Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Bermain Proyek!

    Menteri Agama Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Bermain Proyek!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik koruptif. Menteri Agama meminta jajarannya untuk tidak melakukan tindakan koruptif atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, intergitas dan transparansi.

    Pesan ini disampaikan saat Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan Kick Off Meeting Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025-2029 di auditorium HM Rasjidi, gedung Kementerian Agama, Jakarta. Giat ini mengusung tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”.

    Kegiatan ini dihadiri wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Ikut secara daring, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kankemenag Kab/Kota seluruh Indonesia.

    “Kemarin saat rapat terakhir, pak presiden berpesan, kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya maka menteri sepenuhnya harus melakukan pembersihan kepada kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar minta jajarannya untuk menghentikan segala bentuk tindakan koruptif dalam pelaksanaan anggaran. Sebagai teladan, Menag meminta jajarannya untuk tidak memberikan kepada dirinya, apa yang bukan menjadi haknya.

    “Jangan memberikan kepada menteri apa yang bukan menjadi haknya,” pesannya.

    Nasaruddin Umar menegaskan, membersihkan Kementerian Agama dari praktik koruptif menjadi komitmennya. Menag siap mempertaruhkan segalanya. Tidak ada beban baginya untuk melakukan pembersihan.

    “Kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apa pun risikonya,” sebutnya.

    Kepada jajaran Kanwil Kemenag Provinsi, Menag minta mereka tidak membiarkan pasangannya melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kerja mereka dalam mengemban tugas negara. Sebagai contoh, Menag berpesan agar jangan sampai kegiatan istri pejabat Kemenag justru membebani negara, padahal itu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas negara.

    “Boleh kita berikan kegiatan DWP, tetapi jangan sampai DWP merecokin tugas-tugas suaminya,” ucapnya.

    Ia meminta kepada para staf khusus dan tenaga ahli  sudah punya tugas yang diberikan kepadanya.

    “Saya juga minta kepada tim staf khusus dan tenaga ahli berkali-kali, jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian,” ujarnya.

    “Maka saya mohon betul. Insyaallah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kemenag,” tandasnya.

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pada hari ini, Senin (11/11/2024).

    Hal ini dikarenakan Komisi VIII mengklaim tidak ingin terjebak dalam urusan pemerintah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di dalam agenda rapat. Dia mengemukakan Komisi VIII tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji, apakah itu di bawah Kementerian Agama (Kemenag) atau Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    “Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri berarti komisi VIII mengesahkan Menteri agama-lah yang akan menyelenggarakan ibadah haji,” tuturnya, Senin (11/11/2024). 

    Maka dari itu, lanjut Marwan, dia meminta agar rapat kali ini ditunda terlebih dahulu. Bahkan, pihaknya juga tidak memberikan kesempatan kepada Menag untuk memaparkan materi.

    Jika sudah dibacakan, kata dia, berarti Komisi VIII memberi ruang kepada Kemenag, kecuali dalam materi ada sebutan BPH dan juga hadir dalam rapat.

    “Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini, berarti kami tidak memberi kesempatan untuk pak menteri menjelaskan penyampaian usulan ini. Karena begitu disampaikan, berarti kami mengesahkan. Nanti kami terjebak dalam urusan ini,” tuturnya.

    Marwan menegaskan karena itulah Menteri Agama tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jika diberikan kesempatan, Marwan khawatir nanti terpancing pendapat dari para anggota komisi dan akhirnya terjadi keributan.

    Komisi VIII memberi kesempatan pada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara Perpres Nomor 152/2024 tentang Kemenag dan Perpres Nomor 154/2024 tentang BPH. Marwan menyampaikan jika dua lembaga ini hadir bersama di Komisi VIII, maka pihaknya pun akan menerima dengan baik.

    “Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyampaikan masih ada inkonsistensi dan ketidakjelasan terkait pembahasan penyelenggaraan haji apakah akan dibahas di Kemenag atau BPH.

    Menurut Selly, jika mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, aturan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan penyelenggaraan Ibadah haji yang sudah berlaku sejak 5 November 2024 dan mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji ini rasanya bertolak belakang dengan keberadaan Perpres Nomor 152 tahun 2024. Terutama pasal 16, 17, 18 dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Artinya, kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini apakah Kementerian Agama, apakah badan penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.

  • Quraish Shihab Imbau Masyarakat Berhati-hati Pilih Guru untuk Dalami Ilmu Agama

    Quraish Shihab Imbau Masyarakat Berhati-hati Pilih Guru untuk Dalami Ilmu Agama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus kejahatan seksual yang melibatkan pemuka agama akhir-akhir ini membuat cendekiawan Islam Quraish Shihab mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan pandai memilih teman dan guru untuk mendalami ilmu agama.

    Mantan menteri agama tersebut mengimbau para orang tua untuk melindungi anak-anak agar tidak mendapatkan ilmu yang menyimpang dari ajaran agama. Umumnya, ilmu yang bertentangan ajaran agama yang disampaikan oleh mereka yang mengaku sebagai pemuka agama. 

    “Saya ingin imbau masyarakat, orang tua, agar memberikan pendiikan dan peringatan kepada anak-anaknya. Kita harus membentengi diri, keluarga kita dan anak-anak dari terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan yang mengatasnamakan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak menyandang sesuatu itu (status pemuka agama),” kata Quraish Shihab dalam dialog Majelis Hukuma Indonesia di Jakarta, Senin (11/11/2024).

     Untuk mengenal pemuka agama yang dapat dipelajari ilmunya, Quraish Shihab mengajak masyarakat untuk menilai mereka dari sikap sehari-hari. “Lihatlah bagaimana sikapnya sehari-hari. Mungkin sepintas kita belum tahu, tetapi perhatikan sehari-harinya. Jadi pandai-pandailah memilih teman,” kata ulama berusia 80 tahun tersebut. 

    Sementara itu, Indonesia akhir-akhir ini kerap dihebohkan dengan pemberitaan tentang oknum berkedok pemuka agama yang diduga melakukan kejahatan seksual, termasuk pada anak-anak. 

    Pada awal Oktober 2024, Polres Metro Kota Tangerang telah menetapkan Sudirman (49), Yusuf Bachtiar (30), dan Yandi Supriyadi (28) sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banten.

    Sudirman adalah pimpinan panti yang disebut polisi telah beroperasi sejak Mei 2006 tanpa izin. Ia juga dikenal sebagai guru mengaji hingga ustaz yang pernah diundang ke televisi. Jumlah korban kekerasan seksual di panti asuhan tersebut, diperkirakan bisa mencapai lebih dari 40 anak.

    Pada September 2024 viral video warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah mendengar kabar pelecehan santriwati. 

    Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, kasus pelecehan 5 santriwati dilakukan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Dua ustaz, ayah dan anak, berinisial SM (51) alias Sudin serta MHS (29) alias Muhammad Hadi Sopyan, berpura-pura membangunkan santriwati sambil melakukan pelecehan.

    Pada Selasa (8/10/2024) Sudin ditemukan meninggal dunia di tahanan Polres Metro Bekasi. Polisi menyebut Sudin tiba-tiba mengalami gangguan pernapasan. Nyawanya tak tertolong meski telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. 

    Sementara itu, kasus kekerasan seksual juga diduga dilakukan seorang ustaz berinisial S (55) di Sumberlawang, Kabupaten Sragen, terhadap murid ngajinya V (16). Korban diduga telah disetubuhi sebanyak tujuh kali, dan dicabuli lebih dari 10 kali sejak 2022.

  • Suswono: Kerukunan umat penting untuk memperkokoh pondasi Jakarta

    Suswono: Kerukunan umat penting untuk memperkokoh pondasi Jakarta

    Keberadaan gereja-gereja ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah dinamika kota besarJakarta (ANTARA) –

    Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono menekankan pentingnya kerukunan umat beragama untuk memperkokoh  pondasi Jakarta yang penduduknya terdiri atas multietnis dan multiagama.

     

    “Kerukunan antarumat beragama adalah cerminan persatuan yang perlu dijaga. Jakarta sebagai miniatur Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa toleransi dan kedamaian dapat diwujudkan di tengah keberagaman,” kata Suswono saat menghadiri Pesta Gotilon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Cakung, Jakarta Timur seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.

    Baca juga: Ratusan personel Satpol PP Jaksel siap amankan Pilkada DKI

    Menurut dia  etnis Batak telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan Jakarta, menghadirkan keragaman budaya yang dinamis di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan.

     

    “Etnis Batak tidak hanya membawa kekayaan budaya, tetapi juga menghidupkan semangat perantauan yang kuat, menjadikan mereka elemen penting dalam membangun karakter kota,” ucap Suswono.

     

     

    Suswono juga menyoroti keberadaan 81 Gereja HKBP di Jakarta, yang menurutnya merupakan simbol kokohnya identitas dan nilai budaya Batak.

     

    “Keberadaan gereja-gereja ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah dinamika kota besar, ” katanya.

     

    Selain itu untuk memperkuat komitmen kerukunan umat beragama, Suswono berencana mempererat komunikasi antarumat beragama, termasuk dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

     

    Suswono menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan dialog rutin adalah kunci dalam membangun keharmonisan.

     

     

    Dengan komitmen untuk mendukung kerukunan umat beragama, Suswono optimis bahwa Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota yang inklusif dan toleran, mencerminkan semangat persatuan Indonesia.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menag Gandeng KPK dan Kejagung dalam Pelaksanaan Haji

    Menag Gandeng KPK dan Kejagung dalam Pelaksanaan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk memastikan transparansi dan integritas.

    “Kami sudah berdiskusi dengan KPK terkait penyelenggaraan haji dan meminta pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Nasaruddin Umar dalam acara mudakarah perhajian di Bandung, Jumat (8/11/2024) dilansir Antara.

    Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, seperti yang tercantum dalam Astacita poin ketujuh yang menekankan penguatan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Hal ini disampaikan berulang kali baik sebelum dilantik maupun setelah resmi menjabat sebagai kepala negara.

    Selaras dengan agenda besar Presiden Prabowo, Menag Nasaruddin menekankan kementeriannya juga harus terbebas dari segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

    “Pak Presiden sangat berkomitmen untuk membersihkan instansi pemerintahan maupun swasta. Beliau bertekad untuk menertibkan segala hal yang merusak nilai luhur Bangsa Indonesia,” kata Menag.

    Menurutnya, penyelenggaraan haji yang dapat dianggap sukses adalah ketika para jemaah mendapat layanan terbaik dan tidak terjadi penyelewengan yang merugikan negara.

    “Saya mengingatkan seluruh aparat Kemenag bahwa kami bertekad untuk membersihkan Kementerian Agama secara menyeluruh. Moto kami adalah agar pelaksanaan haji tahun ini lebih baik, dengan pengelolaan yang dilakukan bersama-sama,” tambahnya.

  • BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi

    BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menag Malaysia: BAZNAS jadi percontohan lembaga zakat yang terus berinovasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama Malaysia, H.E. Senator Dato Setia Dr. Haji. Mohd Na’im Mokhtar menyampaikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menjadi percontohan lembaga zakat yang terus melakukan inovasi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju.

    Hal tersebut disampaikan oleh Mohd Na’im saat menjadi narasumber dalam World Zakat And Waqf Forum (WZWF) Annual Meeting and Conference 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (2/11/2024). 

    “Kesuksesan BAZNAS di Indonesia menjadi contoh luar biasa. Dengan menerapkan metode pengumpulan zakat secara digital, BAZNAS telah menjangkau komunitas-komunitas yang kurang terlayani, memastikan penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi jutaan orang,” ujar Mohd Na’im.

    Menurutnya, inisiatif tersebut dapat menjadi acuan bersama bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui inovasi teknologi, terlebih saat dunia diwarnai oleh ketimpangan yang semakin melebar.

    “Misi kita untuk mempromosikan keadilan ekonomi menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” katanya. 

    “Zakat, dengan tujuan intrinsiknya untuk mendistribusikan kekayaan, memiliki kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan ini, menjangkau mereka yang terpinggirkan dan diabaikan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Mohd Na’im menyampaikan, zakat merupakan instrumen yang transformatif. Katanya, hal ini menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan, merangsang aktivitas ekonomi, dan memupuk kohesi sosial.

    “Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang yang mampu memenuhi kewajiban zakat mereka, mendukung pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Visi ini dapat dicapai, dan merupakan visi yang harus kita perjuangkan tanpa henti,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.

    “Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indonesia,” kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumbar dikutip dari Antara, Sabtu (3/11/2024)

    Wamenag mengatakan keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

    Padahal, jamaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

    “Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah,” kata dia.

    Wamenag Romo mengatakan pendirian kampung haji Indonesia di Makkah sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman.

    “Pangeran Muhammad Bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun,” ucapnya.

    Sayangnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi rencana pembangunan kampung haji di Kota Makkah tersebut tertunda. Kendati demikian, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya.

    “Tapi, untuk pelaksanaan haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji,” sebut dia.

    Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji.

    “Beliau benar-benar prihatin atas apa yang dialami jamaah haji kita di Tanah Suci,” ujar dia.

  • Prabowo Akan Tindak Tegas Bank Pengelola Dana Haji yang Hanya Cari Untung Semata

    Prabowo Akan Tindak Tegas Bank Pengelola Dana Haji yang Hanya Cari Untung Semata

    Padang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas bank pengelola dana keuangan haji yang hanya mencari keuntungan semata.

    “Saya kasih warning, apabila hanya mencari keuntungan dan pelayanan terabaikan, Pak Presiden akan memberikan tindakan yang sangat tegas,” kata dia dalam peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Padang, Sabtu (2/11/2024) malam dilansir Antara.

    Muhammad Syafi’i yang kerap disapa Romo tersebut menekankan, setiap bank memiliki andil dalam mengelola setoran uang haji. Untuk itu, wajib mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Jadi, apa pun yang direncanakan bank syariah penerima setoran haji, silakan untuk kemaslahatan, tetapi dengan satu batasan, yakni diarahkan untuk meningkatkan pelayanan haji,” ujar dia.

    Pada kesempatan itu, ia menilai, ekosistem yang sedang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama lembaga penerima setoran haji lainnya merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji.

    Oleh karena itu, anggaran yang dikelola dalam jumlah besar harus selaras dengan pelayanan haji. Kemenag mewanti-mewanti agar pengelolaan dana haji tidak menyeleweng dari tujuan awal.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH berkomitmen meningkatkan layanan haji, salah satunya lewat peluncuran aplikasi BPKH Apps. “Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah,” kata dia.

  • Peringatan Keras Presiden Prabowo Subianto ke Semua Bank yang Kelola Keuangan Haji, Wamenag: Saya Kasih Warning!

    Peringatan Keras Presiden Prabowo Subianto ke Semua Bank yang Kelola Keuangan Haji, Wamenag: Saya Kasih Warning!

    GELORA.CO –  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkap peringatan Presiden Prabowo Subianto akan bakal menindak tegas bank yang mengelola dana keuangan haji.

    Romo menuturkan Presiden Prabowo bakal menindak tegas semua bank apabila hanya mencari keuntungan semata.

    “Saya kasih warning, apabila hanya mencari keuntungan dan pelayanan terabaikan, pasti Pak Presiden akan memberikan tindakan yang sangat tegas,” kata dia di Padang, Sabtu (2/11/2024) malam.

    Dia mengatakan hal tersebut pada kegiatan peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

    Muhammad Syafi’i yang kerap disapa Romo tersebut, menekankan setiap bank memiliki andil dalam mengelola setoran uang haji maka wajib mengedepankan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

    “Jadi, apa pun yang direncanakan oleh bank syariah penerima setoran haji silakan untuk kemaslahatan tapi dengan satu batasan yakni diarahkan meningkatkan meningkatkan pelayanan haji,” ujar dia.

    Pada kesempatan itu, dia menilai ekosistem yang sedang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama lembaga penerima setoran haji lainnya merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama calon haji.

    Oleh karena itu, seharusnya anggaran yang dikelola dalam jumlah besar itu selaras atau sejalan dengan pelayanan haji yang optimal. Kemenag mewanti-mewanti agar pengelolaan dana haji tidak menyeleweng dari tujuan awalnya.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan lembaga tersebut terus berkomitmen meningkatkan layanan haji, salah satunya lewat peluncuran aplikasi BPKH Apps.

    “Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah,” kata dia.

    Dengan aplikasi ini setiap jamaah dapat mengakses informasi tentang nilai manfaat virtual account, melakukan pembayaran setoran awal dan daftar haji dengan lebih mudah serta mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH dengan prinsip syariah, akuntabel, hati-hati dan profesional.