Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    loading…

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan peningkatan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Foto/Ist

    JAKARTA – Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) meningkatkan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan internasional.

    Berbagai program inovatif dan kegiatan strategis telah diluncurkan, di mana tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan, pihaknya telah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui beberapa program digital. Salah satunya adalah ClasS of Religion, sebuah kampanye kerukunan yang melibatkan influencer lintas agama di Indonesia.

    “Program ini berhasil menjangkau lebih dari 6 juta individu, terutama dari kalangan Generasi Z dan Milenial, dan menggandeng tokoh agama terkemuka seperti Habib Ja’far untuk menyampaikan pesan perdamaian,” kata Muhammad Adib Abdushomad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, PKUB meluncurkan Podcast Kerukunan Tematik yang mengundang tokoh lintas agama. Di antaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Said Agil Husin Al Munawar, dan influencer lintas agama yakni: Dude Herlino, Ustadzah Oki Setiana Dewi, Jonru, Budi Khonghucu, Ketua PGI, dan Ketua KWI dan lain-lain.

    Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama yang santun dan ramah kepada masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan platform digital, PKUB juga aktif menyebarkan pesan-pesan kerukunan melalui media sosial, yang semakin memperkuat dampak kampanye ini di kalangan generasi muda.

    Interfaith DialoguePKUB juga berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional melalui program Interfaith Dialogue di Serbia. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai role model dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama.

    “Melalui dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian global,” lanjut Muhammad Adib Abdushomad.

  • 5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin menceritakan respons pemerintah Arab Saudi terhadap permintaan terkait haji dari Pemerintah Indonesia. Menurut Nasaruddin, pihak Arab Saudi hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Dia sendiri ngangguk-ngangguk aja menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan tambahan kuota petugas haji.

    “Sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa kuota petugas haji yang akan kita mohon. Akan tetapi, insya Allah setelah selesai pembicaraan keuangan akan kita lakukan negosiasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93, 38 juta. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin 30 Desember 2024.

    Menurut Nasaruddin, besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

    “Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin dalam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

    “Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini mengambil standarnya,” sambungnya.

     

  • Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) tahun 2025.
    Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.
    “Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia mengatakan, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji semakin kompetitif.
    Oleh karenanya, pihak Badan Penyelenggara (BP)
    Haji
    dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH).
    “Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa segini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Romo juga mengatakan,
    biaya haji
    bisa diturunkan hingga di angka Rp 80 juta. Tetapi, dia menyebut bahwa Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait penurunan tersebut.
    “Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insya allah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp 80-an (juta) lah,” katanya.
    Kemudian, Romo mengemukakan, saat ini pihak Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.
    “Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama,” kata Romo.
    “Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” ujarnya lagi.
    Tetapi, Romo menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026.
    “Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” katanya.
    Meskipun biaya haji atau BPIH kemungkinan akan turun pada 2025, tetapi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah naik dari 60 persen pada 2024, lalu diusulkan menjadi 70 persen pada 2025.
    Untuk diketahui, BPIH pada 2024 sebesar Rp 93.410.286. Lalu, diusulkan turun menjadi Rp 93.389.684,99 pada 2025.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan usulan
    BPIH 2025
    sebesar Rp 93.389.684,99. Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Secara terperinci, Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dimulai dari Pondok Pesantren, Menag Nasaruddin Wacanakan Libur dalam Sebulan Ramadan

    Dimulai dari Pondok Pesantren, Menag Nasaruddin Wacanakan Libur dalam Sebulan Ramadan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggulirkan wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan. Ia menyebutkan bahwa pondok pesantren selama ini telah lebih dulu menerapkan libur aktivitas belajar-mengajar saat Ramadan tiba.

    “Ya, sebenarnya pondok pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama itu memang sudah libur. Namun, untuk sekolah-sekolah lainnya, hal ini masih dalam tahap wacana. Nanti akan ada penyampaian lebih lanjut,” ujar Nasaruddin seusai menghadiri acara Muhasabah dan Zikir di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12) malam.

    Menurut Nasaruddin, bulan Ramadan memiliki esensi sebagai waktu untuk konsentrasi beribadah bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia berharap peserta didik tetap dapat memaksimalkan ibadah mereka, baik ketika sekolah diliburkan maupun tidak.

    Ia menambahkan bahwa libur selama Ramadan dapat dimanfaatkan siswa untuk fokus pada kegiatan spiritual seperti mengaji, menghafal Al-Qur’an, memperbanyak amalan sosial, serta mempererat hubungan dengan keluarga.

    “Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi bagaimana menjadikannya lebih berkualitas. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kita ingin menciptakan Ramadan yang memberikan manfaat secara spiritual dan sosial,” kata Nasaruddin.

    Wacana ini juga sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i. Ia mengakui bahwa ide libur sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadan telah muncul, namun belum ada pembahasan lebih mendalam di tingkat pemerintah.

  • Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Megapolitan 31 Desember 2024

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Megapolitan 31 Desember 2024

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah telah mengumumkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
    SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 14 Oktober 2024.
    Total ada 27 hari libur yang ditetapkan, terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.
    Tanggal-tanggal tersebut akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, yang dapat memanfaatkannya untuk beristirahat atau merayakan hari-hari besar keagamaan.
    Libur nasional di awal tahun 2025 dimulai dengan liburan panjang pada Januari, yang diwarnai oleh tiga hari libur nasional.
    Selanjutnya, libur nasional akan tersebar sepanjang tahun, termasuk pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, dan Desember.
    Namun, ada beberapa bulan seperti pada Februari, Juli, Oktober, dan November tidak akan memiliki libur nasional, sehingga masyarakat hanya dapat menikmati akhir pekan.
    Berikut adalah daftar libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025 berdasarkan
    SKB 3 Menteri
    :
    Libur Nasional 2025
    :
    Cuti bersama 2025
    :
    Dengan adanya daftar ini, masyarakat bisa merencanakan waktu liburan atau cuti lebih awal dan memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai atau berkumpul bersama keluarga.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. A Fatoni diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, H Juliadi Zurdani Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut di Aula Jabal Nur UPT Asrama Haji Medan, Senin (30/12).

    Dalam sambutannya Gubsu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini karena akan meningkatkan peran strategis  BWI dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat untuk berwakaf mengingat potensinya cukup besar guna membantu pemerintah menuntaskan beberapa persoalan kesejahteraan sosial. 

    Menurut Gubsu, agar pengelolaan wakaf terutama wakaf uang yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola wakaf tersebut, sehingga potensi wakaf akan terus berkembang dan bertumbuh dengan pondasi kepercayaan umat yang semakin baik.

    Pun begitu Kepala Biro Kesra tidak menampk bahwa sekalipun potensi wakaf cukup besar, namun sampai saat ini masih cukup banyak persoalan wakaf yang belum terselesaikan dengan baik dari dulu sampai saat ini. “Karena itu melalui rapat koordnasi ini diharapkan dapat menemukan beberapa solusi penting dalam pengelolaan wakaf,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (30/12). 

    Apresiasi senada disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Dr.H.Zulfan Efendi,M.Si  dan berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran serta rencana strategis dalam peningkatan potensi wakaf di Sumatera Utara khususnya.

    Disampaikan Zulfan, sesungguhnya antara Kemenag dan BWI merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan. Kalaupun sekarang pengelolaannya telah berbeda sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada hakikatnya dalam melaksanakan tanggung jawab tetap dalam satu tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Zulfan juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berproses input data wakaf melalui aplikasi SIWAK yang berlaku secara nasional, sehingga umat mendapatkan informasi lebih mudah mengenai wakaf. Kemudian, sebutnya, Kemenag juga baru menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat lebih mudah.

    Ketua Dewan Pakar BWI Perwakilan Sumut, Drs. H Syariful Mahya Bandar MAP didampingi Ketua BWI Sumut, H Solehuddin Sagala dalam kesempatan itu menyampaikan kesimpulan penting untuk menggelorakan  Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Sumut sesuai Surat Edaran Menag RI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Kemudian perlu untuk melakukan gerakan bersama mendukung  pengelolaan dan perkembangan lahan wakaf produktif.

    Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, kata Mahya Bandar akan dilaksanakan perhimpunan wakaf uang dari ASN Kemenag Sumut dan wakaf calon pengantin serta lahan wakaf produktif Masjid Al Badar, Masjid Al Susi Meldina, Masjid Syuhada Galang, Masjid Perjuangan 45 Medan dan  lahan pekuburan Muslim Jalan Pane Siantar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Selamat! Kemenag Beri 58 Penghargaan bagi Humas dan Media

    Selamat! Kemenag Beri 58 Penghargaan bagi Humas dan Media

    loading…

    Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar Humas Kemenag Award yang kali ini diselenggarakan di pengujung tahun 2024. Ajang apresiasi yang ditujukan bagi insan humas dan media ini digelar secara luring di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

    “Pertama, saya ucapkan selamat kepada para penerima award. Ajang pemberian award ini saya kira amat bermakna. Ini apresiasi dan pengakuan bahwasannya media benar-benar menjadi partner Kemenag,” ujar Wakil Menteri Agama KH Romo Syafi’i saat memberikan sambutan dalam acara yang digelar Senin (30/12/2024).

    Wamenag menuturkan, Kemenag sadar betul peran humas dan media dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah. “Kementerian Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden RI dalam menjalankan tugas terkait kehidupan keberagamaan, keberhasilannya selain amat sangat ditentukan dari kecakapan aparatur, kekompakan Kementerian, serta integritas yang harus ditunjukkan oleh ASN Kementerian, juga sangat ditentukan oleh dukungan media untuk memberikan informasi program-programnya,” tutur Wamenag.

    “Jadi saya kira, penghargaan yang diberikan hari ini sudah sewajarnya. Karena kita semua, telah melakukan semua hal terbaik sesuai porsi masing-masing untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi, saya sampaikan selamat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani, ajang Humas Kemenag Award yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya menjadi momentum refleksi keterbukaan informasi yang telah dilakukan Kemenag.

    “Humas Kemenag Award 2024 ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan kembali perjalanan kehumasan Kementerian Agama selama satu tahun terakhir,” papar Sekjen M. Ali Ramdhani.

    Sepanjang 2024, Humas Kemenag yang saat ini dikelola oleh Biro Humas dan Komunikasi Publik telah berhasil melakukan sinergi dan kolaborasi dengan jaringan pranata humas maupun media. “Berdasarkan data, sepanjang tahun 2024, ada lebih dari 3.000 berita diterbitkan Kemenag. Berita-berita ini teramplifikasi pada lebih dari satu juta konten yang ada di media nasional dan internasional serta berbagai platform media sosial,” jelas Ali.

    “Ini saatnya bagi kami untuk mengapresiasi berbagai kinerja kehumasan yang telah dilakukan ini,” sambungnya.

    Berikut daftar Penerima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024:

  • Jurnalis SINDOnews.com Terima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024

    Jurnalis SINDOnews.com Terima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024

    loading…

    JurnalisSINDOnews.com, Andryanto Wisnu Widodo meraih penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag). Ajang apresiasi yang ditujukan bagi insan humas dan media ini digelar secara luring. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam pemberitaan kinerja Kemenag di sepanjang tahun 2024.

    Penghargaan yang diberikan langsung Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH Romo Muhammad Syafi’i dalam acara Humas Kemenag Award 2024 ini diselenggarakan Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.

    Wamenag mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pemberitaan dan dukungan media atas kinerja Kemenag selama ini termasuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wamenag memberikan pesan kepada para penerima penghargaan untuk terus meningkatkan semangat dan dedikasi. ”Prestasi ini harus menjadi cambuk agar Bapak-Ibu semakin semangat dalam berkarya. Jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih banyak tugas dan tantangan yang menanti,” kata Wamenag Romo Muhammad Syafi’i kepada para pemenang.

    Dalam kesempatan itu, Wamenag juga menegaskan pentingnya peran humas sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. ”Humas memiliki peran strategis di era digital, tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara Kementerian Agama dengan masyarakat,” kata Romo Muhammad Syafi’i.

    Wamenag juga mengapresiasi kinerja humas yang dinilai sukses memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif. “Kalau hari ini dengan segala pertimbangan, Kementerian Agama memberikan award terkait dengan media ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna,” ujar sosok yang akrab disapa Romo.

    Dikatakan Romo, humas juga berperan dalam meluruskan hoaks dan menyampaikan pesan-pesan keberagamaan yang menekankan toleransi dan harmoni sosial. “Program pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, dan keberagaman harus disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

    (aww)

  • Teguh Setyabudi ajak warga Jakarta sambut 2025 dengan optimistis

    Teguh Setyabudi ajak warga Jakarta sambut 2025 dengan optimistis

    kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengajak warga menyambut tahun 2025 dengan optimistis mengingat tahun tersebut diprediksi penuh dengan keberkahan dan kebaikan.

    “Mari kita sama-sama muhasabah dan berzikir untuk menyambut tahun 2025. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua,” kata Teguh pada kegiatan malam muhasabah, zikir, dan doa bersama menyambut Tahun Baru 2025, di Silang Barat Monas, Jakarta, pada Senin (30/12) malam.

    Sementara itu, Menteri Agama RI Nazarudin Umar yang hadir pada acara tersebut mengatakan kegiatan muhasabah bersama ini bisa menjadi wadah dalam memperbaiki segala kesalahan yang pernah diperbuat dan mendapat ampunan dari Allah SWT.

    Sehingga, dalam menyongsong Tahun Baru 2025, semua khalayak memiliki energi baru yang penuh berkah.

    “Semoga DKI Jakarta semakin hari semakin jaya. Sebentar lagi, kita akan memperingati 500 tahun Kota Jakarta. Kita ingin bukan Jakartanya saja yang terkenal, tapi juga umatnya semakin saleh dan salehah, serta pejabatnya amanah menjalankan tugas. Kita berdoa semoga tahun depan semakin cerah, khususnya bagi seluruh warga Jakarta,” kata Nazarudin Umar.

    Di samping itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah menginisiasi Malam Muhasabah.

    Menurutnya, kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru.

    “Apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta karena telah menginisiasi untuk menyelenggarakan Malam Muhasabah ini. Mudah-mudahan, kita semua semakin hari dapat semakin baik, semakin saleh. Mohon doa agar Jakarta, yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, kita masih menunggu Keppres (Keputusan Presiden), dapat semakin sejahtera, sembako semakin murah, dan akses kesehatan semakin mudah dijangkau seluruh warga,” ujar Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    loading…

    Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

    “Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

    Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

    Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

    Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

    “Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

    Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

    “Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

    Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    (zik)