Tag: Fachrul Razi

  • Dari Gang Sempit Jadi Kebun Subur: Cerita Warga Kampung Warung Bandrek Bangun Urban Farming
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2025

    Dari Gang Sempit Jadi Kebun Subur: Cerita Warga Kampung Warung Bandrek Bangun Urban Farming Megapolitan 24 November 2025

    Dari Gang Sempit Jadi Kebun Subur: Cerita Warga Kampung Warung Bandrek Bangun Urban Farming
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com –
    Di tengah riuhnya aktivitas perdagangan di Jalan Suryakencana, Kota Bogor, tersembunyi sebuah kampung yang menawarkan suasana berbeda.
    Kampung Warung Bandrek
    , yang berada di RT 05 RW 05, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, tampil sebagai ruang hijau yang hidup berkat keseriusan warganya mengembangkan urban farming.
    Untuk mencapai kampung ini, masyarakat perlu berkendara sekitar 500 meter dari Jalan Suryakencana, lalu berbelok ke kanan menuju permukiman yang asri.
    Sebuah gapura bertuliskan
    Kampung Berseri
    menjadi penanda pintu masuk. Sejak langkah pertama, deretan tanaman rapi sepanjang kurang lebih 500 meter menyambut pengunjung, seolah mengajak mereka beristirahat sejenak dari kesibukan kota.
    Kampung ini memanfaatkan dinding permukiman dan ruang sempit sebagai lahan pertanian produktif. Gang-gang kecil disulap menjadi kebun sayur, menghadirkan ruang hijau yang jarang ditemui di wilayah perkotaan.
    Dengan mengusung konsep urban farming atau pertanian perkotaan, mereka memanfaatkan dinding-dinding permukiman menjadi lahan pertanian. Di Kampung Warung Bandrek ini, mereka berhasil menyulap gang sempit menjadi kebun sayur produktif.
    Urban farming
    di Kampung Warung Bandrek bukan tren sesaat. Kegiatan ini bermula empat tahun lalu, pada masa pandemi, saat warga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
    Ketua RT setempat, Tatang Kusuma, menggagas kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan.
    “Mulainya sudah lama ya, sekitar 2021, yang berkembang  kan akhir-akhir ini. Berhubungan ya, ada kegiatan yang mungkin ada program dari Bogor Bersih yang diusahakan ya terutama saya mengajak warga untuk mencintai kebersihan,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/11/2025).
    Pandemi menjadi momentum bagi warga untuk mengembangkan kebiasaan baru yang bermanfaat.
    “Kebetulan kan kepikirannya mungkin manfaatnya banyak ya, terutama buat warga sendiri manfaatnya ada,” tambahnya.
    Kegiatan ini berkembang menjadi upaya kolektif membangun kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta rasa memiliki terhadap lingkungan.
    Urban farming
    membawa manfaat sosial yang signifikan. Ibu-ibu menjadi kelompok paling aktif dalam menata dan merawat tanaman. Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus kegiatan harian yang menumbuhkan kedekatan antarwarga.
    “Kegiatannya ada Jadi kesibukan lah, terutama pada ibu-ibu warga disini alhamdulillah gotong royong, untuk menata wilayah, untuk menghijaukan wilayah,” ujar Tatang.
    Meski berada di gang sempit, warga tetap kreatif mengelola tanaman. Tantangan ada, tetapi tidak menghambat proses perawatan.
    “Sebenarnya kalau kendala tantangannya nggak ada ya, cuma ya mungkin kan yang namanya orang kan tau sendiri ya, kalau kami enggak mungkin mantau sehari-hari di situ, yang penting ya selama ini kendalanya enggak ada,” katanya.
    Warga pun aktif menjaga tanaman yang mereka tanam secara kolektif. Tidak ada pembagian tugas khusus; semua dilakukan secara gotong royong.
    “Kontribusinya bareng-bareng nggak ada yang, oh si ini mesti ngelakuin ini, nggak yang penting tanggung jawab semua,” kata Tatang.
    Mayoritas warga Kampung Warung Bandrek bekerja sebagai buruh harian lepas. Karena itu, hasil panen yang dikonsumsi sendiri menjadi penghematan berarti bagi rumah tangga.
    Sebagian hasil panen juga dijual atau dibagikan ke lingkungan sekitar.
    “Paling enggak, ada kelebihan kita kasih ke RW,” kata Tatang.

    Alhamdulillah
    , bisa lah sedikit ngebantu-ngebantu lah. Enggak banyak sih sebenarnya, ya sedikit mengurangi lah Itu aja ngebantu ngeringankan beban masyarakat,” tambahnya.
    Kesadaran warga dibangun melalui praktik langsung. Tatang menunjukkan cara menanam dan merawat tanaman agar hasilnya optimal.
    “Saya langsung kerja mengasih contoh. Caranya gimana supaya baik, supaya bagus gitu,” kata dia.
    Empat tahun berjalan, perubahan nyata terlihat, liingkungan lebih bersih, tanaman tumbuh subur, dan kepedulian warga meningkat.

    Alhamdulillah
    sih ada perkembangan,” ujar Tatang.
    Jenis sayuran di kampung ini beragam, di antaranya pakcoy, kangkung, bayam, hingga selada. Tanaman dikelola menggunakan alat sederhana dan pot dari botol bekas. B
    Warga mencoba berbagai jenis tanaman, menyesuaikan dengan kondisi tanah dan intensitas penyiraman yang bisa mereka lakukan sehari-hari.
    Ketua DKM setempat, Misbah, menjelaskan, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh warga merupakan sayuran.
    “Sebenarnya sayuran tanaman hijau. Dan juga ada tanaman-tanaman semacam sayuran, termasuk ada tanaman buah,” ungkap Misbah.
    Sebagian besar panen dikonsumsi sendiri. Meski hasilnya tidak banyak, nilai sosialnya besar. Setiap warga yang ikut menanam merasakan kepuasan melihat tanaman yang mereka rawat tumbuh subur.
    “Karena kami kan tujuannya bukan untuk mencari ekonomi… hanya kegiatan warga,” katanya.
    Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Melalui pengalaman langsung, warga belajar bagaimana menanam, merawat, dan memanen tanaman dengan baik.
    “Sebenarnya sudah peningkatan karena kami ini programnya hanya kegiatan warga supaya produktif di wilayah. Tujuannya supaya mencintai wilayah. Tujuannya itu awalnya,” tambah Misbah.
    Helen, warga setempat, mengatakan
    urban farmin
    g membuat lingkungan lebih nyaman dan memberi kegiatan baru bagi ibu-ibu.
    Saat ditemui
    Kompas.com,
    Helen, salah satu warga, mengaku senang dengan kegiatan urban farming di kampung nya itu.
    “Lebih enak aja sih ya kalau ada tanaman begitu,” ujarnya.
    Ia bangga kampungnya masuk nominasi Bogor Bersih. Menurut dia, ini menjadi apresiasi bagi lingkungan yang sebelumnya bisa dikatakan terpencil.
    “Bangga juga karena kan sebelumnya kampung kita juga bisa dibilang terpencil ya terus masuk nominasi ini ya bisa terkeskpos gitu, karena warganya cuma segini-segini aja kalau di sini mah,” tutur Helen.
    Namun gangguan tetap terjadi, seperti tanaman rusak oleh orang iseng atau hama. Helen dan warga lain seperti Helin tetap semangat karena manfaatnya besar.
    “Ada pokcoi, kangkung gitu-gitu kita lebih ke yang sayur-sayuran gitu sih soalnya lebih cepat juga kan,” katanya.
    Meski sederhana, kegiatan
    urban farming
    ini terkadang terganggu oleh orang luar. Helen mencontohkan, beberapa tanaman yang sudah tumbuh kadang dirusak.
    “Ada sih, ya namanya orang iseng, kadang-kadang tanaman udah jadi patah gitu kan, namanya juga di pinggir jalan karana kan kami sistem nya pakai pot gitu kan ga yang tanem di lahan yang luas gitu,” ujar Helen.
    Selain itu, hama juga menjadi persoalan ringan.
    “Hama ada, cuman sejauh ini sih sekadar ada aja ya pasti cuman ga terlalu banyak, ada yang jeleknya sedikit (hasil panen) karena kita organik,” ucap Helen.
    Helin, warga lain, menekankan dukungannya terhadap program urban farming karena selain menambah kebersihan, juga bermanfaat bagi kesehatan warga.
    “Mendukung sih soalnya buat kebersihan juga kesehatan juga kan, soalnya hampir semua ibu-ibunya juga ikut turun semua,” katanya.
    Panen yang banyak biasanya dijual ke warga sekitar, sisanya dibagikan kepada para ibu-ibu yang terlibat.
    Warga juga mendapat dukungan eksternal, salah satunya dari Astra untuk kebutuhan pupuk.
    “Ya kami juga kebetulan ada dibantu sama Astra juga, kadang kan kalau panennya banyak, uang yang hasil kami jualan itu bisa kita beli buat pupuk,” ujarnya.
    Selain manfaat ekonomi, kegiatan
    urban farming
    juga memberi kesibukan harian bagi ibu-ibu yang tidak bekerja di luar rumah.
    Untuk jenis tanaman, warga fokus pada sayuran yang cepat panen, meski beberapa mencoba menanam buah-buahan di lahan terbatas.
    “Pengen gitu ya lebih bagus juga kayaknya, kita juga nyoba dikit-dikit di belakang kan ada kan di dekat lapangan itu kayak buah jeruk, jeruk limo, tomat, yang ga makan lahan banyak,” kata dia.
    Helin bilang, warga terlibat penuh dalam perawatan tanaman, dari penyiraman, pemupukan, hingga panen, yang dilakukan secara terjadwal dan gotong royong. Ia pun berharap agar perhatian pemerintah terhadap kegiatan ini tidak hanya pada saat tertentu.
    “Ya mungkin bisa lebih di perhatikan lagi jangan seperti pas lagi lomba aja, pengennya menang ga Menag kita tetap di pantau lah gitu biar bisa lebih berkembang biar ada kegiatan juga ke ibu-ibunya,” tutup Helin.
    Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menilai
    urban farming
    sebagai inisiatif positif untuk mengatasi minimnya ruang terbuka di kota-kota padat.
    “Krisis lahan pertanian, konsep urban farming juga bagian dari skenario bagaimana kota mencukupi pangan dan bagian dari strategi untuk mempertahankan koridor hijau kota,” ujar Yayat.
    Ia menegaskan, keberhasilan urban farming bergantung pada komunitas yang aktif, bukan hanya ketersediaan lahan.
    “Urban farming bisa terbentuk jika ada lahan yang tersedia atau juga sebetulnya urban farming banyak dilakukan di perumahan-perumahan yang punya taman-taman atau areal-areal yang apakah belum dipakai,” kata Yayat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan nasional yang kuat.

    Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Sakinah Family Run 5K di Pintu Barat GOR Saparua, Bandung, Minggu (23/11/2025).

    Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ketahanan keluarga. Jawa Barat menjadi salah satu fokus perhatian, menyusul data pada 2024 yang mencatat hampir 90.000 kasus keretakan rumah tangga di provinsi tersebut.

    “Tantangan yang kita hadapi di Jawa Barat, dengan angka keretakan rumah tangga yang cukup tinggi, harus menjadi perhatian bersama. Ini adalah potensi kerugian sosial yang harus kita mitigasi,” ujar Romo Syafi’i.

    Ia menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, ketahanan keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

    “Ketahanan satu bangsa diawali dari ketahanan keluarga. Jika keluarga baik, harmonis, dan kokoh, maka kehidupan nasional kita juga akan kuat. Maka, mari jadikan momen ini untuk merawat kebersamaan,” tegasnya.

     

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.

  • Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Kemenag Sebut Peluasan PPG Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700%.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan melalui perluasan PPG, kesejahteraan guru semakin baik.

    “Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (23/11/2025).

    Nasaruddin menuturkan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    “Pengembangan PPG mencapai 700%. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30% per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700%,” kata Menag.

    Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

    Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama.

    “Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

    Nasaruddin menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

    Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

    “Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

    Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

    “Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud,” kata Menag

    Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

    “Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.

  • Inilah Kalender Libur Nasional 2026

    Inilah Kalender Libur Nasional 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merilis kalender libur nasional dan cuti bersama 2026. Berikut ini info lengkap kalender libur nasional dan cuti bersama 2026.

    Dengan adanya kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 itu, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.

    Putusan terkait libur dan cuti bersama 2026 tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno dalam keterangan resmi, pada akhir September 2025 lalu.

    Berikut Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama seperti dilansir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM)

    Kalender Libur Nasional 2026

    Kamis, 1 Januari: Tahun Baru
    Jumat, 16 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad
    Selasa, 17 Februari : Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Kamis, 19 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1984)
    Sabtu-Minggu, 21-22 April: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 3 April: Wafat Yesus Kristus
    Minggu 5 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Jumat, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu 31 Mei: Hari Raya Waisak 2570 BE
    Senin, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni: 1 Muraham Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
    Senin, 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad
    Jumat, 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    Cuti Bersama 2026

    Senin, 16 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Jumat, Senin dan Selasa, 20,23 dan 24 Maret: Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei: Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

  • Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Profil Gus Yahya yang Didesak Mundur dari Ketum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminya mundur dari jabatannya sebagai Ketum PBNU.

    Desakan mundurnya Gus Yahya berdasarkan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Dalam risalah disampaikan bahwa kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) bertentangan dengan nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

    Rapat juga menilai bahwa pelaksanaan AKN NU di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu dijelaskan pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang dianggap melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.

    Gus Yahya didesak untuk mundur sejak risalah disampaikan. Adapun jika Gus Yahya tidak mundur maka akan diberhentikan oleh Rais Aam dan dua wakil Rais Aam yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan

    Melansir NU.or.id, Gus Yahya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026 melalui sidang Pleno V yang berlangsung di Universitas Lampung.

    Pada periode sebelumnya, dia sempat menjabat sebagai Katib Aam PBNU masa khidmat 2015-2020. 

    Pria yang lahir pada 15 Februari 1966 di Rembang ini merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

    Dia merupakan jebolan pondok pesantren Madrasah Al Munawwir Krapyak, Kota Yogyakarta, asuhan KH Ali Maksum.

    Usai mengeyam pendidikan di pesantren, dia melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mahasiswa Sosiologi.

    Di pemerintahan, Gus Yahya pernah menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di era Joko Widodo, dia menjadi salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    Dari latar belakang keluarga, dia merupakan anak dari tokoh ternama di NU yakni Muhammad Cholil Bisri.

    Mereka masih bersaudara dengan Menteri Agama RI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor KH Yaqut Cholil Qoumas. Kakeknya KH Bisri Mustofa, merupakan penyusun Kitab Tafsir Al Ibris.

    Nama Bisri Mustofa cukup terkenal dikalangan PBNU, sebab dia adala Mustasyar PBNU yang juga pernah menjabat Rais Aam PBNU tahun 2014-2015.

    Di sisi lain, Gus Yahya juga kerap membicarakan perdamaian dunia, salah satunya mendirikan institut keagamaan di Amerika Serikat yang bernama Bayt ar-Rahmah li ad-Da‘wa al-Islamiyyah Rahmatan li al-‘Alamin.

  • Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Menag Yakin Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Tingkatkan Kesejahteraan Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini program pendidikan yang digerakkan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, bakal meningkatkan kesejahteraan guru.
    Hal itu disampaikan Nasaruddin setelah menjawab pertanyaan tentang gaji guru madrasah yang disebut sebelumnya hanya mencapai Rp 50.000-300.000 per bulan.
    “Itu faktanya memang yang seperti itu (guru madrasah bergaji Rp 50.000-300.000) masih ada, tapi kalau kita bandingkan tahun sebelumnya datar gini, sekarang mulai begini (naik), (karena) ada
    Sekolah Rakyat
    , ada
    Sekolah Garuda
    , ada peningkatan kesejahteraan,” kata Nasaruddin, saat ditemui di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    Kendati demikian, ia mengaku tetap mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
    Sebab, menurut dia, jika UU itu direvisi, maka tidak akan ada lagi perbedaan gaji antara guru maupun dosen di perguruan tinggi negeri dan agama.
    “Nanti itu kalau terwujud, tidak ada lagi perbedaan antara dosen di perguruan tinggi negeri dan dosen di perguruan tinggi agama, tidak akan ada perbedaan lagi guru di tingkat madrasah, dan guru di SD,” ungkap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
    Nasaruddin menyampaikan bahwa hal ini diupayakan Kemenag sebagai bagian untuk mewujudkan keadilan sosial.
    Ia juga mengaku sudah mendorong
    revisi UU Guru
    dan Dosen kepada DPR.
    “Iya sudah (didorong),” ujar Nasaruddin.
    Sebelumnya diberitakan,
    Nasaruddin Umar
    menyorot
    kesejahteraan guru
    madrasah yang berbeda dengan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Bahkan, ia mengungkap adanya guru madrasah yang menerima bayaran sebesar Rp 50.000 hingga Rp 300.000 per bulannya.
    Berbeda dengan guru di bawah Kemendikdasmen yang bisa memperoleh gaji sebesar Rp 4,5 juta jika sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    “Gurunya diangkat menjadi pegawai negeri, gajinya Rp 4,5 juta. Di sini (madrasah) ada yang Rp 50.000 per bulan, ada Rp 300.000,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Rabu (19/11/2025).
    Ia melanjutkan, saat ini terdapat 1.151.356 guru yang berada di bawah Kemenag, baik di madrasah maupun pendidikan agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, hingga Buddha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama 
                        Nasional

    9 Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama Nasional

    Untuk Pertama Kalinya, Kemenag Bakal Gelar Natal Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, untuk pertama kalinya, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama.
    Meski baru pertama kali, Nasaruddin menilai, tidak ada kata terlambat untuk memulai.
    “Selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik. Tapi, Natal Kementerian Agama-nya enggak. Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama,” kata Nasaruddin, dalam sambutannya di acara Jalan Sehat Lintas Agama di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
    “Kementerian Agama juga membuat Natal bersama. Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak. Harusnya ini yang mulai,” lanjut dia.
    Namun, Nasaruddin belum menjelaskan detail kapan dan di mana perayaan Natal Kemenag itu akan digelar.
    Nasaruddin menyampaikan, Kemenag selama ini konsisten untuk menjunjung toleransi.
    Menurut dia, toleransi juga bukan berarti memaksakan diri untuk menjadi sama.
    “Tidak, apa ya namanya, toleransi itu kan bukan memaksakan diri untuk sama padahal berbeda. Bukan juga untuk memaksakan perbedaan pada itu sama. Ya kan? Jadi toleransi itu jelas kok definisinya,” ujar dia.
    Terkait toleransi, Menag juga mengeklaim bahwa negara-negara luar banyak meniru Indonesia.
    Ia pun berharap Indonesia terus menjunjung tinggi toleransi untuk mencegah beragam masalah timbul.
    “Karena itu Bapak-Ibu sekalian, ya mari kita wujudkan dalam praktik nyata ya, interfaith work. Barangkali saya boleh mengatakan di sini Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali negara-negara yang meniru Indonesia. Istilah yang kita gunakan pun juga ditiru oleh teman-teman,” tutur Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Belum Tetapkan Tersangka, Ini yang Masih Digali KPK Terkait Kasus Kuota Haji

    Jakarta

    Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 masih bergulir di KPK. Meski telah naik ke tingkat penyidikan, KPK belum menetapkan dan mengumumkan adanya sosok tersangka dalam kasus ini.

    Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan sampai saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus alias PIHK. Budi menyampaikan KPK menemukan beberapa PIHK yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus namun bisa memberangkatkan jemaah haji khusus.

    “Jadi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, dan juga fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, ada sejumlah PIHK yang belum mempunyai izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, tapi kemudian dalam praktiknya menyelenggarakan,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Dia menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan pemeriksaan pendalaman yang dilakukan oleh KPK terkait jual beli kuota. Dia menyebut KPK masih terus mengulik proses jual beli kuota yang terjadi, apakah dijual langsung ke calon jamaah atau ke biro-biro travel.

    “Kemudian pertanyaannya dari mana dia mendapatkan kuota khusus tersebut? Nah ini relevan dengan penjelasan di awal, bahwa dalam pemeriksaan terhadap PIHK ini, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota itu,” ungkap Budi.

    “Apakah dijual langsung kepada para calon jemaah, apa dijual kembali kepada PIHK? Yang di antaranya tentu adalah PIHK-PIHK yang belum berizin, sehingga dia belum mendapatkan atau belum memperoleh distribusi kuota haji khusus. Sehingga para PIHK yang belum berizin, tidak mendapatkan distribusi kuota, kemudian membeli dari PIHK lain yang mendapatkan plotting kuota tersebut,” imbuh dia.

    Seiring dengan pemeriksaan yang masih berlangsung, KPK juga sebelumnya mengungkapkan telah kembali melakukan penyitaan aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Aset yang disita itu milik pihak swasta.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Mazda CX-3, dua unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/11).

    Budi menjelaskan penyitaan dilakukan karena harta itu diduga terkait dengan korupsi kuota haji. Dia mengatakan penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Karena diduga harta-harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama. Penyitaan ini untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery,” jelas dia.

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

    Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

    KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

    Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sejauh ini mencegah tiga orang ke luar negeri, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan karena ketiganya di Indonesia dibutuhkan sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • KPK Sita Rumah dan Mobil Mewah Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Sita Rumah dan Mobil Mewah Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 ketika Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Pada Senin (17/11/2025), penyidik kembali melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan aset yang disita meliputi satu unit rumah di wilayah Jabodetabek beserta dokumen kepemilikannya, satu mobil Mazda CX-3, serta dua motor, yaitu Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX.

    “Penyitaan dilakukan kepada pihak swasta karena diduga harta tersebut diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2023-2024,” ujar Budi, Rabu (19/11/2025).

    Ia belum membeberkan identitas pihak swasta yang disita asetnya, termasuk apakah terkait agen travel haji dan umrah atau bukan. Menurutnya, penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan serta langkah awal optimalisasi asset recovery.

    Meski kasus sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Namun, berbagai langkah penegakan telah dilakukan, termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak, salah satunya mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK juga telah menggeledah kediaman Yaqut, kantor agen travel, rumah ASN Kemenag, serta kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Pemeriksaan saksi pun dilakukan di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga daerah lainnya.

    Tak hanya pejabat Kemenag, KPK turut memeriksa pemilik ratusan travel haji dan umrah atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

    Akar dugaan korupsi terletak pada pembagian kuota haji tambahan pada 2024 sebanyak 20.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, kuota tambahan justru dibagi rata 50:50.

    Pembagian tersebut dilegalkan melalui SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan pihak travel haji untuk mengatur alokasi tersebut. Lembaga antikorupsi ini juga mendalami dugaan aliran dana di balik terbitnya SK tersebut.

    KPK meyakini pihak travel diuntungkan dengan pengalihan sekitar 8.400 kuota haji reguler (sekitar 42%) menjadi kuota haji khusus. Dari hasil perhitungan awal, kerugian negara dalam kasus korupsi kuota haji tambahan ini diperkirakan melebihi Rp 1 triliun.