam perkara Hasto Kristiyanto.

    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Mereka akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    Melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDIP Guntur Romli, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang terus memberikan dukungan moril kepadanya.

    “Ada dari struktural partai, baik dari jajaran DPP, kemudian DPD seperti tadi kita lihat ada perwakilan dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTT juga dari DPC-DPC, seperti Pekanbaru, Bekasi, dan lain sebagainya,” kata Hasto melalui suratnya.

    “Selain itu, pada persidangan kali ini, hadir pula anggota DPR RI Komisi III yang ikut memantau, yaitu Mas Pulung dan Mbak Dewi,” tambahnya.

     

  • Arti Kemenangan Partai Buruh di Australia Bagi Warga Indonesia

    Arti Kemenangan Partai Buruh di Australia Bagi Warga Indonesia

    Sudah hampir sepekan hasil pemilu Australia diumumkan, dengan hasil yang masih sama: Partai Buruh menang telak dan Anthony Albanese mempertahankan kursi perdana menteri.

    Penghitungan suara masih dilakukan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) atau, istilahnya di Australia, ‘electorate’.

    Seiring dengan lebih banyak hasil yang masuk, semakin menarik juga untuk diamati karena ada sejumlah hasil yang mengejutkan.

    Peter Dutton, pemimpin oposisi Australia, kehilangan kursinya di parlemen, menyebabkan krisis kepemimpinan dalam Partai Liberal.

    Kejutan lainnya baru terjadi Rabu kemarin (07/05), ketika pemimpin Partai Hijau atau ‘Greens’, yakni Adam Bandt, kehilangan kursinya karena kalah di dapil Melbourne.

    Padahal Partai Hijau, yang mengklaim lebih mengedepankan isu-isu lingkungan dan keadilan sosial, adalah salah satu partai yang populer bagi warga Australia yang tak ingin pemerintahnya dikuasai dua partai besar, yakni Partai Buruh dan Partai Liberal.

    Apa artinya bagi warga Indonesia?

    Sangat menarik untuk melihat dinamika politik dan demokrasi Australia, sebagai salah satu negara tetangga terdekat Indonesia yang bisa jadi sering tidak kita perhatikan.

    Padahal hasil pemilu dan iklim politik di Australia secara tidak langsung berdampak bagi warga Indonesia yang semakin berminat untuk belajar, juga bekerja di Australia lewat program ‘Work and Holiday Visa’ (WHV).

    Partai Buruh, yang dipastikan membentuk kelompok mayoritas di parlemen Australia, akan lebih mudah meloloskan kebijakan dan peraturan yang dibuatnya tanpa terlalu banyak tekanan dari pihak oposisi.

    Itu artinya, kita harus melihat lebih jauh apa kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Partai Buruh.

    Anthony Albanese perlu mewujudkan janji-janjinya, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi warga Australia untuk mendapatkan akses ‘bulk billing’, di mana biaya kunjungan ke dokter umum dibayar belakangan oleh negara dan tidak ditanggung sepenuhnya oleh pasien.

    Ia juga berjanji mempermudah mereka yang akan membeli rumah untuk pertama kalinya, dengan cukup membayar uang muka 5 persen dari harga rumah.

    Selain itu, masih ada sederet janji lainnya-janjinya yang lebih fokus untuk meringankan biaya hidup yang semakin mahal di Australia.

    Tapi dalam anggaran yang diajukan bulan Maret lalu, terungkap juga kalau pemerintahan di bawah Partai Buruh akan memangkas jumlah pendatang, memangkas jumlah siswa internasional dengan menaikkan biaya ‘student visa’, hingga peraturan yang lebih ketat bagi warga asing yang ingin membeli properti.

    Tak ada suara yang terbuang

    Meski Indonesia dan Australia sama-sama negara demokrasi, tapi baik sistem pemerintahannya dan praktik pemilunya berbeda.

    Terlibat secara aktif dalam demokrasi adalah hal yang diwajibkan di Australia, sehingga mereka yang tidak memilih bisa terkena denda.

    Kebijakan partai dan para pemimpinnya lebih menjadi fokus dalam kampanye mereka, dan kampanye, sementara bagaimana mereka bisa menjawab masalah warga menjadi nilai jualnya.

    Di jalan raya, tak ada kesemrawutan spanduk dan foto politisi lengkap dengan gelar akademik dan nama orangtua atau anak-anaknya.

    Meski spanduk partai dan kandidat independen masih diperbolehkan untuk dipajang di hari pemilihan, setidaknya tidak ada laporan soal “serangan fajar” dalam bentuk uang atau bantuan sosial.

    “Democracy sausage” yaitu, roti isi sosis, menjadi salah satu ikon demokrasi di Australia, meski tidak semua gratis mendapatkannya

    Biasanya roti sosis yang disiapkan oleh sukarelawan ini dijual untuk kepentingan amal, yang hasil penjualannya didonasikan untuk sekolah atau gedung tempat pemungutan suara berlangsung.

    Tapi yang paling menarik adalah kertas suara, karena pemilih bukan mencoblos satu pilihan saja, melainkan menuliskan nomor sesuai urutan preferensinya atau istilahnya ‘prefential voting’.

    Cara penghitungan ‘preferential voting’ sedikit kompleks dan butuh waktu untuk memahaminya.

    Tapi dengan cara ini, Australia memastikan suara warganya tidak terbuang, selain karena kandidat harus punya lebih dari 50 persen pemilih jika ingin memenangi pertarungan politik.

    Cara ini juga memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil dan kandidat independen untuk unggul dalam perolehan suara, jika mereka mendapat urutan pertama atau kedua dalam preferensi pemilih.

    Untuk gambaran mudahnya kita menggunakan skenario Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, yang seandainya, bersaing memperebutkan daerah pemilihan Melbourne untuk duduk di parlemen Australia.

    Maka kita wajib menuliskan nomer 1, 2, dan 3 di samping nama mereka, sesuai urutan preferensi, bukan hanya memilih salah satu di antaranya.

    Dengan mengikuti hasil Pilpres 2025, yakni Ganjar Pranowo yang mendapatkan suara paling sedikit, maka suara untuk Ganjar akan didistribusikan ke Prabowo dan Anies, tergantung siapa yang menjadi preferensi selanjutnya dari para pemilih.

    Demikian seterusnya, hingga kemenangan Prabowo bisa jadi karena “swing” atau pengalihan suara dari Anies dan Ganjar.

    ‘Trumpisme’ mewarnai pemilu Australia

    Kembali ke hasil pemilu Australia, setidaknya ada dua teori mengapa Partai Liberal bisa kalah telak dalam pemilu Australia tahun ini.

    Pertama, sejumlah warga di dapil Dickson, yang jadi daerah pemilihan Peter Dutton, menjelaskan alasan mereka tidak lagi mendukung sosok yang sudah mewakili mereka selama 24 tahun.

    Kampanye Partai Liberal yang buruk adalah salah satunya, yang juga sudah diakui sendiri oleh Peter Dutton sesaat sebelum pemilu digelar.

    Menurut warga di dapil Dickson, ide-ide dan kebijakan yang ditawarkan pemimpin Partai Liberal tersebut sebenarnya bagus, tapi mereka ingin “sesuatu yang berbeda” setelah aspirasi mereka diwakili orang yang sama selama lebih dari dua dekade.

    Tapi yang paling menonjol adalah teori kedua, yakni Peter Dutton identik dengan Donald Trump dalam sejumlah kebijakannya.

    Di kalangan pengkritiknya, Dutton mendapat sebutan “Temu Trump”, yang merujuk versi murah dari Donald Trump setelah slogan andalannya “Let’s get Australia back on track” dianggap mirip dengan “Make America Great Again” milik Trump.

    Dalam kampanye-nya, Dutton dicap anti-migran setelah berencana memangkas jumlah migrasi hingga demi menyelamatkan warga Australia dari krisis lapangan kerja dan kepemilikan rumah.

    Ia juga akan memangkas layanan publik, termasuk jumlah pegawai sipil, yang dianggapnya sebagai pemborosan.

    Kebijakan ini dianggap mirip dengan efisiensi yang dilakukan Trump dengan membentuk Department of Government Efficiency, yang tak jelas dipimpin siapa, meski Elon Musk dipastikan sebagai ‘person in charge’.

    Jika Anda mengenal Voice of America (VOA), yang siaran dan kontennya juga tersedia dalam bahasa Indonesia, dan kini menyadari sudah lama tak mendengar atau melihat VOA Indonesia di jejaring sosial, ini tak lepas karena pengaruh DOGE, seperti dikatakan Ami Bera, representatif US Congressional.

    Gaya Trump lainnya yang juga dituduh ditiru oleh Dutton adalah saat ia menyebut anak-anak sekolah di Australia telah didoktrin dengan “woke agenda” dalam kurikulum mereka, juga ketika Dutton lebih memilih tenaga nuklir untuk sumber energi terbarukan.

    Hasil pemilu di Australia kemarin menunjukkan, sama seperti Kanada, Australia tak ingin memiliki sosok yang menyerupai Donald Trump sebagai pemimpinnya.

    Tetapi sejumlah kritik juga menyertai kemenangan Partai Buruh.

    Salah satunya yang menganggap kemenangan Partai Buruh dan Anthony Albanese bukan sebuah kemenangan murni, namun “terbantu” warga yang menolak Dutton dan Trump.

    Namun, Partai Buruh yakin fokusnya untuk memerangi biaya hidup yang mahal dan mengembalikan layanan kesehatan yang mendasar adalah alasan warga Australia kembali mempercayakan partainya untuk memimpin.

  • Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto atau Dede Budyarto, menyindir polemik yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Salah satu polemik yang marak diperbincangkahhn publik, yakni tudingan matahari kembar atau kepemimpinan yang dikuasai oleh dua orang.

    Dia menyentil loyalis Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merupakan rival Prabowo dalam Pilpres 2029 silam.

    “Anak Abah dan Janggar mania banting-banting palanya ditiang listrik nonton video ini,” tulis Dede Budyarto dilansir X @kangdede78 Selasa, (6/5/2025).

    Adapun lampiran video yang Dede unggah berupa pidato beserta klarifikasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tudingan-tudingan yang tidak benar kepada dirinya.

    Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah ‘Presiden Boneka’ dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya dibilang apa itu, ‘Presiden Boneka, Saya dikendalikan oleh pak Jokowi’ seolah-olah pak Jokowi tiap malam telpon saya, saya katakan itu tidak benar,” ungkap Prabowo Subianto.

    Dengan tegas, Prabowo mengakui bahwa dirinya hanya sebatas berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah,” sambungnya.

    Bahkan ia berulang menegaskan, bahwa pertemuan untuk meminta saran dan pendapat bukan hanya dilakukan kepada Jokowi tapi juga kenapa Presiden sebelumnya.

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terungkap! Ganjar Pernah Beri Kartu Alumni UGM ke Jokowi, Kini Ogah Respons Tuduhan Ijazah Palsu

    Terungkap! Ganjar Pernah Beri Kartu Alumni UGM ke Jokowi, Kini Ogah Respons Tuduhan Ijazah Palsu

    GELORA.CO – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyatakan tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    “Saya lebih tertarik membahas korban PHK (pemutusan hubungan kerja) hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Maka dari itu, Ganjar berharap ke depannya seluruh pihak bisa membicarakan isu yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Apalagi, kedua pihak yang terlibat dalam isu itu sudah siap membuktikan kebenaran di pengadilan.

    “Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan,” tuturnya.

    Padahal Ganjar pernah memberikan Kartu anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Penyerahan kartu KAGAMA tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum KAGAMA, Ganjar Pranowo, usai Sidang Kabinet Terbatas di kantor Presiden, Selasa (12/9/2017) sore.

    Menurut Ganjar, penyerahan kartu KAGAMA tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena kapasitasnya sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM dengan tahun masuk 1980 dan lulus 1985.

    “Saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kartu KAGAMA banyak manfaatnya dan  juga banyak diskon,”kata Ganjar.

    Pemberian kartu KAGAMA tersebut disambut gembira oleh Presiden Joko Widodo. 

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

    Jokowi mengatakan bahwa polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait isu ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

    “Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan,” katanya.

    Andi menegaskan bahwa UGM siap mendukung proses hukum dan akan memberikan data yang dibutuhkan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan.

  • Sosok Brando Susanto Politisi PDIP Meninggal Dunia, Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024 – Halaman all

    Sosok Brando Susanto Politisi PDIP Meninggal Dunia, Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PDI Perjuangan (PDIP) berduka setelah kader mereka, Brando Susanto meninggal dunia pada Minggu (27/4/2025).

    Brando Susanto meninggal dunia setelah terjatuh saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta.

    Brando Susanto merupakan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menjabat ketua panitia pada acara yang diselenggarakan di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur itu.

    Brando tiba-tiba terjatuh saat memberikan sambutan.

    Brando lalu dilarikan ke RS Columbia Asia Pulomas.

    Tetapi, nyawa Brando tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pun mengumumkan kabar duka tersebut, saat memberi sambutan di depan para kader dan simpatisan PDIP yang hadir dalam acara.

    “Teman kita. Ketua panitia kita. Yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan. Saya baru mendapatkan kabar. Kalau sahabat kita Brando meninggal dunia,” kata Pramono dari atas panggung.

    Pramono kemudian mengajak para hadirin mendoakan Brando.

    MENINGGAL DI PANGGUNG – Ketua Panitia Halal Bihalal PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto meninggal dunia saat sedang memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025). Acara ini dihadiri politisi senior PDIP dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. (dok.)

    Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024

    Politisi kelahiran Jakarta, 21 September 1977 itu, terlibat dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu.

    Brando Susanto membuat lagu kampanye ‘Gue Ganjar’.

    Lagu ‘Gue Ganjar’ itu diunggah Brando Susanto di kanal YouTube miliknya pada 31 Oktober 2023 dan telah ditonton lebih dari 178 ribu kali.

    Sejumlah ucapan duka warganet juga terlihat menghiasi kolom komentar video lagu tersebut.

    Sementara itu, Ganjar Pranowo mengenang kepergian Brando.

    Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, mengunggah foto hitam putih bersama Brando di Instagram pribadinya, Minggu.

    “Selamat jalan mas Brando Susanto. RIP,” tulis Ganjar.

    Selain getol mengampanyekan Ganjar-Mahfud, Brando Susanto juga maju pada Pileg 2024.

    Brando mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP.

    Pileg 2024 berbuah manis saat dirinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI dengan raihan 11.506 suara dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

    Brando kemudian sah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

    Tangis Pramono Anung untuk Brando

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung tak kuasa menahan tangisnya saat melayat Brando.

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Pram mengaku cukup mengenal Brando yang kini duduk di Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    “Jadi saya mengenal Brando. Brando adalah orang yang baik, pekerja keras yang selalu dalam jiwanya itu pengen menolong orang lain,” kata Pramono sebelum meninggalkan Rumah Duka Carolus, Minggu (27/4/2025).

    Pramono menegaskan, dirinya sebenarnya bukan orang yang gampang menangis. Namun, ia tak kuasa meneteskan air matanya saat melayat Brando.

    “Saya sebenarnya termasuk orang yang nggak gampang menangis, tapi karena saya tahu Brando, Brando baik banget, baik banget. Saya mendoakan Brando ya,” ujar Pram.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Tak Mudah Menangis, Pramono Cerita di Balik Air Matanya Menetes Saat Melayat Brando Susanto

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Adi Suhendi) (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

  • Ihwal Usulan Ganti Wapres! Hendropriyono dengan Ganjar Beda Pandangan

    Ihwal Usulan Ganti Wapres! Hendropriyono dengan Ganjar Beda Pandangan

    GELORA.CO – Mencuatnya usulan Forum Purnawirawan TNI terkait ganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ternyata, menuai pro dan kontra. Bahkan, mantan Kepala BIN, Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono beda pandangan dengan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. 

    Menyikapi wacana itu, Hendropriyono menilai, bahwa para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​

    “Katanya negeri bebas? Jadi, mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong? Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi,” beber Hendropriyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).​

    “Enggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45,” kata Kepala BIN era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu.

    Hendropriyono juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial.

    “Yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional. Itu saja, dan disiplin sosial tetap harus ditegakkan,” ucapnya.

    Berbeda dengan pandangan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, yang menyebutkan, bahwa  tidak ada proses pemakzulan terhadap Gibran.

    Mantan Gubernur Jateng itu menilai aturan konstitusional terkait pemakzulan sudah sangat jelas.

    “Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Ganjar mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut.

    Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik.

    “Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” bebernya.

    Menurut Ganjar, perlu dibedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar memberikan penilaian atau kritik terhadap situasi politik.

    “Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. 

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.

    2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.