Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Tanggapi Pengkritik, Buya Anwar Ajak Pakai Hitungan Matematika untuk Kepadatan di Mina

    Tanggapi Pengkritik, Buya Anwar Ajak Pakai Hitungan Matematika untuk Kepadatan di Mina

    Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas menanggapi para pihak yang mengkritisi masalah kepadatan tenda jemaah di Mina saat pelaksanaan ibadah Haji 1445 H lalu. Namun menurutnya para pengkritik tidak menggunakan analisa perhitungan matematika. Menurutnya, kritik tersebut semestinya dilakukan dengan memperhitungkan jumlah jemaah dengan luas lokasi yang tersedia di Mina.

    Hal ini disampaikan oleh Buya Anwar, panggilan akrabnya, saat menghadiri pertemuan delegasi Amirul Haj 1445 H/2024 M di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Tampak hadir, Menag Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Haj, Habib Sayyid Muhammad Hilal al Aidid selaku Naib Amirul Haj bersama Buya Anwar, serta para anggota Amirul Haj, antara lain: Habib Ali Hasan Bahar, Setiaji, Andie Megantara, Muhammad Aqil Irham, Reza Ahmad Zahid, Budi K Kresna, Ahmad Fahrurrozi, Alissa Wahid, Ariati Dina Puspita, serta tim secretariat Amirul Haj Mariana Hasbie dan M Aziz Hakim.

    Hadir juga, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latied, para Staf Khusus, Staf Ahli, Tenaga Ahli Menteri Agama, Pejabat Eselon II dan III Kementerian Agama RI.

    Kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Sehingga, total kuota tahun ini, 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Untuk jemaah haji reguler, lokasi Mina yang tersedia hanya sekitar 172.000 M2 sehingga setiap jemaah hanya mendapat lokasi seluas 80 cm2.

    Buya Anwar mengungkapkan bahwa tidak ada kritik yang substansial. Menurut Buya, kritik-kritik negatif yang beredar di media juga sangat tidak semestinya.

    “Kritik-kritik tersebut seharusnya juga menggunakan matematika sebagai alat analisis. Ruang yang ada terbatas, sementara jumlah jemaah ditambah. Tentu porsi bagi masing-masing jamaah mengecil,” katanya, Senin (22/7) kemarin.

    “Saya pulang Haji, saya lihat media. Ada satu hal yang mengusik saya, pemahaman saya tentang penyelenggaraan haji dan yang dikatakan media sangat jauh sekali,” sambungnya.

    Dikatakan Buya Anwar, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menjadi tanggung-jawab Kementerian Agama, tapi juga Pemerintah Saudi. Untuk itu, Buya Anwar memberi saran agar Menag mengusulkan kepada pihak Arab Saudi untuk menambah ruang vertikal di Mina untuk menghindari kepadatan. Sebab, menambah ruang horizontal sudah sulit dilakukan.

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada para Naib dan anggota Amirul Haj. “Terima kasih atas kerja kerasnya membantu kita semua memberikan layanan kepada jamaah haji Indonesia dan memastikan bahwa layanan yang diterima oleh para jamaah haji Indonesia itu sesuai dengan apa yang direncanakan,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amirul Haj, Naib Amirul Haj, dan seluruh anggota, atas dedikasinya dan dukungannya terhadap penyelenggaraan Haji 1445 H/2024 M,” sebutnya.

    54

  • Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengharapkan perampingan struktur organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) dapat meningkatkan profesionalitas kinerja jajaran kementerian. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    “Kementerian Agama RI itu mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu akan memberikan kontribusi terwujudnya Kementerian Agama yang lebih profesional,” ujar Nasaruddin.

    Ia menyebutkan bahwa profesionalitas yang ditingkatkan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan kuat. Nasaruddin menjelaskan, struktur organisasi Kemenag sebelumnya dianggap “gemuk” dan perlahan-lahan mulai dirampingkan oleh pemerintah.

    Beberapa langkah perampingan yang telah dilakukan antara lain memindahkan Peradilan Agama dari Kemenag ke Mahkamah Agung, mengalihkan satuan kerja penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyerahkan kewenangan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    “Dulu juga wakaf all in di Kemenag, sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia,” tambah Nasaruddin yang dikutip dari Antara.

    Selain itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga dibentuk Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kemenag, dengan tujuan meningkatkan fokus penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.

     

  • 4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dia bangga dan bahagia karena sembilan putera-puteri terbaik Sulsel masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Sembilan orang itu terdiri dari enam orang dipilih sebagai menteri, dan tiga lainnya ditunjuk sebagai wakil menteri.

    “Saya dan tentu saja seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bangga dan bahagia, sembilan Putera Puteri terbaik kami masuk di jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Zudan di Makassar, Selasa,

    Adapun enam orang asal Sulsel yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

    Sementara pada jajaran Wakil Menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Prof Zudan juga mengucapkan selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih.

    Ia mengaku akan mendukung program-program nasional yang masuk ke Sulsel.

    “Selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja, dan kami siap mendukung program nasional yang masuk ke Sulawesi Selatan,” kata Pj Gubernur Sulsel.
     

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Jakarta (ANTARA) – Viva Yoga Mauladi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, di Jakarta, Minggu malam.

    Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipisah menjadi dua, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Adapun Viva akan menemani M. Iftitah S. Suryanegara yang ditunjuk jadi Menteri Transmigrasi.

    Viva adalah Wakil Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025, dengan latar belakang pendidikan kedokteran hewan di Universitas Udayana, Bali, yang diambil melalui program minat dan kemampuan. Viva melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR untuk periode 2014-2019. Karier politiknya dimulai dari bergabungnya Viva bersama Partai Amanat Nasional (PAN), di mana dia berhasil masuk dalam jajaran pengurus DPP PAN sebagai ketua departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu sejak tahun 2000 – 2005.

    Setelah pernah gagal dalam pencalonan diri sebagai wakil rakyat pada 2004, dia diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN untuk periode 2005 hingga 2010.

    Adapun dalam pemilu 2009, ia mencalonkan kembali dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur Hingga 2014.

    Saat menjelang pemilu 2014, Viva Yoga diberikan kepercayaan untuk memimpin Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN sebagai ketua dari tahun 2010 hingga 2015. Kemudian, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo
    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas

    Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Penunjukan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para menteri dan wakil menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    “Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” kata Presiden Prabowo.

    Wihaji merupakan Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017-2022. Kariernya dimulai ketika terpilih sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    Selanjutnya, pada tahun 2014, Wihaji mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

    Namun, ia gagal untuk lolos dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Wihaji tetap aktif dalam politik dan terus mengembangkan kariernya di Partai Golkar.

    Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.

    Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.

    Wihaji menyatakan bahwa dengan populasi yang sangat besar, diperlukan upaya untuk menciptakan generasi emas yang dimulai dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas
    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa pimpinan MPR, DPD, dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, untuk menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029, Minggu.

    Jajaran tamu undangan itu tiba lebih awal, yaitu sekitar 3 jam lebih awal, di lokasi acara pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden yang rangkaian acaranya dimulai pukul 10.00 WIB.

    Presiden ke-6 RI tiba sekitar pukul 07.50 WIB, kemudian masuk ke dalam Gedung Nusantara III setelah turun dari kendaraan pribadinya. SBY, yang mengenakan jas dan kopiah hitam, langsung masuk ke dalam gedung menunggu rangkaian acara dimulai.

    Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba sekitar 10 menit setelah SBY. AHY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Menteri ATR/BPN pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo. AHY juga masuk dalam bursa calon menteri Prabowo.

    Sementara itu, beberapa pimpinan MPR, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang sempat menjadi lawan politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat ini masuk dalam bursa calon menteri, juga telah tiba di lokasi.

    Baca juga: Prabowo berangkat dari Hambalang ke tempat pelantikan Presiden/Wapres
    Baca juga: Prabowo akan hadir ke pelantikan didampingi keluarga inti

    Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, yang bakal menjadi Menteri Agama pada pemerintahan Prabowo, juga tiba di Gedung Nusantara.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menjawab soal kemungkinan dirinya masuk ke jajaran kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024) Budi Arie melemparkan senyum ketika memberikan tanggapan.

    “Wah, kalau itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujarnya sambil berlalu.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Ini diamini oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    “Ya iyalah, pelantikan kan 20 (Oktober), diumumkannya ya kalau nggak 20 malam atau 21 pagi,” kata Zulhas, dilansir detikSumut, Rabu (7/8).

    Budi Arie merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969. Dia merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

    Sebelum menjadi menteri, Budi Arie mendirikan surat kabar ‘BERGERAK’ pada tahun 1998. Bersama mantan wartawan Tempo yang dibredel, ia ikut mengelola Media Indonesia pada tahun 1994-1996.

    Setelah berkiprah di jurnalistik, Budi Arie terjun ke dunia politik. Dia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

    Budi Arie kemudian mendirikan dan menjadi Ketua Umum Projo, relawan terbesar pendukung Joko Widodo pada Agustus 2013.

    Budi Arie resmi dilantik menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, menggantikan Johnny G Plate yang tersandung korupsi. Budi Arie dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

    Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

    (ask/fay)

  • Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Sisa 2 Bulan Jadi Menkominfo, Budi Arie Akui Masih Banyak PR

    Jakarta –

    Kurang dari dua bulan, masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan berakhir. Dia mengaku masih banyak hal yang perlu diselesaikan.

    Ditemui di acara peluncuran film dokumenter APJJI ‘Derang Daring’, Jumat (30/8/2024), Budi Arie mengatakan bahwa transformasi digital memang selalu bergerak. Karena itu, tidak pernah ada kata usai untuk mengerjakan seputar isu tersebut.

    “Nggak ada yang bilang selesai dan nggak ada yang belum selesai, harus dilanjutkan. Jadi harus bergerak terus. Seperti data, data kan dinamis, berkembang. Nah, transformasi digital juga harus berkembang,” jabar Budi Arie.

    Budi Arie menekankan bahwa masih banyak tugas yang harus dikerjakan Kominfo. Misalnya soal isu coverage, Kominfo harus memastikan infrastruktur digital di seluruh Indonesia sudah memadai. Terlebih, akses konektivitas telah menjadi isu utama.

    Budi Arie Setiadi resmi dilantik menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Budi Arie dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

    Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

    Sebelum pergi, Budi Arie ditanya soal kemungkinannya bergabung dengan kabinet baru. Dengan singkat, dia menjawab itu adalah hak Prabowo selaku Presiden Terpilih.

    “Wah, kalau itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujarnya sambil berlalu.

    (ask/fay)