Tag: Fachrul Razi

  • Survei LPI: Budi Gunawan, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sri Mulyani Jadi 3 Menteri Terbaik Prabowo-Gibran

    Survei LPI: Budi Gunawan, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sri Mulyani Jadi 3 Menteri Terbaik Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei terbaru yang mengungkap tiga menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Direktur LPI, Ali Ramadhan, mengungkapkan hasil ini dalam diskusi publik bertajuk Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    “Dari hasil kuesioner, sebanyak 91,07% responden menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Di posisi kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mendapat 90,35% suara. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi ketiga dengan 89,44%,” ujar Ali.

    Direktur LPI, Boni Hargens, menilai hasil survei ini rasional dan mencerminkan kinerja nyata para menteri. Ia menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan performa terbaik didukung oleh peran besarnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

    “Pak BG layak menjadi yang terbaik. Beliau memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Terobosannya konkret dan dirasakan masyarakat,” ujar Boni.

    Survei LPI dilakukan pada 20-25 Februari 2025 terhadap 1.700 responden yang tersebar di 29 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling, yang menggabungkan teknik simple random sampling dan cluster sampling.

    Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki margin of error ±2,38% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Daftar 10 besar menteri dengan performa terbaik versi survei LPI:

    Menko Polkam Budi Gunawan – 91,07%
    Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono – 90,35%
    Menkeu Sri Mulyani Indrawati – 89,44%
    Menlu Sugiono – 88,71%
    Menteri BUMn Erick Thohir – 87,66%
    Mendagri Tito Karnavian – 86,47%
    Menteri Agama Nasaruddin Umar – 85,55%
    Mendikdasmen Abdul Mu’ti – 84,25%
    Menhan Syafrie Syamsuddin – 83,72%
    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid – 82,33%

  • Jam Berapa Hasil Sidang Isbat Rilis Tanggal Awal Puasa Ramadhan 2025? Simak Prosesnya!

    Jam Berapa Hasil Sidang Isbat Rilis Tanggal Awal Puasa Ramadhan 2025? Simak Prosesnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahun, umat Islam di Indonesia menantikan momen penting untuk menentukan kapan mereka akan memulai ibadah puasa. Sidang Isbat 2025, yang direncanakan berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025, kini menjadi perhatian banyak orang.

    Dalam sidang isbatlah, berbagai pihak berkumpul untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 Hijriah, melalui pengamatan hilal dan perhitungan astronomis.

    Sidang ini bukanlah sekadar acara biasa, melainkan proses penting yang melibatkan banyak pihak, dari Kementerian Agama hingga ormas Islam.

    Dengan metode yang jelas, sidang isbat bertujuan memberikan kepastian kapan umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa. Kapan hasil sidang diumumkan? Untuk memahami lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya sebagai berikut:

    Pengertian Sidang Isbat

    Secara harfiah, “isbat” berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan. Dalam konteks agama, sidang isbat adalah proses penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk Ramadhan dan hari raya.

    Sidang Isbat 2025 bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kepastian hukum mengenai awal bulan Ramadhan, dengan melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang akurat.

    Dasar Hukum Sidang Isbat di Indonesia

    Sidang Isbat di Indonesia didasarkan pada beberapa dalil syar’i. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa penentuan awal bulan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Hadits tersebut antara lain:

    “Berpuasalah kamu semua karena melihatnya (Hilal Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihatnya (hilal syawal),” (HR Muslim I:436).

    Selain itu, kitab fikih dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 juga dijadikan referensi dalam penentuan awal bulan Hijriah.

    Sidang ini menggabungkan perhitungan astronomis dan pengamatan hilal untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat.

    Pihak-pihak Penting dalam Sidang Isbat

    Sidang Isbat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara hingga perwakilan ormas Islam. Beberapa pihak yang terlibat dalam sidang ini antara lain:

    Menteri Agama sebagai pemimpin sidang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan organisasi masyarakat Islam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahli falak dan astronomi Perwakilan dari DPR RI dan Mahkamah Agung

    Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sidang Isbat 2025 dapat menghasilkan keputusan yang adil dan akurat.

    Proses Lengkap Sidang Isbat

    Proses pelaksanaan Sidang Isbat 2025 terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tim astronomi akan memaparkan data posisi hilal, yang mencakup informasi mengenai ketinggian dan sudut elongasi hilal.

    Data ini penting untuk menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Selanjutnya, hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia akan diverifikasi.

    Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan berdasarkan data yang ada. Proses ini memastikan keputusan yang diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama.

    Jadwal Lengkap Sidang Isbat 2025

    Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

    Pukul 17.00 WIB: Seminar tentang posisi hilal Pukul 18.30 WIB: Pelaksanaan sidang isbat (tertutup) Pukul 19.00 WIB: Konferensi pers pengumuman 1 Ramadhan 1446 H

    Jadwal ini penting agar Sobat PR dapat mengikuti setiap tahap dari Sidang Isbat 2025. Dengan demikian, hasil sidang isbat akan diketahui sekitar waktu Isya di hari pelaksanaan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Ramadhan 2025 akan segera digelar Kementerian Agama (Kemenag). Sidang ini diadakan untuk menentukan kapan jadwal puasa tahun 2025 kali ini.

    Tak hanya dihadiri Menteri Agama, sidang ini juga akan dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam bisa menyaksikannya untuk mengetahui kapan puasa bisa dilaksanakan.

    Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2025 Kemenag

    Informasi jadwal Sidang Isbat sudah disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Abu menyatakan sidang akan diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat 28 Februari 2025.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” kata Abu di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

    Rangkaian jadwal Sidang Isbat tersebut adalah sebagai berikut:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal puasa atau 1 Ramadhan pada Januari 2025. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 menetapkan bahwa, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, ketentuannya adalah:

    1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi NU

    Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) biasanya menetapkan jadwal puasa sama dengan pemerintah yaitu mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Oleh karena itu, jadwal 1 Ramadhan bisa sama dengan Muhammadiyah (Sabtu, 28 Februari 2025) atau keesokan harinya (Minggu, 1 Maret 2025).

    15 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15

    Demikian jadwal Sidang Isbat 1 Ramadhan 2025 lengkap dengan jadwal awal puasa Muhammadiyah. Ormas Islam NU dan Pemerintah akan menentukan awal Ramadan dengan sidang isbat terlebih dahulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025). 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat. 

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya. 

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

    Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

    Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

    Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • 8
                    
                        BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semoga Orang Bisa Prediksi
                        Nasional

    8 BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semoga Orang Bisa Prediksi Nasional

    BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semua Orang Bisa Prediksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyatakan, semua pihak dapat memprediksi kapan bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 dimulai, tetapi keputusan pemerintah mengenai awal bulan puasa akan diambil pada sidang isbat.
    Hal ini disampaikan Nasaruddin merespons Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut ada potensi perbedaan jatuhnya awal puasa Ramadhan 2025 antara pemerintah dengan Muhammadiyah.
    “Semua orang bisa memprediksi,” kata Nasaruddin Umar kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    “Tapi keputusan rapat (sidang isbat) itu besok ditentukan ya,” kata dia melanjutkan.
    Kemenag akan melakukan pemantauan hilal (
    rukyatulhilal
    ) awal Ramadhan 1446 Hijriah di 125 titik di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2025 sekitar pukul 07.44 WIB.
    “Kalau ada yang menyaksikan bulan (hilal terlihat), kenapa harus ditunda, kalau enggak, ya kita diskusi,” ucap Nasaruddin.
    Sebagai informasi, BRIN memprediksi tanggal 1 Ramadhan 1446 H akan jatuh pada 2 Maret 2025 berdasarkan metode penentuan hisab dan rukyat.
    Prediksi kapan awal puasa Ramadhan 2025 tersebut berbeda dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah, di mana 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025.
    Untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan melaksanakan sidang isbat pada 28 Februari 2025.
    Adapun kriteria yang akan digunakan Kemenag adalah kriteria yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni imkanur rukyat.
    Menurut metode ini, hilal dianggap memenuhi syarat apabila posisinya mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
    Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut bahwa hilal yang memenuhi kriteria MABIMS tersebut diprediksi hanya akan terlihat di Aceh.
    “Awal Ramadhan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh, di wilayah lain belum memenuhi kriteria,” ucap Thomas, dikutip dari YouTube BRIN Indonesia, Selasa (25/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Sudah Menyaksikan Bulan Kenapa Ditunda

    Kalau Sudah Menyaksikan Bulan Kenapa Ditunda

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar angkat bicara soal prediksi BRIN terkait awal bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi yang berpotensi berbeda. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara soal prediksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait awal bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi yang berpotensi berbeda.

    Menag pun menegaskan bahwa besok, Jumat (28/2) masih akan dilaksanakan sidang isbat sebagai penentuan awal puasa Ramadan 2025.

    “Besok kita sidang isbat,” kataNasaruddin Umar di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Lebih lanjut terkait prediksi BRIN, Menag menegaskan bahwa semua orang bisa memprediksi. Namun, ketika sudah melihat bulan sebagai penentu hilal maka tidak boleh ditunda.

    “Semua orang bisa memprediksi tapi keputusan rapat yang menentukan besok. Tapi kalau sudah menyaksikan bulan kenapa harus ditunda. Kalau nggak mari kita diskusikan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa dari BRIN, Thomas Djamaluddin mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perbedaan awal puasa di Indonesia tahun 2025. Dia memprediksi pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Minggu, 2 Maret 2025.

    Thomas mulanya menjelaskan fakta astronomi pada Jumat, 28 Februari 2025, hari di mana pemerintah menggelar rukyatul hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Dia pun mengungkapkan bahwa posisi bulan saat Matahari terbenam di Banda Aceh pada hari itu sudah melebihi kriteria MABIMS. Kriteria ini mensyaratkan tinggi bulan minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

  • Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama 2025, Catat Tanggalnya untuk Manfaatkan Momen! – Page 3

    Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama 2025, Catat Tanggalnya untuk Manfaatkan Momen! – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau Work From Anywhere (WFA) menjelang libur Lebaran masih dikaji.

    “Tadi kita juga membahas (WFA) itu terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Jadi ada dua hal yang berbeda. Pertama cutinya atau liburnya, tapi juga kita sedang menghitung benar untuk skema Work From Anywhere di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Menurut AHY bahwa WFA bukan berarti tidak bekerja tetapi tidak harus masuk kantor sehingga para pegawai baik pemerintah maupun swasta bisa mulai melakukan perjalanan mudik sambil tetap bekerja secara daring.

    “WFA ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya Kementerian Perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi kalau WFA dimulai tanggal berapa, Tapi juga nanti tentu dengan KemenPANRB, dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian terkait dengan libur sekolah tentu kita akan duduk bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” katanya.

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

    “Sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur cuti dan libur Lebaran. Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” katanya.

  • Sidang Isbat Awal Ramadhan Digelar 28 Februari, Akan Libatkan Ahli Astronomi hingga Ulama – Page 3

    Sidang Isbat Awal Ramadhan Digelar 28 Februari, Akan Libatkan Ahli Astronomi hingga Ulama – Page 3

    Sidang Isbat 2025 akan melalui beberapa tahapan penting. Diawali dengan pemaparan hasil hisab oleh tim ahli. Selanjutnya, laporan hasil rukyat hilal dari berbagai wilayah di Indonesia akan disampaikan.

    Setelah itu, akan dilakukan diskusi dan musyawarah untuk membahas kedua hasil tersebut. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan pertimbangan yang matang dari berbagai perspektif.

    Proses musyawarah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, dan ulama. Hal ini bertujuan untuk mencapai konsensus dan memastikan keputusan yang diambil diterima secara luas oleh masyarakat. 

    Setelah musyawarah selesai, Menteri Agama akan mengumumkan keputusan resmi mengenai awal Ramadhan 1446 H. Pengumuman ini akan disiarkan secara langsung melalui berbagai media, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahuinya secara bersamaan. 

  • Puasa Ramadhan 2025 Mulai Tanggal Berapa? Ini Prediksi NU dan Muhammadiyah

    Puasa Ramadhan 2025 Mulai Tanggal Berapa? Ini Prediksi NU dan Muhammadiyah

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut jadwal puasa Ramadhan 2025 versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah. Jangan lupa siapkan segalanya menyambut bulan suci ramadan dengan penuh kegembiraan.

    Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal 1 Ramadhan, sedangkan pemerintah organisasi keislaman Nahdlatul Ulama masih belum menentukannya. Meski begitu, biasanya perbedaannya tidak terlalu jauh.

    Jadwal puasa versi Muhammadiyah

    Diketahui Muhammadiyah menetapkan jadwal puasa 1 Ramadhan dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025. Organisasi keislaman itu menetapkannya menurut metode hisab hakiki wujudul hilal. Simak jadwalnya:

    1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal puasa versi NU dan Pemerintah

    Sedangkan Pemerintah dan NU biasanya menetapkan jadwal puasa dengan mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Biasanya sidang tersebut diadakan pada H-1 menjelang perkiraan 1 Ramadhan, pada tahun 2025 ini, diprediksi sidang itu digelar pada Jumat, 28 Februari 2025. Oleh karena itu, perkiraan jadwal 1 Ramadhan 2025 adalah sebagai berikut:

    Ramadhan 1446 H: antara 28 Februari 2025 atau 1 Maret 2025

    Berdasarkan penyelenggaraan tahun 2024, Sidang Isbat dihadiri Menteri Agama, perwakilan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, pihak BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam akan mendapat informasi kapan jadwal puasa dimulai.

    25 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15 LINK DOWNLOAD 16 LINK DOWNLOAD 17 LINK DOWNLOAD 18 LINK DOWNLOAD 19 LINK DOWNLOAD 20 LINK DOWNLOAD 21 LINK DOWNLOAD 22 LINK DOWNLOAD 23 LINK DOWNLOAD 24 LINK DOWNLOAD 25

    Demikian jadwal puasa 1 Ramadhan versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah. Sobat PR bisa mengamati prediksi perbedaan kapan dimulainya bulan suci Ramadan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menag ingatkan kepala daerah rawat kerukunan umat beragama

    Menag ingatkan kepala daerah rawat kerukunan umat beragama

    Kamis, 27 Februari 2025 09:27 WIB
    waktu baca 2 menit

    Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025