Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.

    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.

    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag
    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh
    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.

    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.

    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen
    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.

    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.
    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas
    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.

    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.
    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas
    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.

    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan kritik tajam terkait efisiensi perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, Senin 2 Desember 2024 lalu, Nasaruddin menyoroti kebiasaan perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag yang dinilainya lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif.
     
    Langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar formalitas atau ajang perjalanan pribadi.
     
    Berikut sejumlah fakta dari Pernyataan Menag

    1. Ajang Jalan-Jalan dan Oleh-Oleh

    Nasaruddin menyebut banyak perjalanan dinas yang seharusnya bisa digantikan dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bahkan mengkritik perilaku sejumlah pejabat Kemenag yang datang ke Jakarta, namun lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari oleh-oleh ketimbang menyerap materi bermanfaat.
    “Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang. Apa yang dibawa pulang? Koper oleh-oleh, baju kaus, tapi materi untuk umat tidak kelihatan,” ujarnya.
     
    Baca juga: Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

    2. Efek Positif Hanya 0,5 Persen

    Berdasarkan sebuah penelitian yang dikutip Nasaruddin, manfaat perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, hanya memberikan dampak positif sebesar 0,5 persen terhadap program yang dijalankan.
     
    “Efek positif perjalanan dinas itu hanya 0,5 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” tegasnya.

    3. Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas

    Menyikapi hal ini, Nasaruddin berencana memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun depan. Ia menyatakan bahwa Kemenag harus lebih rasional dalam merencanakan kegiatan semacam itu.
     
    “Untuk ke depan, kita akan membatasi perjalanan dinas. Menteri Keuangan, kita akan potong anggaran perjalanan dinas ini 50 persen,” ujarnya.

    4. Pentingnya Kejujuran dan Objektivitas

    Nasaruddin juga meminta jajaran Kemenag, khususnya di perguruan tinggi, untuk lebih jujur, obyektif, dan rasional dalam merencanakan perjalanan dinas. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
     
    “Kitalah yang mengemban tanggung jawab untuk merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenag ini,” kata Nasaruddin.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota DPR Minta Menag Tegaskan Kemenag Bukan Tempat Cari ‘Proyek’

    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bukan tempat bagi seseorang untuk mencari ‘proyek’ atau keuntungan pribadi. Sebelumnya, Maman mengapresiasi sikap tegas Menag terkait gratifikasi.

  • Menag Nasaruddin Umar: Tak Boleh Ada Sekolah yang Menolak Pelajar Berkebutuhan Khusus

    Menag Nasaruddin Umar: Tak Boleh Ada Sekolah yang Menolak Pelajar Berkebutuhan Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak boleh ada sekolah yang menolak pelajar berkebutuhan khusus. Hal ini ia sampaikan dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (4/12/2024).

    “Kita harus memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kesempatan pendidikan harus merata bagi semua,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

    Menag Nasaruddin Umar menambahkan Kemenag berkomitmen penuh untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh pelajar, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Upaya ini meliputi alokasi anggaran khusus dan pengawasan terhadap penerimaan siswa berkebutuhan khusus di lembaga pendidikan.

    “Kami berupaya memastikan tidak ada yang tertinggal hanya karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Jika ada penolakan, orang tua dapat mendaftarkan anaknya ke Madrasah. Kami sudah berkomitmen menyediakan pendidikan inklusif di Madrasah,” jelas Nasaruddin.

    Ia juga menekankan bahwa regulasi terkait larangan penolakan harus dipatuhi.

    “Bagi orang tua yang mengalami penolakan, jangan ragu. Datanglah ke Madrasah, kami akan menampung dan mendukung pendidikan anak-anak Anda,” tutupnya.

    Kemenag terus mengupayakan pemerataan pendidikan inklusi melalui berbagai program, termasuk pelatihan untuk guru dan peningkatan fasilitas di Madrasah.

  • Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag Minta Unit Percetakan Al-Qur’an di Ciawi Bogor Bisa Cetak Kitab Suci Agama Lain – Page 3

    Menag juga menyoroti perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital. “Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan. Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

    Nasaruddin berharap Gedung PLKI UPQ dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan literasi keagamaan di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melayani umat lintas agama.

    Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PLKI UPQ ini merupakan hasil dari perencanaan yang dimulai sejak tahun 2020. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan selesai dalam waktu dua tahun dengan total anggaran sebesar Rp239 miliar.

    “Alhamdulillah, kini kapasitas cetak meningkat signifikan dari 250 ribu menjadi 1 juta mushaf Al-Qur’an per tahun,” ungkap Kamaruddin.

    Kamaruddin menambahkan, Gedung PLKI UPQ Kemenag dirancang sebagai ikon wisata religi dengan fasilitas modern, seperti ruang diskusi, seminar, galeri mushaf, dan mini teater digital yang sangat canggih.

    “UPQ ini tidak hanya menjadi percetakan Al-Quran, tetapi juga pusat literasi keagamaan Islam. Dengan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum), bangunan modern ini menjadi ikon wisata religi dan peradaban Islam di Indonesia,” ujar Kamaruddin.

     

  • Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Sumber foto: Antara

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 demi mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    “Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan Haji 2025 padahal usulan enggak ada,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

    Marwan berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPH segera membahas mengenai BPIH 2025.

    “Kami menunggu usulan pemerintah (tentang) BPIH, sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu. Yang dulu itu, kami tidak setuju karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, usulkan lagi,” ujar dia menjelaskan.

    Apabila usulan itu telah ada, Marwan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar Komisi VIII DPR tetap dapat menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan BPIH 2025 itu di tengah reses yang dijadwalkan berlangsung mulai 6 Desember 2024.

    “Kami sudah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses, itu saking seriusnya kami,” ujar Marwan.

    Sebelumnya pada Senin (2/12) Kementerian Agama telah menyampaikan saat ini masih menunggu undangan dari Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi seiring dengan waktu yang semakin mepet.

    “Ya kita tunggu DPR. Karena kita menunggu waktunya. Kan, kita tidak bisa menentukan sepihak, ya, kan. Harus ada rapat kerja dengan DPR,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

    Artinya, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jamaah.

    Menurut Menag, pihaknya sudah siap untuk menggelar pembahasan. Apabila Komisi VIII DPR RI mengundang Kementerian Agama untuk menggelar rapat kerja, Kemenag akan langsung memulai.

    “Jadi kami siap. Begitu DPR oke, kita langsung mulai,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Kemenag Komitmen Hadirkan Madrasah Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus

    Kemenag Komitmen Hadirkan Madrasah Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen mendukung pendidikan inklusi dengan meresmikan lebih dari 1.000 madrasah inklusi di seluruh Indonesia. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan hal itu saat memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan rasa bangganya terkait langkah Kemenag dalam mengembangkan program pendidikan inklusif di madrasah.

    “Madrasah inklusi adalah bagian dari upaya kita memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan hak pendidikan yang setara. Siapa pun yang mencintai mereka akan dirahmati Tuhan,” ujarnya di Hotel Redtop, Jakarta, Rabu (4/11/2024).

    Sementara itu, Helmi Halimatul Udhmah, sebagai Bunda Inklusi, menyatakan regulasi yang diterbitkan Kemenag memastikan madrasah menerima peserta didik dengan berbagai kondisi, termasuk disabilitas.

    “Hampir 50.000 siswa disabilitas telah terdaftar di madrasah. Ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil,” ungkapnya terkait madrasah inkusi.

    Helmi juga menegaskan pemberian kesempatan belajar yang sama kepada anak-anak berkebutuhan khusus adalah kewajiban moral dan sosial. Dia mengaku, mengabaikan mereka adalah tindakan yang zalim.

    “Mereka juga berhak meraih prestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa, sebagaimana tokoh-tokoh inspiratif seperti Gus Dur dan Albert Einstein,” tambah Helmi.

    Sementara itu, Direkur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Abu Rokhmad juga mengajak seluruh pihak untuk merumuskan langkah strategis guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah.

    “Lebih dari 1.000 madrasah inklusi telah kita buka. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan pendidikan inklusif menjadi prioritas guna mendukung kesetaraan,” ujarnya.

  • Nasaruddin Umar Sebut Keberhasilan Kemenag Bukan Raih WTP, tapi Ketika Korupsi dan Kejahatan Berkurang Nasional 4 Desember 2024

    Nasaruddin Umar Sebut Keberhasilan Kemenag Bukan Raih WTP, tapi Ketika Korupsi dan Kejahatan Berkurang Nasional 4 Desember 2024

    Nasaruddin Umar Sebut Keberhasilan Kemenag Bukan Raih WTP, tapi Ketika Korupsi dan Kejahatan Berkurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama RI,
    Nasaruddin Umar
    mengatakan, keberhasilan kinerja lembaga yang dia pimpin bukan terlihat dari raihan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (
    WTP
    ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    Dia bahkan menyindir, ada banyak isu di luar bahwa predikat WTP itu bisa dibayar dengan uang.
    Sebab itu, dia menilai kinerja Kemenag akan diragukan jika meraih predikat WTP tapi masyarakat justru semakin jauh dari ajaran agama dan kejahatan semakin bertambah.
    “Itu kan seperti kata orang, bisa dibayar. Kita WTP tapi masyarakat kita semakin berjarak dengan agamanya, ada judi online, ada kebebasan seksual, ada korupsi, ada pembangkangan, ada kedurhakaan,” ujarnya saat meresmikan Masjid Kementerian Agama Kantor Wilayah DKI Jakarta, Rabu (4/12/2024).
    Nasaruddin mengatakan, keberhasilan Kementerian Agama adalah ketika masyarakat Indonesia yang beragama semakin dekat dengan ajaran agamanya.
    Karena menurut dia, kejahatan seperti korupsi dan aktivitas kriminal lainnya bisa berkurang ketika masyarakat meresapi ajaran agama secara menyeluruh.
    “Agama apa pun, tujuan kita Kementerian Agama ini bagaimana mendekatkan umat dengan ajaran agamanya,” imbuh Nasaruddin.
    “Kalau semua penganut agama mengamalkan ajarannya secara konsekuen, secara komprehensif, maka tidak perlu ada pintu di dalam rumah. Kenapa? Tentu enggak ada yang mencuri. Agama mana yang membolehkan mencuri, tentu enggak ada yang korupsi, agama mana yang menghalalkan korupsi?” tuturnya lagi.
    Sebab itu, dia menginginkan agar masjid bernama Raudhatul Jannah yang baru diresmikan bisa memberikan dampak yang baik khususnya untuk masyarakat sekitar.
    “Dengan adanya masjid ini, kita berharap solidaritas kekitaan, keumatan itu akan lebih bagus,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    Sayangkan Sikap Gus Miftah Hina Pedagang, Istana Tegaskan Presiden Prabowo Sangat Hormati Pedagang

    GELORA.CO  –  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyayangkan sikap Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman yang menghina pedagang es teh.

    Diketahui hinaan tersebut diungkapkan Miftah kepada penjual es teh bernama Sunhaji yang sedang berjualan di tengah acara dakwahnya.

    Hasan mengungkap, sikap Miftah ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini sangat menghormati pedagang kaki lima.

    Tak hanya pedagang saja, Presiden Prabowo juga disebut sangat menghormati para petani, nelayan, dan semua orang yang bekerja keras keluar rumah untuk mencari rezeki.

    “Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan.”

    “Semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka.”

    “Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia,” kata Hasan dilansir Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut Hasan menuturkan, atas sikap Miftah tersebut, Presiden Prabowo telah memberikan tegurannya melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Karena bisa saja pedagang es teh tersebut terluka perasaannya akibat hinaan yang dilontarkan oleh Miftah.

    Kini Istana pun telah mendapat kabar bahwa Miftah telah mendatangi kediaman Bapak Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.

    “Yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi.”

    “Utusan Khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung,” terang Hasan.

    Viral Gus Miftah Olok-olok Pedagang, Menteri Agama Sebut Pembelajaran Buat Utusan Khusus Presiden

    Video Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana atau Gus Miftah, yang tampak mengolok-olok pedagang es pada sebuah acara viral di media sosial.

    Aksi Gus Miftah ini mendapatkan sambutan negatif dari masyarakat dan sejumlah figur publik.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hal ini merupakan pembelajaran bagi Gus Miftah untuk mengontrol diri saat bersikap di publik.

    “Ya, saya kira itu, apapun ini juga pembelajaran buat Gus Miftah bahwa ketika menjadi pendapat figur publik seperti ini, harus ada controlling,” ujar Nasaruddin di LPQ Kemenag, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    “Iya, jadi saya kira ini menjadi lesson learning lah. Pembelajaran buat Gus Miftah. Semoga yang kita mau sendiri juga akan datang,” tambah Nasaruddin.

    Dirinya mengingatkan bahwa saat ini Gus Miftah merupakan pejabat publik.

    Menurut Nasaruddin, saat ini Gus Miftah merupakan sosok yang dimiliki masyarakat dan Pemerintah.

    “Karena kita sekarang ini kan bukan milik kita sendiri. Kita sudah milik masyarakat dan bahkan menjadi milik pemerintah. Dan ini mudah-mudahan menjadi, ya itu tadi lesson learning, pembelajaran,” katanya.

    Meski begitu, Nasaruddin mengatakan Gus Miftah dalam hidupnya memiliki banyak profesi yang beragam.

    Mulai dari sebagai sebagai penceramah, Utusan Khusus Presiden, pelawak hingga pimpinan pondok pesantren.

    Sehingga, menurut Nasaruddin, publik juga harus melihat Gus Miftah dalam kapasitas kegiatan yang tidak resmi.

    “Jadi jangan sampai nanti Pak, Pak Gus Miftah itu kita portrait dengan gaya portrait formal, tapi dia sedang dalam keadaan informal.”

    “Jadi seniman itu kan paling susah diukur. Nah, jangan lupa bahwa Gus Miftah itu adalah seorang seniman,” tambahnya.

    Nasaruddin mengaku tidak mengikuti secara rinci perkembangan masalah ini.

    Dirinya meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi hal ini.

    “Kalau memang itu ada unsur kesengajaan, tentu minta maaf. Tapi saya kok yakin Gus Miftah itu, itu tadi, multi talenta, multi kapasitas. Jadi jangan sampai nanti cara mengeditnya itu ketika dia sedang dalam keadaan sedang melawak. Dia tidak dalam keadaan sedang berada dalam forum formal,” pungkasnya.

    Ungkapan Gus Miftah Disorot

    Diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya yang melontarkan kata-kata kasar kepada pedagang es teh viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, dia diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es teh mu masih banyak atau tidak?) masih? Yo kono didol g*bl*k (Ya sana dijual b*d*h),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut

  • Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    Tanggapi Kasus Gus Miftah, Menag Nasaruddin Umar: Ini Jadi Pembelajaran

    loading…

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta semua pihak menahan diri terkait polemik Gus Miftah. Foto/SINDOnews/sunu hastoro fahrurazi

    BOGOR – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memberi komentar terkait polemik kasus Gus Miftah. Nasaruddin Umar meminta semua pihak untuk menahan diri.

    “Jadi Gus Miftah itu kan banyak kapasitasnya, sebagai penceramah, utusan Presiden, pelawak, pimpinan pondok juga ada. Jadi jangan sampai Gus Miftah kita potret dengan gaya formal tapi dia dalam keadaan gaya informal,” ujar Menag usai meresmikan Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).

    Menag menambahkan, jangan dilupakan bahwa Gus Miftah itu seorang seniman. “Saya nggak mengikuti perkembangam seperti apa, tapi saya mohon semua pihak menahan diri dan perlu klarifikasi ke Gus Miftah. Kalau itu ada unsur kesengajaan maka perlu minta maaf,” imbaunya.

    “Ini juga pembelajaran bagi Gus Miftah, ketika jadi figur pejabat publik seperti ini harus ada kontroling,” sarannya.

    Menag menambahkan, sebagai figur pejabat publik maka bukan hanya milik diri sendiri, tetapi milik masyarakat bahkan milik pemerintah. “Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran,” tegasnya.

    (cip)

  • 7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    mengatakan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang
    Desain Besar Olahraga Nasional
    (DBON) pada Rabu (4/12/2024) siang ini merupakan sebuah sejarah.
    Sebab, rapat tersebut akan dipimpin langusng oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (
    Kemenpora
    ), Jakarta, bukan di Istana Wakil Presiden.
    “Sejarah ya, jarang-jarang (rapat di Kementerian),” kata Dito kepada
    Kompas.com
    , Selasa pagi.
    Dito pun mengaku kaget saat tahu rapat tingkat menteri itu akan digelar di kantornya.
    Adapun rapat ini akan membahas perkembangan
    desain besar olahraga nasional
    .
    “Membahas
    progress
    desain besar olahraga nasional bersama kementerian dan lembaga terkait juga,” kata Dito.
    Berdasarkan undangan rapat DBON yang diperoleh, acara ini digelar di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga Rl pada pukul 13.30 WIB.
    Selain Menpora yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana, ada sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga yang turut dikirimi surat dinas rapat DBON.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan,  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Perindustrian.
    Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.