Tag: Fachrul Razi

  • Peringatan Hari Santri Nasional, Bupati Banyuwangi: Santri Penjaga Kemerdekaan dan Penggerak Kemajuan

    Peringatan Hari Santri Nasional, Bupati Banyuwangi: Santri Penjaga Kemerdekaan dan Penggerak Kemajuan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Kabupaten Banyuwangi berlangsung meriah dan penuh makna. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren mengikuti upacara HSN yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Selasa (22/10/2025).

    Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, antara lain Wakil Bupati Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kyai H. Muhaimin Asmuni, serta sejumlah pimpinan organisasi keagamaan seperti PCNU, Muhammadiyah, LDII, Al Irsyad, Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, dan FKUB.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Banyuwangi menyerahkan insentif kepada 14.241 guru ngaji se-Banyuwangi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Selain itu, berbagai penghargaan juga diberikan kepada para pemenang Festival Anak Sholeh 2025 yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun ini.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan, santri memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan, pesantren menjadi pusat pendidikan dan pengkaderan tokoh-tokoh bangsa yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta membangun moral masyarakat.

    “Hari Santri tahun 2025 mengusung tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’. Ini tema yang sangat tepat. Mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan,” kata Ipuk saat membacakan sambutan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

    Menurut Ipuk, pesantren di Banyuwangi telah berperan aktif tidak hanya dalam pembentukan karakter spiritual, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan kemandirian santri melalui berbagai kebijakan afirmatif.

    “Banyuwangi berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan dan penguatan karakter santri. Kami memiliki program beasiswa santri, pengembangan pondok pesantren produktif, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Pemkab juga memberikan golden ticket bagi para penghafal Al-Qur’an agar dapat memilih sekolah dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa melalui seleksi tambahan. “Pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara pesantren dan dunia usaha melalui program santripreneur dan pesantren digital, agar santri tidak hanya mandiri secara spiritual tetapi juga ekonomi,” imbuh Ipuk.

    Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional di Banyuwangi tahun ini juga diisi dengan berbagai agenda kolaboratif antara Pemkab dan Nahdlatul Ulama, seperti olimpiade kompetisi aswaja online, bakti sosial, hingga ziarah muassis. Puncak peringatan akan ditandai dengan Banyuwangi Bersholawat, sebuah momentum kebersamaan yang merefleksikan semangat religius dan nasionalisme masyarakat Banyuwangi. [alr/beq]

  • Ditjen Pesantren di Kemenag, Hadiah Hari Santri yang Dipicu Tragedi Ponpes Al Khoziny
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Oktober 2025

    Ditjen Pesantren di Kemenag, Hadiah Hari Santri yang Dipicu Tragedi Ponpes Al Khoziny Nasional 23 Oktober 2025

    Ditjen Pesantren di Kemenag, Hadiah Hari Santri yang Dipicu Tragedi Ponpes Al Khoziny
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Agama RI untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang akan bertugas mengawasi seluruh pondok pesantren di Indonesia.
    Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa perintah tersebut telah tertuang dalam surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
    “Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
    Mengulik lebih dalam, terungkap fakta alasan di balik perintah Prabowo untuk membentuk Ditjen Pesantren yang selama ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
    Jauh sebelum surat itu diterbitkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Kepesantrenan di Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi sekitar 40.000 pondok pesantren yang berdiri di Indonesia.
    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI mengatakan bahwa tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menandakan pentingnya Ditjen Pesantren.
    “Kementerian Agama, yaitu sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa membina, mengawasi semua pesantren yang 40.000 lebih ya, ini sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, yaitu sejak awal sudah kita katakan ada Direktorat Jenderal Pendidikan Kepesantrenan, khusus,” kata Amirsyah di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
    Menurut dia, kapasitas struktur birokrasi yang ada saat ini, yakni Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, belum cukup.
    Dengan jumlah pesantren yang sangat banyak itu, menurut Amirsyah, Kemenag harus segera menerjunkan dirjen khusus untuk mengawasi ponpes.
    “Kalau sekarang kan baru setingkat Direktur ya, ini harus Direktur Jenderal. Supaya apa? Supaya bisa sekup yang luas ini, ya bayangkan 41.000 lebih. Tidak mudah ngawas ini, tidak mudah sekali lagi,” kata Amirsyah.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya buka suara terkait alasan Presiden Prabowo membentuk Ditjen Pesantren yang rupanya bermula dari peristiwa di Ponpes Al Khoziny.
    Akibat tragedi tersebut, Prabowo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada ponpes di Indonesia.
    Terlebih, jumlah sekolah berasrama berbasis agama itu mencapai lebih dari 42.000.
    “Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren,” beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
    Peristiwa yang terjadi belakangan seolah membuktikan masih ada bangunan ponpes yang tidak sesuai prosedur keamanan.
    Oleh karenanya, kata Prasetyo, Prabowo juga meminta masalah ini diselesaikan melalui kementerian/lembaga terkait.
    “Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita, yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” kata Prasetyo.
    Prabowo menginginkan ada perhatian khusus untuk pendidikan dan pelatihan para santri, yang jumlahnya berkisar 16 juta orang di seluruh Indonesia.
    “Jadi, itu beberapa hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren,” kata dia.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik keputusan Kepala Negara yang menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata dalam pemberdayaan pesantren di era modern.
    “Persetujuan Presiden atas pembentukan Ditjen Pesantren merupakan kado istimewa bagi seluruh santri di Hari Santri Nasional tahun ini, karena menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pemberdayaan pesantren di Indonesia,” ungkapnya dalam rilis pers, Rabu.
    Lebih lanjut, Puan menilai kehadiran Ditjen Pesantren akan membuka peluang lebih besar bagi penguatan peran pesantren secara kelembagaan dan strategis.
    “Tidak hanya dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga pengembangan ekonomi umat, literasi digital, hingga peningkatan kualitas para santri,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
    Bertepatan dengan Hari Santri 2025, ini adalah momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern.
    “Saya berharap keberadaan Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola pendidikan pesantren, meningkatkan kapasitas santri, serta memastikan pesantren menjadi pilar pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,” lanjut Puan.
    Tiga pekan lebih berjalan, tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim belum juga menetapkan adanya tersangka dalam kasus runtuhnya mushala Ponpes Al Khoziny.
    “Belum ada info tambahan, masih proses sidik,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (22/10/2025).
    Runtuhnya bangunan tiga lantai mushala Ponpes Al Khoziny yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi pada Senin (29/10/2025).
    Berdasarkan analisis tim gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut dikarenakan kegagalan konstruksi di mana akibat ketidakmampuan menahan beban dari kapasitas seharusnya.
    Tragedi tersebut telah menelan 63 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
    Kini, tragedi tersebut masih dalam tahap penyidikan kepolisian di Polda Jawa Timur.
    Proses evakuasi korban dan pengangkatan puing bangunan telah ditutup oleh tim SAR gabungan sejak Selasa (7/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Insiden Ponpes Al Khoziny, Prabowo Ingin Santri Diajarkan Ilmu Konstruksi – Page 3

    Usai Insiden Ponpes Al Khoziny, Prabowo Ingin Santri Diajarkan Ilmu Konstruksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan pelatihan keilmuan di bidang konstruksi dan teknik sipil bagi para santri di seluruh Indonesia.

    Langkah ini diambil pasca insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan sejumlah korban jiwa.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Pemerintah, atas petunjuk Bapak Presiden, berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU untuk melatih para santri dari pondok pesantren masing-masing. Mereka akan dibekali ilmu dasar di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Prasetyo, pelatihan ini bertujuan agar para santri memiliki pemahaman tentang proses pembangunan di lingkungan pondok pesantren mereka sendiri. Dengan begitu, pesantren dapat lebih sadar akan pentingnya keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

    “Harapannya, ketika ada proses pembangunan di setiap pondok pesantren, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan,” ujarnya.

     

     

    Bincang Liputan6 menghadirkan mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin membahas insiden di Pesantren Al Khoziny. Ia mengurai akar masalah, alasan tak adanya gugatan hukum, serta dinamika sosial dan tradisi pesantren. Lukman juga menyoroti nilai…

  • Hari Santri, Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

    Hari Santri, Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, bertepatan dengan Hari Santri 2025 yang jaruh pada Rabu (22/10/2025).

    Sebelumnya, usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 yakni pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin.
    Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

    “Saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” ujar Wamenag, Rabu (22/10/2025).

    Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

    Romo Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” katanya.

    Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

    “Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” jelas Menag.

    Menag menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

    “Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” jelasnya.

    Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

    “Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Menag.

    Ke depan, lanjut Menag, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

    “Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran,” katanya.

  • Menag Puji Prabowo di Hari Santri, Singgung MBG hingga Sekolah Rakyat Nasional 22 Oktober 2025

    Menag Puji Prabowo di Hari Santri, Singgung MBG hingga Sekolah Rakyat

    Nasional

    22 Oktober 2025

  • Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Tugas Perdananya Konsolidasi Administrasi Ponpes
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Oktober 2025

    Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Tugas Perdananya Konsolidasi Administrasi Ponpes Nasional 22 Oktober 2025

    Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Tugas Perdananya Konsolidasi Administrasi Ponpes
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, tugas awal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) yang akan dibentuk adalah konsolidasi administrasi pondok pesantren yang sudah berdiri di Indonesia.
    “Konsolidasi pondok pesantren, pondok pesantren selama ini mungkin administrasinya belum terorganisir secara nasional,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Nasaruddin meyakini, pembentukan Ditjen Pesantren bakal membuat masalah tersebut bisa ditangani dengan baik.
    Konsolidasi administrasi ini juga menjadi pintu pembuka bagi pondok pesantren yang belum mendapat bantuan dari pemerintah.
    “Dengan adanya Dirjen nanti, punya perangkat yang lebih luas, Insya Allah kita nanti akan memberikan perhatian semuanya,” kata Nasaruddin.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag.
    Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i.
    Ia menyebutkan, perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
    “Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag
                        Nasional

    10 Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag Nasional

    Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Agama RI untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
    Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i mengaku telah mendapatkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara terkait perintah tersebut.
    “Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i  seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Dia menjelaskan, perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
    “Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.
    Di tempat yang sama, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, sempat menyinggung terkait pembentukan Dirjen Pesantren tersebut dalam amanatnya saat Apel Peringatan Hari Santri 2025.
    “Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memberikan hadiah pada hari santri ini dalam bentuk penandatanganan Kepres (pembentukan) Dirjen ini. Tentu ini hal yang membahagiakan untuk kita semua,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta, Menag: Besar Sekali Artinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk bagi guru dan dosen lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk kali pertama dalam sejarah, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan secara signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Hal itu diungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers refleksi satu tahun perjalanan Kemenag mengawal Asta Cita, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    “Guru pantas kalau bersyukur dan selama ini hanya diberikan maksimum Rp1,5 juta. Sekarang ini dalam era pemerintahan pak Prabowo kita tambahkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Itu bagi seorang guru honorer besar sekali artinya,” tutur Nasaruddin.

    Capaian lainnya lanjut Menag, tahun ini, sebanyak 206.325 guru telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), meningkat hingga 700% dibanding tahun sebelumnya.

    Selain itu ada lebih 5.000 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan yang juga mengikuti PPG di 2025.

    Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi peningkatan kesejahteraan karena guru dan dosen yang lulus PPG maka dapat menerima tunjangan profesi di tahun mendatang.

    “Guru dan dosen adalah ruh pendidikan. Ketika mereka sejahtera dan dihargai, maka pendidikan agama akan bermartabat, dan bangsa akan berkarakter,” ujar dia.

    Kemenag juga memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan 156.581 beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

    Tak hanya bagi umat Islam, beasiswa juga diberikan untuk 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), dan 153 penerima beasiswa zakat di 21 kampus negeri maupun swasta.

  • Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7, Netizen Ramai Desak Copot Komisaris Transjakarta

    Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7, Netizen Ramai Desak Copot Komisaris Transjakarta

    GELORA.CO –  Nama Ketua GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yaqin menjadi perbincangan warganet gara-gara orasinya yang bernada keras saat demo di depan Kantor Trans7, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

    Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun X @lobakKaheureui pada Jumat 17 Oktober 2025, Ainul Yaqin kedapatan memberikan ancaman pembunuhan dengan pengeras suara.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti anak banser menggorok leher PKI,” kata Ainul, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin 20 Oktober 2025. 

    Ternyata Ainul tercatat sebagai Komisisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Ia juga sedang menduduki posisi Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia periode 2024-2029. 

    Akibat ulanhnya tersebut, banyak warganet mendesak agar Ainul dipecat sebagai komisaris Transjakarta. Salah satunya disuarakan pemilik akun X @NenkMonica.

    “Yg SETUJU C#######uk ini dipecat dari Komisaris PT. Transjakarta @PT_Transjakarta silahkan RTL!!!” tulis @NenkMonica.

  • Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Indonesia Political Opinion menyebut, Teddy Indra Wijaya menjadi menteri Kabinet Merah Putih yang paling tepat menduduki jabatannya.
    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden terkait siapa menteri yang dianggap paling sesuai dengan bidangnya.
    “Kami tanyakan dari daftar menteri-menteri di bawah ini nama-nama siapa yang menurut bapak/ibu tepat menduduki posisinya sebagai menteri,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    “Yang pertama adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap paling tepat dengan persepsi evaluasi publik 85,1 persen,” lanjut Dedi.
    Di posisi kedua, menteri kedua yang dianggap paling cocok menempati jabatannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 71,2 persen; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 70,8 persen; Menteri Luar Negeri Sugiono 70,5 persen.
    Lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 52,4 persen; Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 51,7 persen; dan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
    Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Yusanto 43,9 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 40,6 persen; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 35,5 persen.
    Sementara itu, pada sisi kinerja menurut persepsi publik, Purbaya menempati posisi teratas dengan angka 17,5 persen.
    Teddy menempati urutan kedua dengan angka 15,1 persen; Sugiono 11,8 persen; Zulkifli Hasan 9,8 persen; dan Erick Thohir 7,4 persen.
    “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen,” kata Dedi.
    Adapun survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden.
    Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
    Margin of error penelitian ini 2,90 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.