Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • 55 Persen Jemaah Haji Perempuan, Peran Ulama Pendamping Diperkuat

    55 Persen Jemaah Haji Perempuan, Peran Ulama Pendamping Diperkuat

    Makkah, Beritasatu.com – Dari total 203.320 jemaah haji reguler Indonesia pada 2025, sebanyak 55% atau sekitar 111.826 jemaah adalah perempuan. Angka ini menjadi perhatian khusus Kementerian Agama (Kemenag), yang terus memperkuat layanan ibadah bagi jemaah perempuan.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan,  peran ulama perempuan sangat penting dalam mendampingi ibadah para jemaah haji perempuan, terutama terkait persoalan fikih atau tata cara ibadah yang bersifat spesifik. Mulai dari tata cara bersuci, hukum haid, hingga pelaksanaan ibadah bagi perempuan lansia atau yang memiliki keterbatasan kesehatan.

    “Kehadiran ulama perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi kunci penting untuk memastikan jemaah perempuan mendapat bimbingan yang tepat, nyaman, dan sesuai tuntunan,” kata Nasaruddin Umar, Sabtu (31/5/2025).

    Untuk itu, Kemenag membentuk Tim Musytasyar Dini, yaitu penasihat ibadah yang terdiri dari ulama berkompetensi tinggi, baik laki-laki maupun perempuan. Tim ini ditugaskan mendampingi jemaah di lapangan, menjawab berbagai pertanyaan keagamaan, serta mencatat isu-isu penting selama proses ibadah berlangsung.

    “Kami rekrut pimpinan pondok pesantren dan ulama perempuan yang ahli membaca kitab dan paham mendalam soal hukum fikih perempuan,” tegas menag.

    Menariknya, dalam rombongan Amirul Hajj 2025 yang dipimpin Menag Nasaruddin, turut bergabung pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU periode 2025–2030.

    Kemenag berharap, dengan penguatan peran ulama perempuan, jemaah haji Indonesia, terutama perempuan, dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih tenang, aman, dan sesuai dengan tuntunan agama.

  • Jelang Puncak Haji 2025, Jemaah Indonesia Diminta Jaga Stamina

    Jelang Puncak Haji 2025, Jemaah Indonesia Diminta Jaga Stamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan perlengkapan ibadah menjelang puncak haji yang akan dilaksanakan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Arfi Hatim menekankan, pentingnya istirahat cukup dan konsumsi makanan bergizi. Ia juga mengingatkan agar jemaah menyiapkan kebutuhan pribadi sejak malam sebelumnya.

    “Jaga stamina, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan sehat yang sudah tersedia,” kata Arfi di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025).

    Beberapa perlengkapan yang disarankan oleh Kemenag untuk dibawa ke Armuzna antara lain, pakaian ihram, identitas diri (kartu Nusuk), dan obat-obatan pribadi. Selain itu, masker dan pelindung panas, buku doa dan Al-Qur’an, peralatan komunikasi (ponsel dan power bank), dan bekal air minum dan makanan ringan

    “Ikuti arahan petugas kloter dan sektor, jangan panik karena pemberangkatan dilakukan secara bertahap,” tambah Arfi.

    Petugas haji juga akan selalu mendampingi jemaah guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung tertib, aman, dan khusyuk.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar turut mengingatkan agar jemaah tidak terlalu fokus pada ibadah sunah hingga melalaikan yang wajib. “Kita selalu wanti-wanti, seluruh jamaah haji kali ini fokusnya kepada pelaksanaan haji. Jangan sampai kita mengejar sunah tapi gagal mendapatkan yang wajib,” ujarnya.

    Menurut Nasaruddin, pemahaman tentang rukun dan syarat haji sangat penting agar ibadah yang dijalani sah dan diterima. Ia juga menegaskan kelengkapan logistik seperti akomodasi dan makanan tidak cukup bila ibadah tidak dilandasi dengan ilmu dan kesiapan mental.

    “Kalau rukunnya tidak dikerjakan atau syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ini yang harus kita jaga,” tuturnya.

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus Nasional 31 Mei 2025

    Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus Nasional 31 Mei 2025

    Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggpota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI
    Jazilul Fawaid
    yakin tidak akan ada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan ibadah
    haji 2025
    , tidak seperti tahun lalu.
    Jazilul beralasan,
    Kementerian Agama
    (Kemenag) telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal transparansi dan keterbukaan pelaksanaan ibadah haji.
    “Saya yakin tidak akan ada pansus lagi. Karena kita lihat sekarang mulai ada perbaikan,” kata Jazilul di Jeddah, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).
    Tahun ini, pemerintah bekerja sama dengan delapan perusahaan syarikah yang melayani jemaah haji dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.
    Gus Jazil, panggilan karib Jazilul, berharap penambahan syarikah tahun ini menciptakan persaingan sehat demi peningkatan kualitas untuk jemaah.
    “Mudah-mudahan ada persaingan yang sehat. Mana yang terbaik, kita ambil. Yang tidak bagus, tinggalkan. Harus ada evaluasi,” politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Kendati demikian, Jazilul memastikan DPR akan tetap mengawasi pelaksanaan ibadah haji.
    Mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, dan kesehatan. Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” ujar Jazilul.
    Sebagaimana diketahui, DPR 2019-2024 membentuk
    Pansus Haji
    untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.
    Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji ketika itu adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ia dan jajarannya berkomitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan senantiasa lebih baik ke depan.
    Ia pun menyatakan bahwa substansi yang dilahirkan dari Pansus Haji DPR periode lalu itu dijadikan sebagai petunjuk mereka dalam mengambil keputusan.
    “Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi yang akan datang, naudzubillah,” ucap Nasaruddin dalam rapat perdana antara Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Visa Furoda Tak Kunjung Terbit, Calon Jemaah Haji Gagal ke Tanah Suci? Nasional 31 Mei 2025

    Visa Furoda Tak Kunjung Terbit, Calon Jemaah Haji Gagal ke Tanah Suci? Nasional 31 Mei 2025

    Visa Furoda Tak Kunjung Terbit, Calon Jemaah Haji Gagal ke Tanah Suci?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Harapan calon jemaah haji untuk dapat menjalankan ibadah haji lewat jalur furoda atau non-kuota terancam pupus.
    Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.
    “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Seperti diketahui, haji lewat jalur furoda memang bersifat non-kuota sehingga tidak ada jumlah pasti yang diberikan setiap tahunnya.
    Selain itu, keberangkatan jemaah baru bisa dipastikan setelah visa dan tiket pesawat diterbitkan.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan,  wewenang mengeluarkan
    visa haji furoda
    sepenuhnya ada pada Pemerintah Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia.
    Kemenag
    masih terus membangun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar visa haji furoda seluruhnya bisa terbit.
    “Iya, kami lagi menunggu (keputusan) Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami,” kata Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Senada, Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj juga menekankan bahwa visa haji furoda  berada di luar tanggung jawab pemerintah dan murni menjadi urusan bisnis antara jemaah haji dan penyelenggara travel.
    Oleh sebab itu, ia meminta publik, khususnya jemaah, tidak menyalahkan pemerintah.
    ”
    Visa haji furoda
    belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi,” kata Mustolih dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/5/2025), dikutip dari
    Antaranews.
    Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan delapan persen
    haji khusus
    .
    Sementara itu, visa haji furoda yang dikenal sebagai visa mujamalah merupakan jalur undangan yang diurus langsung oleh travel dan tidak masuk dalam kuota nasional.
    Dia menilai minimnya transparansi informasi terkait risiko dalam haji furoda dan kebijakan otoritas Arab Saudi yang bisa berubah sewaktu-waktu juga patut menjadi perhatian bersama sebagai faktor penyebab kegagalan.
    “Jadi pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme, syarat, dan standar pelayanan haji furoda perlu segera dirumuskan agar ada kepastian hukum, dan perlindungan bagi jemaah dari potensi kerugian materiil maupun sosial,” ujar Mustolih.
    Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (
    AMPHURI
    ) menyarankan agar jemaah yang gagal berangkat haji lewat jalur furoda untuk mendaftar haji khusus.
    “PIHK (Penyelenggara Ibadah
    Haji Khusus
    ) sebaiknya menyarankan kepada jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus,” dikutip dari surat edaran resmi AMPHURI, Kamis (29/5/2025).
     
    Sementara, anggota Komisi VIII DPR yang juga Panitia Pengawas (Panwas) Haji, Abdul Fikri Faqih, juga mendorong Kemenag dan pihak keimigrasian untuk melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. 
    Di samping itu, ia mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatur ihwal haji mandiri karena haji furoda untuk saat ini belum memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia.
    “Seiring dengan itu, Panitia Kerja revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI sedang membahas untuk membuka opsi haji dan umrah mandiri agar dilindungi oleh UU,” ujar Fikri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amirul Hajj Yakini Pergerakan Jemaah Haji ke Armuzna Tak Akan Semacet Tahun Sebelumnya – Page 3

    Amirul Hajj Yakini Pergerakan Jemaah Haji ke Armuzna Tak Akan Semacet Tahun Sebelumnya – Page 3

    Mulai tahun ini, pemerintah Indonesia mengkoordinasi pelaksanaan tanazul. Skema ini memungkinkan jemaah haji dalam kondisi tertentu tidak perlu mabit di tenda Mina selama prosesi melontar jumrah di hari-hari tasyrik, melainkan menginap di hotel yang tak jauh dari Jamarat.

    Skema itu akan diberlakukan pada 95 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 37 ribu orang. Dengan skema tersebut, diharapkan ruang di tenda-tenda jemaah di Mina bisa lebih lapang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Insya Allah diharapkan dengan berkurangnya sekitar 30 ribu lebih jemaah yang melewati tadi, tidak lagi ikut membebani beratnya kemah-kemah itu,” kata Menag

    Skema tanazul memberikan kemudahan terutama pada penyandang disabilitas, lansia, atau mereka yang sakit untuk menghuni hotel di area dekat Jamarat, seperti Syisyah dan Raudhah. Meski begitu, mereka yang sehat juga diperbolehkan mengikuti skema tersebut dengan catatan hotelnya berada di area itu, khususnya sektor I dan sektor V.

    Menurut Menag, jarak hotel mereka lebih dekat ke Jamarat dibandingkan bila tinggal di kemah. “Dengan tidur di hotel, tentunya lebih private, ada kamar mandinya sendiri,” kata dia.

  • Jadi Anggota Amirulhajj, Menteri PPPA Serukan Haji Ramah Perempuan

    Jadi Anggota Amirulhajj, Menteri PPPA Serukan Haji Ramah Perempuan

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menjadi satu-satunya perempuan anggota Amirulhajj 2025 yang bertugas mengawal penyelenggaran ibadah haji tahun ini.

    Arifatul ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap layanan jemaah perempuan pada musim haji tahun ini. Adapun, Amirulhajj adalah sebutan bagi pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi selama musim haji berlangsung. 

    Jumlah jemaah perempuan pada musim haji 1446 H/2025 kembali melebihi jemaah laki-laki. Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dari 213.860 jemaah yang telah melunasi biaya haji tahun ini, 118.836 atau 55,57% di antaranya adalah perempuan.

    Sisanya, 95.024 adalah jemaah laki-laki, mencakup 44,43% dari total jemaah Indonesia. Layanan yang umumnya menjadi perhatian jemaah perempuan yakni fasilitas sanitasi atau toilet.

    “Jumlah sanitasi yaitu toilet sebaiknya lebih banyak daripada toilet untuk jemaah laki-laki, karena durasi yang dibutuhkan wanita untuk ke toilet itu lebih panjang durasinya daripada yang laki-laki,” kata Arifatul di Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia Jeddah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

    Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting adalah perempuan pembimbing ibadah haji. Menurutnya, perempuan pembimbing ibadah seharusnya lebih banyak mengingat jemaahnya juga melebihi laki-laki. Hal itu mengingat ketentuan-ketentuan fiqih ibadah haji pada perempuan juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

    “Pembimbing ibadah untuk perempuan jumlahnya masih belum maksimal, mudah-mudahan tahun depan bisa disesuaikan jumlah pembimbing untuk jemaah perempuan, sehingga jemaah perempuan bisa merasakan layanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

    Dengan perbaikan pada dua aspek di atas, ke depan dia berharap penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih ramah terhadap jemaah perempuan.

    “Saya sebagai Menteri PPPA mengharapkan bahwa pelaksanaan haji bisa dilaksanakan yang ramah perempuan, seperti ada kesehatan reproduksi untuk perempuan yang sedang haid, ini kan perlu pendampingan secara fiqihnya seperti apa,” jelasnya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menggarisbawahi pentingnya jumlah perempuan ulama pada petugas pembimbing haji. Pihaknya telah menyiapkan 22 Mustasyar Diny atau konsultan ibadaah untuk mendampingi jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.

    “Mereka kami rektrut dari kalangan ulama, terutama ulama perempuan. Karena persoalan fiqih haji itu yang paling banyak dari perempuan. Kalau sedang menstruasi apa yang bisa dan tidak bisa. Hal-hal yang sangat privat itu tak mungkin ditanya ke ulama pria. Karena jemaah haji banyak yang perempuan,” kata Nasaruddin.

  • Menag: Pemerintah Saudi Berikan Banyak Keringanan bagi Jemaah Indonesia

    Menag: Pemerintah Saudi Berikan Banyak Keringanan bagi Jemaah Indonesia

    Bisnis.com, JEDDAH — Posisi sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak di dunia, menjadikan Indonesia mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sebelum operasional penyelenggaran ibadah haji dimulai pun, keringanan terkait kriteria usia jemaah telahdiberikan kepada Indonesia.

    “Banyak keistimewaan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia. Misalnya lansia di atas 90 tahun diizinkan berhaji,” katanya di Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

    Selain itu, kuota jemaah berusia di atas 70 tahun yang dulunya dipatok hanya 7% kini ditiadakan, diganti dengan ketentuan istithaah alias kemampuan secara fisik, yang dinilai oleh tenaga kesehatan di Tanah Air.

    Selain itu, banyak persoalan teknis sepanjang masa operasional penyelenggaraan ibadah haji dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Misalnya saja, pelayanan berbasis syarikah yang tahun ini diterapkan kepada jemaah, beralih dari berbasis kelompok terbang (kloter) pada tahun lalu. Ketentuan ini awalnya menghadirkan dinamika dengan terpisahnya jemaah dengan anggota keluarga dan/atau pendampingnya.

    Setelah berembuk, Pemerintah Saudi mengizinkan penyatuan kembali anggota keluarga yang terpisah karena berbeda syarikah. Menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Menag juga menyebut Pemerintah Arab Saudi akan turun langsung mengintervensi 8 syarikah yang menangani jemaah Indonesia.

    “Pemerintah Saudi Arabia ingin mengintervensi langsung syarikah-syarikah. Ketika ada masalah di syarikah itu, beliau yang mengarahkan kepentingan kita di sini,” katanya.

    Namun, dia juga menekankan jemaah Indonesia untuk mengutamakan ketertiban dan taat pada aturan yang berlaku demi kemabruran ibadah. Jemaah haji Indonesia tahun ini mencapai 221.000, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

    Sementara itu, hingga penutupan pengurusan visa haji 2025 pada Rabu (28/5/2025), Pemerintah Arab Saudi menerbitkan 1.255.199 visa haji bagi jemaah dari seluruh dunia. Artinya, jemaah Indonesia tahun ini, baik reguler maupun khusus, mencakup 17,60% dari total jemaah seluruh dunia.

    “Harapan presiden bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya jemaah haji kali ini pelayanannya bisa lebih baik lagi,” kata Nasaruddin.

  • Jelang Puncak Haji, Menag Minta Jemaah Doakan Bangsa dan Pejabat Nasional 30 Mei 2025

    Jelang Puncak Haji, Menag Minta Jemaah Doakan Bangsa dan Pejabat Nasional 30 Mei 2025

    Jelang Puncak Haji, Menag Minta Jemaah Doakan Bangsa dan Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengajak seluruh jemaah untuk mendoakan bangsa dan
    Presiden Prabowo
    Subianto, jelang puncak
    ibadah haji
    di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
    “Jangan lupa juga mendoakan bangsa Indonesia. Kita doakan Presiden kita Bapak Prabowo bersama aparat-aparat (pejabat) Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
    Nasaruddin meminta jemaah mendoakan agar pemimpin dan pejabat dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, termasuk menepati janji.
    “Agar bisa memberikan pelayanan terbaik, mampu menggapai cita-cita luhur yang telah digariskan pendiri bangsa,” ujar Menag.
    Jelang puncak haji, Nasaruddin berharap semua jemaah menjadi haji yang makbul dan mabrur serta para petugas bisa menjalankan amanah dengan baik.
    Ia menyampaikan, koordinasi antar petugas dan pimpinan kloter harus terus diperkuat.
    “Laporan perkembangan lapangan juga rutin disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Nasaruddin mengatakan, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan haji.
    “Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja sama yang sangat baik, baik dari jajaran Kementerian Agama, BPH, maupun seluruh petugas di lapangan,” kata dia.
    Sebelumnya, jemaah haji telah diperingatkan agar tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunah jika kondisi fisik tidak memungkinkan.
    “Jangan sampai karena mengejar sunah, jemaah justru kelelahan dan tidak sanggup menjalani wukuf di Arafah. Kita harus utamakan yang wajib,” ujar Nasaruddin.
    Sebagai informasi, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi kini terpusat di Mekkah Al-Mukarramah.
    Jemaah haji yang sudah berada di Tanah Suci tengah bersiap mengikuti puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
    Sementara itu, proses kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua ke Jeddah lalu Mekkah masih akan berlangsung hingga 31 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Urai Kepadatan Jemaah saat Puncak Haji, Menag Sebut Saudi Intervensi Langsung 8 Syarikah

    Urai Kepadatan Jemaah saat Puncak Haji, Menag Sebut Saudi Intervensi Langsung 8 Syarikah

    Bisnis.com, JEDDAH — Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah bersepakat mengenai penanganan jemaah saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Pemerintah Arab Saudi akan mengintervensi langsung 8 syarikah yang melayani jemaah Indonesia tahun ini.

    Dia mengatakan, banyak persoalan teknis sepanjang masa operasional penyelenggaraan ibadah haji dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

    “Pemerintah Saudi Arabia ingin mengintervensi langsung syarikah-syarikah. Ketika ada masalah di syarikah itu, beliau yang mengarahkan kepentingan kita di sini,” kata Nasaruddin usai memimpin rapat dengan Amirulhajj di Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

    Namun, Nasaruddin juga menekankan bahwa jemaah Indonesia tetap harus menaati aturan yang berlaku demi ketertiban dan kemabruran ibadah. Saat ini, seluruh konsentrasi petugas dan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi terpusat pada mobilitas jemaah di Arafah dan Mina. Untuk diketahui, akan ada setidaknya 1,2 juta jemaah haji dari seluruh dunia yang memadati Arafah dan Mina pada saat puncak ibadah.

    Jemaah Indonesia sendiri berjumlah 221.000 tahun ini, mencakup 16,19% dari total jemaah haji sejagat. Bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan difabel, Kementeriana Agama tahun ini memperkenalkan tiga skema pada saat puncak ibadah di Armuza, yakni safari wukuf, murur, dana tanazul.

    Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan baik ambulans atau bus, yang melintasi Padang Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf.

    Adapun murur adalah skema yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan kemudian langsung menuju Mina.

    Sedangkan konsep tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah. Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan.

    “Yang kami takutkan adalah kemacetan, entah itu di Makkah atau Arafah. Namun, lewat manajemen baru dari Pemerintah Arab Saudi, Insya Allah tak akan semacet tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Pemerintah Saudi tahun ini hanya menerbitkan 1,2 juta visa haji untuk jemaah seluruh dunia, berkurang dari 1,8 juta pada tahun lalu. Kepadatan di Kompleks Masjidil Haram juga dibatasi dengan diterapkannya kartu Nusuk sebagai paspor perhajian. Hanya jemaah yang memegang kartu Nusuk yang bisa masuk Masjidil Haram dan Armuzna.

    “Dari Jeddah ke Makkah sangat lengang, tidak seperti biasanya. Kompleks Masjidil Haram juga sangat lengang. Hal itu karena hanya pemilik kartu Nusuk yang diizinkan masuk Makkah, termasuk untuk warga Arab Saudi,” kata Nasaruddin.