Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk mendoakan korban dari insiden ambruknya bangunan mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menutup Musabaqah Qiraatil Kutub (MKQ) Nasional ke-8 dan MQK Internasional pertama. Seremonial penutupan berlangsung di Lapangan Merdeka, Wajo.
“Mari kita doakan mereka, mari kita doakan diri sendiri, mari kita doakan semuanya, semoga tahun-tahun penuh cobaan ini berlalu dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua,” kata Menag dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Melalui sambutan virtual, Menag juga mengajak seluruh warga untuk mendoakan korban dari ambruknya bangunan mushala di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Sebelumnya, ribuan santri Pesantren As’adiyah bersama peserta MQK dan masyarakat juga menggelar istighatsah untuk mendoakan korban ambruknya bangunan di pesantren Al Khoziny.
Sebelumnya diberitakan, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB.
Peristiwa itu membuat sejumlah santri yang tengah melakukan salat asar berjemaah terjebak di reruntuhan.
Kabar terbaru, proses evakuasi runtuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup oleh tim SAR gabungan.
Operasi evakuasi pencarian korban dan pengangkatan puing bangunan resmi ditutup oleh tim SAR gabungan per Selasa, 7 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB atau pada hari ke sembilan.
“Hari ini masuk ke sembilan hari, kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Sembilan hari proses pencarian dan pertolongan, total 171 korban terevakuasi. Korban yang ditemukan meninggal dunia sebanyak 67 orang dengan delapan bagian tubuh.
Sementara itu, korban yang selamat tercatat ada 104 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fachrul Razi
-
/data/photo/2025/10/04/68e0989e0ffb7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny Nasional 7 Oktober 2025
-
/data/photo/2025/10/07/68e4afdeb3cfd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran Nasional
Cak Imin: Ponpes Al Khoziny yang Roboh Berusia 125 Tahun, Alami Keterbatasan Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, usia dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah mencapai 125 tahun.
Cak Imin menyampaikan, biasanya, bangunan pada pesantren tua tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, perencanaan pembangunan yang tidak memadai ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu keterbatasan anggaran, usia yang sangat tua, dan pesantren yang menjaga independensi.
“Karena tiga hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam dalam melaksanakan pembangunannya. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutur dia.
“Nah, faktor yang ketiga, kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya. Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik,” sambung Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, dirinya bersama Menag bakal mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan.
Dia memastikan akan memprioritaskan pesantren-pesantren yang sangat rawan dan sangat tua usianya.
“Pesantren-pesantren rata-rata didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren di Sidoarjo ini lahir tahun 1915 dan pesantren-pesantren lainnya. Atas perintah Pak Presiden, itu saya akan terus mengambil langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani,” imbuh Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Eks Bendahara Amphuri Kembali Dipanggil KPK, Saksi Kasus Haji 2024
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil kembali mantan bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi (HTH)
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Selain HTH, KPK juga memanggil Supratman Abdul Rahman selaku Direktur PT Sindo Wisata Travel; Artha Hanif selaku Direktur Utama PT Thayiba Tora; dan M.Iqbal Muhajir selaku pihak swasta.
Budi belum merincikan materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada HTH dan saksi lainnya. Sebelumnya, dia telah diperiksa sebanyak dua kali, panggilan pertama berlangsung pada Jumat (19/9/2025) dan Kamis (25/9/2025).
Dia mengaku ditanya mengenai fungsi dan tugasnya selama menjabat sebagai bendahara Amphuri serta pertemuannya dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK masih mengusut perkara ini dan belum menetapkan tersangka. KPK tengah menggelar maraton pemeriksaan terhadap asosiasi dan biro travel haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.
Terbaru, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024.
“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.
Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken Yaqut.
KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.
-
/data/photo/2025/10/06/68e35efcc6351.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah Nasional 7 Oktober 2025
Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana duka menyelimuti rumah mendiang Wakil Presiden RI ke-4, Umar Wirahadikusumah setelah sang istri, Karlinah Djaja Atmadja menyusulnya pada Senin (6/10/2025) pagi.
Karlinah menghembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada pukul 04.33 WIB pagi pada usia 95 tahun.
Menjelang siang, kabar duka itu beredar dan dikonfirmasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melalui akun media sosial Instagram resmi.
”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta segenap keluarga besar Sekretariat Wakil Presiden turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Hj. Karlinah Umar Wirahadikusumah binti Djajaatmadja,
” tulis keterangan Setwapres RI, Senin.
Duka cita juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Ia menyebut, Karlinah sebagai istri yang setia mendampingi Umar, jenderal yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Kami menyampaikan bahwa TNI turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah,” ucapnya.
Jenazah Karlinah dimandikan di rumah sakit militer itu sebelum disemayamkan di rumah duka, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa puluh meter dari Taman Suropati.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga, karangan bunga ucapan duka pun berdatangan.
Di tengah suasana duka keluarga Umar, para pejabat tinggi negara, terutama keluarga presiden dan wakil presiden berdatangan.
Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya. Ia bahkan sempat berbincang cukup lama dengan keluarga Karlinah hingga menjelang tengah hari.
Setelah itu, giliran Ketua DPR RI sekaligus putri Presiden RI Ke-5, Puan Maharani, tiba. Disusul putri mendiang Presiden RI Ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto bersama adik dan kakaknya.
Wakil Presiden RI Ke-11, Boediono juga hadir untuk menyampaikan duka cita.
Pejabat tinggi negara lainnya juga melayat: Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ditemui usai melayat, SBY yang tak lagi mengenakan kacamata hitamnya seperti pada saat datang, memperlihatkan kedua matanya yang sembap.
SBY mengaku sudah mengenal Karlinah sejak ia menjadi Koordinator Taruna, semacam badan eksekutif mahasiswa (BEM) di universitas.
Saat itu, Umar menjabat sebagai KSAD dan Karlinah ditetapkan sebagai Ibu Taruna.
“Saya datang ke Jakarta atas nama Taruna Akademi Militer mengasih medali,” kenang SBY.
Ia juga mengenang saat bertugas sebagai Komandan Batalyon di Timor Timur.
Saat itu, ia dipercaya mengamankan kunjungan Umar dan Karlinah di Timor Timur karena lokasinya merupakan zona perang.
“Waktu itu saya menjadi komandan batalion, mengamankan kunjungan karena daerah operasi daerah pertempuran, dan alhamdulillah kunjungan beliau sukses, aman, dan sesuai dengan agenda beliau,” tutur dia.
Selain SBY, Titiek juga keluar dari rumah duka dengan mata berkaca-kaca. Ia mengaku kehilangan sosok Karlinah.
Menurutnya, keluarga Karlinah dekat dengan Keluarga Cendana karena Umar pernah menjadi Wakil Presiden, ketika Soeharto berkuasa.
“Beliau adalah sangat dekat dengan kami, Pak Umar adalah Wapresnya Pak Harto, jadi kami merasa kehilangan,” kata Titiek, saat ditemui di rumah duka.
Titiek mengenang, Karlinah kerap datang dan seperti sudah menjadi bagian dari Keluarga Cendana. Kedatangan Karlinah yang ia kenang terutama saat momen ulang tahun.
“Sering kumpul, apalagi kalau ulang tahun, beliau kayak keluarga saja kumpul datang ke Cendana. Sama ibu saya tentu saja sangat dekat,” tutur dia.
Setelah disemayamkan, jenazah Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Pemakaman dilakukan dengan upacara militer.
Puluhan prajurit berbaris di makam, membawa senjata laras panjang dengan pakaian putih dan hijau.
Di sana, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi inspektur upacara, memimpin pemakaman Karlinah.
“Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
Gibran menyebutkan Karlinah meninggal di RSPAD Gatot Soebroto pada Senin dini hari. Ia berharap, sosoknya bisa menjadi teladan.
“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Andre Rosiade Tinjau MAN 1 Sijunjung, Bantu Urus Status hingga Dana Pembangunan
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade meninjau kampus dua MAN 1 Sijunjung di Nagari Tamparungo, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Andre berjanji membantu pembangunan sekolah yang bakal dipersiapkan menjadi MAN 3 Sijunjung.
“Nanti uangnya kita minta ke Menteri Agama. Ini tugas saya,” kata Andre dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Peninjauan didampingi Wakil Bupati Sijunjung Iraddatillah, Wakil Ketua DPRD Sijunjung Syahril Syamra, Kepala Kampus 2 MAN 1 Sijunjung Yasmikan, dan sejumlah tokoh masyarakat Sumpur Kudus. Sekolah ini sendiri dibangun pada 2022 lalu yang dikerjakan secara swadaya.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengaku bertanggung jawab membantu masyarakat di dapilnya, termasuk memperjuangkan bidang pendidikan. Dia menyebut akan bertemu dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait pembangunan sekolah tersebut.
“Tugas saya sebagai duta besar mencarikan uangnya. Segera kami akan cari dan temui Pak Menteri Agama untuk menyelesaikan kampus dua MAN 1 Sijunjung ini. Karena anggota dewan ditugaskan untuk menyampaikan harapan masyarakat,” tuturnya.
“Karena tuntutan masyarakat ini aliyahnya lokal jauh dari yang di Palangki dari MAN 1. Setelah fasilitas sudah mencukupi nanti kita usulkan jadi MAN 3,” ujarnya.
Kepala Kampus dua MAN 1 Sijunjung Yasmikan berharap MAN 1 Sijunjung dapat segera berubah status menjadi MAN 3 Sijunjung. Dia juga berharap tenaga pengajar di sekolah itu bisa menjadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
(wnv/idn)
-

Ketua KPK: Total Uang Korupsi Kuota Haji yang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuoa haji 2024.
Seperti diketahui, belakangan ini KPK tengah menggelar ‘maraton’ pemeriksaan terhadap asosiasi maupun biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.
“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus [Rp100 miliar] ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik KPK, katanya, juga terus melakukan tracing aset.
“Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo.
Sejumlah pihak secara perorangan maupun biro atau asosiasi travel haji telah diperiksa KPK. Salah satunya sebagian biro dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dikatakan telah mengembalikan uang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa biro di Jawa Timur.
“Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK secara khusus atau diantaranya dari biro-biro travel di bawah asosiasi HIMPUH,” ucap Budi, Selasa (30/9/2025).
Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.
Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut Cholil sebagai Menteri Agama kala itu.
KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.
“informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Senin (6/10/2025).
Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel ke oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.
“Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.
-

Tersangka Kuota Haji Belum Ditetapkan, Ketua KPK: Masalah Waktu Aja
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menentukan tersangka pada kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 di lingkungan Kementerian Agama.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mempelajari dokumen perkara kuota haji. Dia menyebut akan segera mengumumkan tersangka dalam perkara ini meski belum tahu kapan pengumuman itu disampaikan.
“Ah itu kan relatif, soal masalah waktu aja ya,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Setyo menjelaskan penyidik masih mengumpulkan informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Dia menegaskan tidak ada masalah yang memengaruhi proses penyidikan.
“Masalah lain tidak ada kok. Kalau penetapan tersangka itu ada dokumennya gitu. Yang saya melihat, mereka (penyidik) masih melakukan proses pemanggilan dan orangnya kalau hadir dilakukan pemeriksaan,” jelas Setyo.
Baginya pengusutan perkara ini hanya menunggu waktu yang tepat hingga sampai pengumuman tersangka. Kendati, dia menyebut pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji.
“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo.
Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik, katanya, juga terus melakukan tracing aset.
“Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo.
Belakangan ini, penyidik KPK memang tengah gencar memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara kuota haji.
Diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.
Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut.
KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.
-
/data/photo/2025/10/06/68e36a47f16a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional
Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi inspektur upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja, istri Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, pada Senin (6/10/2025).
Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan penghormatan militer.
“Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
Gibran menuturkan, Karlinah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran bangsa.
Sebelum meninggal, dia sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Senin sekitar pukul 04.33 WIB.
“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan prosesi penguburan jenazah.
Sejumlah prajurit melepaskan tembakan penghormatan untuk mendiang Karlinah.
Setelah jenazah ditutup dengan papan, acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga mendiang Karlinah.
Mereka yang tampak hadir adalah Presiden ke-4 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Titiek Soeharto.
Kemudian, putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; dan eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Subuh tadi, Karlinah meninggal pada usia 95 tahun.
Dia mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.33 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Sejumlah pejabat tinggi negara telah menyampaikan dukacita atas meninggalnya istri mantan wakil presiden tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/17/68ca76b2bae79.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025
KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
“Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
