Xcloud.id

Tag: Fachrul Razi

  • Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Fasilitas Didapat Jemaah Haji Khusus dari PIHK – Page 3

    Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Fasilitas Didapat Jemaah Haji Khusus dari PIHK – Page 3

    Hingga kini, KPK masih menunggu hitungan kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi kuota tambahan tersebut dari BPK RI.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

  • Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag Nasional 15 Oktober 2025

    Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag Nasional 15 Oktober 2025

    Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tragedi runtuhnya Mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, yang menelan korban jiwa puluhan santri, menjadi peringatan bersama tentang pentingnya infrastruktur bangunan.
    Mencegah terjadinya peristiwa serupa, pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
    Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warga, terutama para santri dan anak didik di lingkungan pesantren.
    “Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Cak Imin usai penandatanganan.
    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Cak Imin, pemerintah berkomitmen untuk memberikan sejumlah bantuan bagi pesantren sejalan dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
    “Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucap dia.
    Pemerintah menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
    Bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
    “Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin.
    Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
    Menurutnya, bantuan infrastruktur bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
    “Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
    Kata Cak Imin, kriteria teknis telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Prabowo menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
    “Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, santri-santri di Pondok Pesantren juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
    Usai ada tragedi runtuhnya Mushala Ponpes Al Khoziny, kata Menag, Prabowo memberikan arahan untuk menambahkan sedikit anggaran kepada Kementerian Agama.
    “Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ucap Nasaruddin.
    Nasaruddin tidak merinci berapa anggaran yang ditambah.
    Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk mengatasi dan mengawasi agar tragedi Ponpes Al Khoziny tidak terulang lagi.
    Menurut dia, santri juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan pemerintah meskipun pondok pesantren dikelola oleh swasta.
    “Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimana pun, anak-anak yang nyantri di Pondok Pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga,” kata dia.
    Cak Imin berujar, Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap tiga hal terkait pondok pesantren.
    Pertama adalah soal keselamatan dan kenyamanan bagi para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren.
    Kedua, solusi terhadap permasalahan.
    Terakhir, Prabowo dalam perjuangannya memiliki hubungan yang erat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan.
    “Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan restu dan doa para kiai dan ulama,” kata Cak Imin.
    “Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia,” imbuh dia.
    Prabowo, kata Cak Imin, ingin para santri dapat mengenyam pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.
    “Kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” ujar Cak Imin.
    Pemerintah juga berencana menggunakan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo.
    Menurut Cak Imin, Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
    Sebab, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
    “Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
    Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
    “Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
    Prabowo disebut telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
    “Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
    “Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
    Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
    Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
    “Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
    Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
    “Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
    Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
    “Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
    Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
    “Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
    Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
    Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
    “Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
    Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
    “Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
    “Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
    “Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
    “Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
    Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
    “Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
    Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
    “Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
    Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
    Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
    “Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
    Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro mengaku tidak mengetahui banyak perihal kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia, salah satunya kebijakan pembagian kuota haji khusus 2024.

    Penyataan itu dia sampaikan usai diperiksa sejak pukul 09.52 WIB hingga 15.02 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    Berdasarkan laman amphuri.org, Joko Asmoro terpilih menjadi menjadi Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani periode 2022-2027 dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Bandung, pada Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022.

    Kendati, Joko mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia karena sudah lama tak masuk dalam pengurusan Amphuri.

    “Saya pengurus lama di 2013-2022,” kata dia kepada wartawan setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

    Dia juga mengaku tidak mengetahui mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. “Saya tidak kenal dengan Pak Menteri [Yaqut] kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama,” katanya.

    Selain karena sudah lama tak menjabat sebagai ketua, dia mengatakan telah lama tinggal di Arab Saudi sehingga kurang memahami kondisi haji di Tanah Air.

    Joko menyebut, selama pemeriksaan dia hanya mengobrol bersama penyidik. Dia enggan mendetailkan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan. Joko mengaku hanya dimintai keterangan saat dirinya menjabat sebagai ketua koperasi Amphuri.

    “Oh enggak, cuma dimintai keterangan sebagai ketua koperasi Amphuri, mantan,” sebutnya.

    Sekadar informasi, KPK tengah mengusut aliran dana dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji. KPK menduga terjadi pengkondisian antara oknum di Kementerian Agama, asosiasi dan biro travel haji.

    Pasalnya, pembagian kuota haji seharusnya 92% kuota haji reguler dan kuota haji khusus sebesar 8%, tetapi dalam realisasinya menjadi 50%:50%.

    KPK mengendus adanya praktik jual-beli kuota haji. Kuota haji khusus dibanderol hingga Rp300 juta, sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Lembaga antirasuah itu menemukan salah satu juru simpan yang menghimpun dana jual-beli kuota haji. Di samping itu, belakangan ini KPK sedang gencar memeriksa biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara era Presiden ke-7 Jokowi. 

    Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024. 

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Kendati meski telah menemukan bukti-bukti yang melimpah, KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun beberapa kali sempat berjanji mengumumkan tersangka dalam jangka waktu dekat.

  • Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

    Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan perayaan Natal Nasional 2025 akan digelar secara inklusif dengan melibatkan lintas umat beragama.
    Dalam rapat Panitia Natal Nasional 2025, Nasaruddin menuturkan bahwa kolaborasi antaragama dalam perayaan nasional merupakan cerminan wajah Indonesia yang damai dan bersatu.
    “Bahkan kami juga siap untuk melibatkan kalau kelompok-kelompok agama lain ingin berpartisipasi dalam ini, itu lebih indah lagi,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
    Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mendukung penuh pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025.
    “Saya kira dari Kementerian Agama insyaallah siap untuk membackup seluruh rangkaian kegiatan ini,” jelasnya.
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 menambahkan, Natal Nasional 2025 akan disiapkan secara partisipatif dan inklusif.
    Natal tahun ini akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
    “Kalau boleh, Natal ini ada gunanya bagi rakyat kecil, misalnya kita libatkan UMKM 500 atau 1.000 pelaku usaha, jadi Natal membawa kebahagiaan dan berdampak,” ujar Ara.
    Menurut Ara, perayaan Natal Nasional tahun ini juga akan mengangkat semangat program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami ingin Natal ini bukan hanya seremoni, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Teka-teki Logika Super Sulit, Bisa Jawab Semua Kalau Otakmu Tajam!

    10 Teka-teki Logika Super Sulit, Bisa Jawab Semua Kalau Otakmu Tajam!

    Jakarta –

    Siapa bilang melatih otak harus selalu serius? Dengan teka-teki logika, kamu bisa mengasah kemampuan berpikir dengan suasana yang santai.

    Setiap pertanyaan menantangnya akan menguji cara berpikir dan menuntut ketelitian Siap membuktikan seberapa tajam logikamu?

    Teka-teki Logika untuk Mengasah Otak

    Uji logikamu dengan menyelesaikan teka-teki logika berikut:

    1. Dokter meresepkan 4 pil obat yang harus diminum setiap setengah jam dari jam 3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan seluruh obat?
    2. Kamu memiliki 3 koin emas, salah satunya palsu. Koin palsu beratnya kurang dari koin yang lain. Bagaimana cara menentukan mana koin yang palsu?
    3. Seorang ibu memiliki 3 ekor ayam yang menghasilkan 3 butir telur dalam 3 hari. Suatu hari, dia ingin mendapat lebih banyak telur, sehingga membeli 12 ekor ayam lagi. Berapa banyak telur yang dimiliki ibu dalam 15 hari?
    4. Lia dan Ari bermain kelereng. Bila Lia menang, jumlah kelereng Lia akan sama dengan Ari. Jika Ari yag menag, kelereng Ari dua kali lipat lebih banyak dari Lia. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Lia dari Ari?
    5. Usia Lina adalah 4 tahun, usia Dinda adalah 5 tahun. Usia Andi adalah 4 tahun dan usia Selena adalah 6 tahun. Berapa usia Alina?

    6. Seekor kucing diberi uang Rp 4.000, ayam diberi uang Rp 2.000, dan laba-laba diberi uang Rp 8.000. Kira-kira berapa uang yang akan diberikan untuk lebah?

    7. Hari Minggu aku pergi ke kebun binatang. Di sana aku melihat burung unta dan jerapah. Semua hewan yang ada memiliki 30 mata dan 44 kaki. Ada berapa Jerapah dan burung unta yang aku lihat?

    8. Saya punya 6 butir telur. Saya pecahkan 2 telur, masak 2 telur, dan makn 2 telur. Beapa jumlah telur saya?

    9. Kakek saya berumur 58 tahun. Saya berumur 14 tahun. Brapa tahun lagi sampai umur kaki 2 kali lipat umur saya?

    10. Seorang pria membeli lukisan seharga Rp 7 juta, lalu dijual dengan harga Rp 8 juta. Tak lama, lukisan itu dibeli kembali dengan harga Rp 9 jua dan dijual lagi Rp 10 juta. Berapa keuntungan yang diperoleh?

    Jawaban Teka teki Logika untuk Mengasah Otak

    Bisa menjawab semuanya dengan mudah? Periksa jawabanmu di sini.

    1. 90 menit.

    Obat 1 = Jam 3
    Oba 2 = jam 3.30
    Obat 3= Jam 4
    Obat 4= Jam 4.30

    2. Letakkan 2 koin pada timbangan. Jika keduaya memilk berat yang sama, berarti yag ketiga adalah yang palsu.

    3. Dalam 3 hari, 3 ayam menghasilkan 3 telur. Berarti, dalam 15 hari akan menghasilkan 5 butir telur. Jadi, 15 ayam akan menghasilkan 75 telur.

    4. Kelereng Lia 5, kelereng Ari 7

    Jika Lia menang= Lia punya 6 kelereng, Ari 6 kelereng. Jika Ari Menang, Lia punya 4 kelereng, Ari 8 kelereng.

    5. Usia Alina 5 tahun. Umur setiap anak sesuai dengan jumlah huruf namanya.

    6. Setiap kaki yang dimiliki sang hewan bernilai Rp 1.000. Jadi, lebah diberi uang Rp 6.000.

    7. Setiap burung unta (X) memilki 2 mata dan 2 kaki. Setiap jerapah (Y) memiliki 2 mata dan 4 kaki. Jadi:

    Jumlah mata: 2(x) +2 (y)=30
    Jumlah kaki: 2(x)+ 4(y)= 44
    -2y=-14

    Y (Jerapah)=7
    X (Burung unta)=8

    8. 4 butir telur. Telur yang dipecahkan, dimasak, dan dimakan adalah 2 butir.

    9. 28 tahun lagi. Kakek berumur 84 tahun dan saya 42 tahun

    10. Modal membeli lukisan: Rp 7 juta + Rp 9 juta= Rp 16 juta
    Hasil menjual lukisan: Rp 8 juta+ Rp 10 juta= Rp 18 juta
    Keuntungan: Rp 18 juta-Rp 16 juta=Rp 2 juta

    Halaman 2 dari 4

    (elk/suc)

  • Info Hari Libur dan Cuti Bersama 2026

    Info Hari Libur dan Cuti Bersama 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Libur Nasional 2026 menjadi pembahasan yang hangat menjelang akhir tahun, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026. Berapakah jumlah hari libur nasional dan cuti bersama di tahun depan?

    Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 19 September 2025, ditetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Sehingga pada tahun 2026 akan ada 25 libur.

    Jika dibandingkan dengan tahun ini, libur nasional 2025 terdapat 17 hari, dengan 11 hari cuti bersama. Tahun 2025 memiliki cuti bersama lebih banyak daripada tahun 2026.

    Berikut jumlah hari libur nasional dan cuti bersama 2026 yang dibagi per bulan:

    Hari Libur Nasional 2026

    1. Kamis, 1 Januari 2026: Tahun Baru 2026 Masehi

    2. Jumat, 16 Januari 2026: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    3. Selasa, 17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    4. Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)

    5. Sabtu, 21 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

    6. Minggu, 22 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

    7. Jumat, 3 April 2026: Hari Wafat Yesus Kristus

    8. Minggu, 5 April 2026: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    9. Jumat, 1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional

    10. Kamis, 14 Mei 2026: Hari Kenaikan Yesus Kristus

    11. Rabu, 27 Mei 2026: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah

    12. Minggu, 31 Mei 2026: Hari Raya Waisak 2570 BE

    13. Senin, 1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila

    14. Selasa, 16 Juni 2026: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    15. Senin, 17 Agustus 2026: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

    16. Selasa, 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW

    17. Jumat, 25 Desember 2026: Kelahiran Yesus Kristus (Hari Raya Natal)

    Cuti Bersama 2025

    1. Senin, 16 Februari 2026: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

    2. Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Nyepi

    3. Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    4. Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    5. Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    6. Jumat, 15 Mei 2026: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

    7. Kamis, 28 Mei 2026: Cuti Bersama Idul Adha

    8. Kamis, 24 Desember 2026: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus

    Beberapa pekan yang berpotensi untuk menjadi long-weekend, cocok untuk bepergian bersama keluarga anda atau mengadakan event penting sebagai berikut:

    1. Januari: Jumat-Minggu, 16-18 Januari 2026 (Long Weekend Isra Mi’raj)

    2. Februari: Sabtu-Selasa, 14-17 Februari 2026 (Long Weekend Imlek 2557 Kongzili)

    3. Maret: Rabu-Selasa, 18-24 Maret 2026 (Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri 1447 H)

    4. April: Jumat-Minggu, 3-5 April 2026 (Long Weekend Paskah)

    5. Mei: 

    Jumat-Minggu, 1-3 Mei 2026 (Long Weekend Hari Buruh)

    Kamis-Minggu, 14-17 Mei 2026 (Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus)

    Sabtu-Senin, 30 Mei- 1 Juni 2026 (Long Weekend Waisak dan Hari Lahir Pancasila)

    8. Agustus: Sabtu-Senin, 15-17 Agustus 2026 (Long Weekend Hari Kemerdekaan RI)

    9. Desember: Kamis-Minggu, 24-27 Desember 2026 (Long Weekend Natal)

    (Stefanus Bintang)

  • KPK Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Katering Penyelenggaraan Haji 2024

    KPK Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Katering Penyelenggaraan Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas dugaan korupsi penyelewengan dana logistik pada penyelenggaraan haji 2024.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membeberkan bahwa pelaksanaan kuota haji cukup kompleks karena melibatkan berbagai kalangan mulai dari asosiasi, biro travel, Kementerian Agama, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Budi menyebut, selain kuota haji, ada potensi penyalahgunaan anggaran logistik seperti penyediaan katering. Sebagaimana diketahui bahwa kuota haji yang seharusnya 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus, diubah menjadi 50%-50%.

    “Artinya kalau kita menghitung biaya penyelenggaran haji soal konsumsi, logistik, akomodasi kan itu menjadi salah satu biaya yang dihitung termasuk item-item yang dihitung dalam pembiayaan penyelenggaran ibadah haji. Artinya apa? itu didalami juga informasi itu,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Budi menyampaikan bahwa penyidik akan menganalisis temuan informasi dari para pihak yang telah diperiksa. Sebab belakangan ini KPK gencar memanggil asosiasi maupun biro travel yang diduga terlibat atau mengetahui perkara ini.

    KPK menyisir asosiasi atau biro travel di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Terbaru, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik, katanya, juga terus melakukan tracing aset. 

    “Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo.

  • KPK Ungkap Ada Setoran dari Travel Agent Penyelenggara Haji Khusus ke Kemenag dengan Berbagai Modus

    KPK Ungkap Ada Setoran dari Travel Agent Penyelenggara Haji Khusus ke Kemenag dengan Berbagai Modus

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada berbagai modus pemberian uang dari agen perjalanan atau travel agent penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) ke Kementerian Agama. Penyerahan ini disebut supaya calon jamaah haji mereka bisa segera berangkat ke Tanah Suci.

    “Dalam perkembangan penyidikannya, ditemukan fakta-fakta adanya dugaan aliran uang dari para PIHK kepada oknum di Kemenag, dengan berbagai modus seperti uang percepatan, dan lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober.

    Budi kembali menjelaskan kasus ini berawal dari penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara yang bekerja sama dengan pihak lain dalam pembagian kuota haji tahun 2023-2024. Ketika itu, Indonesia mendapat 20.000 jatah tambahan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memecah antrean.

    “Dengan adanya pembagian kuota tambahan ke dalam kuota haji reguler dan kuota haji khusus, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut maka mengakibatkan jumlah kuota yang dikelola oleh Kemenag dalam bentuk kuota haji reguler menjadi berkurang dari yang semestinya,” tegasnya.

    “Sebaliknya, kuota haji khusus yang dikelola oleh para PIHK atau biro travel menjadi bertambah secara signifikan dari yang seharusnya. Artinya, kuota-kuota haji khusus yang diperjualbelikan oleh PIHK itu bermula dari adanya diskresi pembagian kuota tersebut,” sambung Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag). Belum ada tersangka yang ditetapkan karena menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

    Adapun sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini. 

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah tersebut masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah. Hanya saja, pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas.

    Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Belakangan, pembagian bermasalah itu disinyalir karena adanya uang dari pihak travel haji dan umrah maupun asosiasi yang menaungi ke Kementerian Agama. Setelah dapat jatah, mereka menjual kuota tambahan tersebut kepada calon jamaah haji.

    Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan termasuk Yaqut Cholil Qoumas. Rumahnya juga sudah digeledah penyidik dan ditemukan dokumen maupun barang bukti elektronik yang diduga terkait.

  • KPK Duga Biro Travel Tahu Praktik Jual-Beli Kuota Petugas Haji Khusus

    KPK Duga Biro Travel Tahu Praktik Jual-Beli Kuota Petugas Haji Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktik jual-beli kuota haji petugas haji khusus. Alhasil, terjadi pengurangan pendamping jemaah haji 2024 yang mempengaruhi pelayanan penyelanggaraan haji.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menduga praktik tersebut diduga diketahui oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro-biro travel yang melayani jemaah haji khusus. Sebab, menurutnya terdapat ketentuan pembagian petugas pendamping terhadap para jemaah

    “Seharusnya tahu. Karena memang ada ketentuan atau batasan-batasannya. Misalnya dengan jumlah 40 jamaah harus didampingi oleh petugas pendamping, kemudian petugas kesehatan, kemudian ada petugas layanan lainnya,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

    Budi menyampaikan kuota haji khusus milik petugas dijual kepada calon jemaah yang bertujuan untuk meraup keuntungan lebih. Selain itu, KPK juga melebarkan radar pencarian guna menemukan indikasi jual-beli kuota haji reguler.

    “Ini masih terus ditelusuri karena memang saat ini penyelidik juga masih terus mendalami PIHK-PIHK lainnya,” jelas Budi

    KPK sudah mendeteksi praktik jual-beli kepada jemaah. Namun belakangan ini diketahui bahwa kuota bagi petugas haji juga diperjualbelikan.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan KPK menemukan kuota haji khusus dijual sekitar Rp300 juta dan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu
     (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama,” tutur Asep.

    Sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp1 triliun. Walaupun lembaga antirasuah itu tengah menggelar maraton pemeriksaan terhadap para biro travel haji yang diduga mengetahui peran era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.