Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Survei IPI: tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy lampaui Sri Mulyani

    Survei IPI: tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy lampaui Sri Mulyani

    Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tertinggi kedua, melampaui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring melalui akun YouTube Indikator Politik Indonesia yang disaksikan di Jakara, Selasa.

    Burhanuddin memerinci tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy, sapaan akrabnya, mencapai 90,1 persen, melampaui Menkeu Sri Mulyani yang sebesar 89,7 persen.

    Dalam survei tersebut, menteri dengan tingkat kedikenalan atau populer di kalangan masyarakat dengan kepuasan tertinggi mencapai 92,8 persen adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Menurut Burhanuddin, penurunan biaya perjalanan haji yang menjadi kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto memiliki efek terhadap hasil survei tersebut.

    “Yang kedua mungkin karena beliau juga menjabat sebagai Imam Besar Istiqlal, jadi punya efek positif. Kami sudah cek tingkat kepuasan kalangan Kristen juga tinggi, mungkin waktu kedatangan Paus (Fransiskus), beliau juga positif pemberitaannya,” kata dia.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menempati urutan ketiga menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi, diikuti Menteri BUMN Erick Thohir pada urutan keempat dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Publik, kata dia, akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” kata dia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Transformasi Kemenag pada 100 hari pertama era Prabowo Subianto

    Transformasi Kemenag pada 100 hari pertama era Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Tanggal 21 Oktober 2024 tercatat sebagai momen bersejarah yang sarat makna. Hari ketika Prabowo Subianto resmi menyematkan jabatan dan amanah kepada anggota Kabinet Merah Putih.

    Di antara puluhan nama menteri itu terselip satu nama yakni Nasaruddin Umar yang diyakini sebagai seseorang yang akan membawa angin segar di Kementerian Agama. Di balik sosoknya sebagai ulama, intelektual, dan tokoh moderasi beragama, kepemimpinannya dianggap visioner dan tegas.

    Hanya beberapa hari setelah dilantik, Nasaruddin Umar langsung sowan ke lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuannya jelas, agar dua lembaga itu turut serta dalam mengawal program kerja yang dijalankan di Kemenag.

    Nasaruddin juga menerapkan retret yang sebelumnya digunakan Prabowo Subianto untuk menyamakan visi dan misi Presiden. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol penguatan relasi antara pemimpin dan jajaran aparatur, tetapi juga menandai komitmen Nasaruddin Umar untuk membawa Kementerian Agama ke arah yang lebih progresif, inklusif, dan efisien.

    Saat retret di sekitar kawasan Bogor, Jawa Barat, Nasaruddin langsung menekankan kepada jajarannya untuk melakukan efisiensi lewat pengurangan perjalanan dinas yang tidak penting, optimalisasi teknologi digital dalam setiap rapat, hingga pembatasan izin ke luar negeri.

    Efisiensi ini senafas dengan keinginan Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintahannya di Kabinet Merah Putih tidak melakukan pemborosan. Anggaran untuk perjalanan dinas harus dialokasikan ke berbagai program yang menyasar masyarakat langsung.

    Tak hanya itu, Nasaruddin juga menegaskan kepada jajarannya untuk mengembalikan setiap hadiah yang mereka terima. Nasaruddin khawatir hadiah tersebut dianggap sebagai pelicin untuk berbagai hal, seperti naik jabatan misalnya.

    Nasaruddin turut mencontohkan ketika ia melaporkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk sejumlah barang ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menekankan program kerja pada keberlanjutan, transparansi, dan hasil yang dapat diukur, yang juga tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) untuk pejabat di lingkup Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    100 hari kerja

    Tiga inovasi besar yang patut mendapat perhatian adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengembangan pendidikan berbasis toleransi, kurikulum berbasis cinta, dan sertifikasi guru agama.

    Untuk biaya haji, Komisi VIII DPR RI dan Kemenag RI sepakat besaran BPIH untuk setiap peserta haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah. Jamaah calon haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jamaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per orang pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per orang sebesar Rp33.978.508,01.

    Turunnya biaya haji ini sesuai dengan harapan Prabowo yang ingin agar masyarakat bisa pergi haji dengan biaya murah tanpa mengurangi kualitas layanan.

    Kendati turun, Presiden meminta agar biaya tersebut ditinjau ulang dan syukur-syukur bisa kembali diturunkan untuk penyelenggaraan berikutnya.

    Dalam konteks pendidikan, Nasaruddin Umar mengenalkan konsep kurikulum berbasis cinta. Sebagai negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi, Indonesia membutuhkan pendekatan pendidikan yang dapat memperkuat hubungan antarumat beragama.

    Nasaruddin melihat bahwa pendidikan agama yang inklusif dan mengedepankan nilai toleransi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

    Pendidikan berbasis toleransi yang dirancang bertujuan untuk menanamkan pemahaman bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dipelihara.

    Kurikulum berbasis cinta tidak hanya mengajarkan aspek akademik, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

    Berdasarkan prinsip-prinsip agama yang mengajarkan kasih sayang, empati, dan pengertian terhadap sesama, kurikulum berbasis cinta dirancang untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih humanis dan penuh dengan nilai-nilai positif.

    Konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan agama tidak hanya sebatas pemahaman teori dan praktek ibadah, tetapi juga tentang membentuk karakter yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia dan alam semesta.

    Kurikulum berbasis cinta ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi.

    Dari sisi kesejahteraan guru, Sebanyak 625.481 guru binaan Kementerian Agama dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditargetkan rampung dalam dua tahun.

    Pendidikan Profesi Guru Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru.

    Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu.

    Pendidikan Profesi Guru ini bukan hanya peningkatan kesejahteraan para guru, tetapi memastikan juga bahwa guru yang telah dikukuhkan sebagai guru profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didiknya.

    Nilai Terbaik

    Menteri Agama Nasaruddin Umar dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) pada 100 hari kerja yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.

    CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.

    Ada lima indikator yang dinilai, yaitu Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.

    Menag memperoleh nilai mendekati 100. Selain Menag ada empat menteri lainnya yang dianggap berkinerja baik yakni Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi Sadikikin, dan Menaker Yassierli.

    Nasaruddin Umar menganggap penilaian ini menjadi cambuk pelecut semangat agar tetap istikamah membawa kebaikan untuk umat beragama di Indonesia.

    “Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan,” kata Nasaruddin Umar.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imlek 2025, 289 Personel Polisi Amankan 47 Vihara di Jakarta Barat – Page 3

    Imlek 2025, 289 Personel Polisi Amankan 47 Vihara di Jakarta Barat – Page 3

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili kepada umat Khonghucu dan seluruh warga yang merayakannya. Melalui momentum ini, Menag berharap Indonesia ke depan semakin maju dan sejahtera.

    Adapun Imlek 2576 Kongzili diperingati bertepatan pada Rabu, 29 Januari 2025. Menag mengajak warga yang merayakan untuk menjadikan Imlek tahun ini sebagai momentum memperbaiki diri, meluruskan hati, dan meneguhkan komitmen untuk terus mengambil peran dan kontribusi positif dalam pembangunan negeri.

    “Semoga Indonesia makin maju, adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    “Gong He Xin Xi, Wan Shi Ru Yi. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga berlaksa persoalan dapat teratasi,” tambah dia.

    Menag mengapresiasi tema Perayaan Imlek Nasional tahun ini, yaitu ‘Perilaku Lurus Pemimpin akan Meluruskan Hati Seluruh Rakyat’. Tema ini mengingatkan Menag pada salah satu pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ikan busuk berasal dari kepalanya.

    “Tema dan pesan ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya integritas dan keteladanan. Sebab, setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,” ucap Nasaruddin.

     

  • Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Menag: Semoga Indonesia Makin Maju dan Makmur – Page 3

    Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Menag: Semoga Indonesia Makin Maju dan Makmur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili kepada umat Khonghucu dan seluruh warga yang merayakannya. Melalui momentum ini, Menag berharap Indonesia ke depan semakin maju dan sejahtera.

    Adapun Imlek 2576 Kongzili diperingati bertepatan pada Rabu, 29 Januari 2025. Menag mengajak warga yang merayakan untuk menjadikan Imlek tahun ini sebagai momentum memperbaiki diri, meluruskan hati, dan meneguhkan komitmen untuk terus mengambil peran dan kontribusi positif dalam pembangunan negeri.

    “Semoga Indonesia makin maju, adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    “Gong He Xin Xi, Wan Shi Ru Yi. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga berlaksa persoalan dapat teratasi,” katanya menambahkan.

    Menag mengapresiasi tema Perayaan Imlek Nasional tahun ini, yaitu ‘Perilaku Lurus Pemimpin akan Meluruskan Hati Seluruh Rakyat’. Tema ini mengingatkan Menag pada salah satu pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ikan busuk berasal dari kepalanya.

    “Tema dan pesan ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya integritas dan keteladanan. Sebab, setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,” ucap Menag Nasaruddin Umar.

     

  • Mantan Menag: Pemberian IUP ke perguruan tinggi akan timbulkan masalah

    Mantan Menag: Pemberian IUP ke perguruan tinggi akan timbulkan masalah

    Negara menguasai air, bumi, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bawahnya untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agam periode 2015—2019 Lukman Hakim Syaifuddin menilai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi berpotensi menimbulkan masalah baru.

    Dalam jumpa pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa pemberian IUP ke perguruan tinggi akan memberikan dua permasalahan.

    “Pertama, pasti muncul ketidakadilan karena kalau diberikan ke ormas atau ke perguruan tinggi tentu ada yang mendapatkan, ada yang tidak,” kata dia dalam jumpa pers tersebut.

    Kondisi ini akan membuat kesan ketidakadilan pemerintah kepada beberapa perguruan tinggi sehingga dualisme pun akan terjadi.

    Permasalahan kedua, lanjut dia, Pemerintah harus membuat persyaratan yang jelas untuk perguruan tinggi yang layak menerima IUP.

    Persyaratan ini harus disusun dengan ideal sehingga tidak berpotensi menimbulkan upaya penggunaan sumber daya tambang secara pribadi oleh pihak-pihak perguruan tinggi.

    Oleh karena itu, dia menilai pemberian IUP kepada perguruan tinggi merupakan langkah yang kurang tepat. Dalam hal ini, negara harus memegang penuh kendali akan hasil tambang di Tanah Air.

    Dengan demikian, masyarakat dan seluruh lembaga dapat memantau langsung kinerja pemerintah dalam mengelola tambang untuk kebutuhan rakyat.

    “Sebaiknya, kembali saja kepada konstitusi Pasal 33 Ayat (3) itu eksplisit, jelas sekali bahwa negara menguasai air, bumi, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bawahnya untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat,” jelas dia.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan perguruan tinggi untuk diberikan IUP eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan di wilayah tersebut.

    “Catatan dari kami, pemberian IUP yang dilakukan untuk ormas maupun nanti kepada perguruan tinggi adalah untuk IUP eksplorasi,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1).

    Julian menyebutkan terdapat dua jenis IUP, yakni IUP eksplorasi dan IUP produksi. IUP eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan, serta potensi pasti dari mineral atau batu bara yang terdapat di wilayah tersebut.

    Berdasarkan pengalaman Kementerian ESDM, Julian menjelaskan bahwa eksplorasi paling cepat dalam jangka waktu 3 tahun dengan biaya paling sedikit Rp100 juta per hektare.

    “Paling tidak dibutuhkan bor per 4 titik. Itu hanya untuk bor saja, belum biaya kimia dan lain-lainnya,” ujar Julian.

    Ia memperingatkan bahwa mengelola lahan tambang bukanlah sesuatu yang mudah karena mengelola tambang merupakan kegiatan yang memakan biaya besar.

    Oleh karena itu, Julian mengatakan bahwa calon penerima, baik yang berasal dari ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, perlu diberikan pemahaman dari awal bahwa tambang bukan barang murah.

    “Walaupun nanti ditawarkan, jangan sampai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan uangnya malah hilang,” kata Julian.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alissa Wahid hingga Eks Pimpinan KPK Kumpul Bahas 100 Hari Prabowo-Gibran

    Alissa Wahid hingga Eks Pimpinan KPK Kumpul Bahas 100 Hari Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming genap 100 hari. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan pesan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Tokoh bangsa yang berkumpul di antaranya Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akademisi Komarudin Hidayat, Karlina Supelli, Ery Seda hingga Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo.

    Hadir juga, istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu Omi Komariah Nurkholish Madjid, dan tokoh agama seperti Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, dan A Setyo Wibowo, mereka tergabung ke dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Para tokoh bangsa yang hadir ingin memberikan pesan kebangsaan di awal tahun 2025 serta sejumlah catatan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan, mayoritas rakyat menaruh harapan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, karena itu dia berharap Presiden Prabowo bisa menuntaskan sejumlah persoalan negara utamanya di bidang penegakan hukum.

    “Saya yakin rakyat mendukung dan berharap betul kepada Presiden Prabowo untuk membenahi kondisi bangsa, kami merasakan banyak sekali PR yang harus diselesaikan, utamanya kaitannya dengan penegakan hukum, nepotisme dan korupsi,” kata Komarudin di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    “Oleh karena itu, lewat forum ini kami berpesan kepada Presiden Prabowo, kami mendukung pernyataan beliau berantas korupsi, penegakan hukum dan menempatkan orang-orangnya dalam meritokrasi diwujudkan,” katanya.

    “Kita sangat berharap, presiden untuk merapikan lebih dahulu korupsi di aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polisi dan Kejaksaan yang memiliki kuasa menegakkan hukum,” kata Laode.

    “Menurut saya, karena Presiden itu juga sekaligus kepala negara, saya pikir bisa dilaksanakan. Beliau bisa menjadi panglima perbaikan politik di Indonesia. Beliau bisa menjadi panglima perlindungan lingkungan di Indonesia. Beliau kita berharap menjadi panglima pemberantasan korupsi,” katanya.

    “Tentu saja hiruk pikuk kabinet yang gemoy dan gemuk pada saatnya harus dievaluasi seperti apa, tentu ada maksud-maksud yang kita tidak tahu mengapa harus sebesar itu, maksudnya pasti baik, cuma pelaksanaannya yang belum begitu baik,” ucapnya.

    Kemudian, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo berpesan agar negara menjalankan tanggung jawabnya memajukan kesejahteraan umum. Dia mengatakan, negara tidak boleh berpaling dari perannya untuk memajukan kesejahteraan umum.

    “Saya menyampaikan pandangan saya berdasarkan suatu teori, ada teori yang mengatakan bahwa keadaban publik didukung pada tiga pilar yaitu, negara, bisnis, masyarakat warga, kalau masing-masing pilar berfungsi dengan baik lalu keadaban publik terbentuk,” kata Ignatius Kardinal Suharyo.

    “Sejauh yang saya tangkap, negara memiliki tanggung jawab besar memajukan kesejahteraan umum, kedua bisnis di dalam ruang publik harus berpegang pada fairness, masyarakat warga itu mesti menerima aturan-aturan yang disepakati bersama, yaitu saling percaya, kalau ketiga pilar berjalan dengan baik keadaban publik akan terbangun. Sebaliknya kalau ada perselingkuhan antara negara dan bisnis itu yang akan paling menderita adalah masyarakat,” ucapnya.

    Adapun Alissa Wahid menyampaikan pesan dari para tokoh bangsa kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bersifat hitam putih. Dia mengatakan tokoh bangsa memberikan pesan berdasar pada nilai-nilai kebangsaan.

    “Para tokoh bangsa menyampaikan tidak pada dikotomi pro dan kontra, mendukung atau oposisi, tetapi pada nilai-nilai yang mendasarinya,” kata Alissa.

    Berikut ini 10 poin pesan kebangsaan dari Gerakan Nurani Bangsa:

    1 Demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    2 Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    3 Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    4 Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    5 Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    6 Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua Institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    7 Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    8 Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    9 Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    10 Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dua Tokoh Asal Sulsel Masuk Daftar Menteri Berkinerja Paling Baik

    Dua Tokoh Asal Sulsel Masuk Daftar Menteri Berkinerja Paling Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua menteri asal Sulawesi Selatan, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman masuk dalam daftar menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi berdasarkan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025.

    Posisi pertama diraih oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan menteri yang kinerjanya dianggap paling baik oleh publik.

    “Ada 11,4 persen masyarakat yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri dengan kinerja paling baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).

    “Kedua Erick Thohir, ketiga AHY, keempat Teddy Indra Wijaya, kelima Nasaruddin Umar, keenam Andi Amran Sulaiman, ketujuh Yusril Ihza Mahendra,” ujar Burhanuddin melanjutkan.

    Burhanuddin mengatakan, tujuh menteri itu muncul ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden atau top of mind.
    Namun, ketika mereka mencoba memberi daftar nama menteri pun, tujuh nama yang muncul teratas tetap sama.

    Burhanuddin menyebut mereka sengaja menampilkan tujuh nama menteri saja, karena kepuasan mereka berada di atas 1 persen, sementara sisanya di bawah.

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap menteri hanya tergantung kepada nama-nama menteri yang ada di kepala mereka saja.

    “Artinya penilaian kinerja paling banyak itu sangat dipengaruhi oleh awareness responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka. Sehingga ketika kita kasih daftar nama sekalipun, tidak berkurang signifikan terhadap nama-nama yang dipersepsi positif ini,” ujar Burhanuddin.

  • Menag Nasaruddin Umar Torehkan Prestasi Gemilang di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih

    Menag Nasaruddin Umar Torehkan Prestasi Gemilang di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar mencatatkan sejumlah prestasi gemilang dalam 100 hari pertama kepemimpinannya di Kabinet Merah Putih. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mencatatkan sejumlah prestasi gemilang dalam 100 hari pertama kepemimpinannya di Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan survei independen, Nasaruddin berhasil meraih posisi teratas dalam beberapa kategori penting. Hal ini menegaskan kepemimpinannya yang progresif di sektor agama.

    Dalam survei yang dilakukan oleh Celios (Center for Public Policy and Economic Studies) menggunakan metode expert judgment, Nasaruddin memperoleh skor hampir mencapai 100. Survei ini melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia, yang menilai kinerja Menteri Agama berdasarkan berbagai indikator, termasuk efektivitas program, reformasi kelembagaan, serta kemampuan dalam menciptakan komunikasi yang baik dengan publik.

    “Skor tinggi ini menunjukkan kepuasan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar,” bunyi keterangan tertulis yang diterima SindoNews, Selasa (28/1/2025).

    Sedangkan, berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025 menunjukkan Nasaruddin Umar meraih citra positif tertinggi di antara menteri-menteri lain. Dengan angka 95,6%, survei ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,65%.

    Citra positif ini mencerminkan keberhasilan Menteri Nasaruddin Umar dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mengelola Kementerian Agama dengan integritas dan transparansi.

    Survei lainnya, yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 16-21 Januari 2025, menempatkan Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi. Dalam survei bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih,” Menteri Agama mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 92,8%, dan masuk dalam jajaran tujuh menteri dengan kinerja terbaik serta sepuluh menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    Serangkaian prestasi ini menunjukkan dalam waktu singkat, Nasaruddin Umar mampu memimpin Kementerian Agama dengan efisiensi, akuntabilitas, dan inklusivitas, serta memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia. Keberhasilannya ini juga menunjukkan keselarasan antara visi kementerian dan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih toleran.

    Dengan prestasi yang dicapainya dalam 100 hari pertama ini, Nasaruddin Umar semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dalam mengelola sektor keagamaan yang progresif dan mendukung keberagaman Indonesia.

    (cip)

  • Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tujuh menteri Kabinet Indonesia Maju memiliki kinerja terbaik selama 100 hari menjabat. Dari sebanyak 48 anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir disebutkan oleh publik sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkinerja terbaik.

    Erick disebutkan oleh 14,2% dari 1.220 responden sebagai menteri berkinerja terbaik. Responden ditanya dari daftar nama menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan mengatakan siapa menteri yang menurut mereka berkinerja terbaik.

    Ketujuh menteri itu adalah Erick Thohir, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (13,2%), disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (6,7%).

    Kemudian terdapat Menteri Agama Nasarudin Umar, Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang masih-masing berada di bawah 4% pilihan responden.

    Hal tersebut disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan rilis temuan survei nasional bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” di Jakarta, Senin (27/11/2025).

    Hadir pada kesempatan tersebut pakar hukum, Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad serta Juru Bicara Presiden Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte.

    Tidak hanya jadi menteri berkinerja terbaik di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir juga masuk ke dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi. Dengan demikian, selain diketahui memiliki kinerja terbaik, Erick juga tertangkap sebagai menteri paling populer.

    Menteri-menteri lain yang juga masuk ke dalam daftar menteri yang populer adalah Sri Mulyani Indrawati, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Teddy Indra Wijaya.

    “Sri Mulyani, Erick Thohir, AHY, serta Teddy Indra Wijaya masuk ke dalam daftar menteri berkinerja terbaik. Sementara Cak Imin termasuk populer di masyarakat, meskipun tidak masuk ke dalam daftar tujuh menteri berkinerja terbaik,” ujar Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Indikator juga mendalami kepada responden tentang kepuasan mereka terhadap Menteri yang mereka kenal. Hasilnya, terdapat lima menteri dengan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari responden. Mereka adalah Nasarudin Umar, Teddy Indra Wijaya, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Abdul Mu’ti.

    Diketahui, survei ini dilaksanakan dengan jumlah sampel mencapai 1.220 orang. Mereka adalah warga negara Indonesia dari 38 provinsi yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

    Penarikan sampel survei tujuh menteri berkinerja baik Kabinet Merah Putih dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih telah diwawancarai pada periode 16-21 Januari 2025 secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.