Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • 5 Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi Nasional

    5 Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi Nasional

    Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam pimpinan majelis agama-agama di Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya tindakan intoleransi terhadap kegiatan doa dan ibadah di sejumlah daerah.
    Mereka berkumpul di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Selasa (5/8/2025), untuk menyerukan penegakan hukum dan perlindungan atas kebebasan beragama di Tanah Air.
    Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI, Romo Aloysius Budi Purnomo Pr, menegaskan bahwa pelbagai tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah telah merusak semangat kerukunan beragama.
    “Bagi kami, terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan atau penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah, yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama serta keberagaman agama dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Romo Budi dalam konferensi pers hari ini.
    Dalam pernyataan bersama yang dibacakan, para tokoh agama menyerukan agar negara tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap toleransi dan kehidupan beragama yang damai.
    Pimpinan Majelis Agama-Agama di Indonesia secara tegas meminta pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku intoleransi beragama.
    “Atas dasar keprihatinan tersebut kami menyerukan kepada Pemerintah (Presiden RI, Menteri Agama, Kapolri, TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama), untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal,” tutur Romo Budi.
    “Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapa pun yang telah bertindak anarkis apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah NKRI ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, para pemuka agama juga menyampaikan lima poin seruan moral.
    Pertama, kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
    Kedua, negara wajib hadir dan bertindak tegas mencegah kejadian serupa di masa depan.
    Ketiga, aparat hukum dan keamanan diminta menindak pelaku kekerasan dan perusakan tempat ibadah.
    Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta bekerja sama dengan FKUB dan masyarakat dalam menjaga toleransi dan menjamin rumah ibadah sebagai tempat damai.
    Kelima, tokoh agama diminta untuk mengajak umat menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang memecah belah.
    Menurut Romo Budi, seruan ini bukan sekadar reaksi atas kejadian yang sedang ramai, melainkan bentuk tanggung jawab moral dari para pemimpin lintas agama terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Sebagai informasi, mereka tokoh agama yang menyampaikan sikap antara lain Romo Aloysius Budi Purnomo, Ketua PBNU Rumadi Ahmad, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Ketut Budiasa, Sekretaris Perastuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Anes Dwi Prasetya.
    Selain itu ada juga Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Ws Chandra Setiawan, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Etika Saragih, Humas Gereja Bala Keselamatan Mayor Maxel D Latupatty dan Wakil Sekretaris Gereja Ortodoks Indonesia Serafim.
     
    Sebagai informasi, insiden pembubaran dan perusakan terhadap kegiatan ibadah terjadi di waktu belakangan ini.
    Ada peristiw di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang pada Minggu (27/7/2025) sore, rumah doa umat Kristen dibubarkan dan dirusak oleh sekelompok orang.
    Ada pula peristiwa yang diduga merupakan tindakan intoleransi di Kampung Tangkil RT4/RW1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli 2025 lalu.
    Warga mendatangi lokasi retret para pelajar Kristiani, membubarkan aktivitas di lokasi dan merusak beberapa fasilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana sebut SKB libur 18 Agustus segera diterbitkan besok atau lusa

    Istana sebut SKB libur 18 Agustus segera diterbitkan besok atau lusa

    “Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh tiga menteri terkait penetapan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan segera diterbitkan dalam satu atau dua hari ke depan.

    “Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait baru saja melakukan rapat koordinasi terkait penerbitan SKB itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa penerbitan SKB hari libur 18 Agustus 2025 akan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

    “Insyaallah dalam waktu satu, dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” kata Prasetyo menambahkan.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 atau satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan sebagai hari yang diliburkan.

    Hari libur tersebut menjadi salah satu hadiah yang diberikan pemerintah pada bulan kemerdekaan.

    Juri memaparkan penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Pemerintah berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dalam surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 1017, 2, dan 2 Tahun 2024, yang juga disebut sebagai SKB 3 Menteri.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, libur 18 Agustus 2025 tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan gelar perkara atau ekspose penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) sudah dilakukan. Segala perkembangan terus dibahas supaya kasus segera terang.

    “Ekspose itu kan secara berkala, ya, dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim. Sehingga kita bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus.

    Budi mengatakan gelar perkara ini sudah beberapa kali dilakukan. Tapi, dia tak memerinci apa saja yang dibahas karena penyelidikan biasanya tertutup.

    “Ada kita lakukan beberapa kali (ekspose atau gelar perkara, red),” tegasnya. 

    KPK sebelumnya mengisyaratkan penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama akan memasuki babak baru. Dugaan ini diketahui beberapa kali dilaporkan dan menyeret nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Adapun Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut dugaan ini bermula dari permintaan penambahan kuota haji yang dikomunikasikan antara pemerintah Indonesia-Arab Saudi. Langkah ini untuk mengurangi antrian jamaah.

    “Ini untuk memperpendek, memangkas itu, kan kuotanya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Nah, di sana diberikanlah kalau tidak salah 20 ribu, ya, 20 ribu,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Jumat, 25 Juli.

    Penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi inilah yang kemudian bermasalah. “Ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu 8 sama 92. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk reguler,” tegasnya.

    “Tetapi kemudian ternyata dibagi dua, 50-50 seperti itu,” sambung Asep.

    Kondisi ini yang kemudian diduga telah membuat ada pihak lain yang diuntungkan. Dalam penelusurannya, sambung Asep, penyelidik masih meminta keterangan secara berjenjang mulai dari penyelenggara haji di Kemenag hingga agen perjalanan atau travel agent.

    Penyelidik kemudian diperkirakan bisa saja memanggil pucuk tertinggi di Kementerian Agama atau Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

    “Kita mulai dari penyelenggaranya,” ungkap Asep.

    “Penyelenggara itu, …, travel ya. Salah satunya juga kan ada kemarin diperiksa di sini, pemilik travel. Karena itu penerima akhir dari kuota itu sebelum masyarakat yang kemudian menggunakan,” jelas Direktur Penyidikan KPK ini.

  • Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis

    Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis

    Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bakal memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) jika ditemukan adanya
    sekolah keagamaan
    yang tidak mengikuti pelaksanaan
    Cek Kesehatan Gratis
    (CKG) yang dimulai hari ini, Senin (4/8/2025) ini.
    “Kalau nanti saya tahu ada sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, saya akan panggil para Kepala Kanwil dan Kakankemenag-nya,” kata Nasaruddin Umar saat meninjau pelaksanaan CKG di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025).
    Nasaruddin memperingatkan Kakanwil agar tidak ada satu pun anak-anak di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan agama lainnya yang terlewat dari program ini.
    Tidak membedakan sekolah agama apapun, Nasaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan program CKG di tiap sekolah keagamaan.
    “Siapa pun lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang tidak memberikan perhatian penuh, nanti kami akan berikan semacam perhatian khusus,” tegasnya.
    Nasaruddin mengatakan, dirinya telah menginstruksikan setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Departemen Agama (Depag) untuk melaksanakan ini sebaik mungkin.
    “Kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah, anak didik kita tidak mendapatkan pemeriksaan, itu bukan salahnya anak, tapi salahnya kepala Kanwil dan Depag-nya,” tuturnya.
    Ia menegaskan bahwa
    cek kesehatan gratis
    ini dilakukan di seluruh lembaga pendidikan keagamaan tanpa ada pembeda antar agama apapun.
    “Tidak boleh kami meninggalkan satu orang pun di antra anak-anak bangsa Indonesia,” ucap Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.
    Sebagai informasi, tercatat ada 12.548.995 peserta didik binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis.
    Rinciannya, 9.179.847 siswa Madrasah (MI, MTs, MA); 3.339.536
    santri
    pondok pesantren; 18.090 siswa pendidikan Kristen; 7.032 siswa pendidikan Katolik; 3.421 siswa pendidikan Hindu (Widyalaya); 1.069 siswa pendidikan Buddha (Dhammasekha Formal).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027 Nasional 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027 Nasional 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah melalui Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menargetkan 629.000
    guru agama
    di seluruh Indonesia sudah tersertifikasi pada 2027.
    Saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo, Wakil Menteri Agama (Wamenag)
    Muhammad Syafii
    menuturkan, 629.000 guru tersebut terdiri dari guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
    “Insya Allah di Kementerian Agama kita sudah skemakan,
    PPG
    (Pendidikan Profesi Guru) ini berakhir 2026. Dari 629.000 guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, separuhnya tahun ini PPG. Separuhnya lagi nanti 2026,” ujar Syafii, dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).
    PPG adalah program pendidikan lanjutan yang dirancang bagi calon guru atau guru yang sudah mengajar untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik.
    Program ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjadi guru yang kompeten serta mempengaruhi besaran pendapatan guru melalui skema tunjangan.
    Syafii mengatakan, guru yang mengikuti PPG pada 2025 akan tersertifikasi pada 2026.
    Sementara yang mengikuti PPG pada 2026 akan tersertifikasi di tahun 2027.
    “Berarti yang 2025 PPG, kan sertifikasi 2026. Masuk APBN dulu kan gajinya. Lalu yang 2026 PPG, 2027 sertifikasi,” kata dia.
    Syafii menuturkan, tidak boleh ada lagi guru agama di Indonesia yang menerima gaji di bawah Rp 2 juta pada 2027.
    Kebijakan ini berlaku untuk guru di sekolah negeri maupun swasta, dan mencakup seluruh agama.
    “2027 enggak ada lagi gaji guru agama negeri ataupun swasta, guru agama apa pun itu yang boleh di bawah dua juta rupiah. Kalau masih ada, yang salah kepala sekolah sama kepala kantor Kemenag. Akan kita ganti kepala kantor Kemenagnya,” ujar dia.
    Karena itu, Syafii meminta kepala kantor Kementerian Agama di daerah untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh guru yang belum masuk ke dalam skema PPG.
    “Jadi, kepala kantor Kemenag harus mendata semua guru yang ada di sini. Semuanya harus terdaftar untuk ikut PPG. Tahun ini masih angkatan kedua,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini harapan Ponpes Assiddiqiyah Jakarta terkait CKG

    Ini harapan Ponpes Assiddiqiyah Jakarta terkait CKG

    Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren (Ponpes) Assiddiqiyah Jakarta di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berharap agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah tersebut dilaksanakan sampai tuntas.

    “Harapan ke depan program ini bukan cuma formalitas atau untuk direkam media gitu. Saya sangat amat berharap itu wujud nyata yang peduli benar-benar dengan santri. Kayak hari ini, jadi terasa juga di hati para santri,” ungkap Pengurus Bagian Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Putri di Ponpes Assiddiqiyah Mumlatul Hidayah (23) di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan para santri pernah dilakukan pada awal 2025 dan kini dilakukan kembali dalam kerangka program CKG, dengan total sekitar 100 lebih peserta.

    “Ini dilakukan berkala dengan jumlah santri di sini 830. Ini kloter pertama, ada lagi kloter selanjutnya sampai ke delapan kali. Harapannya berjalan sampai tuntas,” lanjut Mumlatul.

    Lebih lanjut, kata Mumlatul, program CKG ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan para santri.

    Sebelumnya, beberapa santri terindikasi mengalami anemia atau HB yang rendah. Namun kali ini, hasil pemeriksaan menunjukkan para santri berada dalam kondisi yang lebih sehat dan bugar.

    “Alhamdulillah pemeriksaan kali ini baik. Karena pemeriksaan sebelumnya itu sempat beberapa santri idnikasi gejala anemia, HB-nya rendah. Tadi pun tanggapan dari Kemenkes, “oh iya sekarang udah baik ya Mbak?” Udah pada bugar gitu, kelihatan lebih segar. Berarti ada perbaikan dari yang sebelumnya,” katanya.

    Kendati pun demikian, sejumlah penyakit biasanya dialami oleh para santri baru.

    “Iya itu musiman. Rata-rata yang gatal itu santri baru, karena adaptasi ke air. Kalau yang lain itu yang gatal-gatal itu jarang. Kayak biang keringat aja,” kata dia.

    Selain itu, sakit mata juga kerap menyebar lantaran beberapa kebiasaan para santri yang salah.

    “Kalau yang lain, sakit biasanya musiman, sakit mata, pasti beberapa ada. Tapi pasti kami cegah, kami kasih edukasi, kalau sakit mata itu jangan dikucek, jangan disentuh kecuali pakai tisu. Anak-anak kadang bandel, kayak megang mata, terus nanti megang alat makan, dia pegang temannya. Jadi nyebar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah keagamaan.

    “Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia, kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan kankemenag-nya,” kata Menteri Agagam Nasaruddin.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

    Langkah ini, ujar dia, memperkuat komitmen dan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan inklusif lintas iman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menag Panggil Kakanwil Jika Lembaga Pendidikannya Tak Ada Cek Kesehatan Gratis

    CKG di Seluruh Sekolah Keagamaan, Menag: Tidak Ada Pembeda Agama Apapun Nasional 4 Agustus 2025

    CKG di Seluruh Sekolah Keagamaan, Menag: Tidak Ada Pembeda Agama Apapun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Agama
    (Menag) RI,
    Nasaruddin Umar
    menegaskan bahwa
    cek kesehatan gratis
    dilakukan di seluruh lembaga pendidikan keagamaan tanpa ada pembeda antar agama apapun.
    Nasaruddin menyampaikan, Kementerian Agama (Kemenag) menaungi total 12.542.995 siswa binaan di
    sekolah keagamaan
    Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
    “Semua, tidak ada pembedaan agama apapun. Totalnya ada 12.542.995 siswa binaan Kementerian Agama dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
    Cek kesehatan gratis
    ini bagi siswa sejalan dengan ajaran setiap agama,” jelas Nasaruddin di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025).
    Di sekolah keagamaan Kristen, kata Menag, jenjang TK-Sekolah Dasar Teologi Kristen memiliki 4.838 siswa, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen ada 4.349, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen ada 5.667 siswa.
    “Tidak boleh kami meninggalkan satu orang pun di antara anak-anak bangsa Indonesia,” ucapnya.
    Nasaruddin menuturkan, setiap Direktur Jenderal Agama di Kemenag melakukan tugas untuk meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di setiap sekolah masing-masing.
    “Jadi ini serentak, semuanya sekolah-sekolah agama Islam, sekolah agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu, semua serentak, setiap Dirjen Agama lain juga sudah meluncur,” ucapnya.
    Nasaruddin menambahkan, instruksi pelaksanaan
    CKG
    ini telah ia sampaikan kepada setiap Kantor Wilayah (Kanwil) dan Departemen Agama (Depag).
    “Kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah, anak didik kita tidak mendapatkan pemeriksaan, itu bukan salahnya anak, tapi salahnya kepala Kanwil dan Depag-nya,” jelas Menag.
    Ia berharap, CKG di lingkungan sekolah keagamaan menjadi contoh yang baik untuk pelaksanaan program ini.
    “Saya ingin Kementerian Agama menjadi contoh yang terbaik untuk pelaksanaan ini,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Zikir Sambut HUT RI ke-80, Menag Ingatkan Arti Merdeka dalam Perspektif Spiritual – Page 3

    Gelar Zikir Sambut HUT RI ke-80, Menag Ingatkan Arti Merdeka dalam Perspektif Spiritual – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga pelepasan dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan jiwa. 

    Hal itu disampaikan Menag saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang digelar Kementerian Agama di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8/2025).

    Acara yang menjadi pembuka rangkaian Bulan Kemerdekaan tersebut digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftachul Akhyar, dan tokoh agama dari sejumlah daerah. 

    Hadir pula enam tokoh lintas agama, Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pimpinan ormas Islam, majelis taklim, serta para santri dari sejumlah pondok pesantren.

    Dalam sambutannya, Menag menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya momen politik, tetapi juga peristiwa spiritual. Proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah, mencerminkan keberkahan dan keterhubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan nilai-nilai keimanan.

    “Ini bukan kebetulan. Para proklamator menyadari betul bahwa hari itu bukan sekadar tanggal, tapi juga momentum ilahiah. Zikir dan doa menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini sejak awal berdiri,” ujar Menag.

    Menurutnya, dalam tradisi Islam, terdapat empat istilah utama yang menggambarkan makna kemerdekaan: istiqlal, tahrir, hurriyah, dan in‘itaq. Namun, kata kunci dari semuanya adalah istiqlal, yaitu kemerdekaan dari penjajahan dan kekuasaan yang zalim.

    “Tanpa istiqlal, tidak mungkin ada hurriyah, tidak mungkin ada tahrir, dan tidak mungkin ada In’itaq. Karena itu, Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan, tetapi nazar bangsa atas nikmat kemerdekaan,” paparnya.

    Dia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati harus diisi dengan perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Salah satu indikatornya adalah terpenuhinya gizi anak bangsa dan akses pendidikan yang merata.

    “Presiden kita selalu menekankan bahwa kemerdekaan tidak sempurna jika masih ada anak-anak kelaparan. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau generasi mudanya kekurangan gizi? Maka pemberian gizi sehat dan pendidikan adalah bentuk konkret pengisian kemerdekaan,” tegasnya.

     

    Pada hari Rabu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI atau Parliamentary Union of The OIC Member States, di Senayan. Presiden kembali menegaskan sikap Indonesia terhad…

  • Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menag Bicara MBG hingga Sekolah Rakyat

    Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menag Bicara MBG hingga Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Istana Kepresidenan menggelar doa kebangsaan dalam rangkaian HUT RI ke-80. Pada acara tersebut, Menag Nasaruddi Umar menilai cara mengisi kemerdekaan saat ini dengan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat.

    Doa kebangsaan lintas agama ini digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (1/8/2025). Turut hadir yakni Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wamensesneg Juri Ardiantoro, dan Wamen Kependudukan Isyana Bagoes Oka, Ketum MUI Anwar Iskandar, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, serta perwakilan pimpinan lembaga lintas agama.

    “Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu,” kata Nasaruddin dalam sambutan seperti dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden.

    Menag bersyukur kemerdekaan Indonesia saat ini dapat diwujudkan dengan program-program yang unggulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Alhamdulillah kita sangat sering mendengarkan pernyataan-pernyataan Bapak Presiden Prabowo di berbagai macam kesempatan berulang-ulang,” ujarnya.

    Program untuk mewujudkan kemerdekaan itu yakni program MBG untuk anak-anak, ibu hamil dan melahirkan. Program ini dinilai jangka panjang untuk diraih.

    “Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan memberikan gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan sedang hamil, atau baru melahirkan,” sambungnya.

    Lantas bagaimana kebebasan dan kemerdekaan tanpa pendidikan? Menag menjelaskan hal ini diwujudkan dengan program Sekolah Rakyat yang diprogramkan Prabowo.

    Selain itu, ada pula program Pendidikan Garuda yang ditujukan untuk pemuda dan pemudi dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan di daerah terpencil. Serta program lainnya yang diunggulkan Prabowo untuk mewujudkan kemerdekaan.

    “Bapak Presiden juga mencanangkan apa yang disebut Pendidikan Garuda,” imbuh Menang.

    (rfs/isa)

  • Menteri Agama Angkat HP, Ini Iblis atau Malaikat?

    Menteri Agama Angkat HP, Ini Iblis atau Malaikat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanyakan apakah HP bagian dari iblis atau malaikat kepada anak-anak dalam acara Festival Lindungi Anak di Era Digital di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (31/7/2025).

    “Saya ingin tanya anak-anakku semua, jawab ya. Apakah ini iblis atau malaikat? Atau ada iblisnya atau malaikatnya?” kata Nasaruddin sambil mengangkat ponselnya.

    Dia menyebut jika perangkat memiliki iblis dan malaikat atau diartikan memiliki hal buruk dan baik. Kepada anak-anak, Nasaruddin berpesan untuk melihat fungsi baik dari ponselnya.

    Anak-anak juga diminta untuk saling mengingatkan jika melihat temannya menggunakan ponsel bukan untuk kebaikan. Hanya gunakan untuk pembelajaran saja, ucapnya.

    “Kalau kalian melihat teman-temannya buka iblisnya di sini, tegur dia ‘jangan itu merusak jalan pikiran kita’. Tapi handphone ini harus dibuka window malaikatnya, seperti pembelajaran, belajar ngaji,” dia berpesan.

    Nasaruddin berpesan khusus kepada anak-anak yang beragam muslim untuk membuka ponsel sambil membaca Bismillah. Dnegan begitu tidak digunakan untuk hal buruk.

    “Setiap kali membuka handphone kalau yang beragama Islam baca bismillahirrahmanirrahim, supaya nanti jangan terbuka iblisnya itu. Kalau terbuka iblisnya, cepat pindah ke malaikatnya. Setuju?” ucap Nasaruddin.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji juga mengingatkan HP sudah menjadi bagian dari keluarga. Semua hal juga dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel, termasuk bermain game.

    “Game ini potensi beberapa problem kekerasan. Karena itu, saya titip anak-anak hati-hati dengan game. bukan saya anti teknologi, anti handphone. Tapi hati-hati,” tutur Wihaji.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]