Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan
mutasi TNI
terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya, Kunto Arief Wibowo menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I.
Adapun Try Sutrisno sendiri menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.
Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Adapun Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra Try Sutrisno, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
Ia mengatakan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fachrul Razi
-
/data/photo/2024/05/20/664afe27b69ce.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan Nasional
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5136820/original/011011600_1739877839-pexels-element5-1051075.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tanggal Merah Mei 2025: 2 Long Weekend Menanti
Liputan6.com, Jakarta – Bulan Mei 2025 siap memberikan kejutan bagi Anda yang ingin berlibur! Ada dua long weekend yang sayang untuk dilewatkan, berkat penetapan hari libur nasional dan cuti bersama oleh pemerintah.
Informasi lengkapnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menag, Menaker, dan PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
Tanggal 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, adalah hari libur nasional. Sedangkan tanggal 2 Mei 2025 bukanlah hari libur nasional.
Namun, Anda bisa memanfaatkannya untuk mengajukan cuti dan menikmati liburan panjang dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2025. Keputusan untuk mengambil cuti tanggal 2 Mei sepenuhnya tergantung kebijakan perusahaan atau instansi Anda.
Selain dua long weekend di Mei 2025, ada beberapa hari libur nasional lainnya yang bisa Anda manfaatkan untuk liburan atau quality time bersama keluarga. Rencanakan liburan Anda dari sekarang agar momen liburan menjadi lebih berkesan dan menyenangkan. Berikut detail lengkap tanggal merah dan cuti bersama di bulan Mei 2025:
-
/data/photo/2025/02/27/67c041f9edc75.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025
Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri ke
Arab Saudi
tanpa
visa haji
.
“Saya mengimbau kepada calon
jemaah haji
nonreguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super, superketat,” tegas Nasaruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).
Nasaruddin mengingatkan jemaah agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa ke Makkah tanpa visa haji.
Nasaruddin menuturkan, aturan saat ini juga mendapati jemaah haji tanpa visa haji, maka mereka dilarang masuk
Masjidil Haram
.
“Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” ujarnya.
Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut bahwa Masjidil Haram sudah kosong karena tak ada lagi jemaah umrah. “Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menghindari oknum-oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa visa haji. “Lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya telantar di sini,” kata Nasaruddin.
Pasalnya, aturan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
Arab Saudi memperketat aturan bagi jemaah haji yang tidak memiliki visa haji. “Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi,” ucapnya.
Nasaruddin meminta kepada jemaah yang diberi kesempatan berangkat haji tahun ini agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. “Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik karena belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Hadiri Konferensi Lembaga Hadis di Madinah, Menag Usulkan Pembangunan Museum Hadis di Indonesia – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, MADINAH – Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi wakil Indonesia dalam Dewan Pengawas Lembaga Hadis Nabawi di Madinah.
Menag Nasaruddin Umar hadir dalam konferensi ke-4 yang berlangsung pada 28 April 2025.
Lembaga binaan Raja Salman ini beranggotakan para ulama dari berbagai negara.
Setiap tahun, Dewan Pengawas menggelar empat kali sidang.
“Dalam konferensi ke-4 ini, sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis Raja Salman, saya mengusulkan pembangunan museum hadis Rasulullah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim sangat besar,” kata Nasaruddin Umar di Madinah, Selasa (29/4/2025).
FORUM YAYASAN HADIS – Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Madinah, Arab Saudi, untuk mengikuti pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis yang terafiliasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Minggu (27/4/2025). Kehadiran Menag dalam forum bergengsi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kancah keilmuan Islam internasional. (Istimewa)
Ikut mendampingi Nasaruddin, Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid yang juga Ketua Yayasan As’adiyah, Sengkang – Wajo, Sulawesi Selatan.
Nasaruddin Umar sudah tiga tahun tercatat sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis binaan Raja Salman ini.
Lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Raja Salman selaku pimpinan tertinggi di Arab Saudi.
“Museum ini nantinya akan menjadi semacam lembaga pembahasan hadis, bukan hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi tibbun-nabawi (kedokteran ala Nabi),” sambungnya.
Menurut Menag, ada banyak hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang berbagai ragam cara pengobatan.
Hal ini perlu dilakukan pengembangan dan pengkajian yang lebih mendalam.
“Jadi kajian hadis akan berkembang tidak hanya pada aspek hukum, tapi juga pesan substantif lainnya. Semoga museum hadis ini bisa direalisasikan di Indonesia,” paparnya.
Pada konferensi sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar mengusulkan adanya Musabaqah Hadis tingkat Internasional.
Usulan tersebut kini sudah dijadikan sebagai program bagi Lembaga Hadis binaan Raja Saudi.
“Alhamdulillah, melalui lembaga ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam ide dan pemikiran. Insya Allah ini dapat dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia,” papar Menag.
“Semoga usulan pembangunan museum hadis ini juga bisa terwujud oleh Lembaga Hadis milik Raja Salman sehingga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada khususnya,” tandasnya.
-

Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.
Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.
Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.
Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.
Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.
Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.
“Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).
-
/data/photo/2025/04/29/68105ac786830.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025
300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (
Kemenag
) menyiapkan total 300 hotel di
Mekkah
dan
Madinah
, Arab Saudi, sebagai tempat tinggal
jemaah haji
1446 Hijriah.
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M Hanafi menuturkan, 205 hotel di Mekkah dan 95 hotel di Madinah siap menyambut jemaah haji asal Indonesia yang akan diberangkatkan pada 2 Mei 2025.
“Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Mekkah dan Madinah,” kata Muchlis dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
Untuk hotel di Mekkah, jaraknya maksimum 4,5 kilometer. Sementara di Madinah, semua hotel berada di wilayah Markaziyah.
Jarak ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji dalam melakukan ibadah di Masjidil Haram.
Bukan hanya akomodasi tempat tinggal, Kemenag juga menyediakan layanan transportasi di tiga area.
“Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah hingga Mekkah, kemudian rute Jeddah ke Mekkah, Mekkah ke Jeddah, dan Mekkah ke Madinah,” jelasnya.
Terdapat juga bus shalawat yang akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
Kemudian, tersedia pula transportasi saat puncak proses ibadah haji di Arafah ke Muzdalifah ke Mina (Armina).
Sesuai arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Muchlis memastikan seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci telah siap.
“Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Dorong Pasangan Muda Menikah, Negara Siap Jadi Makcomblang
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menag menilai sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.
Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
“Negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
Ada pun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi BP4 adalah:
Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.
Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.
Berperan sebagai “makcomblang” atau perantara jodoh.
Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.
Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.
Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.
Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.
Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.
Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.
Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.
Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.
Menag juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah. (Pram/fajar)
-

Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.
Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Yang mencuri atensi publik adalah dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”
Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.
Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.
“Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

