Tag: Fachrul Razi

  • Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku Hari Ini – Halaman all

    Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Tak Berlaku Hari Ini – Halaman all

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Kamis, 1 Mei 2025. Hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Buruh.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 07:32 WIB

    Tangkap Layar Akun Instagram @dishubdkijakarta

    GANJIL GENAP – Tangkap Layar Akun Instagram @dishubdkijakarta yang diambil pada Jumat (25/4/2025). Peringati Hari Buruh, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan 1 Mei 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Kamis, 1 Mei 2025.

    Hal itu sehubungan dengan peringatan Hari Buruh.

    “Sehubungan dengan diperingatinya Hari Buruh pada 1 Mei 2025, Ketentuan Ganjil Genap (Gage) di Jakarta DITIADAKAN..” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (25/4/2025).

    Peniadaan ganjil genap tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

    Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

    “Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu,” ucap mantan panglima ABRI tersebut.

    Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Beliau perlu mempelajari isi dari statemen itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu per satu, itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental, lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu, usulan itu bukan bidangnya presiden,” ucap Wiranto.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Uniknya surat pertanyaan tersebut diteken oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 30 April 2025, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini berlangsung di tengah menguatnya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan, sembilan orang purnawirawan hadir mengenakan seragam veteran cokelat lengkap dengan medali dan topi hijau tua khas PPAD. Mereka enggan memberikan keterangan kepada media sebelum pertemuan berlangsung. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu dari mereka, Johnny.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan politik, termasuk usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Alasan mereka adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

    Putusan itu, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, memuluskan jalan Gibran—saat itu Wali Kota Solo dan berusia di bawah 40 tahun—untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai, proses pengambilan keputusan di MK melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

    Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani lebih dari 300 purnawirawan dari berbagai matra, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Merespons tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami kekhawatiran yang disuarakan para purnawirawan. Namun, menurutnya, Presiden tidak dapat langsung menanggapi tuntutan tersebut karena menyangkut persoalan konstitusional yang berada di luar kewenangan eksekutif.

    “Masalah-masalah itu sangat fundamental dan tidak ringan,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Trias Politika membatasi kekuasaan presiden dalam mencampuri urusan legislatif maupun yudikatif.

    Kehadiran PPAD ke Istana dinilai menjadi langkah komunikasi penting di tengah dinamika politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski belum diketahui secara pasti agenda dan isi pertemuan, langkah ini mencerminkan adanya upaya dialog internal antara elemen militer senior dan pimpinan negara di tengah polemik yang terus bergulir.

  • IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

    Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

    “Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

    Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

    Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

    Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

    Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

    1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

    2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

    3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

    4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

    5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

    6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

    7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

    8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

    9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

    10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1
                    
                        Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan
                        Nasional

    1 Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan Nasional

    Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan
    mutasi TNI
    terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya, Kunto Arief Wibowo menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I.
    Adapun Try Sutrisno sendiri menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI-Polri.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.
    Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
    Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Adapun Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra Try Sutrisno, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
    Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
    Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
    Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
    Ia mengatakan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggal 1 Mei 2025 Apakah Libur? Daftar Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Long Weekend

    Tanggal 1 Mei 2025 Apakah Libur? Daftar Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Long Weekend

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Mei 2025 menjanjikan serangkaian hari libur nasional dan cuti bersama yang akan memberikan kesempatan emas untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau merencanakan liburan yang menyenangkan.

    Yang lebih menarik lagi, bulan ini juga menghadirkan potensi tiga periode long weekend yang bisa Anda manfaatkan secara maksimal.

    Kepastian mengenai hari libur nasional dan cuti bersama ini telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB ini menjadi panduan utama bagi penetapan hari libur dan cuti bersama sepanjang tahun.

    Apakah 1 Mei 2025 Libur?

    Pertanyaan yang sering muncul menjelang bulan Mei adalah mengenai status tanggal 1 Mei. Berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 2025, jawabannya adalah ya, tanggal 1 Mei 2025 yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day, ditetapkan sebagai hari libur nasional.

    Penetapan ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap perjuangan dan kontribusi besar kaum buruh dalam pembangunan bangsa dan negara.

    Dengan ditetapkannya 1 Mei sebagai hari libur nasional, seluruh instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sebagian besar sektor swasta akan meliburkan aktivitasnya pada hari Kamis tersebut.

    Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Mei 2025

    Selain Hari Buruh, bulan Mei 2025 juga diwarnai oleh beberapa hari libur nasional dan cuti bersama lainnya yang sayang untuk dilewatkan:

    Libur Nasional Mei 2025

    Kamis, 1 Mei 2025: Hari Buruh Internasional

    Senin, 12 Mei 2025: Hari Raya Waisak 2569 BE

    Kamis, 29 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus

    Cuti Bersama Mei 2025

    Selasa, 13 Mei 2025: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE

    Jumat, 30 Mei 2025: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

    Dengan adanya daftar libur nasional dan cuti bersama ini, masyarakat memiliki beberapa kesempatan untuk menikmati waktu istirahat yang lebih panjang di bulan Mei 2025.

    Potensi Tiga Long Weekend di Bulan Mei 2025

    Yang lebih menarik lagi, kalender bulan Mei 2025 juga membuka peluang terciptanya tiga periode long weekend yang dapat dimanfaatkan untuk berlibur atau sekadar bersantai:

    1. Long Weekend Pertama

    Kamis, 1 Mei 2025: Libur Nasional – Hari Buruh Internasional

    Jumat, 2 Mei 2025: Hari Kerja (Potensi untuk mengajukan cuti)

    Sabtu, 3 Mei 2025: Libur Akhir Pekan

    Minggu, 4 Mei 2025: Libur Akhir Pekan

    Massa dari berbagai elemen masyarakat dan buruh melakukan aksi di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Rabu (1/5/2024). Mereka menuntut pemerintah agar menghapuskan upah murah dan menghapus perekrutan batasan umur dalam pekerjaan saat momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.*

    Dengan mengambil cuti satu hari pada hari Jumat, 2 Mei, Anda dapat menikmati long weekend pertama selama empat hari berturut-turut.

    2. Long Weekend Kedua

    Sabtu, 10 Mei 2025: Libur Akhir Pekan

    Minggu, 11 Mei 2025: Libur Akhir Pekan

    Senin, 12 Mei 2025: Libur Nasional – Hari Raya Waisak 2569 BE

    Selasa, 13 Mei 2025: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE

    Periode libur kedua di bulan Mei ini secara otomatis menciptakan long weekend selama empat hari, tanpa perlu mengambil cuti tambahan.

    3. Long Weekend Ketiga

    Kamis, 29 Mei 2025: Libur Nasional – Kenaikan Yesus Kristus

    Jumat, 30 Mei 2025: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

    Sabtu, 31 Mei 2025: Libur Akhir Pekan

    Minggu, 1 Juni 2025: Libur Akhir Pekan

    Menutup bulan Mei dengan manis, long weekend ketiga juga berlangsung selama empat hari, berkat libur nasional Kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama yang mengikutinya.

    Bulan Mei 2025 adalah bulan yang istimewa dengan hadirnya sejumlah hari libur nasional dan potensi tiga long weekend yang menarik.

    Kepastian libur 1 Mei sebagai Hari Buruh menjadi pembuka yang baik untuk serangkaian kesempatan beristirahat dan berlibur di bulan ini.

    Segera rencanakan aktivitas Anda dan manfaatkan waktu libur ini untuk refreshing dan menikmati momen berkualitas bersama orang-orang terkasih. Jangan lewatkan kesempatan untuk menciptakan kenangan indah di bulan Mei yang penuh berkah ini!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggal Merah Mei 2025: 2 Long Weekend Menanti

    Tanggal Merah Mei 2025: 2 Long Weekend Menanti

    Liputan6.com, Jakarta – Bulan Mei 2025 siap memberikan kejutan bagi Anda yang ingin berlibur! Ada dua long weekend yang sayang untuk dilewatkan, berkat penetapan hari libur nasional dan cuti bersama oleh pemerintah.

    Informasi lengkapnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menag, Menaker, dan PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Tanggal 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, adalah hari libur nasional. Sedangkan tanggal 2 Mei 2025 bukanlah hari libur nasional.

    Namun, Anda bisa memanfaatkannya untuk mengajukan cuti dan menikmati liburan panjang dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2025. Keputusan untuk mengambil cuti tanggal 2 Mei sepenuhnya tergantung kebijakan perusahaan atau instansi Anda.

    Selain dua long weekend di Mei 2025, ada beberapa hari libur nasional lainnya yang bisa Anda manfaatkan untuk liburan atau quality time bersama keluarga. Rencanakan liburan Anda dari sekarang agar momen liburan menjadi lebih berkesan dan menyenangkan. Berikut detail lengkap tanggal merah dan cuti bersama di bulan Mei 2025:

  • Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

    Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri ke
    Arab Saudi
    tanpa
    visa haji
    .
    “Saya mengimbau kepada calon
    jemaah haji
    nonreguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super, superketat,” tegas Nasaruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).
    Nasaruddin mengingatkan jemaah agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa ke Makkah tanpa visa haji.
    Nasaruddin menuturkan, aturan saat ini juga mendapati jemaah haji tanpa visa haji, maka mereka dilarang masuk
    Masjidil Haram
    .
    “Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” ujarnya.
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut bahwa Masjidil Haram sudah kosong karena tak ada lagi jemaah umrah. “Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.
    Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menghindari oknum-oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa visa haji. “Lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya telantar di sini,” kata Nasaruddin.

    Pasalnya, aturan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
    Arab Saudi memperketat aturan bagi jemaah haji yang tidak memiliki visa haji. “Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi,” ucapnya.
    Nasaruddin meminta kepada jemaah yang diberi kesempatan berangkat haji tahun ini agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. “Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik karena belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadiri Konferensi Lembaga Hadis di Madinah, Menag Usulkan Pembangunan Museum Hadis di Indonesia – Halaman all

    Hadiri Konferensi Lembaga Hadis di Madinah, Menag Usulkan Pembangunan Museum Hadis di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MADINAH – Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi wakil Indonesia dalam Dewan Pengawas Lembaga Hadis Nabawi di Madinah. 

    Menag Nasaruddin Umar hadir dalam konferensi ke-4 yang berlangsung pada 28 April 2025.

    Lembaga binaan Raja Salman ini beranggotakan para ulama dari berbagai negara. 

    Setiap tahun, Dewan Pengawas menggelar empat kali sidang.

    “Dalam konferensi ke-4 ini, sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis Raja Salman, saya mengusulkan pembangunan museum hadis Rasulullah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim sangat besar,” kata Nasaruddin Umar di Madinah, Selasa (29/4/2025). 

    FORUM YAYASAN HADIS – Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Madinah, Arab Saudi, untuk mengikuti pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis yang terafiliasi dengan Kerajaan Arab Saudi, Minggu (27/4/2025). Kehadiran Menag dalam forum bergengsi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kancah keilmuan Islam internasional. (Istimewa)

    Ikut mendampingi Nasaruddin, Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid yang juga Ketua Yayasan As’adiyah, Sengkang – Wajo, Sulawesi Selatan.

    Nasaruddin Umar sudah tiga tahun tercatat sebagai Dewan Pengawas Lembaga Hadis binaan Raja Salman ini. 

    Lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Raja Salman selaku pimpinan tertinggi di Arab Saudi.

    “Museum ini nantinya akan menjadi semacam lembaga pembahasan hadis, bukan hanya dari segi hukum, tapi juga dari segi tibbun-nabawi (kedokteran ala Nabi),” sambungnya.

    Menurut Menag, ada banyak hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang berbagai ragam cara pengobatan. 

    Hal ini perlu dilakukan pengembangan dan pengkajian yang lebih mendalam.

    “Jadi kajian hadis akan berkembang tidak hanya pada aspek hukum, tapi juga pesan substantif lainnya. Semoga museum hadis ini bisa direalisasikan di Indonesia,” paparnya.

    Pada konferensi sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar mengusulkan adanya Musabaqah Hadis tingkat Internasional. 

    Usulan tersebut kini sudah dijadikan sebagai program bagi Lembaga Hadis binaan Raja Saudi.

    “Alhamdulillah, melalui lembaga ini, Indonesia dapat berkontribusi dalam ide dan pemikiran. Insya Allah ini dapat dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia,” papar Menag.

    “Semoga usulan pembangunan museum hadis ini juga bisa terwujud oleh Lembaga Hadis milik Raja Salman sehingga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada khususnya,” tandasnya.

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).