Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah sikap lima pimpinan komisi antirasuah terbelah dalam menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Setyo memastikan seluruh pimpinan
KPK
satu suara dalam penanganan perkara tersebut.
“Ya itu kan informasi (
pimpinan KPK
terbelah), prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah. Sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyelidikan, semuanya satu suara,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Setyo mengatakan, pimpinan KPK akan memastikan tugas penyidik dalam penanganan perkara ini sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak.
“Ya tinggal memastikan apa yang dikerjakan oleh para penyidik, semuanya sudah memenuhi untuk nanti dipastikan bahwa ada saatnya,” ujarnya.
Berbeda dari Setyo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, munculnya keraguan salah satu pimpinan KPK adalah dinamika yang lazim terjadi dalam penegakan hukum.
Meskipun demikian, dia memastikan penanganan kasus
korupsi kuota haji
dilakukan dengan serius.
“Ya, itu biasa dalam sebuah dinamika, begitu. Itu biasa di setiap kasus pun tidak hanya kasus ini, pasti ada perbedaan pendapat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian perkara ini akan kita tangani secara serius,” kata Fitroh.
Fitroh memastikan KPK segera menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.
“Segera akan kita umumkan (tersangka),” ujar dia.
Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di
Kementerian Agama
yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
“Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fachrul Razi
-
/data/photo/2026/01/07/695df2c0e32e4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji
-

Kapan Tiket Kereta Lebaran 2026 Dibuka? Ini Penjelasan KAI
Jakarta: Pertanyaan tiket kereta api periode mudik lebaran dibuka kapan mulai bermunculan di masyarakat. Simak yuk, penjelasan resmi dari KAI berikut ini.
Bulan Ramadan 2026 kini sudah dekat, bertepatan dengan itu banyak orang mulai mempersiapkan diri salah satunya kebutuhan untuk mudik Idulfitri. Moda transportasi kereta masih menjadi favorit untuk mudik lebaran dikarenakan harganya yang terjangkau, dan waktu perjalanan yang lebih singkat.
Informasi tanggal resmi dari KAI sampai saat ini belum diumumkan, namun pihak KAI sudah merilis pengumuman resmi terkait pembelian tiket tersebut.
Pihak KAI melalui Instagram resminya @kai121_ telah menyatakan bahwa tanggal resmi terkait pembelian tiket khusus Ramadan dan mudik lebaran belum dibuka. Pengumuman resmi akan disampaikan melalui media sosial KAI.
Namun sejalan dengan itu, pihak KAI mengumumkan bahwa sampai saat ini rencana pembelian tiket mudik lebaran antarkota masih sama yaitu bisa dibeli pada H-45 sebelum keberangkatan dan belum ada perubahan jangka waktu.
Dengan pengumuman tersebut, artinya masyarakat bisa mulai memesan tiket pada 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang diinginkan. Hal ini berlaku pada seluruh jadwal kereta KAI jarak jauh.
Beirikut info resmi yang telah dirilis oleh KAI:
– Periode pemesanan tiket KA antarkota atau jarak jauh, saat ini masih H-45 sebelum keberangkatan.
– Pelanggan diimbau untuk menghindari pembelian tiket melalui pihak-pihak yang menawarkan jasa, dengan bea tambahan yang tidak wajar.
– Pemesanan tiket kereta api dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website: booking.kai.id, atau mitra resmi penjualan lainnya.
– Informasi mengenai penjualan tiket KA Lebaran 2026, akan diumumkan melalui media sosial KAI121.
KAI juga mengimbau kepada pelanggan untuk mulai merencanakan perjalanan mudik Lebaran 2026.
Prediksi Ramadan dan Idul Fitri 2026
Menurut SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025 Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 yang menjelaskan mengenai Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Idul Fitri 2026 telah diperkirakan akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.Jika dihitung berdasarkan perkiraan waktu, maka perkiraan Ramadan adalah 30 hari sebelum perkiraan idulfitri yaitu Sabtu, 21 Februari 2026, namun tetap tergantung berapa jumlah hari di Bulan Ramadan bisa 29 atau 30 hari.
Meskipun ada prediksi ini, sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI akan tetap dilakukan untuk menentukan kapan waktu Ramadan dan kapan waktu Idulfitri 2026.
Berdasarkan kalender SKB 3 Menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama, berikut adalah jadwal libur panjang untuk merayakan Idulfitri 1447 H:
Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)(Syarifah Komalasari)
Jakarta: Pertanyaan tiket kereta api periode mudik lebaran dibuka kapan mulai bermunculan di masyarakat. Simak yuk, penjelasan resmi dari KAI berikut ini.
Bulan Ramadan 2026 kini sudah dekat, bertepatan dengan itu banyak orang mulai mempersiapkan diri salah satunya kebutuhan untuk mudik Idulfitri. Moda transportasi kereta masih menjadi favorit untuk mudik lebaran dikarenakan harganya yang terjangkau, dan waktu perjalanan yang lebih singkat.
Informasi tanggal resmi dari KAI sampai saat ini belum diumumkan, namun pihak KAI sudah merilis pengumuman resmi terkait pembelian tiket tersebut.Pihak KAI melalui Instagram resminya @kai121_ telah menyatakan bahwa tanggal resmi terkait pembelian tiket khusus Ramadan dan mudik lebaran belum dibuka. Pengumuman resmi akan disampaikan melalui media sosial KAI.
Namun sejalan dengan itu, pihak KAI mengumumkan bahwa sampai saat ini rencana pembelian tiket mudik lebaran antarkota masih sama yaitu bisa dibeli pada H-45 sebelum keberangkatan dan belum ada perubahan jangka waktu.
Dengan pengumuman tersebut, artinya masyarakat bisa mulai memesan tiket pada 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang diinginkan. Hal ini berlaku pada seluruh jadwal kereta KAI jarak jauh.
Beirikut info resmi yang telah dirilis oleh KAI:
– Periode pemesanan tiket KA antarkota atau jarak jauh, saat ini masih H-45 sebelum keberangkatan.
– Pelanggan diimbau untuk menghindari pembelian tiket melalui pihak-pihak yang menawarkan jasa, dengan bea tambahan yang tidak wajar.
– Pemesanan tiket kereta api dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website: booking.kai.id, atau mitra resmi penjualan lainnya.
– Informasi mengenai penjualan tiket KA Lebaran 2026, akan diumumkan melalui media sosial KAI121.
KAI juga mengimbau kepada pelanggan untuk mulai merencanakan perjalanan mudik Lebaran 2026.Prediksi Ramadan dan Idul Fitri 2026
Menurut SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025 Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 yang menjelaskan mengenai Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Idul Fitri 2026 telah diperkirakan akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Jika dihitung berdasarkan perkiraan waktu, maka perkiraan Ramadan adalah 30 hari sebelum perkiraan idulfitri yaitu Sabtu, 21 Februari 2026, namun tetap tergantung berapa jumlah hari di Bulan Ramadan bisa 29 atau 30 hari.
Meskipun ada prediksi ini, sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI akan tetap dilakukan untuk menentukan kapan waktu Ramadan dan kapan waktu Idulfitri 2026.
Berdasarkan kalender SKB 3 Menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama, berikut adalah jadwal libur panjang untuk merayakan Idulfitri 1447 H:
Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri 2026 (1447 Hijriah)
(Syarifah Komalasari)
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(RUL)
-

Menag Minta ASN Tak Jadi Penonton Kemajuan AI
Jakarta: Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa umat beragama saat ini menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) di era perubahan yang berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Menag minta jajaran Kementerian Agama tidak sekadar menjadi penonton, tapi mampu memberi warna substansi AI.
“Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan,” pesan Menag saat menjadi inspektur Upacara Peringatan HAB ke-80 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2026.
Upacara diikuti pejabat Eselon I dan II, serta ASN kantor pusat Kementerian Agama. Ikut juga dalam upacara, pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama.
“Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan,” sambungnya.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Menag minta setiap ASN Kementerian Agama mampu bertransformasi menjadi pribadi yang “agile”, lincah dan sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. “Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman,” sebutnya.
Menurut Menag, sejarah mencatat bahwa nilai agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Baitul Hikmah pada abad pertengahan pernah menjadi pusat intelektual global; bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan.
“Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini,” pesannya.
HAB ke-80 Kementerian Agama mengangkat tema, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Menag mengajak jajaran Kementerian Agama untuk menyatukan tekad melanjutkan semangat Kemenag Berdampak dalam aksi nyata untuk kemajuan bangsa.
“Dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” pesannya.
“Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa,” tandasnya.
Jakarta: Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa umat beragama saat ini menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) di era perubahan yang berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Menag minta jajaran Kementerian Agama tidak sekadar menjadi penonton, tapi mampu memberi warna substansi AI.
“Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan,” pesan Menag saat menjadi inspektur Upacara Peringatan HAB ke-80 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2026.
Upacara diikuti pejabat Eselon I dan II, serta ASN kantor pusat Kementerian Agama. Ikut juga dalam upacara, pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama.“Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan,” sambungnya.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Menag minta setiap ASN Kementerian Agama mampu bertransformasi menjadi pribadi yang “agile”, lincah dan sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. “Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman,” sebutnya.
Menurut Menag, sejarah mencatat bahwa nilai agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Baitul Hikmah pada abad pertengahan pernah menjadi pusat intelektual global; bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan.
“Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini,” pesannya.
HAB ke-80 Kementerian Agama mengangkat tema, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Menag mengajak jajaran Kementerian Agama untuk menyatukan tekad melanjutkan semangat Kemenag Berdampak dalam aksi nyata untuk kemajuan bangsa.
“Dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” pesannya.
“Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(CEU)
-

Kementerian Agama Gelar Donor Darah Antisipasi Kekurangan Stok Darah Saat Ramadan
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan momentum Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak stok darah di rumah sakit menjelang bulan suci Ramadan. Aksi donor darah yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Menag menegaskan bahwa kegiatan ini sangat tepat waktu. “Sangat rutin kita melakukan donor darah sekarang ini. Pertama, karena bulan Ramadan sebentar lagi datang, dan keluhan rumah sakit adalah sulitnya mencari darah pada saat Ramadan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta.
Ia menjelaskan, donor darah sebelum Ramadan memiliki manfaat strategis untuk menjaga ketersediaan stok darah nasional. Imbauan ini sejalan dengan pesan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, yang kerap menyoroti penurunan stok darah selama bulan puasa.
“Donor darah menjelang Ramadan seperti sekarang ini sangat-sangat bermanfaat. Pak Jusuf Kalla sendiri betul-betul mengimbau karena stok darah kita biasanya mengalami kekurangan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberikan kontribusi,” jelas Menag.
Selain sebagai antisipasi Ramadan, aksi donor darah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kemenag yang ke-80, yang diperingati setiap 3 Januari.
Menag secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kemenag yang berhasil menggerakkan partisipasi secara luas dan sukarela. Peran serta aktif para perempuan dinilai sangat efektif.
“Kami berterima kasih kepada ibu-ibu dan para perempuan. Karena kalau kami yang menghimbau, belum tentu bisa sebanyak ini yang terkumpul. Ternyata himbauan Dharma Wanita, ditambah para anggotanya yang ikut langsung berdonor, itu luar biasa,” tutur Nasaruddin Umar.
Ia menambahkan, DWP telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam penyediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga :
HUT ke-80 Kemenag: Menag Minta ASN Tak Jadi Penonton Kemajuan AI
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan momentum Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak stok darah di rumah sakit menjelang bulan suci Ramadan. Aksi donor darah yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Menag menegaskan bahwa kegiatan ini sangat tepat waktu. “Sangat rutin kita melakukan donor darah sekarang ini. Pertama, karena bulan Ramadan sebentar lagi datang, dan keluhan rumah sakit adalah sulitnya mencari darah pada saat Ramadan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta.
Ia menjelaskan, donor darah sebelum Ramadan memiliki manfaat strategis untuk menjaga ketersediaan stok darah nasional. Imbauan ini sejalan dengan pesan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, yang kerap menyoroti penurunan stok darah selama bulan puasa.“Donor darah menjelang Ramadan seperti sekarang ini sangat-sangat bermanfaat. Pak Jusuf Kalla sendiri betul-betul mengimbau karena stok darah kita biasanya mengalami kekurangan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberikan kontribusi,” jelas Menag.
Selain sebagai antisipasi Ramadan, aksi donor darah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kemenag yang ke-80, yang diperingati setiap 3 Januari.
Menag secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kemenag yang berhasil menggerakkan partisipasi secara luas dan sukarela. Peran serta aktif para perempuan dinilai sangat efektif.
“Kami berterima kasih kepada ibu-ibu dan para perempuan. Karena kalau kami yang menghimbau, belum tentu bisa sebanyak ini yang terkumpul. Ternyata himbauan Dharma Wanita, ditambah para anggotanya yang ikut langsung berdonor, itu luar biasa,” tutur Nasaruddin Umar.
Ia menambahkan, DWP telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam penyediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(CEU)
-

Terobosan Ekoteologi Makin Masif, Menyasar KUA, Masjid, hingga Majelis Taklim
Jakarta: Kementerian Agama melakukan banyak terobosan sepanjang tahun 2025, termasuk dalam mewujudkan program prioritas ekoteologi hingga melibatkan pasangan pengantin dan anggota majelis taklim.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad memaparkan lima program utama Bimas Islam dalam mendukung implementasi ekoteologi.
Pertama, wakaf pohon bagi calon pengantin (catin). Melalui program ini, pasangan yang akan menikah diharapkan berkontribusi langsung terhadap penghijauan sebagai bagian dari persyaratan atau imbauan dalam bimbingan perkawinan.
“Program wakaf pohon oleh catin ini dibarengi dengan edukasi bimbingan perkawinan berwawasan kepedulian lingkungan,” ujar Abu Rokhmad dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Kedua, ekspansi Hutan Wakaf. Kementerian Agama memperkuat infrastruktur hijau melalui pengembangan hutan wakaf yang saat ini telah tersebar di 11 titik lokasi dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan tersebut ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, hingga gaharu yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis.
Kemudian yang ketiga, Masjid Ramah Lingkungan. Sebanyak 1.319 masjid di berbagai wilayah Indonesia diproyeksikan menjadi proyek percontohan (piloting) masjid ramah lingkungan. Program ini juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat melalui inisiasi Gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi.
Keempat, transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) berkonsep green building. Pada 2025, Kementerian Agama menargetkan pembangunan 1.753 KUA berkonsep ramah lingkungan, meningkat 154 unit dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.599 unit. KUA tersebut akan mengusung konsep green building, layanan ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
Lalu yang terakhir, gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi, yang menyasar individu dan komunitas melalui majelis taklim di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata menjaga lingkungan.
Penguatan Ekoteologi menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam banyak kesempatan, Menteri Agama mengungkapkan pentingnya ekoteologi bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup ideal tanpa alam. Penguatan ekoteologi dapat memperlambat datangnya bencana ekologis.
Menag juga menuturkan bahwa isu ekoteologi yang dideklarasikan Kementerian Agama setahun lalu kini telah menjadi perhatian internasional. Paus Leo dalam sebuah pertemuan di Vatikan mengatakan bahwa hanya bahasa agama yang bisa meredam amukan alam, bukan bahasa hukum, bukan bahasa politik, dan bukan bahasa birokrasi. Karena di situ ada unsur dosa bagi perusak alam dan pahala bagi yang memelihara alam.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan, pada 2026, Kementerian Agama akan menyusun petunjuk teknis (juknis) implementasi ekoteologi. Ia menekankan pentingnya kesiapan Ditjen Bimas Islam yang memiliki puluhan ribu penceramah, masjid, dan KUA. “Strategi implementasi ekoteologi harus sudah dipikirkan sejak 2025 ini,” pungkasnya.
Jakarta: Kementerian Agama melakukan banyak terobosan sepanjang tahun 2025, termasuk dalam mewujudkan program prioritas ekoteologi hingga melibatkan pasangan pengantin dan anggota majelis taklim.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad memaparkan lima program utama Bimas Islam dalam mendukung implementasi ekoteologi.
Pertama, wakaf pohon bagi calon pengantin (catin). Melalui program ini, pasangan yang akan menikah diharapkan berkontribusi langsung terhadap penghijauan sebagai bagian dari persyaratan atau imbauan dalam bimbingan perkawinan.“Program wakaf pohon oleh catin ini dibarengi dengan edukasi bimbingan perkawinan berwawasan kepedulian lingkungan,” ujar Abu Rokhmad dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Kedua, ekspansi Hutan Wakaf. Kementerian Agama memperkuat infrastruktur hijau melalui pengembangan hutan wakaf yang saat ini telah tersebar di 11 titik lokasi dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan tersebut ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, hingga gaharu yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis.
Kemudian yang ketiga, Masjid Ramah Lingkungan. Sebanyak 1.319 masjid di berbagai wilayah Indonesia diproyeksikan menjadi proyek percontohan (piloting) masjid ramah lingkungan. Program ini juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat melalui inisiasi Gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi.
Keempat, transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) berkonsep green building. Pada 2025, Kementerian Agama menargetkan pembangunan 1.753 KUA berkonsep ramah lingkungan, meningkat 154 unit dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.599 unit. KUA tersebut akan mengusung konsep green building, layanan ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
Lalu yang terakhir, gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi, yang menyasar individu dan komunitas melalui majelis taklim di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata menjaga lingkungan.
Penguatan Ekoteologi menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam banyak kesempatan, Menteri Agama mengungkapkan pentingnya ekoteologi bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup ideal tanpa alam. Penguatan ekoteologi dapat memperlambat datangnya bencana ekologis.
Menag juga menuturkan bahwa isu ekoteologi yang dideklarasikan Kementerian Agama setahun lalu kini telah menjadi perhatian internasional. Paus Leo dalam sebuah pertemuan di Vatikan mengatakan bahwa hanya bahasa agama yang bisa meredam amukan alam, bukan bahasa hukum, bukan bahasa politik, dan bukan bahasa birokrasi. Karena di situ ada unsur dosa bagi perusak alam dan pahala bagi yang memelihara alam.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan, pada 2026, Kementerian Agama akan menyusun petunjuk teknis (juknis) implementasi ekoteologi. Ia menekankan pentingnya kesiapan Ditjen Bimas Islam yang memiliki puluhan ribu penceramah, masjid, dan KUA. “Strategi implementasi ekoteologi harus sudah dipikirkan sejak 2025 ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(PRI)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5460117/original/019238000_1767232614-menteri_agama.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ini Isi Pesan Menteri Agama di Awal Tahun Baru 2026
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat untuk menguatkan doa bagi para korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri muhasabah malam akhir 2025 dan awal 2026 bertajuk Indonesia Berdzikir di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Rabu 31 Desember 2025.
“Kita menaruh perhatian dan doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Nasaruddin, seperti dikutip Kamis (1/1/2026).
“Ribuan jiwa telah dipanggil Allah SWT. Kita doakan semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah dan tergolong syahid di jalan Allah, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesehatan, dan pemulihan secepatnya,” lanjutnya.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini pun mengajak umat untuk menjadikan pergantian tahun baru sebagai momentum meningkatkan kualitas syukur. Sebab syukur tidak cukup diwujudkan melalui ucapan, melainkan harus mendorong kepedulian dan berbagi kepada sesama.
“Syukur sejati terwujud ketika nikmat itu mendorong kita untuk berbagi kepada sesama. Syukur tidak menunggu kaya. Sekecil apa pun yang kita miliki, selalu ada orang lain yang lebih membutuhkan,” terang Nasaruddin.



