Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal Nasional 4 September 2025

    Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal Nasional 4 September 2025

    Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebahagiaan dirasakan pasangan muda, Tina (23) dan Aswanri (25) yang mengikuti nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Tak gengsi ikut nikah massal yang disediakan oleh Kementerian Agama, Aswanri  justru senang bisa mengikat janji suci dengan pujaan hatinya dan disaksikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    “Enggak apa-apa nikah massal, orang langsung dinikahkan menteri ini,” kata Aswanri di Masjid Istiqlal, Kamis.
    Ia berharap, program seperti ini akan ada seterusnya karena banyak masyarakat yang ingin menikah, tetapi terkendala biaya.
    “Harapan kami ya kegiatan ini harus diteruskan, karena di luar sana masih banyak yang tidak mampu untuk biaya, kan ada yang mau menikah kendalanya biaya,” ucapnya.
    Istri Aswanti, Tina mengaku tidak malu mengikuti nikah massal. Dia justru terbantu karena bisa menghemat pengeluaran. 
    “Dengan nikah massal merasa terbantu banget soalnya kalau pengeluaran pernikahan mahal. Jangan gengsi untuk nikah massal, ini juga kebaikan buat kita dibandingkan harus pacaran lama-lama,” ucap Tina di Masjid Istiqlal, Kamis.
    Tina mengakui, awalnya ia hanya ingin menikah sederhana dengan pasangannya.
    Namun, ia ditawari untuk ikut program ini.
    “Waktu itu aku daftar mau nikah rencananya enggak ikut nikah massal, pas mau daftar ditawarin sama penghulunya suruh ikut nikah massal, karena rekomendasi dari pemerintah juga ya sudah coba ikut dan ternyata alhamdulillah rezekinya,” kata dia.
    Tidak mempersiapkan apa pun, Tina berencana akan menggelar syukuran di rumah setelah resmi menikah dengan Aswanri.
    “Merasa terbantu banget dengan nikah massal,” katanya dengan raut wajah bahagia.
    Bantuan dari pemerintah ini juga dirasakan oleh Rabbanai (53) dari Muara Baru, Jakarta Utara, yang melangsungkan pernikahan dengan Teti (39).
    Rabbanai dan Teti sebenarnya sudah menikah enam tahun lalu secara agama.
    Bukan tanpa alasan Rabbanai dan Teti mengikuti program ini.
    Keduanya mengikuti nikah massal untuk mendapatkan pengakuan dari negara sebagai sepasang suami istri.
    Selama enam tahun, mereka belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sehingga menyulitkan anaknya untuk membuat akta kelahiran.
    “Saya ada enam tahun menikah, belum sah saja. Sudah punya anak, enggak punya surat nikah gitu enggak bisa bikin akta kelahiran susah, KK, KTP, makanya kami bikin surat nikah,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan Nasional 3 September 2025

    Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan Nasional 3 September 2025

    Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menindaklanjutinya.
    Hal ini merespons munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir pasca aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah.
    “Karena itu kita berharap bahwa jangan cuma dengar itu doang. Kerjakan itu apa yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini seperti itu,” kata eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    GNB menilai gerakan tersebut sebagai ekspresi sehat dari anak muda yang menuntut perbaikan demokrasi dan tata kelola negara.
    Menurut Laode, isi tuntutan rakyat tersebut selaras dengan pesan moral yang selama ini juga disuarakan para tokoh yang tergabung dalam GNB.
    “Bahasanya agak berbeda. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang lebih senior. Tetapi saya terus terang juga kaget ketika menerima itu ada kata murka di dalam (pesan kebangsaan). Jarang sekali itu orang tua-tua ini bilang ada murka seperti ini. Jadi itu juga teramplifikasi di dalam tuntutan yang 17 + 8,” ujar dia.
    Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga tergabung dalam GNB menegaskan, Presiden perlu memimpin langsung dalam menanggapi tuntutan masyarakat.
    “Jadi aspirasi, masukan, saran bahkan kritik sekalipun itu, mohon pertama didengar. Yang kedua lalu kemudian dikaji, setelah didengar dikaji, setelah dikaji dipertimbangkan. Karena dari hasil pertimbangan itu ada yang bisa dilaksanakan, ada yang belum bisa dilaksanakan,” tutur Lukman.
    Ia menambahkan, penting bagi pemerintah memiliki juru bicara resmi untuk menjelaskan perkembangan respons terhadap aspirasi publik.
    Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa negara tengah bekerja menuntaskan berbagai tuntutan tersebut.
    Sementara itu, Alissa Wahid menyebutkan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bukti semakin kuatnya konsolidasi publik melalui media sosial.
    “17+8 ini sebetulnya, dan inisiatif ini sangat menggembirakan. Pertama karena dampaknya. Itu dari anak-anak muda. Dari teman-teman yang selama ini banyak bekerja di isu-isu perbincangan publik, terutama terkait dengan demokrasi,” nilai putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
    Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang diberi tenggat hingga 5 September 2025, dan 8 agenda reformasi sistemik dengan target 2026.
    Beberapa poin utama tuntutan adalah pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan demo 28-30 Agustus, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, reformasi DPR dan partai politik, penguatan KPK, hingga reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah, terkait Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah, terkait Korupsi Kuota Haji 2024

    “Konsep dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan antum duduk di majelis ilmu seperti ini, belajar tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu kita taat kepada Wali Amr, taat pada pemerintah. Landasan hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 59, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Itu yang kami pegangi,” ucap Khalid Basalamah, dikutip Minggu (29/6).

    Ia menyebut, kedatangannya ke gedung KPK merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan undangan resmi dari lembaga negara.

    Namun, ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai tersangka dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji.

    “Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, dan itu adalah kewajiban. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka,” imbuhnya.

    Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

    Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (fajar)

  • Menag Berencana Kembangkan Pesantren Berstandar Cambridge di Tangerang Nasional 3 September 2025

    Menag Berencana Kembangkan Pesantren Berstandar Cambridge di Tangerang Nasional 3 September 2025

    Menag Berencana Kembangkan Pesantren Berstandar Cambridge di Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar berencana untuk mengembangkan pesantren yang mengadopsi kurikulum internasional Cambridge di Pondok Pesantren Al Ikhlas Assalam, Tangerang.
    Nasaruddin menuturkan, Pondok Pesantren Al Ikhlas Assalam ditargetkan mengadopsi kurikulum Cambridge sehingga para santri dapat memperoleh standar mutu global.
    “Penerapan standar Cambridge penting agar santri memiliki daya saing global,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, saat memberikan sambutan dalam Dzikir dan Doa Bersama untuk Negeri di Ponpes Al Ikhlas Assalam, Selasa (2/9/2025) lalu.
    Dengan kurikulum internasional tersebut, kata Menag, lulusan pesantren tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap melanjutkan pendidikan ke universitas mancanegara tanpa hambatan bahasa maupun standar akademik.
    “Kami bercita-cita menjadikan Ponpes Al Ikhlas terbaik di Tangerang. Nantinya Madrasah Aliyah di sini akan berstandar Cambridge, sehingga santri tidak perlu lagi jauh-jauh tes bahasa Inggris hanya untuk sekolah ke luar negeri,” ungkapnya.
    Nasaruddin menuturkan, ada perbedaan mendasar antara madrasah dan sekolah umum.
    Menurutnya, sekolah umum adalah tempat mencari ilmu dari guru, sedangkan madrasah merupakan tempat mencari ilmu Allah melalui guru sebagai perantara.
    “Kalau di sekolah, proses belajar hanya sekadar transfer ilmu. Tapi di madrasah, ada tazkiyah atau pembersihan diri sebelum ta’lim (belajar). Itulah sebabnya, ilmu yang diperoleh santri lebih barokah,” tegasnya.
    Dia mencontohkan, para guru madrasah sebelum mengajar biasa memulai dengan doa, shalat sunah, membaca Al-Fatihah, dan niat tulus agar ilmu yang disampaikan membawa keberkahan bagi para santri.
    Saat ini, menurut Menag, banyak lulusan madrasah yang berprestasi di perguruan tinggi ternama.
    “Sarjana teladan di UGM, ITB, maupun Unisma Malang ternyata banyak dari kalangan anak madrasah yang hafal Al-Qur’an,” jelasnya.
    Ia berharap kehadiran Ponpes Al Ikhlas Assalam nantinya dapat menjadi pusat kaderisasi generasi berilmu sekaligus berakhlak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Nasional Maulid Nabi 5 September, Tidak Ada Ganjil Genap Jakarta

    Libur Nasional Maulid Nabi 5 September, Tidak Ada Ganjil Genap Jakarta

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan tanggal 5 September 2025 sebagai libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M. Sehubungan dengan libur tersebut, ganjil genap di Jakarta ditiadakan.

    “Sehubungan dengan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, ketentuan Sistem Ganjil Genap di 25 ruas jalan di Jakarta pada Jumat, 5 September 2025 DITIADAKAN,” tulis Dishub DKI Jakarta dalam akun Instagram @dishubdkijakarta.

    Peniadaan ini sesuai dengan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Info Long Weekend Maulid Nabi 2025

    Mengutip dari SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, libur Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada Jumat (5/9/2025). Libur Maulid Nabi 2025 ada tiga hari ditambah libur akhir pekan (long weekend), dengan jadwal sebagai berikut.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanSisa Tanggal Merah 2025

    Setelah libur Maulid Nabi Muhammad SAW, masih ada libur Natal di bulan Desember 2025. Berikut ini sisa libur nasional dan cuti bersama hingga akhir tahun.

    Jumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAWKamis, 25 Desember 2025: Libur nasional Hari Raya Natal

    – Sisa cuti bersama:

    Jumat, 26 Desember 2025: Cuti bersama Hari Raya Natal

    1. Ketentuan cuti bersama ASN/PNS:

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025, cuti bersama ASN/PNS tidak memotong jatah cuti tahunan.

    2. Ketentuan cuti bersama pegawai/karyawan/pekerja:

    Merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024:

    Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

    (kny/imk)

  • Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (3/9/2025). 

    Agenda rapat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2026, serta sejumlah isu aktual. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan rapat masih sebatas paparan awal mengenai pengajuan anggaran.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian. Tentu dengan memasukkan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025). 

    Menurutnya, pembahasan detail belum dilakukan.

    “Baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” tambahnya.

    Syafi’i menambahkan, meski Badan Penyelenggara Haji termasuk dalam daftar undangan, lembaga tersebut belum sempat menyampaikan paparan. Dia sendiri juga mendapat penugasan khusus yang membuatnya harus meninggalkan rapat lebih awal.

    “Jadi memang belum ada tanya jawab, baru paparan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Jadi memaparkan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran. Jadi belum ada pembahasan,” katanya.

    Salah satu alasan usulan tambahan anggaran, kata Syafi’i, terkait kebutuhan belanja pegawai. Misalnya, Kementerian Agama menerima formasi CPNS lebih dari 105.000 orang yang tentu memerlukan dukungan anggaran tambahan.

    Selain itu, persoalan sertifikasi guru juga menjadi perhatian. “Kemarin kan ada 629.000 guru yang belum bersertifikasi. Nah di tahun 2026 kita menyelesaikan separuhnya, 300 lebih. Jadi kalau sudah sertifikasi kan ada penambahan gaji. Penambahan gaji itu kan harus dimasukkan ke APBN,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, program sertifikasi guru (PPG) yang dimulai 2026 akan berdampak pada anggaran gaji tahun 2027. Targetnya, pada 2027 tidak ada lagi guru non-sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.

    “Jadi kalau sekarang kan yang menggaji itu yayasannya. Tapi nanti setelah bersertifikasi itu masuk ke APBN. Maka pasti harus ada usulan tambahan anggaran. Jadi sangat normatif sekali,” kata Syafi’i.

  • Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas rencana kerja hingga anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara tertutup.

    Pantauan detikcom di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (3/9/2025), Menteri Nasaruddin Umar hadir di lokasi pukul 10.12 WIB. Selain Menag, sudah hadir di Gedung DPR RI sebelumnya yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

    Dalam agenda yang diterima, rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026. Rapat ini juga dijadwalkan akan membahas isu-isu terkini.

    “Tertutup,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i mengatakan rapat ini baru pengajuan anggaran. Ia menyebut masing-masing kementerian baru menyampaikan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang didapat.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian,” ucap Romo Syafi’i.

    “Tentu dengan memasukan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” imbuhnya.

    (dwr/gbr)

  • Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar Nasional 3 September 2025

    Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar Nasional 3 September 2025

    Menag: PPG 2025 Habiskan Anggaran Rp 165 Miliar
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 menghabiskan anggaran negara mencapai Rp 165 miliar.
    Nasaruddin menuturkan, peserta PPG 2025 mencapai 206.411, meningkat 700 persen dari tahun 2024 yang hanya berhasil melakukan sertifikasi sebanyak 29.933 guru.
    “Ini 700 persen dengan menghabiskan anggaran Rp 165 miliar. Angka Rp 165 miliar ini tidak sedikit dalam era efisiensi seperti ini,” ucap Nasaruddin, di Kampus UIN Jakarta, Tangerang Selatan, Rabu (3/9/2025).
    Anggaran tersebut dipergunakan untuk sertifikasi para guru, yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan suatu bangsa melalui pendidikan.
    “Tentu kita tidak hanya ingin melihat kuantitas begitu banyaknya guru yang tersertifikasi, tapi kita ingin melihat kuantitas ini berbanding lurus dengan kualitas guru-guru itu,” ucap dia.
    Dari total 206.411 peserta PPG tersebut, Kemenag berhasil menuntaskan sertifikasi 91.028 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam jabatan di sekolah.
    “Artinya, pada tahun ini seluruh guru PAI sekolah resmi bersertifikat, capaian bersejarah pertama kali dalam perjalanan PPG Kemenag,” kata Menag.
    Selain guru PAI, sertifikasi juga diberikan kepada guru lintas agama dan madrasah, meliputi 10.848 guru Pendidikan Agama Kristen, 5.558 guru Pendidikan Agama Katolik, 3.771 guru Pendidikan Agama Hindu, 530 guru Pendidikan Agama Buddha, serta 94.736 guru madrasah.
    “Pencapaian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pembangunan SDM unggul, serta Asta Protas Kemenag untuk mewujudkan pendidikan ramah, unggul, dan terintegrasi,” imbuh dia.
    Untuk mewujudkan Asta Cita, kata Nasaruddin, guru yang profesional harus memiliki empat kriteria.
    Pertama adalah
    learning how to learn
    .
    “Kemudian
    learning how to teach
    , bagaimana guru harus mampu mendidik muridnya belajar. Ketiga adalah
    teach how to learn
    , mengajar bagaimana belajar. Terakhir
    teaching how to teach
    , mengajarkan bagaimana seharusnya mengajar yang baik,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Jakarta –

    Anggota DPR hingga pegawai di DPR RI sudah beraktivitas seperti semula usai beberapa hari belakangan didemo massa. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hingga anggota dewan juga mulai terlihat lebih banyak hadir di DPR dibandingkan hari-hari sebelumnya.

    Berdasarkan agenda yang didapat, Rabu (3/9/2025) terhitung ada 23 rapat yang akan dilakukan oleh anggota DPR dengan menteri, badan, atau perwakilan kementerian hari ini. Jadwal rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai ada yang terlaksana pukul 19.00 WIB antara Komisi XIII DPR RI dengan Menteri HAM.

    Kendati demikian, pengamanan di DPR tampak masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tampak di pintu masuk Gedung Pancasila dijaga oleh pasukan Brimob tempat masuknya kendaraan anggota dewan dan para menteri.

    Di dalam Gedung DPR RI, tenda militer juga masih terpasang di sejumlah tempat seperti depan Nusantara II hingga samping Masjid DPR. Bahkan sebagian lantai satu parkiran motor digunakan untuk aparat kepolisian beristirahat.

    Menag Nasaruddin Umar salah satu menteri yang sudah mulai rapat di DPR, Rabu (3/9/2025 (Dwi/detikcom)

    Meski begitu, sejumlah menteri juga mulai berdatangan ke DPR RI untuk melaksanakan rapat. Terlihat hadir di sana Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan.

    (dwr/maa)

  • Kasus Kuota Haji, KPK Dalami Dugaan Calon Haji Khusus Bisa Berangkat Tanpa Antre – Page 3

    Kasus Kuota Haji, KPK Dalami Dugaan Calon Haji Khusus Bisa Berangkat Tanpa Antre – Page 3

    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.