Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, permintaan tambahan
kuota petugas haji
telah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj,” kata Nasaruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).
Nasaruddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas persetujuannya memberikan tambahan kuota bagi petugas haji Indonesia.
Ia menjelaskan, pada awalnya Indonesia menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah sebanyak 221.000 orang, atau setara dengan 2.210 petugas.
“Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” ujarnya.
Sejak awal, kata Nasaruddin, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa penambahan jumlah petugas sangat penting.
Pasalnya, mereka akan bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
“Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan.
Ia mengatakan, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter dari yang biasanya lima orang.
“Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya,” kata Hilma.
Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal.
Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan dilakukan dari 14-20 April 2025.
“Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji,” ucap dia.
Sebagai informasi, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Fachrul Razi
-
/data/photo/2025/03/17/67d7a5ba7d178.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj
Nasional
13 April 2025")
Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj Nasional 13 April 2025
-
Tambahan Kuota Petugas Haji Dua Kali Lipat Disetujui Arab Saudi
Jakarta (beritajatim.com)- Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan layanan bagi jemaah haji akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan pendekatan diplomatik, Menteri Agama Nasaruddin Umar berhasil mengamankan tambahan kuota petugas haji dari Pemerintah Arab Saudi.
“Alhamdulillah, permintaan kita dikabulkan. Tambahan kuota petugas sudah tercatat dalam sistem e-Hajj,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (13/4/2025) melansir portal resmi Kementerian Agam.
Awalnya, Indonesia hanya mendapat alokasi petugas haji sebesar 1% dari total kuota jemaah, yakni 2.210 orang dari 221.000 jemaah. Namun kini, kuota tersebut bertambah dua kali lipat menjadi 4.420 orang setelah mendapatkan tambahan 1% lagi.
“Tambahan ini sangat berarti. Kami akan mengoptimalkannya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah selama di Tanah Suci,” lanjut Menag.
Menurutnya, kehadiran petugas tambahan akan sangat membantu, baik dari sisi teknis pelayanan maupun kenyamanan jemaah. Tak hanya itu, secara psikologis, kehadiran petugas dari Indonesia juga akan memudahkan jemaah dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi.
Petugas Non-Kloter Juga Akan Diperkuat
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, yang kini sedang berada di Arab Saudi, menyampaikan bahwa tambahan kuota ini akan segera didistribusikan ke berbagai pos layanan yang masih kekurangan petugas.
“Misalnya, saat ini tiap kloter hanya didampingi tiga petugas, padahal biasanya lima. Dengan tambahan kuota ini, kita akan kembalikan ke formasi ideal,” jelas Hilman.
Tak hanya itu, petugas non-kloter seperti pembimbing ibadah, pengelola akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan darurat akan diperkuat. Hilman memastikan bahwa petugas tambahan ini akan segera diproses agar bisa mengikuti pelatihan teknis atau Bimtek yang akan digelar mulai 14 hingga 20 April 2025.
Jemaah Haji Siap Berangkat Mulai Awal Mei
Sementara itu, Kementerian Agama juga telah menetapkan jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H, jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari setelahnya, pemberangkatan ke Tanah Suci akan dimulai secara bertahap dari berbagai embarkasi.
Dengan tambahan petugas ini, diharapkan pengalaman ibadah haji tahun ini akan lebih nyaman dan lancar bagi seluruh jemaah Indonesia. [aje]
-
Arab Saudi Akhirnya Setujui Tambahan Kuota Petugas Haji Indonesia 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Upaya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk meminta tambahan kuota petugas haji Indonesia 2025 kepada Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Arab Saudi telah menyetujui permintaan tersebut dan data tambahan kuota juga telah dimasukkan ke dalam sistem e-Hajj.
“Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj,” kata Menag Nasaruddin Umar, dikutip dari situs resmi Kemenag, Minggu (13/4/2025).
Menag menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas tambahan kuota ini. Awalnya, Indonesia hanya menerima alokasi petugas sebesar 1% dari total kuota jemaah haji sebanyak 221.000 orang, yakni 2.210 petugas. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kuota petugas haji sebanyak 1% lagi, sehingga totalnya menjadi 4.420 orang.
“Kita mendapatkan alokasi tambahan sebesar 1% lagi, atau sebanyak 2.210 petugas. Tambahan petugas ini akan kita optimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji,” kata menag.
Disampaikan menag, tambahan petugas haji Indonesia ini sangat penting untuk mendukung kelancaran ibadah haji, terutama dalam membantu jamaah selama proses ibadah di Tanah Suci. Selain memperkuat layanan, kehadiran petugas asal Indonesia juga mempermudah komunikasi jamaah dan mengurangi kendala budaya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menambahkan, tambahan kuota petugas ini akan segera didistribusikan pada berbagai pos layanan haji, termasuk bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan lainnya.
Hilman mengatakan proses bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) akan digelar mulai 14-20 April 2025. Petugas haji dari kuota tambahan juga akan segera diproses agar bisa mengikuti bimtek tersebut. Pasalnya jamaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji mulai 1 Mei 2025.
-
Kemenag Gandeng Masjid, KUA, dan Wakaf Hutan Lestarikan Lingkungan
loading…
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad menyatakan, Kemenag akan memperkuat peran institusi keagamaan dalam pelestarian lingkungan. FOTO/DOK.BIMAS ISLAM KEMENAG
JAKARTA – Kementerian Agama ( Kemenag ) perkuat peran institusi keagamaan dalam pelestarian lingkungan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Program Prioritas Ekoteologi yang telah dicanangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Salah satunya adalah penguatan peran strategis rumah ibadah, Kantor Urusan Agama (KUA), serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan dalam pelestarian lingkungan, serta pengembangan wakaf hutan. Menyambut Hari Bumi, Kemenag akan melakukan gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa.
“Seluruh satuan kerja Kementerian Agama, termasuk KUA dan lembaga pendidikan keagamaan, kita gerakan untuk melakukan penanaman pohon secara serentak pada 22 April 2025 dalam rangka peringatan Hari Bumi,” sebut Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (13/4/2025).
“Kita juga melibatkan rumah ibadah dalam gerakan ini. Kita harap upaya ini berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan iklim,” ujarnya.
Penguatan Ekoteologi menjadi satu dari delapan (asta) program prioritas Kementerian Agama. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
Sebagai tindaklanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan edaran No. 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa dalam rangka peringatan Hari Bumi ke-55.
Gerakan ekoteologi ini juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penyediaan bibit pohon, serta dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok tani dalam pelaksanaan di lapangan.
Sejumlah program juga disiapkan satuan kerja, salah satunya Direktorat Jenderal Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan program yang melibatkan institusi keagamaan sebagai penggerak utama kesadaran ekoteologi umat.
“Kita ingin umat beragama memandang kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah,” ujarnya.
Abu Rokhmad menyebut, Subdirektorat Kemasjidan akan menjadi pelaksana utama di masjid-masjid yang memiliki lahan terbuka atau pekarangan. Menurutnya, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi ekologi.
-
Kemenag Gencarkan Program Ekoteologi Melalui Masjid, KUA, dan Wakaf Hutan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat peran institusi keagamaan dalam upaya pelestarian lingkungan.
Hal ini sebagai tindak lanjut dari Program Prioritas Ekoteologi yang telah dicanangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Satu upaya yang dilakukan adalah penguatan peran strategis rumah ibadah, Kantor Urusan Agama (KUA), serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan dalam pelestarian lingkungan, serta pengembangan wakaf hutan.
Sambut Hari Bumi, Kemenag juga akan melakukan gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa.
“Seluruh satuan kerja Kementerian Agama, termasuk KUA dan lembaga pendidikan keagamaan, kita gerakan untuk melakukan penanaman pohon secara serentak pada 22 April 2025 dalam rangka peringatan Hari Bumi,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (13/4/2025).
“Kita juga melibatkan rumah ibadah dalam gerakan ini. Kita harap upaya ini berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan iklim,” sambungnya.
Penguatan Ekoteologi menjadi satu dari delapan (asta) program prioritas Kementerian Agama. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan edaran No. 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa dalam rangka peringatan Hari Bumi ke-55.
Gerakan ekoteologi ini juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penyediaan bibit pohon, serta dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok tani dalam pelaksanaan di lapangan.
Sejumlah program juga disiapkan satuan kerja, salah satunya Direktorat Jenderal Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan program yang melibatkan institusi keagamaan sebagai penggerak utama kesadaran ekoteologi umat.
“Kita ingin umat beragama memandang kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah,” ujarnya.
Dikatakan Abu Rokhmad, Subdirektorat Kemasjidan akan menjadi pelaksana utama di masjid-masjid yang memiliki lahan terbuka atau pekarangan. Menurutnya, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi ekologi.
Program Eco-Masjid telah diluncurkan dengan pendekatan ramah lingkungan, mencakup pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, dan penghijauan kawasan ibadah.
“Masjid akan menjadi motor dakwah lingkungan. Edukasi melalui khotbah Jumat, majelis taklim, dan pelatihan akan kami selaraskan dengan semangat ekoteologi,” jelasnya.
Selain masjid, KUA juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai model KUA Hijau. Penanaman pohon akan diintegrasikan dalam layanan keagamaan, termasuk bimbingan pranikah dan penyuluhan agama.
“Melalui Penyuluh Agama Islam, kita akan menyampaikan pesan ekoteologi secara menyeluruh, dari penyuluhan hingga pengajian. Edukasi lingkungan akan diintegrasikan dalam materi dakwah,” imbuh Abu.
Ia juga mengatakan bahwa Kemenag mendorong pengembangan wakaf berbasis lingkungan. Sejumlah program telah dikembangkan, seperti Wakaf Hutan, Wakaf Sumur, Wakaf Pokok Kopi, hingga budidaya rumput laut berbasis zakat.
Abu Rokhmad mencontohkan pembangunan Wakaf Sumur di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melayani masyarakat lintas agama, serta pengembangan Kampung Zakat yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
“Inisiatif ini tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga menjaga ekosistem dan sumber daya alam,” ungkapnya.
“Penanaman pohon akan dilakukan secara serentak dengan sistem pemantauan berbasis teknologi geotagging (GPS dan peta digital) untuk melacak pertumbuhan dan mengevaluasi keberlanjutan program. Kemenag menargetkan laporan rutin dan pemetaan dampak sosial serta ekologis dari gerakan ini,” sambungnya.
Ia berharap keberhasilan gerakan ini tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai keagamaan.
“Bumi ini adalah titipan, bukan warisan. Kita punya tanggung jawab spiritual untuk menjaganya. Dengan masjid, KUA, dan wakaf, kita menanam bukan hanya pohon, tapi harapan,” pungkasnya.
-
Terpilih Sebagai Ketua Umum KKSS, Amran Sulaiman Diharapkan Jadi Jembatan Komunikasi Kerukunan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) periode 2025-2030.
Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Besar (Mubes) XII KKSS yang berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton. Dalam mubes itu, Amran mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.
Arsyad Cannu selaku Ketua Umum Laskar Merah Putih juga turut hadir dalam acara tersebut. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada Amran atas terpilihnya sebagai Ketua KKSS.
Dia berharap, kepemimpinan Amran dapat memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas di kalangan anggota KKSS, serta mendorong rasa kekeluargaan yang erat di perantauan.
“KKSS diharapkan dapat melanjutkan perannya sebagai jembatan komunikasi dan dukungan bagi warganya, menciptakan sinergi yang positif untuk kemajuan bersama,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).
Kastaf Mabes LMP Irfandi Jafar menambahkan pihaknya melakukan pedampingan menteri-menteri asal Sulawesi Selatan, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Kami sekaligus melakukan pengawalan Ketum LMP oleh tim Mabes LMP dan tim kamada Sulsel Irwan Aknan/Pamil Abas, Kahar Gani serta jajarannya,” kata dia.
KKSS, yang kini memiliki lebih dari 16 juta anggota di luar provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di luar negeri, telah berdiri sejak 1976 dan menjadi wadah bagi komunitas Sulawesi Selatan.
Amran menjadi nakoda kesepuluh KKSS setelah sebelumnya diemban oleh berbagai tokoh terkemuka.
Dalam visi misinya yang berjudul “Diaspora KKSS untuk Indonesia Maju,” Amran menekankan pentingnya saling membantu antar anggota.
Amran berjanji akan membangun SMA unggulan KKSS yang direncanakan akan diluncurkan tahun depan, disertai rencana jangka panjang untuk mendirikan sekolah-sekolah serupa di seluruh Indonesia.
Selain itu, dia juga berkomitmen untuk mengembangkan konsep pangan mandiri dengan menyediakan pangan bergizi.
-
Mentan dampingi Presiden kunjungan Kenegaraan ke Yordania
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertolak menuju Amman, Yordania, untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Turki, Sabtu.
“Selama di Yordania, Mentan Amran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman di bidang pertanian dengan pihak Kerajaan Hasyimiyah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Dalam rombongan tersebut turut serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian.
Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950 dan terus memperkuat kerja sama lintas sektor yang saling menguntungkan.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah serta teknis; pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas; kolaborasi program magang dan partisipasi pameran;
Selanjutnya, promosi perdagangan dan investasi pertanian; fasilitasi akses pasar produk-produk pertanian; serta bentuk kerja sama lainnya yang disepakati kedua pihak.
Kerja sama itu sangat relevan karena Indonesia dan Yordania memiliki potensi saling melengkapi. Indonesia unggul dalam produksi komoditas tropis seperti kelapa sawit, rempah-rempah, dan karet.
Sementara Yordania merupakan salah satu produsen fosfat terbesar di dunia, serta memiliki keunggulan dalam teknologi pertanian lahan kering dan pengelolaan air.
Selain kerja sama teknis, kesamaan karakter sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuka peluang besar dalam pengembangan industri halal, termasuk produk pangan berbasis syariah.
Kehadiran Mentan dalam kunjungan itu mencerminkan komitmen kuat untuk memperkuat diplomasi pertanian, membuka ruang kolaborasi internasional, serta memperluas peluang kerja sama strategis guna mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Menag Perjuangkan Jemaah Haji dari Penempatan hingga Batasan Usia
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kenyamanan jemaah haji lanjut usia (lansia) Indonesia. Hasilnya Pemerintah berhasil mengupayakan agar jemaah haji Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid selama pelaksanaan ibadah haji.
Mina Jadid merupakan area perluasan dari Mina yang selama ini digunakan untuk menampung kelebihan kapasitas jemaah. Namun, lokasi ini dianggap kurang ideal karena jaraknya yang lebih jauh dari lokasi utama pelaksanaan ibadah haji.
“Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2025).
Menanggapi rencana pemerintah Arab Saudi yang akan membatasi usia jemaah haji, menag menyampaikan keberatannya. Menurut menag kriteria utama dalam menentukan kelayakan jemaah haji seharusnya berdasarkan kesehatan, bukan usia.
“Kami minta supaya kriteria yang dijadikan pokok nanti bisa haji itu adalah istitha’ah dari segi kesehatan, bukan dari segi umur,” ujar menag.
Menag menyebut banyak jemaah haji Indonesia yang berusia lanjut tetapi masih memiliki kondisi fisik yang prima dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik. Oleh karena itu, menag berharap Pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan kembali rencana pembatasan usia tersebut dan memberikan waktu bagi Indonesia untuk melakukan sosialisasi jika ada perubahan aturan.
Menyadari tingginya jumlah jemaah lansia, menag juga mengajukan permohonan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji Indonesia. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan optimal bagi jemaah, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kami memohon agar pendampingan atau petugas haji kami ditambah. Bukan hanya 2.000, tetapi dijadikan 4.000, sama seperti tahun lalu,” kata menag.
Penambahan kuota petugas haji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, mendapatkan pendampingan yang memadai selama menjalankan ibadah haji.
Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah, Pemerintah Indonesia juga menerapkan skema murur saat mabit di Muzdalifah. Skema ini diterapkan mengingat potensi kepadatan yang tinggi di area Muzdalifah, sehingga jemaah akan melintas tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina.
“Skema murur ini menjadi ijtihad dan ikhtiar bersama dalam menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia,” jelas Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.
Skema ini diprioritaskan bagi jemaah dengan risiko tinggi, lansia, disabilitas, serta para pendampingnya, guna memastikan mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan nyaman.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, khususnya mereka yang berusia lanjut. Dengan memastikan tidak adanya pembatasan usia, penempatan yang lebih strategis, penambahan petugas pendamping, serta penerapan skema yang mendukung keselamatan, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman.
Pemerintah terus berupaya melakukan diplomasi dan koordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan bahwa hak-hak jemaah haji Indonesia terpenuhi, serta memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaah.
-
Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.
Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.
Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.
Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.
Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.
Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.
Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.
“Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.
-
Ganjil Genap DKI Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Setelah sempat ditiadakan selama masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 H, kebijakan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta resmi kembali diberlakukan mulai hari ini, Selasa, 8 April 2025.
Sebelumnya, ganjil genap ditiadakan mulai 28 Maret hingga 7 April 2025, sebagai bentuk penyesuaian selama periode libur panjang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idulfitri.
Hal ini dilakukan guna memberi kelonggaran mobilitas masyarakat yang melakukan mudik atau liburan.
“Sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada 28 Maret 2025 – 7 April 2025, ketentuan Ganjil Genap di Jakarta DITIADAKAN.” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (27/3/2025).
Ketentuan tersebut berdasarkan:
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, secara resmi mengakhiri penerapan rekayasa lalu lintas One Way nasional yang berlaku dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, hingga KM 70 Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat pada Selasa, (8/4/2025).
Kebijakan One Way ini sebelumnya telah diterapkan sejak Minggu, 6 April 2025 pukul 09.30 WIB.
Penghentian diberlakukan mulai pukul 08.30 WIB pada Selasa (8/4/2025), setelah kondisi lalu lintas di jalan tol dinilai sudah cukup lancar.
“Dengan ini, saya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, menyatakan bahwa pelaksanaan sistem One Way nasional dalam rangka pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran 2025 secara resmi saya tutup,” ucap Menhub Dudy dari Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek.
Ia menambahkan bahwa rekayasa One Way merupakan langkah strategis yang diambil guna mengurangi kepadatan kendaraan serta mempercepat perjalanan para pemudik.
Menhub menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemudik, atas kepatuhan mereka terhadap arahan petugas serta kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan selama perjalanan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada aspek layanan yang dirasa belum maksimal.
Menhub menegaskan bahwa pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 akan dievaluasi secara menyeluruh guna menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap segala persiapan yang telah dilakukan bersama, termasuk kerja sama dengan pihak kepolisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan, mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Bila masih terdapat kekurangan dalam layanan, kami mohon maaf dan akan melakukan peningkatan di masa mendatang,” ujar Menhub.
(Tribunnews.com/Widya)