Xcloud.id

Tag: Fenny Apridawati

  • Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkolaborasi, bersinergi dan berkomitmen menangani akar masalah stunting guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena angka stunting di Sidoarjo pernah turun dari 16,1 persen menjadi 8,4 persen. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kenaikan menjadi 10,6 persen. Ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih keras,” ujarnya saat membuka acara dalam rapat koordinasi rembuk stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Kamis (23/10/2025).

    Fenny juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi dasar dari setiap langkah. Karena itu, kami berharap BPS dan seluruh tim di lapangan memastikan sinkronisasi data berjalan baik,” terang Sekda.

    Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan Human Capital Index (HCI), yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di masa depan.

    “Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga investasi kedepan untuk generasi emas. Keberhasilan menurunkan angka stunting akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

    “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta sejalan dengan regulasi BKKBN yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan secara efektif, terkoneksi, dan, terintegrasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Diperlukan kerja bersama agar solusi yang diterapkan benar-benar menyentuh akar masalah,” imbuhnya.

    Heni berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan intervensi, serta memastikan program-program pencegahan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

    “Mari kita bersama-sama mengejar penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” tutupnya. (isa/ted)

  • Wabup Sidoarjo Ajak Komda Lansia Berkumpul di Halaman Rumah Dinas

    Wabup Sidoarjo Ajak Komda Lansia Berkumpul di Halaman Rumah Dinas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana yang juga sebagai Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda) Lansia Kabupaten Sidoarjo mengajak serta pengurus serta anggota Komda Lansia berkumpul di halaman rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo dalam pelatihan Pembuatan Sulam Pita Rabu (15/10/2025).

    Ikut hadir dalam acara pelatihan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Plt Dinas Sosial Kab.Sidoarjo Ahmad Misbachul Munir dan Kepala Dinas Perindustrian Edy Kurniadi.

    Acara pelatihan juga menghadirkan pelatih khusus pembuatan sulam pita. Termssuk rangkaian cek kesehatan gratis bagi peserta serta edukasi mengenai kesehatan mata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

    Acara digelar sebagai upaya mengoptimalkan peran komda lansia dalam upaya memberdayakan lansia melalui pembinaan untuk mewujudkan lansia yang sehat Mandiri aktif dan produktif merupakan tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini.

    Harapannya, melalui pelatihan ini para lansia dapat memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat menumbuhkan kreativitas serta memberikan nilai ekonomi apabila hasilnya bisa dikembangkan.

    “Saya berharap latihan Ini bukan sekedar ruang silaturahmi namun sebagai ajang untuk menambah keterampilan, berbagi inspirasi untuk berkarya bersama, agar walaupun sudah lansia kita masih punya kesibukan bahkan bisa menghasilkan suatu karya seperti sulam pita ini,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung program-program pemberdayaan seperti ini karena kegiatan ini bisa menjadikan lansia lebih aktif produktif dan bahagia di masa usia emasnya.

    “Mari bersama-sama kita wujudkan Sidoarjo sebagai Kabupaten ramah lansia yang memiliki ruang untuk tumbuh berkarya dan berbahagia, silahkan gunakan rumah dinas ini sebagai tempat untuk berkegiatan, mari kumpul bersama dan berkreasi,” terangnya. (isa/ted)

  • Pemkab Sidoarjo Ajak Ribuan Warga Ikut World Cleanup Day 2025

    Pemkab Sidoarjo Ajak Ribuan Warga Ikut World Cleanup Day 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo bersama ribuan warga dari berbagai elemen turun langsung membersihkan sampah dalam rangkaian aksi World Cleanup Day (WCD) 2025 yang digelar di kawasan Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (20/9/2025).

    Aksi peduli lingkungan bertema “Berbakti Pada Alam, Tuntaskan Sampahnya” ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, M. Bahrul Amig. Kegiatan diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komunitas pecinta lingkungan, organisasi pemuda, hingga relawan masyarakat.

    Kegiatan dilaksanakan serentak di empat titik utama, yakni Jalan Pahlawan sisi barat dan timur, Jalan Ponti, serta Jalan Taman Pinang dengan titik awal di Bundaran Adipura Sidoarjo.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengapresiasi partisipasi seluruh pihak. Menurutnya, WCD bukan sekadar aksi bersih-bersih, melainkan momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.

    “Saya minta tolong juga bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat,” ujarnya.

    Fenny menambahkan, pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kebiasaan masyarakat. Karena itu, ia berharap kegiatan seperti WCD bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Dengan begitu, pesan kebersihan dapat semakin masif disuarakan dan dipraktikkan oleh seluruh warga,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala DLHK Sidoarjo, M. Bahrul Amig, menegaskan bahwa aksi ini bagian dari dukungan Kabupaten Sidoarjo terhadap target nasional pengelolaan sampah 100 persen.
    “Sebagai bagian dari gerakan nasional ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta merealisasikan target tersebut,” katanya.

    Bahrul berharap, keterlibatan masyarakat dalam WCD bisa menumbuhkan budaya hidup bersih serta memperkuat kebersamaan lintas sektor dalam pengelolaan sampah. “Gerakan ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari jati diri masyarakat Sidoarjo,” tandasnya.

    Ketua Panitia WCD Sidoarjo 2025, Zainul Fajar, juga menekankan bahwa WCD bukan sekadar gerakan bersih-bersih, tetapi kampanye perubahan perilaku. “Mari kita berprilaku yang baik dan selalu menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya. [isa/beq]

  • Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana Ajak Ojol Jaga Sidoarjo

    Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana Ajak Ojol Jaga Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo memadati area parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (5/9/2025). Mereka berkumpul untuk mengikuti doa bersama bagi almarhum Affan Kurniawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

    Acara diawali dengan salat gaib yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Basuni Siwalanpanji Buduran, Gus Hasan Jamil Kholil. Usai salat, para ojol juga menerima bantuan berupa 5 kilogram beras serta kartu BPJS Kesehatan dari Pemkab Sidoarjo.

    Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, serta Ketua DPRD H. Abdillah Nasih. Hadir pula Sekda Fenny Apridawati, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, dan Ketua BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.

    Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan doa agar almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga mengajak para ojol untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Sidoarjo.

    “Sidoarjo adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Oleh karenanya mari kita jaga bersama agar tetap aman dan nyaman. Menjaga Sidoarjo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tegas Bupati Subandi.

    Bupati menekankan bahwa kekompakan masyarakat, termasuk para ojol, sangat penting untuk mencegah tindakan anarkis dan menjaga ketentraman bersama. Saat ditanya kesanggupan menjaga Sidoarjo, ribuan ojol serempak menjawab “sanggup”. [isa/but]

     

     

  • 164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    164 PNS Sidoarjo Masuki Masa Pensiun, Terima SK dan Uang Tabungan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 164 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo resmi memasuki masa pensiun dan menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun Tahun 2025 dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/5/2025).

    Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam kesempatan tersebut, para PNS yang pensiun juga menerima tabungan hari tua sebagai hak finansial pasca tugas.

    Adapun rincian PNS yang akan purna tugas adalah sebagai berikut: 63 orang pensiun mulai Juni 2025, 54 orang mulai Juli 2025, 47 orang mulai Agustus 2025.

    Sekda Fenny menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan para ASN selama menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Yakinlah, apa yang telah kita perbuat demi perbaikan Kabupaten Sidoarjo pasti dibalas Allah. Di saat kita membutuhkan pertolongan, di situlah pertolongan itu datang. Itu yang harus kita yakini,” tutur Fenny dengan penuh haru.

    Ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah meski sudah tidak lagi menjabat sebagai aparatur sipil negara.

    “Mohon panjenengan tetap memberikan kontribusi kepada Pemkab Sidoarjo, minimal melalui doa panjenengan, agar Kabupaten Sidoarjo semakin makmur,” tambahnya.

    Acara penyerahan SK pensiun ini menjadi momen reflektif sekaligus bentuk penghormatan atas jasa para ASN yang telah menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun. [isa/but]

  • Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kominfo Sidoarjo tingkatkan kompetensi para admin media sosial atau medsos di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan setiap OPD andal dalam mengelola media komunikasi publik yang profesional berbasis data.

    Seluruh admin medsos OPD tersebut ikut program pelatihan mengelola medsos. Pelatihan dilakukan di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari. Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati hadir langsung membuka kegiatan pelatihan di hari pertama pelaksanaannya.

    Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengapresiasi pelaksanaan program pelatihan tersebut. Dikatakannya, medsos saat ini memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi. Menurutnya era pertelevisian sebagai sumber berita sudah bergeser ke medsos.

    Tidak sedikit industri pertelevisian yang gulung tikar. Untuk itu pemanfaatan medsos dapat media komunikasi publik pemerintah dapat dilakukan. “Sekarang yang berjaya medsos, panjenengan ini semua yang menguasai,” ucapnya di hadapan puluhan admin medsos OPD Senin (5/5/2025).

    Fenny meminta seluruh medsos dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan hanya terpaut pada satu medsos. Hal itu akan mempercepat tersampaikannya informasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Namun yang perlu diingat ujar Fenny adalah responsive admin medsos terhadap pengaduan lewat komentar.

    Ia meminta admin medsos OPD segera menjawab komentar masyarakat. Jangan sampai ada pembiaran aduan masyarakat lewat medsos pemerintah. “Begitu ada masyarakat yang komentar, yang kemudian perlu direspons, yang penting direspons yang cepat dulu,” pintanya.

    Untuk itu Fenny meminta admin Medsos dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan atasannya. Mulai dari kepada bidang sampai dengan kepada OPD. Ia juga akan mewajibkan kepala OPD ataupun kepala badan menjadi admin Medsos. Hal ini sebagai bentuk kontrol penggunaan Medsos pemerintah yang bermanfaat.

    “Saya minta tolong admin Medsos diaktifkan lagi, kemudian pimpinan OPD juga wajib menjadi admin Medsos, dan resep sinergi, kolaborasi, glorifikasi dan aktivikasi harus betul-betul di refresh,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan penggunaan Medsos sebagai komunikasi publik pemerintah memiliki manfaat yang signifikan.

    Untuk itu para admin Medsos OPD perlu dibekali strategi dalam mengelola konten Medsos pemerintah daerah. Mereka juga akan dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi AI dan big data unlimited dalam merancang komunikasi publik yang tepat sasaran.

    Selain itu dalam pelatihan kali ini, para admin Medsos juga dilatih menggunakan media monitoring untuk mendeteksi opini publik dan isu strategis. Untuk itu ia berharap melalui pelatihan seperti ini pemanfaatan Medsos pemerintah dapat meningkatkan citra Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi.

    “Untuk mendukung pengelolan Medsos ini, bapak bupati telah memberikan fasilitas khusus kepada para admin Medsos ini berlangganan gratis satu bulan Cap Cut Pro,” urai wanita yang akrap di sapa Ima itu. (isa/ian)

  • Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan buruh di Sidoarjo ikut memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday). Mereka menggelar aksi damai di depan pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo Kamis (1/5/2025)

    Para buruh itu berasal dari berbagai organisasi buruh. Diantaranya dari DPC Sarbumusi Sidoarjo, Federasi Serikat Buruh Independent, FSPMI dan FSP RTMM SPSI. Mereka datang dari berbagai lokasi menggunakan motor, truk dan mobil odong-odong, dan sebagainya.

    Tidak hanya pria dalam aksi Mayday tersebut. Tampak pula ratusan buruh perempuan. Mereka ingin menemui Bupati Sidoarjo H. Subandi. Setelah itu mereka menggelar peringatan Mayday di Surabaya.

    H. Subandi menemui ribuan buruh Sidoarjo tersebut bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto serta Sekda Fenny Apridawati, dan Kadisnaker Ainun Amalia.

    Bupati Sidoarjo juga mengajak mereka untuk makan bersama. Ada seribu lebih nasi kotak yang disediakannya. Mereka duduk bersama di paseban Alun-alun Sidoarjo untuk menikmatinya. Setelah itu para buruh melakukan orasinya didepan pendopo sebelum berangkat ke gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menemui Gubernur Jatim.

    Ada dua tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksinya depan pendopo Delta Wibawa. Pertama kuota 5 persen bagi anak buruh untuk dapat diterima di SMP negeri di Sidoarjo. Kedua pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dua tuntutan tersebut langsung diakomodir Bupati Sidoarjo H. Subandi diatas truk para buruh.

    “Yang diminta oleh buruh terkait pendaftaran anak sekolah mulai dari SD sampai SMP, tentu kita sebagai pimpinan daerah tentu akan mengakomodir, kalau Pergub mengatur kuota 5 persen bagi anak buruh yang tidak mampu masuk SMA negeri, tentu pemerintah daerah akan mengikuti,” ucapnya.

    H. Subandi mengatakan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama serikat buruh. Kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan akan selalu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Untuk itu ia meminta dukungan seluruh organisasi buruh dalam mewujudkannya. “Tugas kita mengantarkan kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan, setuju?,” papar bupati.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta massa buruh untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan selalu merangkul buruh yang menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo.

    Untuk itu ia meminta buruh di Sidoarjo selalu kompak dan guyub dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Ia akan kawal apa yang menjadi tuntutan para buruh. Ia berharap komunikasi buruh dengan pemerintah daerah dapat terus dilakukan.

    “Karena hari ini panjenengan menganggap bupati sebagai bapak e panjenengan, sudah ayo bareng-bareng kita berkomunikasi, apapun akan kita perjuangkan,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi sebelum mengantar ribuan buruh dari pendopo ke bundaran Waru menggunakan motor menuju Surabaya. (isa/kun)

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan Ucapan Selamat Karangan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diganti Pohon Pule

    Alasan Ucapan Selamat Karangan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diganti Pohon Pule

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi-Mimik Idayana bakal menjalani pelantikan di Istana Negara di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Seperti biasa, saat ada pelantikan kepala daerah atau sebagainya, pasti karangan bunga bakal bertebaran. Ucapan selamat dari berbagai kalangan pun dipastikan akan berdatangan ke Pendopo Sidoarjo maupun ke kediaman kepala daerah terpilih. 

    Tapi kali ini pemandangan di Sidoarjo bakal berbeda. Karena karangan bunga untuk ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dialihkan dalam bentuk pengiriman pohon pule. 

    Hal itu tertuang dalam surat edaran Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Sekda Sidoarjo terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029.

    Dalam surat tersebut, Pemkab menghimbau agar ucapan selamat diberikan dalam bentuk pohon pule, bukan karangan bunga.

    “Imbauan ini kami sampaikan kepada berbagai pihak. Khususnya kepada seluruh perusahaan, instansi, dan pihak terkait di Kabupaten Sidoarjo agar mengganti kebiasaan pemberian karangan bunga ucapan selamat dengan pohon pule,” kata Sekda Fenny Apridawati. 

    Disebutnya bahwa Surat Edaran bernomor 000.1.8.2/2180/438.1.2.2/2025 tersebut ditujukan untuk mendukung program penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. 

    Dalam edaran tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap perusahaan, instansi dan masyarakat dapat mengikuti kebijakan itu. Penanaman pohon pule dinilai lebih bermanfaat dibandingkan dengan karangan bunga yang hanya bersifat sementara.

    Pohon pule atau Alstonia scholaris dipilih sebagai simbol karena memiliki makna yang dalam bagi warga Sidoarjo. Selain itu, pohon tersebut juga memiliki daya tahan tinggi dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.

    “Kami mengharapkan seluruh pihak dapat mengikuti imbauan ini dan mengganti pemberian karangan bunga dengan pohon pule dalam rangka meyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo,” lanjutnya.

    Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Subandi – Mimik Idayana sudah berada di Jakarta untuk persiapan pelantikan di istana negara. Mereka juga sudah mengikuti gladi kotor pelaksanaan pelantikan tersebut. 

    Setelah dilantik, Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo bersama para kepala daerah lainnya akan langsung menjalani retret di Magelang. 

    Subandi menyatakan, pihaknya akan menjalankan program sebagaimana kebijakan Presiden Prabowo. Termasuk tentang kebijakan presiden dalam hal efisiensi, Plt Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan dirinya patuh dan siap melaksanakan Inpres 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran. 

    Program-program Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan juga didukung seperti perintah dalam Inpres nomor 2 Tahun 2025.

    “Kami sebagai kepala daerah Sidoarjo, selalu mendukung program Pak Presiden. Menjalankan semua perintah dan kebijakan yang diambil untuk bangsa Indonesia,” ujar Subandi. 

    Dia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Sidoarjo. Sebab, komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo berjalan lancar. Baik eksekutif maupun legislatif sepakat melaksanakan efisiensi anggaran. 

    “TAPD dan Banggar telah berkomunikasi untuk melakukan pembahasan. Yang pasti, anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak efisien sudah tidak ada lagi di Sidoarjo,” tandasnya. 

    Selain efisiensi anggaran terhadap kegiatan seremonial, lanjut Subandi, TAPD dan Banggar juga menyepakati pengurangan anggaran perjalanan dinas (perdin). Efisiensi anggaran perdin dilakukan 50 persen seperti perintah Inpres 1 Tahun 2025

  • Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada tahun 2025. Tahun ini, sebanyak 800 warung ditargetkan untuk direnovasi.

    Program ini secara resmi disosialisasikan kepada para camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Sidoarjo dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/2/2025).

    Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Hadir pula Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa Program Warung Rakyat Direnovasi memiliki multiplier effect yang signifikan dalam menekan angka pengangguran.

    Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil agar semakin berkembang. Oleh karena itu, ia berharap warung-warung yang telah direnovasi dapat bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini memiliki multiplier effect terhadap penciptaan seratus ribu lapangan kerja baru,” ujarnya.

    Fenny juga menambahkan bahwa keberadaan warung rakyat turut memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UMKM di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian daerah.

    “Ada lebih dari 200 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo, dan kekuatan ekonomi kita bertumpu di sektor ini,” tambahnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun keempat sekaligus tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026. Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” ungkapnya.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program. Pada tahun 2022, sebanyak 393 warung direnovasi, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah 1.210 warung direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini. Edi bersyukur karena usulan calon penerima manfaat dari masing-masing kecamatan sudah diterima. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi sebelum proses renovasi dimulai. Program ini akan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. Model BKK yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” tutupnya. (isa/but)