Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta pada Jumat (24/1/2025). Dalam sambutannya, ia mengungkapkan salah satu tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

    “Banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda sering kali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di ruang VIP Masjid Istiqlal, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi. Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

    Menag menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4, yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

    “BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” jelasnya.

    Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4. Pertama, berjihad melestarikan keluarga; menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera. Kedua menutup pintu-pintu maksiat; mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merusak nilai-nilai keluarga. 

    Kemudian ketiga, menyelamatkan anak-anak; memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga. Keempat, menyelamatkan perempuan; memberdayakan perempuan agar tidak terjebak dalam stigma sosial pasca perceraian. Kelima menyelamatkan bangsa dan negara; memastikan keluarga Indonesia menjadi fondasi yang kuat untuk membangun generasi penerus yang berkualitas.

    “Pekerjaan ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan bangsa. BP4 harus menjadi rumah besar bagi solusi dan harapan,” tegas Nasaruddin Umar.

     

  • Ingat! Kendalikan makanan yang dikonsumsi saat libur panjang

    Ingat! Kendalikan makanan yang dikonsumsi saat libur panjang

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kesehatan dr. Dinda Maharani Augusmiadoni mengingatkan masyarakat untuk mengendalikan makanan yang dikonsumsi khususnya di libur panjang saat ini agar berat badan tak naik, setidaknya hingga libur usai.

    Dinda merujuk studi yang dilakukan oleh Zavala RG di Mexico pada 2017 menyebutkan bahwa selama liburan, masyarakat cenderung menerapkan gaya hidup yang lebih santai sehingga tak mengontrol makannya.

    Untuk itu, dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, mengingatkan masyarakat untuk mengontrol atau mengendalikan makan mereka agar tak berlebihan.

    “Cara mengontrol diri agar tidak makan secara berlebihan adalah dengan lebih sadar terhadap makanan yang kita konsumsi,” kata Dinda yang berpraktik di RS Pondok Indah-Bintaro Jaya itu.

    Menurut dia, ada sejumlah cara untuk mengatur asupan makanan selama liburan. Salah satunya memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi dengan gizi yang seimbang.

    Lalu, memperhatikan jenis dan porsi makanan yang dikonsumsi, makan tanpa distraksi, menghindari makan berlebihan saat stres (stress eating) serta mencukupi kebutuhan cairan dengan mengonsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari.

    Dinda mengatakan perayaan-perayaan tertentu selama masa liburan biasanya banyak diisi dengan acara silaturahmi atau kegiatan sosial yang menghidangkan beragam hidangan seperti kue dan sebagainya. Hidangan ini pun umumnya disajikan dalam bentuk prasmanan.

    “Selain itu, liburan juga menjadi kesempatan kita untuk mencoba berbagai hidangan baru saat traveling atau bepergian ke suatu tempat yang mungkin sulit diakses pada hari-hari biasa,” kata dia.

    Di sisi lain, banyaknya waktu luang selama liburan dapat menjadi pendorong untuk memberikan “self-reward” (penghargaan diri) berupa makanan yang kurang sehat. Misalnya, makanan cepat saji.

    Hal-hal tersebut, kata Dinda, menyebabkan seseorang dapat terekspos pada situasi yang rentan meningkatkan asupan makanan, mulai dari variasi makanan, makanan dengan kandungan tinggi kalori dan porsi yang lebih besar.

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan 16 hari libur nasional dan 7 hari cuti bersama sehingga totalnya ada 23 hari libur.

    Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Di antara hari libur yang disebutkan, yaitu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada 27 Januari dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025 merupakan dua hari libur nasional yang dimaksud.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membahas rencana kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) menjelang libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Rencana ini dinilai dapat mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Dalam pertemuan tersebut, Dudy mengusulkan agar WFA diterapkan sejak 24 hingga 27 Maret 2025. Dengan begitu, pihaknya dapat mengurai kepadatan arus mudik.

    “Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri,” kata Dudy dikutip dari situs Kementerian Agama, Jumat (24/1/2025).

    Dudy menjelaskan hari raya Nyepi tahun ini jatuh pada 29 Maret dan cuti bersama jatuh pada satu hari sebelumnya, 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret. Dengan waktu libur yang berdekatan, Dudy menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    “Kalau tidak salah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menerapkan WFA hingga 60%. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” imbuh Dudy.

    Sebagai langkah lanjutan, Dudy menyatakan pihaknya akan melakukan survei untuk memilah industri mana saja yang memungkinkan menerapkan WFA. “Kami akan koordinasi dengan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan optimal dan mendukung kelancaran mudik,” jelas dia.

    Nasaruddin mendukung rencana tersebut. Dia menilai rencana itu demi kemaslahatan umat beragama. “Prinsipnya kami setuju saja karena ini untuk kemaslahatan umat beragama. Biarlah mereka bersenang-senang di kampungnya, silaturahmi, dan mendapatkan semangat baru,” ujar Nasaruddin.

    Nasaruddin menjelaskan mudik tidak hanya sekadar tradisi. Namun, momentum itu juga menjadi kesempatan untuk berziarah dan bertemu dengan keluarga, termasuk orang tua.

    “Mudik itu bukan sekadar tradisi Idul Fitri. Kita bisa berjumpa dengan orang tua atau ziarah makam kapan saja. Namun, silaturahmi ke kampung halaman tetap penting untuk menyegarkan semangat dan menjaga hubungan keluarga,” terang Nasaruddin.

    Usul WFA ke DPR di halaman berikutnya.

    Menhub Usul WFA ke DPR

    Sebelumnya, usulan WFA menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri juga disampaikan Dudy saat rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025) kemarin. Dudy mengatakan cuti bersama Hari Raya Nyepi jatuh pada 28 Maret 2025.

    Sementara, cuti bersama Lebaran dimulai pada 30 Maret 2025. Melihat hal tersebut, Dudy menilai waktunya sangat berdekatan bagi stakeholders untuk dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

    “Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret agak sedikit challenging mengingat punya 3 hari untuk mengurai para pemudik. Rasanya waktunya menantang, itu sebabnya, kami akan mengusulkan 24-27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere atau WFA,” kata Dudy.

    Dudy menilai apabila kebijakan tersebut diberlakukan dapat membantu para stakeholders yang mengelola angkutan Lebaran. Selain itu, kebijakan itu nantinya dapat membantu antisipasi potensi kepadatan pada titik penyeberangan, seperti di Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali yang akan ditutup selama Nyepi.

    Dudy menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha. Dia menginginkan agar kebijakan tersebut dapat berlaku tidak hanya pegawai negeri saja, tapi juga pekerja swasta.

    “Kami akan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Jadi mungkin pihak kementerian untuk pegawai-pegawai mereka bisa bekerja dari mana saja dan untuk pihak swasta kami harus berkoordinasi dengan Kemnaker maupun para pelaku usaha memungkinkan untuk ini diberlakukan,” terang Dudy.

  • Pertama dalam Sejarah, Kemenag Umumkan Daftar Jemaah Haji Khusus 2025 – Page 3

    Pertama dalam Sejarah, Kemenag Umumkan Daftar Jemaah Haji Khusus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) membuat terobosan dalam operasional haji 1446 H/2025 M. Ditjen PHU mengumumkan daftar nama Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun ini.

    Hal ini ditegaskan oleh Dirjen PHU Hilman Latief dalam rapat daring bersama Staf Khusus Menteri Agama, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin, para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta para pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH), Kamis (23/1/2025) kemarin.

    “Daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka melalui website resmi Kementerian Agama dan media. Ini bagian dari transparansi,” ujar Hilman, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (24/1/2025).

    “Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” sambungnya.

    Selama ini, kata Hilman, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka.

    “Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” ujar Hilman Latief.

     

  • Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Jakarta (beritajatim.com)— Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “Ini kunjungan kedua saya ke KPK sejak dilantik sebagai Menteri Agama. Pada kunjungan pertama, kami meminta pendampingan untuk semua program kerja Kementerian Agama. Kali ini, kami fokus membahas penyelenggaraan ibadah haji agar KPK dapat terlibat sejak awal,” ujar Nasaruddin Umar.

    Transparansi Jadi Fokus Utama

    Dalam diskusi tersebut, Menteri Agama menekankan pentingnya transparansi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Beberapa isu krusial yang dibahas meliputi:

    Transparansi Nomor Urut Jamaah: Menghindari manipulasi dalam daftar antrean haji.

    Prosedur Pergantian Peserta: Pengaturan penggantian peserta haji yang wafat secara adil dan transparan.

    Pengadaan Layanan di Arab Saudi: Termasuk bus shalawat dan katering jamaah.

    Menteri Nasaruddin juga berharap pendampingan dari KPK dapat menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan.

    Komitmen KPK untuk Pengawasan Haji

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyambut baik inisiatif Kemenag dalam melibatkan KPK sejak perencanaan. Ia menegaskan bahwa KPK siap mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “KPK mendukung penuh langkah Menteri Agama dan jajaran untuk menciptakan proses penyelenggaraan haji yang bersih dan efisien. Kami akan terus memonitor setiap tahap pelaksanaan haji 2025,” kata Agus.

    Kolaborasi antara Kemenag dan KPK ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjadikannya lebih baik di masa mendatang. [aje]

  • Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melakukan rapat bersama Pimpinan KPK terkait persiapan haji 2025. Nasaruddin menyerahkan informasi mengenai potensi korupsi dalam pelaksanaan haji dan meminta KPK mendampingi.

    “Kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami,” kata Nasaruddin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Nasaruddin mengatakan pihaknya ingin menciptakan tiga kali senyum untuk jemaah. Senyuman pertama, katanya, diawali dari biaya haji 2025 yang turun dibanding tahun sebelumnya.

    “Insyaallah kami berobsesi menciptakan tiga kali senyum ya. Senyum di awal, biayanya lebih murah,” jelas Nasaruddin

    Senyum kedua berkaitan dengan pelayanan saat ibadah haji berlangsung. Nasaruddin mengatakan pihaknya berupaya memberikan fasilitas terbaik bagi jemaah meski biaya turun.

    “Kita juga ingin ketika terjadi proses ibadah haji itu kami berobsesi semua jamaah itu merasa puas, tidak boleh pengurangan pembayarannya itu justru mengurangi kualitas pelayanan. Nah kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik. Itu yang kami sebut senyum di pertengahan,” ujar Nasaruddin.

    “Kita juga ingin senyum di akhir, kenapa? Kita harapkan hajinya nanti mabrur ya. Mabrur itu beda dengan maqbul. Maqbul itu diukur sah atau tidaknya nanti di tempat-tempat haji. Tapi kemabrurannya itu dihitung dari saat pulang dari tanah suci. Seberapa besar dampak positif kepada para jamaah di dalam masuarakat, bangsanya dan negaranya,” jelas Nasaruddin.

    Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mendukung permintaan pendampingan dari Kemenag dalam mengawasi ibadah haji tahun ini. Agus mengatakan KPK juga telah menjabarkan ke Nasaruddin terkait potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Sebagai informasi, Kemenag dan Komisi VIII DPR sepakat BPIH 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

    Dari angka tersebut, besaran biaya haji 2025 terbaru yang harus dibayar jemaah adalah Rp 55.431.750,78. Sementara dana nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01. Perbandingan Bipih dan nilai manfaat 62% banding 38%.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Surat Edaran Bersama Libur Sekolah Ramadan Terbit, Ini Jadwalnya

    Surat Edaran Bersama Libur Sekolah Ramadan Terbit, Ini Jadwalnya

    Liputan6.com, Banyuwangi – Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang libur sekolah dan pembelajaran di bulan Ramadan 2025. Aturan ini mengatur kegiatan pembelajaran sekolah, madrasah hingga guru selama bulan Ramadan, termasuk di Banyuwangi.

    Aturan ini diteken langsung oleh tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400. 1/320 SJ tertanggal 20 Januari 2025.

    “Surat edaran bersama ini menjadi pedoman kita semua dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah dan madrasah,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, Kamis (23/1/2025). 

    Di dalamnya diatur tentang waktu pembelajaran mandiri di rumah serta pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan, Idul Fitri, dan cuti bersama Idul Fitri sesuai dengan kalender pemerintah. SEB Tiga Menteri ini sekaligus membatalkan wacana libur sekolah selama Ramadan 2025 yang muncul ke publik sebelumnya. 

    Berdasarkan SEB dimaksud pembelajaran pada bulan Ramadan 2025 diatur sebagai berikut. 

    Tanggal 27-28 Februari dan 3-5 Maret 2025, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah. 

    “Kami berharap para orangtua turut berperan mendampingi proses belajar putra-putrinya, terutama saat kegiatan belajar mandiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan Suratno. 

    Dilanjutkan tanggal 6-25 Maret 2025, siswa masuk sekolah alias kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah.

    Selama masuk sekolah, siswa diberikan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan karakter mulia. Seperti pembiasaan ibadah, tadarus bergilir, serta pondok Ramadan. 

    “Sementara bagi non-muslim juga diberikan kegiatan yang sepadan sehingga semuanya tetap jalan,” urai Suratno. 

    Adapun libur bersama Idul Fitri akan dilaksanakan pada 26-28 Maret dan 2-8 April 2025.

    “Siswa akan masuk sekolah kembali pada 9 April. Ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan,” katanya. 

     

  • Menteri Agama, BP Haji, dan BPKH Datangi KPK, Ada Apa?

    Menteri Agama, BP Haji, dan BPKH Datangi KPK, Ada Apa?

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mendatangi gedung KPK. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar , Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/1/2025). Fadlul Imansyah yang pertama kali tiba pukul 13.47 WIB.

    Tak sampai lima menit, kedatangan Fadlul kemudian diikuti Nasaruddin Umar dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat tiba, mereka terlihat lansgung memasuki gedung antirasuah tersebut.

    Awak media sempat mempertanyakan maksud kedatangan mereka. Namun mereka tidak menjawab detail. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan KPK.

    Baca Juga

    Adapun audiensi membahas pengelolan haji dalam rangka pencegahan korupsi. “Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji khususnya dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

    (rca)

  • Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Menhub usul WFA mulai 24 Maret bagi kelancaran Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret untuk membantu kelancaran libur Lebaran 2025.

    “Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dapat membantu dalam mengantisipasi kepadatan utamanya pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi.

    “Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April. Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang,” kata Dudy.

    Itulah sebabnya, Dudy akan mengusulkan pemberlakuan WFA dan tentu juga kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang nanti kami sampaikan kepada Presiden RI.

    “Mohon izin ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk (WFA) ini diberlakukan,” katanya.

    Kalau ini diberlakukan, lanjutnya, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.

    Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja (WFA) yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.

    Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret.

    Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    loading…

    Menko PMK Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis . Diketahui, cek kesehatan gratis untuk 280 juta masyarakat Indonesia akan dimulai pada Februari 2025.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mulai tahun 2025 ini. Program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah rakyat Indonesia,” tegas Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, sejumlah menteri yang hadir dalam RTM kali ini di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, kemudian Menteri PPPA Arifah Chori Fauzi, Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan Polri, TNI, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

    “Oleh karena itu, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu apakah ada hal-hal yang perlu dibutuhkan di Rapat Tingkat Menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam rapat juga dilakukan identifikasi satu per satu. Apalagi, dari hasil survei bahwa masyarakat menantikan program cek kesehatan gratis ini. Pratikno berharap program ini tidak mengecewakan masyarakat.

    “Jadi, tadi sudah diidentifikasi satu per satu. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi tentu saja kita juga tidak ingin

    (cip)