Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Negara Paling Dermawan, Sumbangan Indonesia ke Palestina Tembus Rp320 Miliar

    Negara Paling Dermawan, Sumbangan Indonesia ke Palestina Tembus Rp320 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membuktikan predikatnya sebagai negara paling dermawan di dunia, salah satunya sebagai penyumbang terbesar untuk krisis di Palestina akibat perang dengan Israel.

    Sebelumnya, berdasarkan World Giving Index (WGI) 2024, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan selama tujuh tahun berturut-turut, sejak 2017.

    Hal ini dibenarkan Menteri Agama Nassarudin Umar yang menyebutkan dalam indeks negara donor yang paling tinggi ada 10 donor di antara lebih dari 300 negara yang disurvey. Di sana posisi Indonesia ada di ranking satu.

    “Jadi Indonesia itu memang terkenal oleh dunia sebagai negara yang paling cepat tersentuh manakala ada problem-problem kemanusiaan,” ungkapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Hal ini termasuk sumbangan ke negara yang tengah mengalami krisis akibat serangan Israel, Palestina.

    Per Jumat (22/11/2024), Masjid Istiqlal melaporkan total sumbangan rakyat Indonesia ke Palestina melalui Baznas berjumlah Rp318,9 miliar. 

    Adapun, dengan PT Tempo Scan Pacific menghimoun sumbangan Rp10 miliar, total sumbangan yang akan disalurkan akan menjadi Rp328,9 miliar.

    “Syukur-syukur dengan pelaksanaan bazar yang digelar Tempo Scan ini, bisa menambahkan sampai Rp350 miliar,” ungkap Mokhamad Mahdum, Wakil Ketua Umum Baznas Republik Indonesia.

    Mahdum mengungkap Baznas akan menyalurkan sumbangan tersebut dalam dua metode. Pertama adalah bekerja sama dengan mitra-mitra di luar negeri, dan yang kedua adalah melalui jalur dalam negeri lewat pemerintah Indonesia, angkatan laut, atau angkatan udara yang ingin pergi menyalurkan bantuan.

  • Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Menhub: Potensi pergerakan capai 110,67 juta orang di Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 110,67 juta orang selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Potensi pergerakan masyarakat saat Natal-Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang,” kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Natal-Tahun Baru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat.

    Menhub menyampaikan bahwa hasil itu merujuk dari survei yang telah dilakukan bahwa potensi pergerakan masyarakat pada saat masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang.

    “Kami sudah melakukan survei. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.

    Prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, sedangkan prediksi puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun prediksi puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menyebutkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat selama Natal-Tahun Baru 2024/2025 berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Menurutnya, ada banyak hal yang harus diantisipasi sampai level yang sangat detail.

    “Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan. Kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi. Sehingga, hujan berlebih dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi,” jelas Menko Pratikno.

    Kemudian, Menko Pratikno juga mengatakan bahwa rapat yang dilakukan juga membahas sejumlah moda transportasi yang akan digunakan masyarakat saat masa Natal Tahun Baru 2024/2025, baik itu darat, laut, dan udara. Dalam hal ini, kesiapan infrastruktur jadi perhatian yang utama.

    Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Kapan Awal Puasa Ramadan 2025? Simak Perkiraanya di Sini

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.

    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.

    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.

    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 

    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.

    Jakarta: Tahun 2024 akan segera berakhir. Umat Islam juga segera menyambut momen penting di setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan.
     
    Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim karena akan menjalankan 
    rukun Islam yang keempat yakni berpuasa. Bulan ini juga memiliki sejumlah keutamaan seperti waktu diturunkannya Al-Qur’an, bulan penuh ampunan, hingga bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr.
     
    Setiap tahunnya, umat muslim mempertanyakan bulan Ramadan jatuh di bulan apa dan kapan dimulai awal puasa Ramadan. Begitu juga pada tahun 2025, bagi yang ingin tahu kapan puasa Ramadhan 2025 akan dimulai, yuk simak perkiraannya di bawah ini.
    Kapan Awal Puasa Ramadan dan Akhir Ramadan?
    Meski tanggal puasa Ramadan belum resmi ditetapkan, lantaran ketetapan jadwal puasa Ramadan biasanya ditetapkan dalam sidang isbat. Meski demikian, ada sejumlah prediksi yang bisa menjadi acuan sementara.
    Salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memuat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, SKB ini bisa dijadikan gambaran kapan pelaksanaan jadwal puasa Ramadan 2025 di Indonesia.
     
    Menurut keputusan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 yang tertuang dalam SKB yang dibuat Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuliskan hari libur nasional Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret–1 April 2025.
     

     

    Perkiraan Awal Puasa Ramadan 2025
    Bila menghitung pelaksanaan puasa Ramadan selama sebulan penuh (29-30 hari), artinya puasa Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada awal bulan Maret 2024.
     
    Hal ini juga selaras dengan prediksi rukyatul hilal global sebagaimana termuat dalam kalender Hijriah yang disusun Alhabib yang mengonversi kalender Hijriah-Masehi, Dimana awal puasa 2025 jatuh pada 1 Maret 2025.
     
    Ini juga serupa dengan perhitungan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 1 Ramadhan 1446 H diprediksi jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 Masehi. 
     
    Berdasarkan kalender tersebut, puasa Ramadan 2025 tinggal 100 hari lagi, atau sekitar empat bulan dari sekarang. Meski begitu, kepastian mengenai awal Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama RI.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • DPR: Beda pilihan pemilu tidak dijadikan alasan cerai

    DPR: Beda pilihan pemilu tidak dijadikan alasan cerai

    Pemilu jangan dijadikan alasan untuk segera pergi ke KUA.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan bahwa pilihan pada pemilu tidak menjadi alasan utama suami istri bercerai, menyusul informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebutkan sebanyak 500 perceraian akibat perbedaan pilihan politik

    “Jadi, kalau ada yang cerai karena pemilu, menurut saya jangan-jangan dahulunya sudah selingkuh satu sama lain. Kita tidak tahu,” kata Dede Yusuf di Jakarta, Kamis.

    Dede melanjutkan, “Artinya punya masalah sendiri yang kebetulan pas dengan adanya pemilu ini bisa saja konflik itu menegang atau membesar.”

    Kendati demikian, dia mengakui bahwa perbedaan politik dalam pemilu bisa saja memperburuk kondisi hubungan yang sudah ada. Namun, itu bukan penyebab utama perceraian.

    Wakil rakyat ini juga menyinggung pentingnya melihat permasalahan pernikahan secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari sisi politik semata.

    “Pemilu jangan dijadikan alasan untuk segera pergi ke KUA,” ujar Dede.

    Sebelumnya, Rabu (20/11), Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa ada provinsi yang mencatatkan 500 perceraian akibat perbedaan pilihan politik.

    Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai data perceraian yang meningkat.

    “Perceraian karena politik juga besar. Ada satu provinsi, terjadi 500 perceraian gara-gara politik. Suaminya milih si A, istrinya milih si B, cerai. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan,” tambah Nasaruddin dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) BP4.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Desk Pemberantasan Judol Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank – Espos.id

    Desk Pemberantasan Judol Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pada November 2024, Desk Pemberantasan Perjudian Daring telah mengajukan 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang terkait dengan aktivitas judi online.

    “Untuk permohonan pemblokiran rekening bank, untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Desk Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Meutya turut menampilkan data mengenai rekening judi online yang diajukan ke bank untuk diblokir pada periode 8 Agustus 2023 hingga 19 November 2024.

    Pada periode tersebut, rekening judi online yang diajukan untuk diblokir ke bank BCA sebanyak 517 rekening, BRI (126), BNI (58), Mandiri (75), CIMB Niaga (24), BSI (12), Danamon (3), Sinarmas (1), Permata (1), Maybank (1), SeaBank (1), Paninbank (1), dan Mega (1).

    “Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” kata Meutya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia mengatakan kerja sama yang solid dengan sektor perbankan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak aktivitas perjudian online.

    “Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana,” kata dia.

    Meutya menyebutkan bahwa situs judi online hanya merupakan salah satu elemen, sementara aliran dana melalui rekening bank menjadi “nadi” utama praktik ilegal tersebut.

    Oleh karena itu, Menkomdigi menilai strategi penanganan tidak hanya terfokus pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar aliran keuangan yang mendukung kegiatan judi online.

    “Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan kita akan bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan juga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Meutya menambahkan bahwa sebanyak 104.819 situs terkait judi online telah ditutup sejak pembentukan Desk Pemberantasan Perjudian Daring pada 4 November.

    “Kalau kita hitung dari 20 Oktober 2024 atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian,” kata Meutya.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin langsung hasil kerja sementara Desk Pemberantasan Judi Online di Jakarta.

    Desk itu, yang dibentuk Menko Polkam, pada 4 November 2024, dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang saat rapat diwakili oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

    Dalam rapat yang sama, seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat dalam desk tersebut hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Selanjutnya, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Deputi Gubernur BI Juda Agung, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ini 3 Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online – Espos.id

    Ini 3 Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap tiga langkah prioritas Desk Pemberantasan Judi Online setelah satuan kerja lintas kementerian/lembaga itu rapat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

    “Desk gabungan akan kerja sama dengan platform teknologi dan penyedia jasa internet untuk memblokir secara sistematis (website judi online),” kata Budi Gunawan saat jumpa pers setelah rapat sebagaimana dilansir Antara. 

    Promosi
    UMKM Keripik Kentang Albaeta Berkembang Pesat Berkat Pemberdayaan BRI

    Dia melanjutkan langkah prioritas kedua, Desk Pemberantasan Judi Online, terus menelusuri aliran uang dari jaringan judi online.

    “Kami upayakan koordinasi lintas negara dengan menyasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk melakukan penindakan (hukum),” sambung Budi Gunawan.

    Ketiga, Menko Polkam melanjutkan, Desk Pemberantasan Judi Online yang terdiri atas sejumlah kementerian/lembaga juga memasifkan kampanye dan edukasi mengenai bahaya judi online. Budi memperingatkan masyarakat judi online merupakan bentuk penipuan.

    “Slot atau judi online adalah penipuan. Masyarakat ditipu oleh operator, (pemain) diberi harapan menang, padahal program judi online diatur agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

    Tiga langkah itu, dia menambahkan, saat ini menjadi prioritas seluruh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Judi Online.

    Di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini, Menko Polkam memimpin langsung hasil kerja sementara Desk Pemberantasan Judi Online. Desk yang dibentuk Menko Polkam pada 4 November 2024, itu dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang saat rapat diwakili oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

    Dalam rapat yang sama, seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Deputi Gubernur BI Juda Agung, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka penyelenggaraan Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Menag: Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memandang konsep syariah bukan hanya sebatas fenomena agama semata, tapi tampil menjadi fenomena ekonomi seperti munculnya halal food maupun gaya hidup halal di berbagai belahan dunia.

    “Ini satu pertanda bahwa syariah bukan lagi tampil sebagai fenomena agama, tetapi tampil sebagai fenomena ekonomi juga,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Menag tersebut disampaikan dalam Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu hingga Kamis (20-21/11). Menag mengutip pernyataan Paus Benediktus yang menyebutkan bahwa satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dunia sekarang ini harus mengadopsi konsep ekonomi syariah.

    Hal ini bagi Menag menjadi salah satu alasan ekonomi syariah diyakini dapat memberikan solusi atas krisis yang dialami dunia, karena implementasi konsep di dalamnya yang adil. Menag juga mendorong perlu adanya literatur baru dalam syariat Islam agar tetap relevan untuk diartikulasikan dalam perkembangan ekonomi modern saat ini.

    “Mari kita membuat fikih muamalah yang kontemporer, yang bisa kompatibel dengan perkembangan zaman kita,” kata dia.

    Menurut Menag, saat ini ada sebuah otoritas yang turut mengintervensi apa yang dimaksud dengan kebenaran. Oleh karena itu, Menag mengungkapkan perlu adanya otoritas penguatan ilmu syariah yang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Dengan digelarnya SHARIF 2024, Menag berharap forum akademis berskala internasional ini sebagai upaya pengartikulasian konsep syariah yang kompatibel dengan pasar saat ini, bukan berarti syariah yang mengalah dengan pasar.

    Forum ini juga akan menjadi agenda tahunan yang dalam penyelenggaraan perdananya diikuti oleh para sarjana, lembaga fatwa, dan delegasi dari 14 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Yordania, Palestina, Qatar, Maroko, Arab Saudi, Tunisia, Turki, dan Australia.

    Menag juga menekankan agar konferensi ini dapat sesegera mungkin mendorong terciptanya konsep ekonomi syariah dan muamalah yang menjawab masalah-masalah kontemporer.

    “Semoga forum ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat guna mewujudkan inovasi global demi kemajuan bersama,” kata dia.

    Dengan mengusung tema Sharia Services by Government Toward Mashlaha Ammah (Pelayanan Syariah oleh Pemerintah Terhadap Kemaslahatan Bersama), forum yang diselenggarakan perdana ini berupaya untuk menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam penyediaan layanan keagamaan Islam.

    Pelayanan dalam hal ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga untuk mempromosikan kehidupan warga negara dunia yang harmonis.

    Forum ini menjadi ajang bagi para peserta yang mewakili negaranya untuk bertukar pikiran, berkontribusi dan mengevaluasi praktik yang terjadi saat ini dalam hal yang berkaitan dengan tema-tema syariah yang berdampak dalam kehidupan umat Islam dan warga negara lainnya di dunia.

    Sumber : Antara

  • Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional

    Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu solidaritas kemanusiaan, tidak hanya di nasional tapi juga di dunia internasional. 

    Melihat kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai stakeholder di dunia, menurut Marwan, BAZNAS telah mampu membangun rasa solidaritas tidak hanya di tanah air tetapi juga secara internasional.

    “Ini pertanda bahwa ke depan BAZNAS akan mampu menghimpun para muzaki yang mampu mengentaskan permasalah masyarakat Indonesia maupun internasional,” kata Marwan dalam pembukaan BAZNAS International Forum di Jakarta, Selasa (19/11).

    Turut hadir Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, juga dihadiri oleh perwakilan mitra, Bayt Zakat wa Shadaqat, Mishr Khair Foundation, Shuna’a Al Hayah, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Palestine Cancer Foundation, Hayrat Yardim Turkiye serta United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). 

    Pada kesempatan tersebut Marwan juga menyampaikan dukungannya secara penuh untuk BAZNAS dalam membangun solidaritas dan membantu mengentaskan permasalahan umat di Indonesia maupun negara Islam lainnya.

    “Kami di Komisi VIII DPR RI akan memberikan dukungan sepenuhnya. Apabila membutuhkan perangkat hukum atau undang-undang, mari kita diskusikan di Komisi VIII. Kami akan berikan perangkat undang-undang itu,” ujar Marwan.

    Marwan mengajak seluruh stakeholder untuk terus menerus menggerakkan para muzaki. Menutup sambutannya, Marwan menyampaikan selamat atas terselenggaranya BAZNAS International Forum tersebut. 

    “Selamat, mudah-mudahan kita bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan di muka bumi yang berbahagia bagi kita semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, forum tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa bagi Indonesia tidak ada kata lain Palestina harus segera merdeka.

    “Sampai saat ini sebagai contoh masyarakat Indonesia melalui BAZNAS telah membantu 400.525 orang di Gaza melalui program “Membasuh Luka Palestina”. Program ini berhasil melebihi target penggalangan dana dengan total Rp 305 miliar, mengungguli target awal sebesar Rp 250 miliar,” tambahnya.

    Menurut Kiai Noor, BAZNAS International Forum tidak hanya sekadar pertemuan, tetapi juga wadah bagi kita untuk mengonsolidasikan kekuatan, berbagi pengalaman, dan mengintegrasikan upaya-upaya terbaik dari lembaga-lembaga kemanusiaan global.

    “Kita ingin memastikan bahwa forum ini melahirkan sinergi yang kuat di antara kita semua, yang akan membawa dampak lebih luas dan lebih signifikan bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menag Nazaruddin Umar buka Baznas International Forum 2024

    Menag Nazaruddin Umar buka Baznas International Forum 2024

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Menag Nazaruddin Umar buka Baznas International Forum 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar resmi membuka `Baznas Internasional Forum (BIF) 2024` di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/11). 

     Forum itu menjadi platform untuk memperkuat kontribusi dalam solidaritas kemanusiaan untuk Palestina. 

    “Saat kita berkumpul, kita mengemban tanggung jawab bersama untuk tidak hanya mengakui luka-luka mendalam keluarga kita di Palestina, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyembuhan luka-luka tersebut,” ujar  Nazaruddin.

    Lebih lanjut Nasaruddin menyampaikan rasa sakit Palestina bukan hanya akibat konflik baru-baru ini, tetapi akibat daripada ketidakadilan, pengungsian, dan peneritaan selama puluhan tahun.

    “Kita harus menghormatinya dengan memastikan bahwa kata-kata dan tindakan kita selaras dengan martabat dan keadilan yang layak diterima oleh rakyat Palestina,” ujarnya.

    Nasaruddin pun mengajak semua pihak untuk berdiri bersama, bahu-membahu sebagai warga dunia, bersatu dalam keyakinan bahwa perdamaian  (untuk Palestina) itu mungkin. 

    “Ini bukan saatnya untuk bersimpati secara pasif. Ini adalah saatnya untuk dukungan aktif dan tindakan kolektif,” terangnya 

    Nasruddin menjelaskan penyembuhan datang ketika semua dunia menyuarakan keadilan dan menyuarakan suara-suara yang tertindas. 

    “Ketika kita menuntut diakuinya kekerasan dan pendudukan. Dan ketika kita menegaskan bahwa semua orang berhak hidup dalam martabat, kebebasan, dan keamanan,” jelasnya.

    Sementara Ketua Baznas RI, Noor Achmad,  menambahkan,  BFI merupakan tindak lanjut dari Presiden RI Prabowo Subianto bahwa bagi Indonesia tidak ada kata lain Palestina harus segera merdeka. 

    Sampai saat ini sebagai contoh masyarakat Indonesia melalui BAZNAS telah membantu 400.525 orang di Gaza melalui program “Membasuh Luka Palestina.’

    ™Program ini berhasil melebihi target penggalangan dana dengan total Rp 305 miliar, mengungguli target awal sebesar Rp 250 miliar,” tambahnya.

    Menurut Kiai Noor, BFI  tidak hanya sekadar pertemuan, tetapi juga wadah bagi kita untuk mengonsolidasikan kekuatan, berbagi pengalaman, dan mengintegrasikan upaya-upaya terbaik dari lembaga-lembaga kemanusiaan global. 

    “Kita ingin memastikan bahwa forum ini melahirkan sinergi yang kuat di antara kita semua, yang akan membawa dampak lebih luas dan lebih signifikan bagi mereka yang membutuhkan,” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menag Serukan Masyarakat Indonesia Berjuang Secara Kolektif Bela Hak Palestina Nasional 19 November 2024

    Menag Serukan Masyarakat Indonesia Berjuang Secara Kolektif Bela Hak Palestina Nasional 19 November 2024

    Menag Serukan Masyarakat Indonesia Berjuang Secara Kolektif Bela Hak Palestina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama
    Nasaruddin Umar
    menyerukan pentingnya
    perjuangan kolektif
    dalam membela hak-hak rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat konflik dan penindasan.
    Seruan ini disampaikan oleh Menag dalam sambutannya pada pembukaan Baznas International Forum dengan tema “Humanitarian Solidarity for Palestina and Islamic World” (
    Solidaritas Kemanusiaan
    untuk Palestina dan Dunia Islam).
    “Kita harus berdiri bersama, bahu membahu sebagai warga dunia, bersatu dalam keyakinan bahwa perdamaian itu mungkin. Ini bukan saatnya untuk bersimpati secara pasif, ini saatnya untuk dukungan aktif untuk tindakan kolektif,” ujar Nasaruddin dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (19/11/2024).
    Imam Besar Masjid Istiqlal ini menegaskan bahwa penderitaan Palestina tidak hanya disebabkan oleh konflik bersenjata, tetapi juga merupakan hasil dari ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
    “Kita tidak boleh lupa bahwa di balik berita dan angka-angka, ada manusia nyata dengan harapan, mimpi, dan kehidupan yang direnggut oleh kekerasan,” tambahnya.
    Nasaruddin mengajak masyarakat untuk tidak hanya bersimpati secara pasif, tetapi juga aktif mendukung perjuangan Palestina melalui tindakan nyata yang mendukung visi perdamaian dan keadilan secara global.
    “Perdamaian di mana Palestina bebas, di mana setiap orang Palestina memiliki kesempatan untuk hidup dengan bermartabat, dan menentukan nasibnya sendiri. Ini adalah masa depan yang harus kita perjuangkan,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Nasaruddin menyatakan bahwa masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk bertindak, bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan langkah-langkah nyata menuju perdamaian.
    Aksi nyata ini bisa dilakukan melalui advokasi politik, bantuan kemanusiaan, atau upaya untuk mewujudkan revolusi yang adil bagi konflik yang ada.
    “Setiap dari kita dapat berkontribusi untuk menyembuhkan luka Palestina,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.