Tag: Fachrul Razi

  • Seluruh Jemaah Haji Berangkat ke Arafah, yang di RS Sudah Dibadalkan

    Seluruh Jemaah Haji Berangkat ke Arafah, yang di RS Sudah Dibadalkan

    Mekkah

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia mengikuti wukuf kemarin. Dia menyebut jemaah haji yang sakit berat juga sudah dibadalkan.

    “Saya pastikan tidak ada satupun orang yang tidak berangkat ke Arafah kemarin. Kecuali yang di rumah sakit yang memang tidak bisa bergerak itu pun juga semua sudah dipastikan sudah dibadalkan,” kata Nasaruddin di Mina, Jumat (6/6/2025).

    Dia mengatakan ada juga jemaah haji lanjut usia, disabilitas dan sakit yang mengikuti safari wukuf. Mereka yang ikut safari wukuf itu dibawa dengan bus dan mengikuti wukuf dari dalam bus atau tidak ke tenda.

    Dia juga menyebut seluruh jemaah haji Indonesia sudah masuk ke Mina sebelum tengah hari. Dia berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang memberi sejumlah dispensasi bagi Indonesia.

    “Alhamdulillah sudah masuk dalam kemah walaupun ada yang salah masuk tenda tapi yang penting aman dulu, masuk tenda ber-AC, makan dulu dan kemudian setelah itu melakukan pelemparan jamarat,” ujarnya.

    Nasaruddin meminta seluruh jemaah berada di dalam tenda saat siang hari demi menghindari panas hingga 50 derajat celcius saat siang hari. Dia berharap jumlah jemaah haji RI yang meninggal di Saudi dapat diminimalisir.

    “Kita berharap semoga tidak terjadi lonjakan di akhir-akhir dan tidak ada sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.

    Mereka sempat berada di luar tenda saat cuaca semakin panas. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Akhirnya, seluruh jemaah tersebut dibawa ke tenda-tenda khusus kerajaan untuk wukuf.

    “Lokasi tenda-tenda tersebut masih berada di dalam area Arafah sehingga mereka dapat melaksanakan Wukuf dengan sempurna,” kata Ketua Mustasyar Diny PPIH Daerah Kerja Makkah, Oman Fathurahman, di Arafah, Kamis (5/6).

    (haf/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Momen Presiden Prabowo Subianto Menunaikan Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

    Momen Presiden Prabowo Subianto Menunaikan Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunaikan salat Iduladha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat pagi, 6 Juni 2025. Kepala Negara tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 06.35 WIB dan disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Pelaksana Harian Menteri Agama Prof. Sahiron, serta Pelaksana Tugas Imam Besar Masjid Istiqlal Dr. Mulawarman. Pelaksanaan salat Iduladha dimulai tepat pukul 07.00 WIB dengan Imam H. Mutakhir Abdurahman, Lc., MA, sementara Khatib adalah Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., yang menyampaikan khutbah bertema Menebar Cinta Kasih Melalui Ibadah Kurban.

  • Presiden Prabowo Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Serahkan 985 Sapi Kurban

    Presiden Prabowo Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Serahkan 985 Sapi Kurban

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 6 Juni, untuk menunaikan Salat Iduladha 1446 Hijriah bersama sejumlah pejabat negara dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    Presiden, yang mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam, tiba di lokasi sekitar pukul 06.47 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Sejumlah pejabat yang turut melaksanakan salat berjemaah di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AL Muhammad Ali, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy juga duduk tepat di sebelah Presiden.

    Ribuan jemaah telah memadati Masjid Istiqlal sejak pukul 05.30 WIB. Masjid ini memiliki kapasitas hingga 250.000 orang. Panitia memperkirakan jumlah jemaah tahun ini berkisar antara 100.000 hingga 150.000, seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Salat Iduladha dimulai tepat pukul 07.00 WIB dengan imam Ahmad Muzzakir Abdurrahman, seorang penghafal Al-Qur’an yang meraih peringkat ketiga terbaik ASEAN dan Asia Pasifik pada tahun 2010.

    Usai salat, Presiden Prabowo dan jemaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin Z. Tema khutbah kali ini adalah “Nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam Iduladha”.

    Setelah khutbah, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal.

    Dalam kesempatan terpisah, Plt. Imam Besar Masjid Istiqlal, Mulawarman Hannase, menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Sabtu, 7 Juni.

    Untuk peringatan Hari Raya Iduladha tahun ini, Presiden Prabowo menyerahkan sebanyak 985 ekor sapi yang telah disalurkan ke masjid-masjid di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Sapi-sapi kurban tersebut memiliki bobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, terdiri dari berbagai jenis seperti simmental, limousine, peranakan ongole, brahman, angus, dan sapi bali. Seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikurbankan.

  • Prof. Jimly Prediksi Prabowo Bakal Lindungi Gibran dari Upaya Pemakzulan

    Prof. Jimly Prediksi Prabowo Bakal Lindungi Gibran dari Upaya Pemakzulan

    GELORA.CO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapan atas usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI.

    Menurut Jimly, Presiden Prabowo akan melindungi Gibran dari usulan pemakzulan tersebut. Sebab kata dia, Prabowo lah yang memilih Gibran untuk menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya pada kontestasi Pemilihan Presiden yang lalu.

    “Saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia (Prabowo), saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu lho,” kata Jimly, Jumat (6/6/2025).

    Jimly mengatakan, terlebih Gibran adalah putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mana pada saat masa kepemimpinanya, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Jokowi.

    “Ya kan? Apalagi, wakil presiden ini putra dari mantan presiden (Jokowi) ketika dia (Prabowo) menjadi anggota kabinetnya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Jimly menyebut bahwa usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres merupakan bentuk dari ekspresi kekecewaan dan kemarahan terhadap masa pemerintahan sebelumnya dan keluarga Jokowi.

    “Ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena yang alamiah saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Bimo Satrio mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terkait permintaan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke DPR, MPR hingga DPD RI.

    Bimo menyebut bahwa surat permintaan pekamzulan Gibran tersebut telah dikirimkan oleh pihaknya pada Senin (2/6/2025) kemarin. “Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata, Selasa (3/6/2025).

    Bimo menjelaskan bahwa purnawirawan TNI memiliki 8 poin tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap, namun pada saat ini pihaknya baru memajukan poin ke delapan yang berisi usulan pemakzulan Gibran.

    “Sebenarnya kan kalau dari purnawirawan ada 8 poin, cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu,” ujarnya.

    Adapun isi dari poin ke delapan pada tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah: “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”

    Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut telah telah ditandatangani oleh 103 jendral, 73 laksamana, 65 marsekal serta 91 kolonel.

    Delapan poin tuntutan tersebut juga telah ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

  • Gunung Arab Berubah Hijau Disebut Tanda Kiamat, Ulama RI Buka Suara

    Gunung Arab Berubah Hijau Disebut Tanda Kiamat, Ulama RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena gurun di wilayah Arab yang berubah menjadi hijau kerap kali dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. Hal ini pun memancing sejumlah ulama Indonesia untuk buka suara.

    Sebelumnya, media The New Arab telah menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Menurutnya, hijaunya pegunungan Arab disebabkan oleh tingginya curah hujan di bulan Desember lalu. Meski demikian, sebagian masyarakat mengaitkan hal ini sebagai tanda-tanda datangnya kiamat.

    Ulama dan Guru Besar Tafsir Quran Profesor Quraish Shihab mengimbau agar masyarakat jangan cepat-cepat mencap fenomena itu sebagai hal ‘aneh’. Pasalnya, tidak seluruh daerah di Arab Saudi merupakan daerah tandus. Ada juga daerah yang sudah ditumbuhi tumbuhan hijau sejak lama. Salah satunya daerah Taif.

    “Sebenarnya Saudi itu tidak seluruhnya tandus. Daerah Taif itu hijau…. Ya memang sejak dulu sudah hijau, jangan lantas dianggap bahwa ya itu tanda kiamat,” ujar Shihab dalam program Shihab&Shihab di YouTube, dikutip Minggu (15/1/2023).

    Mantan Menteri Agama di era Presiden Soeharto itu menambahkan, Nabi Muhammad SAW memang pernah menyebutkan sejumlah tanda-tanda kiamat, dan sebagian sudah terlihat sejak lama.

    “Memang ada tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Nabi SAW dan itu banyak sudah kita lihat. Misalnya kedurhakaan anak terhadap orang tua, misalnya perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Itu sudah kita lihat. Misalnya menjamurnya perzinaan, itu tanda-tanda kiamat, semua itu tanda-tanda umum,” ucapnya.

    Namun, Quraish mengatakan ada tanda-tanda besar kiamat yang saat ini belum muncul seperti matahari yang terbit dari sebelah barat.

    Sebelumnya, mengutip The New Arab, fenomena penghijauan ini buntut dari kekeringan parah pada Oktober-November. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kerajaan, Raja Salman sempat meminta semua orang untuk berdoa mendatangkan hujan.

    Sebenarnya peningkatan hujan juga diupayakan badan meteorologi setempat. Mengutip The National News, program peningkatan hujan telah dimulai November di Riyadh, Hail dan Qassim, dan akan dipindahkan pada musim panas ke Abha.

    Hal sama juga dimuat media Haramain Sharifain. Disebutkan bagaimana Makkah menerima hujan 2-3 hari setiap tahun mengalami hujan terus menerus setiap dua hari sekali selama sekitar seminggu terakhir.

    “Alhasil lanskap dan lembah Dua Kota Suci menjadi hijau di tengah pasokan air hujan yang terus menerus. Namun diperkirakan lanskap akan kembali tandus setelah musim hujan reda,” tulis media itu dikutip Selasa (10/1/2023).

    Di sisi lain, fenomena ini ditanggapi berbeda-beda oleh warga Arab Saudi. Mereka malah membagikan gambar dan video mereka sendiri tentang tanaman hijau yang mengesankan, yang telah menyebar ke daerah lain, termasuk pemerintahan kota Laith, Taif dan Jeddah.

    “Alhamdulillah dan terima kasih kepada Tuhan saja, kami meminta Yang Mahakuasa untuk mengabadikan (tanaman hijau) sebagai berkah bagi kami dan melindunginya. dari menghilang,” kata seorang pengguna Twitter.

    (tps/tps)

  • Menko Yusril: Iduladha momen pengingat hidup perlu banyak pengorbanan

    Menko Yusril: Iduladha momen pengingat hidup perlu banyak pengorbanan

    Allah Swt. akan memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia seiring dengan pengorbanan tersebut.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Iduladha merupakan momen pengingat bahwa hidup memerlukan banyak pengorbanan.

    Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan puteranya, Nabi Ismail a.s.

    “Ini dapat kita jadikan sebagai contoh, suri, dan teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa segala pengorbanan itu harus dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan pada berbagai perintah Allah Swt. di dalam Al-Qur’an.

    Menko Kumham Imipas meyakini bahwa Allah Swt. akan memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia seiring dengan pengorbanan tersebut.

    Pada momen Iduladha 1446 Hijriah, Yusril menyampaikan selamat merayakan Iduladha kepada kaum muslim dan muslimat di mana pun berada.

    “Mudah-mudahan perayaan Iduladha 1446 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua,” ucap dia.

    Iduladha atau Lebaran Besar merupakan hari raya haji yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dalam kalender Hijriah yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi atau kambing bagi yang mampu. Pada tahun ini, Iduladha 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.

    Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan hilal yang dilakukan dari 114 lokasi berbeda di Indonesia.

    Penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah berlangsung alot. Bahkan, dari seratusan titik pemantauan hilal tidak ada yang melaporkan telah melihat hilal sesuai dengan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Mabims).

    Perayaan ini tidak hanya menandai puncak ibadah haji di Makkah, tetapi juga menjadi momen refleksi atas nilai pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

    Umat Islam di seluruh dunia memperingatinya dengan melaksanakan salat Id dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim a.s.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Jokowi Ungkap Syarat Gibran Bisa Dimakzulkan
                        Regional

    2 Jokowi Ungkap Syarat Gibran Bisa Dimakzulkan Regional

    Jokowi Ungkap Syarat Gibran Bisa Dimakzulkan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) berpandangan bahwa presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
    Hal ini disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025), menjawab sorotan publik dan media terkait surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI yang mendesak agar Gibran dimakzulkan.
    “Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
    Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka.
    “Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” tambahnya.
    Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” ujar Jokowi.
    Isu pemakzulan mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Dalam suratnya, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK.
    “Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” tulis mereka dalam surat tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat Nur Wahid (Foto : pribadi)

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 06:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani.  “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR,” ujar Hidayat Nur wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Meski begitu, ia tak mengetahui apakah ketua MPR RI, Ahmad Muzani sudah membaca surat tersebut. Itu karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hidayat Nur Wahid menyampaikan surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2029. Maka Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI juga masih menanti arahan Muzani soal pembahasan surat ini.

    “Untuk hal itu, kami menunggu saja surat undangan dari Sekjen MPR. Kalau sudah ada surat undangan rapat dengan agenda itu, tentunya akan dibahas juga,” ujarnya.

    Hidayat pun menyebut, selaku paket pimpinan MPR RI, menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. “Per hari Kamis ini, kami selaku pimpinan MPR RI, belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” katanya.

    “Termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. itu terserah Pak Ketua,” tambah Hidayat Nur Wahid.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, MPR RI baru bisa membahas usulan tersebut, ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Hidayat pun menyebut, proses pembahasan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Menurut Hidayat Nur Wahid, usulan pemakzulan keputusannya ada di DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang.

    Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.

    Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu. Usulan Pemakzulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka di tulis dengan nomor surat 003/FPPTNI/V/2025

    Surat usulan pemakzulan itu per tanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan TNI yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Selain itu, juga sudah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jakarta Barat. Bahlil salat bersama keluarga dan sejumlah petinggi Golkar.

    Pantaun detikcom di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jumat (6/6/2025), terlihat Bahlil datang pukul 06.34 WIB. Bahlil mengenakan baju koko berwarna putih dan peci berwarna kuning.

    Tampak 2anak Bahlil turut mengikuti langkahnya untuk salat di masjid. Terlihat istri Bahlil, Sri Suparni,juga turut mendampingi.

    Selain itu, saat menuju masjid, Bahlil disalami sejumlah pengurus Golkar yaitu Waketum Kahar Muzakir dan Sekjen Sarmuji. Tampak di dalam masjid, Bahlil berada di saf paling depan.

    Kementerian Agama (Kemenag) diketahui resmi menetapkan awal Zulhijah 1446 Hijriah pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1446 H jatuh tepat Jumat, 6 Juni 2025.

    Sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Visa Haji Furoda Tidak Terbit, Pihak Travel: Risiko yang Kami Pahami
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        5 Juni 2025

    Visa Haji Furoda Tidak Terbit, Pihak Travel: Risiko yang Kami Pahami Surabaya 5 Juni 2025

    Visa Haji Furoda Tidak Terbit, Pihak Travel: Risiko yang Kami Pahami
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon jemaah
    haji
    furoda 2025 gagal berangkat ke Tanah Suci akibat otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa. Hal ini menuai kekecewaan dari para calon jemaah dan pemilik travel haji dan umrah.
    Direktur Massa Makmor World, Aida Setyawan mengatakan, selain sejumlah kerugian materi yang dialami, ada juga beban moral yang harus ditanggungnya.
    Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa kejadian ini menjadi risiko yang harus dihadapi apabila haji melalui jalur furoda.
    “Gagal visa itu sudah risiko yang kami pahami selama jemaah paham dan mengerti InsyaAllah aman, beban moral selalu ada, tapi ini risiko yang memang harus dipahami jika kita sudah yakin mau melalui jalur furoda,” kata Aida saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (4/6/2025).
    Saat pertama kali mendengar kabar tersebut, dirinya tidak sulit dalam mengomunikasikan kepada jemaah karena sejak awal sudah dia jelaskan terkait untung dan rugi yang akan didapat.
    “Sehingga saat pertama kali mendengar kabar tersebut, saya rasa jemaah cenderung pasrah dan ikhlas karena mau bagaimana lagi,” ucapnya.
    Menurutnya, memang sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perubahan aturan atau regulasi secara mendadak dari Pemerintah Arab Saudi pada musim keberangkatan haji seperti sekarang ini.
    “Saudi tidak pernah memberikan alasan terkait tidak dikeluarkannya furoda,” tuturnya.
    Kejadian ini menjadi pertama kalinya yang harus dihadapi oleh jemaah haji Indonesia.
    “Biasanya itu hanya kuota yang diperkecil atau perubahan regulasi yang dampaknya enggak masif,” ujarnya.
    Aida juga mengaku cukup beruntung karena dirinya belum sampai melakukan pemesanan hotel sehingga kerugian materi yang ditanggung tidak sebesar travel lain.
    “Bahkan, ada beberapa travel yang jemaahnya sudah diinapkan di hotel di Jakarta maka sudah keluar biaya lagi untuk akomodasi dan konsumsi,” terangnya.
    Sampai saat ini, solusi yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan
    refund
    atau pemebalian uang kepada calon jemaah.
    “Ya kita hanya bisa bilang ke jemaah dan dilakukan
    refund
    seperti yang sudah tertera di MoU,” jelasnya.
    Ia berharap agar pemerintah Indonesia lebih memperkuat
    bargaining position
    sehingga jemaah haji Indonesia dapat selalu diprioritaskan.
    “Semoga sih kejadian seperti ini tidak terulang dan pemerintah Indonesia dapat lebih memperkuat
    bargaining position
    dengan pemerintah Arab Saudi,” tutupnya.
    Untuk diketahui,
    haji furoda
    adalah program haji yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus atau visa mujamalah.
    Program ini tidak menggunakan kuota haji reguler maupun kuota haji plus nasional.
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, warga negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan undangan visa haji furoda dari Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah
    Haji
    Khusus (PIHK), yaitu lembaga berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan haji khusus.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.