Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Ketua KPK: Total Uang Korupsi Kuota Haji yang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar

    Ketua KPK: Total Uang Korupsi Kuota Haji yang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuoa haji 2024. 

    Seperti diketahui, belakangan ini KPK tengah menggelar ‘maraton’ pemeriksaan terhadap asosiasi maupun biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus [Rp100 miliar] ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik KPK, katanya, juga terus melakukan tracing aset. 

    “Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo. 

    Sejumlah pihak secara perorangan maupun biro atau asosiasi travel haji telah diperiksa KPK. Salah satunya sebagian biro dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dikatakan telah mengembalikan uang.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa biro di Jawa Timur.

    “Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK secara khusus atau diantaranya dari biro-biro travel di bawah asosiasi HIMPUH,” ucap Budi, Selasa (30/9/2025).

    Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut Cholil sebagai Menteri Agama kala itu.

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Senin (6/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel ke oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Tersangka Kuota Haji Belum Ditetapkan, Ketua KPK: Masalah Waktu Aja

    Tersangka Kuota Haji Belum Ditetapkan, Ketua KPK: Masalah Waktu Aja

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menentukan tersangka pada kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 di lingkungan Kementerian Agama.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mempelajari dokumen perkara kuota haji. Dia menyebut akan segera mengumumkan tersangka dalam perkara ini meski belum tahu kapan pengumuman itu disampaikan.

    “Ah itu kan relatif, soal masalah waktu aja ya,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Setyo menjelaskan penyidik masih mengumpulkan informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Dia menegaskan tidak ada masalah yang memengaruhi proses penyidikan.

    “Masalah lain tidak ada kok. Kalau penetapan tersangka itu ada dokumennya gitu. Yang saya melihat, mereka (penyidik) masih melakukan proses pemanggilan dan orangnya kalau hadir dilakukan pemeriksaan,” jelas Setyo. 

    Baginya pengusutan perkara ini hanya menunggu waktu yang tepat hingga sampai pengumuman tersangka. Kendati, dia menyebut pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji.

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo. 

    Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik, katanya, juga terus melakukan tracing aset. 

    “Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo. 

    Belakangan ini, penyidik KPK memang tengah gencar memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara kuota haji.

    Diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut.

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • 10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional

    10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional

    Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi inspektur upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja, istri Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, pada Senin (6/10/2025).
    Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan penghormatan militer.
    “Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
    Gibran menuturkan, Karlinah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran bangsa.
    Sebelum meninggal, dia sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Senin sekitar pukul 04.33 WIB.
    “Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
    Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan prosesi penguburan jenazah.
    Sejumlah prajurit melepaskan tembakan penghormatan untuk mendiang Karlinah.
    Setelah jenazah ditutup dengan papan, acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga mendiang Karlinah.
    Mereka yang tampak hadir adalah Presiden ke-4 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Titiek Soeharto.
    Kemudian, putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; dan eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
    Subuh tadi, Karlinah meninggal pada usia 95 tahun.
    Dia mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.33 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
    Sejumlah pejabat tinggi negara telah menyampaikan dukacita atas meninggalnya istri mantan wakil presiden tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Tragedi Ponpes Al Khoziny, Menteri PU: Baru 50 Ponpes Kantongi Izin Bangunan Yogyakarta

    7 Tragedi Ponpes Al Khoziny, Menteri PU: Baru 50 Ponpes Kantongi Izin Bangunan Yogyakarta

    Tragedi Ponpes Al Khoziny, Menteri PU: Baru 50 Ponpes Kantongi Izin Bangunan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, menyebut hingga saat ini baru 50 pondok pesantren yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    Ini terkait dengan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk beberapa waktu lalu.
    Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2024/2025 terdapat 42.433 ponpes yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
    Dari jumlah tersebut mayoritas ponpes berada di Pulau Jawa.
    “Kalau itu harusnya kan semua pesantren ada izin, dulu Izin Mendirikan Bangunan saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu PBG kewenangannya tidak di pemda, kita koordinasi Kemendagri dan Kemenag. Karena ponpes di bawah Kemenag,” kata Dody, Minggu (5/10/2025).
    Perlu diketahui, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat ini telah diubah menjadi PBG, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
    Disinggung terkait bangunan di Al Khoziny, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan pihak terkait.
    “Tapi sekarang kan fokusnya masih tanggap darurat di sana tuh. Kalau sudah selesai kita akan duduk bersama dengan Menteri agama dan Menteri dalam negeri mensosialisasikan kepada pemda dan seluruh ponpes-ponpes perlunya PBG, harus sertifikasi laik bangunan,” kata dia.
    Dody menyebut saat ini sangat sedikit Pondok Pesantren se Indonesia yang memiliki PBG.
    “Karena di seluruh Indonesia Raya hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum,” kata dia.
    Perlu diketahui, bangunan mushala tiga lantai yang terletak di area asrama putra Ponpes Al Khoziny ambruk dan menimpa para santri saat mereka sedang melaksanakan shalat Ashar pada pukul 15.00 WIB, Senin (29/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesantren Harus Kembangkan Tradisi Intelektual Berbasis Turats

    Pesantren Harus Kembangkan Tradisi Intelektual Berbasis Turats

    JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pesantren harus mengembangkan tradisi intelektual kritis berbasis turats lewat pendekatan multidisipliner, mulai dari semantik, filologi, hingga antropologi, agar khasanah klasik itu tetap hidup dan relevan.

    “Tidak semua kitab kuning bisa disebut turats. Kitab turats adalah karya yang ditulis oleh ulama mumpuni, yang menghayati filosofi dasar Al Quran dan hadis, serta mampu mengangkat martabat kemanusiaan dan mendekatkan diri kepada Allah,” ujar Menag Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Menag Nasaruddin saat membuka Halaqah Internasional di Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Forum ini mengangkat tema “Transformasi Sosio-Ekologis dan Solusi Epistemologis Berbasis Turats”.

    Menag mengingatkan pentingnya cara membaca yang komprehensif sebagaimana diperintahkan Al Quran.

    Ia menjelaskan bahwa ada tiga objek utama bacaan bagi setiap Muslim, khususnya para santri yakni membaca alam semesta (makro kosmos), membaca ayat-ayat yang merasuk dalam diri manusia (mikro kosmos), dan membaca kitab suci Al Quran (wahyu).

    “Yang pertama adalah membaca alam semesta, yang kedua adalah membaca ayat-ayat yang merasuk dalam diri manusia, dan yang ketiga adalah membaca kitab suci Al Quran,” ujar Nasaruddin.

    Menurut dia, kata iqra’ tidak sekadar berarti melafalkan huruf, tetapi juga menghimpun. Seperti pohon yang menghimpun akar, batang, daun, dan buah atau manusia yang menghimpun seluruh unsur makro kosmos dalam dirinya.

    “Himpunan yang paling sempurna adalah manusia. Oleh karena itu, Ibnu Arabi menyebut bahwa sejatinya makro kosmos itu manusia, bukan alam semesta,” katanya.

    Namun demikian, Menag menegaskan pesantren jangan berhenti pada bacaan tekstual semata.

    Ia mengatakan Al Quran harus dipahami tidak hanya sebagai kitabullah (petunjuk bagi seluruh manusia), tetapi juga sebagai kalamullah (firman Allah yang hanya bisa diakses melalui ketaqwaan dan kedalaman spiritual).

    “Jangan kita bangga hanya karena hafal Al Quran atau mampu menafsirkannya. Di atas langit masih ada langit. Masih ada lapisan terdalam, yakni haqaiq Al Quran,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

    Ia kemudian mengurai empat tingkatan bacaan Alquran yakni teks Al Quran, isyarat Al Quran, lathaif Al Quran, dan haqaiq Al Quran.

    Menag juga mengingatkan bahwa membaca dalam Islam tidak boleh dipersempit hanya pada dimensi tekstual. Tradisi iqra’ harus ditopang oleh kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan ekologis, dengan turats sebagai basis epistemologisnya.

    “Al Quran itu bukan sekadar informasi, tetapi juga konfirmasi. Membaca Al Quran berarti membaca alam, membaca diri, lalu mengkonfirmasikan semuanya dengan wahyu. Itulah tradisi ilmiah pesantren yang harus terus dikembangkan,” kata Nasaruddin.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menekankan pentingnya kontekstualisasi maqashid al-syariah agar agama selalu relevan dengan zaman.

    Ia menyoroti bab thaharah dalam fikih yang sering dipahami sempit, padahal sejatinya mengandung pesan ekologis.

    “Menjaga air adalah bagian dari thaharah. Itu artinya menjaga kebersihan dan lingkungan juga ibadah. Inilah bentuk ekoteologi, membaca kehidupan dan alam dengan Al Quran sekaligus ditopang pemahaman turats,” katanya.

    Suyitno menegaskan pesantren memiliki peran strategis dalam melahirkan fikih yang responsif terhadap isu-isu modern, termasuk krisis lingkungan.

    “Dengan turats sebagai fondasi dan realitas sebagai ladang praksis, halaqah ini diharapkan melahirkan gagasan yang dapat menjadi rujukan kebijakan publik,” katanya.

  • Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    “Saya bahas tiga faktor itu saja, karena menurut saya itu yang penting. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah tiga hal itu bisa diselesaikan dengan hanya tepuk sakinah? Tunggu dulu Ferguso, eh, nggak cocok, enteni disek Paijo,” terangnya.

    “Saya nggak masalah tepuk sakinah tetap jalan. Tapi perlu ditambahkan juga soal pendidikan atau edukasi yang berkaitan dengan tiga topik di atas,” sambungnya.

    Hal lain yang penting, menurutnya pendidikan literasi keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik.

    “Ajari soal cara gimana nabung, dana darurat, investasi, dan lain-lain. Menurut saya ini penting sekali. Pondasi rumah tangga selain agama, cinta, dan tanggung jawab, adalah literasi keuangan yang baik,” jelasnya.

    Menurutnya, banyak pasangan suami istri yang tidak paham soal mengelola keuangan yang baik. Meskipun mereka sudah punya pekerjaan masing-masing.

    “Punya penghasilan yang bisa dibilang baik. Akhirnya banyak terjebak hutang, yang berujung tidak bisa bayar dan berakhir dengan perceraian,” paparnya.

    Kemudian pendidikan parenting. Mayoritas orang berumah tangga, menurutnya mau punya anak. Karena itu, pendidikan parenting sangat diperlukan.

    Tujuannya agar anak-anak lahir dari orang tua yang tahu bagaimana cara memperlakukan dan mendidik anak. Tidak harus sempurna, karena mustahil ada orang tua yang sempurna, tapi setidaknya orang tua ada ilmunya.

    “Ora syukur rabi terus gawe anak sak penake dewe. Jian ora masuk nek kuwi.
    Yang terakhir, pendidikan atau konsultasi soal pernikahan. Saya tahu itu sudah ada, tapi akan lebih baik rasanya jika itu ditambahin,” jelasnya.

  • Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Oktober 2025 untuk mendesak agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Sejumlah tokoh politik nasional ikut dalam aksi geruduk KPK tersebut. Mereka selama ini memang dikenal lantang bertolak belakang dengan Jokowi. Diantaranya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

    Kemudian hadir pula Kolonel (Purn) Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.

    Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam orasinya menyebut hukum di Indonesia benar-benar hancur selama Jokowi berkuasa 10 tahun lamanya.

    Oleh karenanya, ia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih agar Indonesia segera bangkit.

    “Oleh karena itu kita semua punya tekad yang sama, mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi,” tegas Fachrul Razi.

  • Video: Menag Klaim Tepuk Sakinah Bisa Tekan Perceraian

    Video: Menag Klaim Tepuk Sakinah Bisa Tekan Perceraian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nazaruddin Umar menegaskan komitmen memperkuat ketahanan keluarga lewat program tepuk Sakinah. Namun di tengah tren angka perceraian yang terus menanjak, efektivitas program ini masih jadi tanda tanya besar.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (03/10/2025).

  • DPR minta perbanyak Sekolah Widyalaya buat serap lulusan kampus agama

    DPR minta perbanyak Sekolah Widyalaya buat serap lulusan kampus agama

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana meminta pemerintah daerah di Bali perbanyak membentuk Sekolah Widyalaya atau satuan pendidikan formal bernuansa Hindu buat menyerap lebih banyak lulusan perguruan tinggi agama.

    “Kami sarankan membentuk Sekolah Widyalaya minimal tiap desa atau tiap kecamatan, ada TK, SD, SMP, karena selama ini yang menjadi kendala lemahnya serapan guru yang berbasis agama karena sekolah-sekolah seperti Widyalaya di Bali kecil sekali,” kata dia.

    Dalam reses Komisi VIII DPR RI di Denpasar, Jumat, itu Kariyasa yang juga dari dapil Bali menyayangkan sebagai daerah mayoritas Hindu justru sangat sedikit memiliki sekolah bernuansa Hindu setara madrasah.

    Padahal peluang membangun atau mengonversi sekolah swasta menjadi negeri Sekolah Widyalaya sangat tinggi.

    “Swasta kan kembang kempis juga untuk pembiayaan, maka dari itu kalau kita dorong nanti bisa di-negeri-kan beberapa sekolah yang ada, sehingga nanti bisa menerima tamatan guru-guru ataupun tenaga lain yang berbasis Hindu,” ujar Kariyasa.

    Untuk mendukung pemenuhan sumber daya manusia di Sekolah Widyalaya, Anggota DPR RI itu mendorong mulai dari mengubah STAHN Mpu Kuturan sebagai salah satu perguruan Hindu menjadi universitas seperti universitas Hindu lainnya.

    Dengan status ini maka kampus berbasis agama dapat bergerak lebih optimal dalam melahirkan lulusan-lulusan terbaik.

    “Kalau sekolah agama itu kalau hanya institut atau sekolah tinggi itu hanya seperti kolam atau waduk padahal semestinya kalau urusan sekolah agama itu harus seperti samudera, sehingga Pak Menteri Agama juga itu mendorong secepatnya dijadikan universitas,” kata dia.

    Kariyasa mengatakan dewan juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov Bali agar dicarikan lahan untuk meningkatkan kapasitas kampus dan rencananya akan ada hibah di Gerokgak, Buleleng.

    “Tapi yang terpenting adalah kita tekankan Widyalaya ini, sekolah yang berbasis Hindu, dan juga banyak sekarang sekolah-sekolah yang bernuansa Hindu, nanti output kampus pasti banyak ada guru-guru agama, kalau tidak diterima nanti pekerjaan kan kasihan juga mereka, kuliah lama-lama dengan biaya yang besar tidak terserap,” ujar Kariyasa.

    Oleh karena itu dewan menilai dua institusi pendidikan di Bali ini sangat penting dan saling keterkaitan untuk menjaga kuantitas guru atau tenaga di bidang Agama Hindu serta untuk menjamin keberlangsungan profesinya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.