Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan

    Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • 7 Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan Megapolitan

    7 Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan Megapolitan

    Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar acara bertajuk Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota, Selasa (31/12/2024).
    Acara ini menjadi momen bersejarah karena menghadirkan para mantan gubernur Jakarta lintas periode.
    Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutiyoso, Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo (Foke), Gubernur Jakarta 2014-2017
    Basuki Tjahaja Purnama
    alias Ahok, dan Gubernur Jakarta 2017-2022
    Anies Baswedan
    .
    Wakil Gubernur Jakarta 2014-2017 Djarot Saiful Hidayat serta Wakil Gubernur Jakarta 2020-2022 Ahmad Riza Patria juga turut hadir.
    Tak ketinggalan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, ikut memeriahkan suasana.
    Ahok dan Anies, yang pernah menjadi rival sengit pada Pilkada Jakarta 2017, tampak bertemu dalam suasana hangat.
    Momen ini menjadi simbol rekonsiliasi dan persatuan setelah perbedaan tajam di masa lalu.
    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, yang turut hadir, memuji inisiatif acara ini sebagai langkah penting untuk menyatukan elemen-elemen yang sebelumnya terpecah.
    “Kita terima kasih kepada Pak PJ Gubernur, menjadikan Jakarta ini seperti Indonesia kecil, menghimpun yang berserakan, menyatukan yang berbeda, dan bahkan mensolidkan yang pernah berserakan. Ini luar biasa,” kata Nazarudin.
    Ia menambahkan, acara ini mencerminkan miniatur Indonesia yang penuh keberagaman dan menjadi simbol optimisme menuju masa depan.
    “Ini adalah awal sebuah tahun yang akan kita arungi nanti dengan penuh optimisme. Konfigurasi Indonesia hadir di tempat ini, dari ujung ke ujung menjadi satu di halaman DKI Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditjen Bimas Buddha Kemenag Raih Penghargaan Humas Award 2024

    Ditjen Bimas Buddha Kemenag Raih Penghargaan Humas Award 2024

    loading…

    Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyerahkan penghargaan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi di Jakarta, Senin (30/12/2024). Foto/Ist

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) meraih penghargaan Humas Award 2024 kategori Inovasi Konten Digital Layanan Keagamaan.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi di Auditorium Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Supriyadi menyampaikan rasa syukur atas dan berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat dan motivasi Ditjen Bimas Buddha dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

    Dia menjelaskan, inovasi layanan keagamaan melalui Virtual Reality 360 Candi Borobudur merupakan upaya Ditjen Bimas Buddha dalam memaksimalkan pelayanan keagamaan kepada umat Buddha. Hal itu setelah Candi Borobudur dicanangkan oleh pemerintah sebagai wisata religi umat Buddha Indonesia dan dunia.

    Humas Award 2024 memberikan penghargaan kepada Humas dan Media dengan berbagai macam kategori kepada Unit Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan, Media dan Jurnalis.

    Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menilai humas memiliki peran strategis di era digital. Tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara Kemenag dengan masyarakat.

    Wamenag juga mengapresiasi kinerja humas yang dinilai sukses memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif.

    “Kalau hari ini dengan segala pertimbangan, Kementerian Agama memberikan award terkait dengan media ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna,” sebut sosok yang akrab disapa Romo.

    Dia berpesan kepada para penerima penghargaan untuk terus meningkatkan semangat dan dedikasi.

    “Prestasi ini harus menjadi cambuk agar Bapak-Ibu semakin semangat dalam berkarya. Jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih banyak tugas dan tantangan yang menanti,” pesannya.

    (shf)

  • Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    loading…

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan peningkatan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Foto/Ist

    JAKARTA – Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) meningkatkan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan internasional.

    Berbagai program inovatif dan kegiatan strategis telah diluncurkan, di mana tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan, pihaknya telah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui beberapa program digital. Salah satunya adalah ClasS of Religion, sebuah kampanye kerukunan yang melibatkan influencer lintas agama di Indonesia.

    “Program ini berhasil menjangkau lebih dari 6 juta individu, terutama dari kalangan Generasi Z dan Milenial, dan menggandeng tokoh agama terkemuka seperti Habib Ja’far untuk menyampaikan pesan perdamaian,” kata Muhammad Adib Abdushomad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, PKUB meluncurkan Podcast Kerukunan Tematik yang mengundang tokoh lintas agama. Di antaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Said Agil Husin Al Munawar, dan influencer lintas agama yakni: Dude Herlino, Ustadzah Oki Setiana Dewi, Jonru, Budi Khonghucu, Ketua PGI, dan Ketua KWI dan lain-lain.

    Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama yang santun dan ramah kepada masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan platform digital, PKUB juga aktif menyebarkan pesan-pesan kerukunan melalui media sosial, yang semakin memperkuat dampak kampanye ini di kalangan generasi muda.

    Interfaith DialoguePKUB juga berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional melalui program Interfaith Dialogue di Serbia. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai role model dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama.

    “Melalui dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian global,” lanjut Muhammad Adib Abdushomad.

  • 5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin menceritakan respons pemerintah Arab Saudi terhadap permintaan terkait haji dari Pemerintah Indonesia. Menurut Nasaruddin, pihak Arab Saudi hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Dia sendiri ngangguk-ngangguk aja menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan tambahan kuota petugas haji.

    “Sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa kuota petugas haji yang akan kita mohon. Akan tetapi, insya Allah setelah selesai pembicaraan keuangan akan kita lakukan negosiasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93, 38 juta. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin 30 Desember 2024.

    Menurut Nasaruddin, besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

    “Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin dalam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

    “Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini mengambil standarnya,” sambungnya.

     

  • Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) tahun 2025.
    Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.
    “Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia mengatakan, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji semakin kompetitif.
    Oleh karenanya, pihak Badan Penyelenggara (BP)
    Haji
    dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH).
    “Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa segini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Romo juga mengatakan,
    biaya haji
    bisa diturunkan hingga di angka Rp 80 juta. Tetapi, dia menyebut bahwa Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait penurunan tersebut.
    “Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insya allah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp 80-an (juta) lah,” katanya.
    Kemudian, Romo mengemukakan, saat ini pihak Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.
    “Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama,” kata Romo.
    “Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” ujarnya lagi.
    Tetapi, Romo menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026.
    “Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” katanya.
    Meskipun biaya haji atau BPIH kemungkinan akan turun pada 2025, tetapi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah naik dari 60 persen pada 2024, lalu diusulkan menjadi 70 persen pada 2025.
    Untuk diketahui, BPIH pada 2024 sebesar Rp 93.410.286. Lalu, diusulkan turun menjadi Rp 93.389.684,99 pada 2025.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan usulan
    BPIH 2025
    sebesar Rp 93.389.684,99. Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Secara terperinci, Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dimulai dari Pondok Pesantren, Menag Nasaruddin Wacanakan Libur dalam Sebulan Ramadan

    Dimulai dari Pondok Pesantren, Menag Nasaruddin Wacanakan Libur dalam Sebulan Ramadan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggulirkan wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan. Ia menyebutkan bahwa pondok pesantren selama ini telah lebih dulu menerapkan libur aktivitas belajar-mengajar saat Ramadan tiba.

    “Ya, sebenarnya pondok pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama itu memang sudah libur. Namun, untuk sekolah-sekolah lainnya, hal ini masih dalam tahap wacana. Nanti akan ada penyampaian lebih lanjut,” ujar Nasaruddin seusai menghadiri acara Muhasabah dan Zikir di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12) malam.

    Menurut Nasaruddin, bulan Ramadan memiliki esensi sebagai waktu untuk konsentrasi beribadah bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia berharap peserta didik tetap dapat memaksimalkan ibadah mereka, baik ketika sekolah diliburkan maupun tidak.

    Ia menambahkan bahwa libur selama Ramadan dapat dimanfaatkan siswa untuk fokus pada kegiatan spiritual seperti mengaji, menghafal Al-Qur’an, memperbanyak amalan sosial, serta mempererat hubungan dengan keluarga.

    “Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi bagaimana menjadikannya lebih berkualitas. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kita ingin menciptakan Ramadan yang memberikan manfaat secara spiritual dan sosial,” kata Nasaruddin.

    Wacana ini juga sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i. Ia mengakui bahwa ide libur sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadan telah muncul, namun belum ada pembahasan lebih mendalam di tingkat pemerintah.

  • Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Megapolitan 31 Desember 2024

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Megapolitan 31 Desember 2024

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah telah mengumumkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
    SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 14 Oktober 2024.
    Total ada 27 hari libur yang ditetapkan, terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.
    Tanggal-tanggal tersebut akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, yang dapat memanfaatkannya untuk beristirahat atau merayakan hari-hari besar keagamaan.
    Libur nasional di awal tahun 2025 dimulai dengan liburan panjang pada Januari, yang diwarnai oleh tiga hari libur nasional.
    Selanjutnya, libur nasional akan tersebar sepanjang tahun, termasuk pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, dan Desember.
    Namun, ada beberapa bulan seperti pada Februari, Juli, Oktober, dan November tidak akan memiliki libur nasional, sehingga masyarakat hanya dapat menikmati akhir pekan.
    Berikut adalah daftar libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 berdasarkan
    SKB 3 Menteri
    :
    Libur Nasional 2025
    :
    Cuti bersama 2025
    :
    Dengan adanya daftar ini, masyarakat bisa merencanakan waktu liburan atau cuti lebih awal dan memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai atau berkumpul bersama keluarga.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. A Fatoni diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, H Juliadi Zurdani Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut di Aula Jabal Nur UPT Asrama Haji Medan, Senin (30/12).

    Dalam sambutannya Gubsu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini karena akan meningkatkan peran strategis  BWI dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat untuk berwakaf mengingat potensinya cukup besar guna membantu pemerintah menuntaskan beberapa persoalan kesejahteraan sosial. 

    Menurut Gubsu, agar pengelolaan wakaf terutama wakaf uang yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola wakaf tersebut, sehingga potensi wakaf akan terus berkembang dan bertumbuh dengan pondasi kepercayaan umat yang semakin baik.

    Pun begitu Kepala Biro Kesra tidak menampk bahwa sekalipun potensi wakaf cukup besar, namun sampai saat ini masih cukup banyak persoalan wakaf yang belum terselesaikan dengan baik dari dulu sampai saat ini. “Karena itu melalui rapat koordnasi ini diharapkan dapat menemukan beberapa solusi penting dalam pengelolaan wakaf,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (30/12). 

    Apresiasi senada disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Dr.H.Zulfan Efendi,M.Si  dan berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran serta rencana strategis dalam peningkatan potensi wakaf di Sumatera Utara khususnya.

    Disampaikan Zulfan, sesungguhnya antara Kemenag dan BWI merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan. Kalaupun sekarang pengelolaannya telah berbeda sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada hakikatnya dalam melaksanakan tanggung jawab tetap dalam satu tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Zulfan juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berproses input data wakaf melalui aplikasi SIWAK yang berlaku secara nasional, sehingga umat mendapatkan informasi lebih mudah mengenai wakaf. Kemudian, sebutnya, Kemenag juga baru menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat lebih mudah.

    Ketua Dewan Pakar BWI Perwakilan Sumut, Drs. H Syariful Mahya Bandar MAP didampingi Ketua BWI Sumut, H Solehuddin Sagala dalam kesempatan itu menyampaikan kesimpulan penting untuk menggelorakan  Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Sumut sesuai Surat Edaran Menag RI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Kemudian perlu untuk melakukan gerakan bersama mendukung  pengelolaan dan perkembangan lahan wakaf produktif.

    Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, kata Mahya Bandar akan dilaksanakan perhimpunan wakaf uang dari ASN Kemenag Sumut dan wakaf calon pengantin serta lahan wakaf produktif Masjid Al Badar, Masjid Al Susi Meldina, Masjid Syuhada Galang, Masjid Perjuangan 45 Medan dan  lahan pekuburan Muslim Jalan Pane Siantar.

    Sumber : Radio Elshinta