Tag: Fachrul Razi

  • Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

    Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

    Jakarta

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berkeinginan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur penggunaan dana umat Islam. Dana umat ini punya potensi besar dan belum tergarap dengan baik.

    Nasaruddin menyebut, potensi dana umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk islam terbesar di dunia, yakni sekitar 2 juta penduduk.

    Dana umat ini bersumber dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Menurutnya, pengelolaan ini harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.

    “Nah itu kalau ini kita kelola, mungkin juga nanti ada semacam (lembaga) supaya nanti kontrol keuangannya itu bisa diatur sedemikian rupa. Kita pengin, saya membayangkan nanti kita akan memiliki semacam OJK syariah,” ungkap Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).

    Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.

    “Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini,” terangnya.

    Nasaruddin menyebut, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan dari RI. Ia menerangkan, 20 juta penduduk dengan status miskin mutlak membutuhkan dana bantuan sekitar Rp 20 miliar. Dana umat yang dikelola Baznas diklaim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

    “20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp 20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana baznas saja mereka sudah bisa selesai. Nah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu amat dahsyat,” jelasnya.

    Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mendapat restu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola dana umat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memberinya nama, yakni Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

    Berdasarkan survei, Nasaruddin menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, dari wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 660 miliar.

    Selain itu, potensi aqiqah Rp 10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp 20 triliun.

    “Kalau ini semuanya dikelola oleh lembaga khusus, kami tantang kepada Bapak Presiden waktu beliau membayar zakat, ‘Pak, pundi-pundi yang bisa kita peroleh itu hampir sama dengan pajak’. Pajak tahun lalu itu Rp 1.200 triliun. Nah kalau pundi-pundi ini diefektifkan, dioptimalkan itu bisa Rp 1,1 triliun. Kaget beliau. 50% saja berarti dana yang bisa kita peroleh dari pundi-pundi umat islam saja, belum katolik, protestan, hindu, itu lebih besar lagi,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang berisiko ambruk. Persen ya tengah berjalan.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya telah melakukan. Bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden prabowo, saya bersama prasetyo_hadi28, nasaruddin_umar, dan dody_hanggodo meneruskan diskusi perkembangan audit pesantren dan beberapa rencana paket kebijakan lainnya,” tulis Cak Imin di akun Threadsnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan bantuan yang akan diturunkan akan dilakukan secara adil. Selain pesantren, juga terhadap rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Bantuan negara akan diberikan secara adil — untuk pesantren, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar tiap umat beragama bisa dengan aman dan nyaman beraktivitas.

    “Agar setiap santri, anak didik, dan umat beragama bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Bergerak, bertindak, berdaya!” ucapnya.

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pondok pesantren di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Audit akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

    “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp 25 miliaran,” kata Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/10/2025).

  • Purbaya Beri Lampu Hijau Pembangunan Ulang Pesantren Al Khoziny Pakai APBN

    Purbaya Beri Lampu Hijau Pembangunan Ulang Pesantren Al Khoziny Pakai APBN

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak masalah jika pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurutnya, dengan adanya pembangunan ini maka anggaran kementerian dapat terserap sejalan dengan keinginannya.

    “Kalau saya, saya lampunya hijau terus. Kan modenya mode belanja. Asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya sih nggak ada masalah,” kata Purbaya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya mengatakan, pembangunan ponpes ini juga tidak perlu proposal karena sudah dibahas dengan sejumlah menteri. “Enggak (Perlu proposal) kan sebetulnya tadi pagi udah bicara kan mereka. Tinggal finalisasi aja. Abis itu nanti, Menteri PU yang mendesain semuanya,” katanya.

    Hanya saja, Purbaya belum menjelaskan anggaran pembangunan ponpes tersebut menggunakan anggaran kementerian mana. Ia menegaskan keputusan final pembangunan ponpes tersebut berada di tangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin, tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup, tinggal Pak Muhaimin aja sanggup nggak?” katanya.

    Di tempat yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Cak Imin. Pihaknya bersedia untuk mengeluarkan anggaran untuk pembangunan ponpes ini.

    “Sumber anggaran kalau nanti Pak Muhaimin berkenan, dan Menteri Agama berkenan, bisa ngambil dari PU,” katanya.

    (ara/ara)

  • Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Sudah Dapat Restu Kemenpan RB

    Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Sudah Dapat Restu Kemenpan RB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama RI segera membentuk Direktorat Jenderal Pesantren, dimana surat izin prakarsanya sudah bergulir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ke Sekretariat Negara.

    Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, usai bertemu dengan Menpan RB Rini Widyanti mengatakan surat izin prakarsa Ditjen Pesantren telah ditandatangani hari ini.

    Sebagai catatan, pengelolaan pesantren saat ini ditangani Direktorat Pesantren di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag.

    “Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo,” terang Syafi’i usai pertemuan di Jakarta, Jumat (17/10/2025)

    Dia pun mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini sudah berproses sejak 2019, lalu dimunculkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024.

    “Tim KemenpanRB selama ini terus melakukan pandampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi,” ujar Wamenag.

    Wamenag juga menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren sangat mendesak mengingat saat ini Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 42.000 pesantren yang terdaftar di seluruh negeri.

    Jumlah pesantren bahkan diperkirakan bisa mencapai 44.000 karena masih ada beberapa lembaga yang belum terdaftar. Puluhan ribu pesantren itu, kini mengelola lebih dari 11 juta santri dengan kurang lebih 1 juta kiai atau dewan guru.

    Selain itu, Direktorat Pesantren saat ini juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

    Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit. Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan atas layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi/jabatan jika terbentuk Ditjen Pesantren,” tegas Wamenag.

    Dia juga mengaku optimistis bahwa izin prakarsa dari presiden terkait Ditjen Pesantren akan terbit sebelum 22 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

    “Sekaligus penghormatan kepada para kyai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren,” katanya.

  • Prabowo di KTT Gaza komitmen RI wujudkan perdamaian Palestina-Israel

    Prabowo di KTT Gaza komitmen RI wujudkan perdamaian Palestina-Israel

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah-langkah konkret Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini bukan lah hal yang mudah, tetapi atas dasar komitmen Indonesia semua ditempuh agar terwujudnya perdamaian antara Israel dan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri Gugun Gumilar menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir merupakan komitmen Indonesia demi terwujudnya perdamaian Palestina-Israel.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah-langkah konkret Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini bukan lah hal yang mudah, tetapi atas dasar komitmen Indonesia semua ditempuh agar terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KTT tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah diplomasi global karena di tengah krisis kemanusiaan berkepanjangan di Jalur Gaza, kehadiran Presiden Prabowo membawa harapan baru, bukan hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga bagi masa depan perdamaian dunia.

    Gugun mengharapkan dengan adanya langkah konkret tersebut, Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah Internasional serta semakin memperkuat dalam hal keagamaan, pendidikan, dan umat di ranah internasional, khususnya menjadi peluang bagi Kemenag RI untuk memperluas jejaring di forum-forum global agama dan pendidikan.

    Adapun, kehadiran Presiden Prabowo di KTT tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT tersebut merupakan bukti Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan sekadar penonton, melainkan ikut andil mewujudkan perdamaian di Gaza.

    “Ini adalah momentum istimewa. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu, dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Kita doakan bersama, Insya Allah semuanya lancar, semuanya yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/10) malam.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo sejak dulu, termasuk semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina, yang ditunjukkan dengan peran aktif Presiden Prabowo di berbagai forum internasional, dan pengiriman bantuan serta tenaga kesehatan dari Indonesia untuk rakyat Palestina.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesantren Ajarkan Kesantunan, Lahirkan Budaya Hormat Anak pada Orang Tua

    Pesantren Ajarkan Kesantunan, Lahirkan Budaya Hormat Anak pada Orang Tua

    GELORA.CO – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menanggapi kontroversi dari tayangan Trans7 yang diduga melecehkan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo. Dia mengaku merasa prihatin terhadap pemberitaan tersebut. 

    Sebab menurutnya, pesantren adalah benteng moral bangsa yang telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional.

    “Saya merasa sangat kaget dan prihatin dengan pemberitaan yang menempatkan pesantren secara negatif. Sekian ratus tahun pondok pesantren berkiprah mendidik manusia Indonesia agar menjadi masyarakat yang beradab, hingga mengkristal dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Nasaruddin di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    “Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya,” sambungnya.

    Dia menilai, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan keadaban sosial. Jasa pondok pesantren bagi negeri juga tidak dapat disepelekan.

    Sejak ratusan tahun lalu, pesantren berperan besar dalam membentuk masyarakat Indonesia yang santun, taat, dan beradab. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren juga semakin meningkat. 

    Dengan demikian, dia mengajak seluruh masyarakat untuk memahami pesantren secara utuh dan kultural. Serta semua pihak untuk menjaga marwah pondok pesantren dan menghindari narasi yang bersifat stigma. “Tradisi pesantren mengajarkan kesantunan murid kepada kiai. Dari situ lahir budaya hormat anak kepada orang tua, yang kemudian berimbas pada rakyat yang berbakti kepada pemimpinnya,” jelasnya.

    Menurutnya, keseimbangan antara rakyat yang santun dan pemimpin yang berwibawa merupakan cerminan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan pesantren. 

    “Di mana ada rakyat yang santun, di sana biasanya ada pemimpin yang berwibawa. Dan di mana ada pemimpin yang berwibawa, di sana ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti inilah yang dibentuk oleh pondok pesantren,” tegasnya.

    Seperti diketahui, tagar #BoikotTrans7 tengah ramai diperbincangkan di media sosial X (Twitter) sejak Senin (13/10) malam hingga hari ini menyusul kontroversi tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo.

    Aksi boikot itu muncul sebagai reaksi kekecewaan warganet terhadap program ‘Xpose Uncensored’ di Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan ulama. Dalam episode program Xpose yang tengah ramai dibicarakan, menampilkan sejumlah narasi dan visual yang dinilai menciptakan stereotip negatif terhadap kehidupan di pesantren.

    Segmen itu pun memiliki judul yang provokatif dan tidak pantas, yakni ‘Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?’.

    Potongan video tersebut viral dan memicu kemarahan publik karena dianggap menyinggung kehidupan santri dan melecehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh dunia pesantren.

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Wawancara Khusus: Blak-blakan Lukman Hakim Saifuddin Bongkar Tradisi Kiai, Santri dan Pesantren – Page 3

    Wawancara Khusus: Blak-blakan Lukman Hakim Saifuddin Bongkar Tradisi Kiai, Santri dan Pesantren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pesantren kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, dua peristiwa berbeda menyeret lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini ke ruang diskusi yang ramai, bahkan kadang bising. Pertama, robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban luka dan menimbulkan duka mendalam.

    Peristiwa itu memunculkan banyak pertanyaan tentang standar keamanan, pengawasan, dan tata kelola pembangunan infrastruktur pesantren, terutama di tengah meningkatnya jumlah lembaga pendidikan berbasis komunitas di berbagai daerah. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah tayangan di salah satu televisi swasta tentang tradisi dan kehidupan santri di pesantren menuai kecaman publik.

    Tayangan tersebut dinilai tidak sensitif dan cenderung menyudutkan kehidupan pesantren, menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari kiai, alumni pesantren, hingga organisasi keagamaan.

    Dua peristiwa ini menyentuh akar yang sama, bagaimana pesantren dilihat dan diperlakukan dalam ruang publik modern. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga ruang sosial dan budaya yang telah berabad-abad membentuk karakter bangsa. Namun, di era keterbukaan informasi dan cepatnya arus media, wajah pesantren kini diuji, antara pelestarian nilai dan tantangan zaman.

    Untuk menelisik lebih dalam, Liputan6.com berbincang dengan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI periode 2014–2019, yang dikenal sebagai salah satu tokoh moderat dan pembela kuat keberagaman di Indonesia.

    Dalam wawancara khusus ini, Lukman berbicara tentang makna pesantren di tengah krisis persepsi, pentingnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan berbasis komunitas, serta cara menjaga marwah pesantren agar tetap menjadi benteng moral dan kebangsaan di tengah perubahan sosial yang cepat.

    Berikut wawancara khusus dalam Bincang Liputan6 yang dipandu dua jurnalis Liputan6, Luqman Rimadi dan Lia Harahap: 

     

    Menengok soal insiden yang terjadi di Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo. Seperti apa tata kelola Pesantren kita saat ini ?   

    Pesantren ini adalah suatu institusi lembaga pendidikan yang telah ada jauh sebelum Indonesia itu sendiri lahir. Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan semata, dia juga lembaga dakwah, dia juga lembaga pengembangan masyarakat. Jadi memang punya pengaruh yang sangat luas di tengah-tengah masyarakatnya.

    Karenanya pemerintah merasa perlu merekognisi, mengakui sekaligus mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada pesantren ini, karena kontribusinya yang sangat besar terbukti dengan adanya hari santri, misalnya dengan adanya undang-undang khusus tentang pesantren dan banyak hal-hal lain. Jadi itu pesantren dalam konteks Indonesia yang punya dampak sangat positif dalam kehidupan kita bersama, berbangsa, bernegara. Kasus kejadian kemarin itu memang sesuatu yang dalam pandangan saya ini musibah, kecelakaan. Kecelakaan itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun.

    Saya memaknai peristiwa yang terjadi di Al-Khoziny, robohnya bangunan di pesantren lalu kemudian mengakibatkan korban jiwa puluhan itu, dan belasan lain yang luka, itu adalah musibah, kecelakaan yang tentu harus diambil pelajaran dari situ. 

    Harus ada introspeksi, harus lalu kemudian menimbulkan mawas diri dan evaluasi kita. Poinnya adalah harus ada hikmah yang bisa kita ambil, dan ini hikmahnya sangat besar peristiwa yang kemarin itu. Jangan hanya memaknai musibah itu dari sisinya yang negatif, yang menyedihkan. Juga banyak sisi-sisi positif dari musibah itu. Karena ujian, cobaan itu adalah sesuatu medium cara untuk bagaimana kita bisa naik kelas. Nah, untuk bisa naik kelas maka mari kita lihat juga dari sisinya yang positif. Lalu kemudian bisa lebih berbenah diri, lebih mawas diri, dan seterusnya.

     

    Pak, tapi dalam perjalanannya perkembangan pesantren, dulu dengan sekarang kan pasti ada perbedaannya. Apa yang perlu diperbarui dari tata kelola pesantren ini?

    Pesantren itu memang sangat beragam, jenisnya, ragamnya, macamnya itu berbeda-beda. Nah, kurikulumnya yang diajarkan dan segala sesuatu yang terkait dalam pesantren itu. Tapi di antara beragamnya pesantren, khusus terkait dengan pembangunan, sarana-prasarana, pendirian, bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pesantren, kurang lebihnya sama. Mereka umumnya melakukan secara swadaya, karena tidak  ada pesantren pemerintah.  Cara mereka membangun bangunan yang ada di lingkungan pesantren memang beragam. Ada yang betul-betul memenuhi SOP bagaimana lazimnya atau seharusnya sebuah bangunan itu didirikan sejak tahap perencanaannya, lalu pengorganisasiannya, pelaksanaannya, sampai pemantauannya, sampai monitoringnya. Itu betul-betul mengikuti SOP sebagaimana mestinya, kalau mau mendirikan suatu bangunan.

    Tapi tidak sedikit pesantren yang karena ketidaktahuan, keterbatasan pimpinannya atau orang-orang yang ada di sana, kemudian tidak mengikuti ketentuan itu sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian menimbulkan persoalan-persoalan. Saya pikir benar kejadian kemarin itu membuat kita semua harus sadar diri, berintrospeksi, bagaimana tata kelola pendirian bangunan di lingkungan pesantren itu harus lebih diperbaiki pada semua tahapannya. Yang tidak kalah pentingnya, di tiap tahapan itu perlu ada mitigasi. Mitigasi itu adalah antisipasi kita bila terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki.

    Sampai detik akhir proses pencarian di Al Khoziny berakhir. Tidak ada tuntutan dari wali santri yang anak-anaknya menjadi korban. Bagaimana Anda melihatnya ?  

    Saya justru bersyukur dengan tidak adanya tuntutan seperti itu. Kalau ada tuntutan, artinya kan ada pihak-pihak yang ingin membawanya ke proses hukum. Kalau para pihak, masyarakat itu sendiri sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak perlu dibawa ke proses hukum, itu lebih baik. Kalau tadi dikatakan ada kritik kenapa tidak ada yang memprotes atau membawa ke proses hukum, buat saya malah justru sebaliknya, kenapa harus dikritik, justru itu harus disyukuri. Karena hukum itu adalah cara terakhir ketika diantara kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Lalu memerlukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan kita. Dunia pesantren punya cara pandangnya tersendiri ketika menyelesaikan, menyikapi konflik-konflik, peristiwa seperti ini. 

    Bukankah pertanggungjawaban itu Penting?  

    Kejadian kemarin itu, Pesantren Al-Khoziny itu sudah menjadi pukulan yang luar biasa, khususnya bagi  dunia pesantren. Bagi pemerintah, bagi  negara juga itu hikmah tersendiri, pelajaran tersendiri. Kenapa kok selama ini kita enggak aware ya, pemerintah misalnya tidak melakukan kontrol, pengawasan, bagaimana konstruksi bangunan-bangunan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kita. Itu tidak hanya pesantren, lembaga pendidikan keagamaan kan banyak juga gitu.

    Poin saya adalah, saya setuju harus ada tanggung jawab pihak-pihak yang lalu kemudian karena kelalaiannya, itu lalu kemudian menimbulkan kerugian pihak lain, apalagi korban jiwa, itu harus dimintai tanggung jawabannya. Tapi tanggung jawab itu kan beda-beda jenisnya. Yang paling ujung adalah ketika korban atau yang merasa dirugikan, menuntut tuntutan itu. Tapi kalau yang dirugikan dalam tanda kutip, itu lalu kemudian bisa mengikhlaskan, itu kan yang terbaik. Saya melihatnya begitu.

     

     

  • Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir, namun hingga kini belum menemukan titik terang dalam penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari biro travel haji hingga asosiasi penyelenggara umrah.

    Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Indonesia awalnya mendapat jatah 221.000 kuota haji. Jumlah itu kemudian bertambah 20.000 kuota setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud. Tambahan kuota ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Sesuai regulasi, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK mendeteksi bahwa kuota justru dibagi 50:50 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Agama.

    Yaqut telah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Usai diperiksa, dia enggan menjelaskan isi pemeriksaan kepada media. Sehari setelahnya, Jumat (8/8/2025), KPK resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum (Sprindik Umum).

    Yaqut kembali diperiksa pada Senin (1/9/2025) dalam upaya memperdalam penyidikan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumahnya di Jakarta Timur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Penggeledahan juga dilakukan di rumah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Dari hasil tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit mobil Innova Zenix.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah tiga nama untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM); dan Ishfah Abidal Aziz (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.

    Lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah tokoh penting lainnya yakni mantan Bendahara Amphuri, Tauhid Hamdi; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief; Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyanthry; mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro.

    KPK juga mengendus praktik jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Bahkan, untuk jalur furoda, tarifnya bisa mencapai Rp1 miliar per orang.

    “Informasi yang kami terima, kuota haji khusus bisa di atas Rp100 jutaan, bahkan hingga Rp200–Rp300 juta. Jalur furoda bahkan hampir menyentuh Rp1 miliar,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).

    Asep menyebut, selisih dari penjualan tersebut disetorkan oleh biro travel kepada oknum di Kementerian Agama, dengan nominal mencapai USD2.600 hingga USD7.000 per kuota — setara Rp40,3 juta hingga Rp108 juta.

    Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana hampir Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    “Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

    “Soal penetapan tersangka itu soal waktu saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa penyidik masih melengkapi konstruksi perkara dengan memanggil saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti tambahan.

    “Masalah lain tidak ada. Penetapan tersangka itu harus disertai dokumen lengkap. Penyidik masih bekerja dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa,” jelasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa penetapan tersangka akan segera diumumkan.

    “Sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu. Tidak lama lagi akan diumumkan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

    Budi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyidikan. Ia memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara progresif.

    “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024, tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK,” tegas Budi, Selasa (14/10/2025).

    Sampai saat ini, KPK masih terus menyurati pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.

  • Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespon video viral santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di Trans7. Dia merasa prihatin atas tayangan tersebut. Nasaruddin meminta media tidak mengusik kehidupan pesantren, apalagi dengan narasi yang negatif. 

    Nasaruddin mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menanamkan adab kepada santrinya. Untuk itu dia kecewa dengan tayangan yang menggambarkan aktivitas pesantren tersebut, apalagi disertai dengan narasi yang tendensius.

    “Kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab. Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya (tidak beradab),” kata Nasaruddin di komplek Bandara Halim Perdanakusuma (15/10) pagi. Dia mengatakan di masyarakat banyak kelompok yang kehilangan adab. Seharusnya kelompok-kelompok yang tidak beradab seperti, diangkat untuk dikritisi.

    Dia menegaskan, selaku Menteri Agama merasa sangat kaget dan prihatin atas tayangan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan dari sekian ratus tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia, sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat di Indonesia yang beradab. Menurut Nasaruddin keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia. Di dalam pesantren dibudayakan bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya.

    “Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ. Tetapi energi spiritual yang diperoleh melalui pesantren,” jelasnya. Dari pembiasaan adab di pesantren, para santri memahami bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih jauh lagi, bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpin.

    “Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang beribawa,” katanya. Suasana kebatinan seperti itu yang diperkenalkan pondok pesantren, hingga Indonesia jadi bangsa yang berkadilan dan beradab ini.

    Dia menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Nasaruddin menyebut sudah tiga abad pondok pesantren berbiasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun. “Tidak pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren,” katanya.

    “Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita memberikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren. Karena guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren,” jelasnya. Nasaruddin berharap kejadian tayangan Trans7 itu terakhir kali dan tidak terulang di kemudian hari. Harus jadi pelajaran bagi media dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas. 

    Sebelumnya kecaman datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025. 

    Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme. Tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dia menilai isi tayangan tersebut secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

    Tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin

    Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respon tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10). 

    Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur. 

    Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. “Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” kata Masduki. 

    Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren. 

    “Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi,” sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius.

    MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. “Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis,” jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.