Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Kriminal kemarin, kasus Kacab Bank hingga WNA Pakistan bawa narkoba

    Kriminal kemarin, kasus Kacab Bank hingga WNA Pakistan bawa narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Selasa (23/9) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain polisi buru informan terkait rekening “dormant” kasus kacab bank hingga Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu.

    Berikut rangkumannya:

    Istri Gusdur dan tokoh GNB minta aktivis dibebaskan

    Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melayangkan surat kepada Kepala Polri (Kapolri) untuk memohon pembebasan para aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya.

    Sejumlah tokoh GNB tersebut, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim, Komaruddin Hidayat, Gomar Gultom dan Erry Riyana Hardjapamekas.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kasus kacab bank, polisi buru informan terkait rekening “dormant”

    Polda Metro Jaya memburu keberadaan sosok S, informan tersangka C alias Ken yang memberitahukan keberadaan rekening dormant (tidak aktif) di sebuah bank di Jakarta Pusat, tempat MIP (37), kepala cabang (kacab) korban kasus penculikan berujung kematian bekerja.

    “Masih kita dalami, (sosok S) masih kita cari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu

    Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara asing (WNA) Pakistan berinisial HU (34) yang membawa 22 kilogram sabu di wilayah Jakarta Utara.

    “Kami berhasil mengamankan 1 orang WNA Pakistan inisial HU di 2 TKP yang berbeda di Jakarta Utara,” ungkap Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi amankan ibu kandung yang buang bayi di saluran air Jaksel

    Kepolisian mengamankan ibu kandung berinisial TS (28) yang membuang bayi perempuannya di saluran air di kawasan Jalan Kirai RT 010/RW 01, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (22/9) pagi, pukul 05.30 WIB.

    “Sudah kita amankan pelaku pembuangan bayi tersebut yang merupakan ibunya sendiri,” kata Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Citra Ayu Civilia kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ini motif suami bakar rumah dan istrinya hingga tewas di Cakung

    Polisi mengungkap motif pelaku MA (29) yang membakar rumah kontrakan dan istrinya hingga tewas di Jalan Borobudur, Kavling Tanah Merah, RT 06/RW 05, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (18/9).

    “Modus atau motif pelaku MA (29) dalam hal ini tersangka kesal dengan istri yang seolah-olah tidak merespon apa yang dimintanya kepada korban,” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini di Jakarta Timur, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    RI perkuat kerja sama energi terbarukan dan pendidikan dengan Saudi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan Indonesia memperkuat kerja sama bidang energi terbarukan dan pendidikan dengan Arab Saudi.

    “Kami terdorong untuk melakukan usaha bersama di bidang energi terbarukan, satu bidang yang sangat menjanjikan seiring kedua negara bertransisi menuju masa depan yang lebih hijau,” kata Nasaruddin saat menyampaikan pidato sambutan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Nasional ke-95 Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

    “Kolaborasi kita dalam pertukaran pendidikan dan beasiswa merupakan langkah awal lainnya,” imbuh Menteri Agama.

    Dia mengatakan bahwa kedua negara sama-sama memiliki sumber daya alam yang kaya.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kerja sama dalam energi terbarukan, sebagai bagian dari praktik berkelanjutan untuk memanfaatkan kekayaan alam sekaligus melestarikannya.

    Di bidang pendidikan, pelajar Indonesia telah banyak menempuh studi lanjutan di universitas-universitas Saudi.

    Sementara, pelajar Saudi juga telah banyak diterima di lembaga-lembaga Islam dan akademis Indonesia.

    Untuk itu, Indonesia terus mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang pendidikan, terutama dalam pertukaran pelajar kedua negara.

    Selain energi terbarukan dan pendidikan, Indonesia dan Arab Saudi, kata Nasaruddin, juga memiliki komitmen yang mendalam terhadap perdamaian dan stabilitas, tidak hanya di kawasan masing-masing, tetapi juga di seluruh negara Muslim.

    Dalam hubungan antarmasyarakat, Presiden Prabowo dalam pesan yang disampaikan Menag tersebut juga menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia, Arab Saudi memiliki tempat yang istimewa.

    “Jemaah haji atau umrah dihormati dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Ini bukan sekadar pariwisata, melainkan sebuah aspirasi suci yang merangkul masyarakat kita dalam pelukan spiritual yang tak terpisahkan. Hubungan ini memberikan kehangatan tersendiri bagi diplomasi kami,” katanya.

    Ke depan, Prabowo melihat potensi besar untuk bentuk-bentuk kemitraan baru dalam penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

    Selain itu, Indonesia juga menyambut baik peningkatan partisipasi Arab Saudi dalam proyek infrastruktur, pengembangan industri halal, dan ekonomi digital.

    Untuk itu, Indonesia mendorong kolaborasi dalam mempromosikan keuangan Islam guna menciptakan standar global untuk layanan keuangan yang etis dan sesuai syariah.

    Di bidang pariwisata, potensi kerja sama juga dinilai menjanjikan, sebagaimana orang Indonesia ingin mengunjungi kerajaan tersebut, dan sebaliknya, banyak wisatawan Arab Saudi yang menemukan keindahan alam dan kekayaan budaya di Indonesia.

    Lebih lanjut, Indonesia juga berharap dapat memperluas kerja sama dalam aksi iklim seiring dengan tantangan pemanasan global yang dihadapi masyarakat dunia saat ini.

    Indonesia juga mendorong kerja sama untuk mengampanyekan pendidikan bagi perempuan dan pemuda dalam melawan kekerasan dan ekstremisme, serta mempromosikan penelitian ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai etika.

    “Upaya ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Muslim dinamis, berwawasan ke depan, dan berdedikasi pada kebaikan bersama,” kata Nasaruddin.

    Selain Nasaruddin, perayaan Hari Nasional Arab Saudi dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan perwakilan kementerian lain dari Kabinet Merah Putih.

    Perayaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat, seperti Palestina, Iran, Uni Emirat Arab, Inggris, Jepang, Pakistan, Kazakhstan, Suriah, dan Vatikan.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    GELORA.CO – Isi pembicaraan pertemuan antara eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Hasan Masyhur–bos Maktour Travel, dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh, yang fotonya beredar baru-baru ini perlahan terungkap.

    Informasi  yang berhasil dihimpun dari berbagai kalangan menyebut, pertemuan terjadi saat Yaqut masih menjabat sebagai menteri. Isi pembahasannya, ya terkait pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

    Sejatinya, kuota tambahan sebanyak 20.000 ribu itu, 92 persennya dialokasikan untuk haji reguler sisanya 8 persen untuk haji khusus. Tetapi karena ketidaksiapan pembiayaan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Yaqut mengambil keputusan untuk membagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Nah, di pertemuan yang fotonya beredar dan viral itu lah diduga terjadi pembicaraan dan pembagian kuota haji. Benarkah?

    “Enggak ada. Sudah selesai. Sudah jauh, sudah satu tahun tidak jadi menteri. Kok ada pembagian? kan sudah selesai. Dia tidak menteri,” kata Fuad saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Fuad juga membantah dirinya terlibat dalam pengaturan SK yang ditandatangani Yaqut terkait pembagian kuota tambahan haji khusus dan reguler tahun 2024.

    Pembagian ini diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. “Seribu persen. Seribu persen, saya bilang. Tidak pernah tahu,” ucapnya.

    Fuad menegaskan kembali, foto yang beredar memang benar diambil pada 2024, namun saat itu Yaqut sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama.

    “Sudah tidak menjabat. Beliau datang. Beliau sampaikan dan itu juga saya gak tau siapa yang janjian. Tentunya kita hormatin bekas Menteri mau silaturahmi,” ujar Fuad.

    Menurut Fuad, kedatangan Yaqut murni untuk silaturahmi dan patut dihormati. Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyampaikan agar hubungan baik dengan sejumlah pihak, khususnya biro travel, tetap dijaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat.

    Foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), memperlihatkan Yaqut melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin. Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Konstruksi Perkara

    Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meski belum ada penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat informasi tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu menghasilkan terbitnya SK Menag tertanggal 15 Januari 2024, yang membagi kuota tambahan secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus itu, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Adapun 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler langsung dikelola oleh Kemenag.

    Namun, pembagian kuota tambahan tersebut diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum diserahkan ke pejabat Kemenag.

    Dana tersebut berasal dari penjualan tiket haji dengan harga tinggi kepada calon jemaah, dengan janji bisa berangkat pada tahun yang sama, khususnya pada 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Hasil dugaan korupsi kuota haji itu juga digunakan untuk membeli sejumlah aset. Salah satunya adalah dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) dengan nilai Rp6,5 miliar.

    Rumah tersebut diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen pembagian kuota tambahan haji yang melanggar aturan.

  • Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya bisa segera menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024, selagi telah memiliki dua bukti.

    “Menurut saya apabila KPK telah memenuhi minimal dua alat bukti KPK dapat segera mentersangkakan yang bersangkutan (Yaqut),” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Hudi menyebut langkah tersebut bisa segera dilakukan KPK, sehingga proses kasus ini tidak terus menerus berlangsung alot.

    “Agar tidak berlarut-larut dan ada kepastian untuk keduanya (KPK dan tersangka),” ucap Hudi, menekankan.

    Hudi juga menginstruksikan KPK sebagai lembaga penegak hukum, tidak lambat dalam mengusut kasus, sehingga tidak muncul anggapan negatif terhadap lembaga antirasuah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

    “Penegakan hukum jangan terlalu lama agar tidak terjadi fitnah dalam proses hukumnya,” jelasnya. 

    Sejauh ini, KPK masih juga belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena menyangkut kepentingan umat.

    “Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Politikus PKB ini menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

    Lebih lanjut Abdullah mengingatkan KPK agar bekerja dengan profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, karena hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

    “KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” kata dia.

    Abdullah menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, sebab isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

    Menurut dia, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja.

    Dia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah menegaskan.

  • Pidato Prabowo di PBB langkah inspiratif untuk perdamaian global

    Pidato Prabowo di PBB langkah inspiratif untuk perdamaian global

    posisi Presiden Prabowo akan mendapat keuntungan politik karena sikap vokalnya dalam menyerukan persatuan di dunia internasional. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan salah satu negara global south yang cukup signifikan dalam percaturan glo

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama RI bidang kerja sama dan hubungan luar negeri Gugun Gumilar menilai pidato Presiden Prabowo Subianto soal Palestina di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah inspiratif untuk perdamaian global.

    “Dunia Islam melawan ketidakadilan terhadap Palestina serta kebijakan Israel yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan dunia internasional. Presiden Prabowo sudah tepat untuk menghentikan perang Israel-Palestina,” kata Gugun dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada United Nations General Assembly atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara (two states) untuk perdamaian Palestina.

    Gugun juga menyatakan bahwa posisi Presiden Prabowo akan mendapat keuntungan politik karena sikap vokalnya dalam menyerukan persatuan di dunia internasional.

    “Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan salah satu negara global south yang cukup signifikan dalam percaturan global,” ucap Gugun.

    Ia juga menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah terukur untuk kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian yang abadi.

    “Kita ucapkan terima kasih atas pidatonya yang sangat inspiratif di PBB untuk perdamaian global. Pak Prabowo, it’s really an inspiring speech!,” kata Gugun.

    Adapun dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengecam genosida militer Israel di Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Mulai Maraton Panggil Biro Travel, Dalami Skema Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Mulai Maraton Panggil Biro Travel, Dalami Skema Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil secara maraton biro travel haji yang diduga mengetahui atau terlibat kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan para biro untuk mendalami skema dugaan korupsi kuota haji, mengingat KPK masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

    “KPK sedang melakukan pemanggilan terhadap para saksi dari pihak-pihak Biro Travel. Jadi pada pekan ini KPK secara maraton akan melakukan pemeriksaan para saksi dari pihak-pihak Biro Perjalanan Haji,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

    Budi menuturkan pemeriksaan ini sebagai upaya penyidik mendalami bagaimana praktik-praktik di lapangan yang dilakukan oleh para Biro Perjalanan Haji. Termasuk soal bagaimana cara atau mekanisme dalam mendapatkan kuota ibadah khusus.

    Nantinya penyidik dapat mengetahui praktik jual-beli kuota haji yang diduga melibatkan biro travel kepada jemaah dan antar biro travel lainnya.

    “KPK menduga proses jual-beli kuota ini tidak hanya dilakukan oleh Biro Travel kepada calon jamaah, tapi juga ada praktik-praktik penjualan kuota ibadah haji khusus ini yang dilakukan antar Biro Travel,” tuturnya.

    Skema ini lah, kata Budi, yang akan dikulik lebih jauh agar penyidik dapat mengumpulkan barang bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka.

    Kendati demikian, Budi menepis bahwa penyidikan kuota haji mengalami kendala sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan siapa pihak yang diduga kuat bersalah.

    “Kami sampaikan bahwa penyidikan terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024 masih terus berprogres secara positif, tidak ada hambatan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji untuk jemaah Indonesia

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.

    Penyidik juga mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung dana haram tersebut.

  • Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Istri Gus Dur hingga Mantan Menag jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Cs – Page 3

    Tim Advokasi untuk Demokrasi mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Delpedro Marhaen Cs, ke Polda Metro Jaya.

    “Kami berinisiatif dan sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Sampai saat ini belum ada respons terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak,” kata Kuasa hukum Delpedro Cs, Maruf Bajammal di Gedung YLBHI, Sabtu (6/9/2025).

    Dia kemudian menyoroti aturan soal penangguhan penahanan yang dinilainya menyimpan banyak masalah.

    “Artinya semuanya itu diserahkan kepada kemurahan hati penyidik. Kalau mereka bermurah hati itu akan dikabulkan, kalau mereka tidak senang, ya tidak akan dikabulkan, tidak ada standar yang jelas,”

    Maruf mengatakan, sejak ditangkap pada Senin malam (1/9/2025), proses pemeriksaan terhadap Delpedro berlangsung maraton.

    “Hanya break-break untuk istirahat sekitar 3 jam, 1 sampai 3 jam maksimal tapi cepat. Prosesnya seperti itu, saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar dia

  • Gerakan Nurani Bangsa Desak Delpedro Marhaen Cs Dibebaskan – Page 3

    Gerakan Nurani Bangsa Desak Delpedro Marhaen Cs Dibebaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak kepolisian segera membebaskan enam orang aktivis yang ditahan buntut unjuk rasa berujung ricuh Agustus lalu.

    Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025). Adapun enam orang adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    “Ini adalah wujud kami, kepedulian kami, sekaligus keprihatinan atas adanya sejumlah aktivis, mahasiswa yang ditahan karena peristiwa demo beberapa waktu yang lalu,” kata mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Polda Metro Jaya, Selasa (23/9/2025).

    Lukman mengatakan, GNB ingin memastikan kondisi para tahanan, mendengar langsung cerita mereka, serta menyampaikan kegelisahan moral kepada pimpinan kepolisian.

    “Kami menyempatkan diri untuk hadir di sini, setidaknya untuk memastikan kondisi mereka seperti apa saat ini, juga untuk mendengar apa yang mereka rasakan, apa latar belakang penangkapannya dan hal ikhwal yang terkait dengan peristiwa beberapa hari yang lalu dan apa harapan-harapan mereka,” ucap dia

    Dia mengatakan, GNB juga mengirim surat resmi kepada Kapolri meminta pembebasan para aktivis yang dianggap hanya menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Atau kalaulah kemudian pihak-pihak kepolisian menilai, memiliki bukti-bukti dalam kaitannya dengan proses hukum yang harus dijalani oleh mereka, mudah-mudahan penahanan yang mereka alami saat ini betul-betul tetap menjunjung hak-hak dasar, hak asasi manusia,” ucap dia.

    Cendekiawan Komaruddin Hidayat, menambahkan, para aktivis itu sejatinya adalah generasi muda dengan idealisme tinggi. Mereka lahir di era media sosial dan menggunakan kanal digital sebagai bahasa ekspresi.

    “Anak-anak aktivis itu biasanya punya idealisme. Mereka punya cara dan gaya tersendiri, lebih-lebih mereka generasi Z. Oleh karena itu, salah satu bahasa mereka lewat media masa, media sosial,” ucap dia.

     

  • Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Gerakan Nurani Bangsa Kunjungi Tahanan Demo DPR: Mereka Bukan Musuh Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Deru mesin Alphard hitam itu terhenti di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa siang, 23 September 2025.

    Kerumunan wartawan sambil memegang kamera ponsel bersiaga menyorot mobil berpelat B 2261 SIW dengan kaca gelap.

    Perlahan pintu geser terbuka. Kursi otomatis bergerak ke luar, memperlihatkan sosok berbusana batik merah marun dengan pasmina krem. Dia adalah Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

    Seorang pendamping dengan sigap mengangkat tubuhnya ke kursi roda. Raut wajahnya tenang.

    Di belakangnya, sebuah mobil golf putih berhenti membawa rombongan lain, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, aktivis yang juga anak Sinta Nuriyah, Inayah Wulandari Wahid, akademisi Karlina R. Supelli, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, cendekiawan Komaruddin Hidayat, hingga Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

    Mereka datang sebagai satu rombongan mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

    Sinta digotong melewati delapan anak tangga. Tiga orang membantu mengangkat kursi roda, dua di bawah, satu di belakang. Kamera-kamera kembali berbunyi, menjepret setiap detik. Setelah itu, ia masuk lift menuju lantai atas, sementara rombongan lain memilih tangga.

    Di waktu hampir bersamaan, dari arah lain, sebuah mobil elf parkir di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Letak gedung dibelakang Gedung Ditreskrimum.

    Enam orang berbaju oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” digiring petugas. Mereka adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP dan Figha Lesmana.

    Mereka dipindahkan dari Rutan Ditresnarkoba ke Gedung Ditreskrimum. Pemindahan itu dipimpin langsung Direktur Tahti Polda Metro, AKBP Dermawan Karosekali.

    Tak semua kepala tertunduk. Syahdan Husein, tangannya terikat borgol, sempat berteriak “Merdeka,” sambil mengepalkan tangan. Delpedro ikut mengangkat borgol ke udara sambil tersenyum ke arah kamera.

    Gerakan Nurani Bangsa datang untuk bertemu keenam aktivis itu. Pertemuan berlangsung tertutup.

     

  • Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama saat ini memang jadi pembahasan yang hangat.

    Nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil saat ini masuk dalam dugaan dan berhadapan dengan KPK atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024.

    Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi haji yang telah melanda Kementerian Agama sejak era reformasi.

    Jika nantinya benar terbukti, ini bukan yang pertama kalinya terjadi korupsi kuota haji di Indonesia.

    Sebelumnya, ada dua kasus yang melibat dua mantan Menteri Agama sebagai tersangka utama.

    Sejak era reformasi, setidaknya dua menteri agama telah dipenjara karena kasus korupsi haji, Said Agil Husni Almunawar dan Suryadharma Ali.

    Untuk Said Agil Husni Almunawar diketahui ia terbukti dan diberi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2006 silam.

    Kemudian ada Suryadharma Ali yang juga terbukti dan mendapatkan vonis enam tahun penjara pada tahun 2014 lalu.

    Kini, Yaqut berpotensi menjadi yang ketiga setelah KPK menetapkan kasus korupsi kuota haji sebagai perkara pidana.

    Berawal dari kebijakannya mengeluarkan Surat Keputusan yang membagi kuota tambahan 20.000 jemaah haji menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

    Keputusan ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proporsi 92:8.

    Kini Yaqut berpeluang diperiksa kembali dalam kasus korupsi ini.

    Sebelumnya, KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.