Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025). Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo dan Gibran tiba di lokasi pukul 19.20 WIB. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut langsung oleh Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di depan pintu lift.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran disambut meriah para kader Partai Demokrat. Prabowo lalu menyalami beberapa kader Partai Demokrat yang hadir serta tamu undangan yang terdiri dari ketua umum partai politik dan anggota kabinet Merah Putih.

    Prabowo dan Gibran duduk di satu baris di depan. Prabowo duduk di sebelah SBY, sedangkan Gibran di sebalah AHY.

     

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini yakni Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, Waketum PKB Jazilul Fawaid. Tampak pula elite PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak hadir di acara penutupan Kongres Demokrat, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hingga Kepala BIN Herindra.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah mengucapkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Jokowo.

  • Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, DPR, hingga para Ketua Umum Partai Politik hadir dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam ballroom sekitar pukul 19:20 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas sedangkan Gibran memakai batik.

    Prabowo dan Gibran didampingi Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memasukin ballroom.

    Sebelumnya, sekitar pukul 19:00 WIB para jajaran Kabinet Merah Putih, bertandangan ke dalam ballroom Ritz Carlton. Sorak-sorai para peserta kongres pun menggema dalam ruangan.

    Adapun, sekitar pukul 19:03 WIB Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani datang dalam acara ini. Semua para peserta kongres pun menyambutnya dengan ramai.

    Sementara itu, turut hadir juga Menko Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BP2MI Christina Ariani, dan Wamendag Roro Esti.

    Tak sampai di situ, Plt. Ketua PPP Mardiono, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi PKB di DPR sekaligus Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, dan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

  • Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan melihat pemerintah akan sangat dengan mudah melakukan intervensi politik kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Deni menjelaskan bahwa prasyarat utama sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana jumbo seperti BPI Danantara bisa bekerja dengan baik adalah lepas dari kepentingan politik. Sayangnya, struktur BPI Danantara tidak mengimplikasikan demikian.

    Dia mencontohkan, Danantara bertanggungjawab langsung kepada presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 3E draf UU BUMN hasil revisi tertanggal 4 Februari 2025.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Masalahnya, Dewan Pengawas berhak memberhentikan badan pelaksana (CEO, COO, dan CIO) BPI Danantara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h revisi UU BUMN.

    “Jadi manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN,” ujar Deni dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Lebih dari itu, sambungnya, revisi UU BUMN sudah mengatur business judgement rule sehingga kini BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan pelat merah tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara.

    Kendati demikian, Deni menjelaskan bahwa Pasal Pasal 73A mengatur bahwa menteri keuangan tetap bisa melakukan penyelamatan BUMN. Artinya, besar kemungkinan pemerintah tetap menanggung resiko meski nantinya BUMN gagal bayar atau butuh modal.

    Oleh sebab itu, dia meyakini struktur organisasi BPI Danantara notabenenya hanya sekadar menambah layer birokrasi yang ada. Deni khawatir ke depan permasalahan-permasalahan BUMN klasik yang sarat akan intervensi politik sehingga mengesampingkan profesional tetap terjadi di Danantara.

    “Dan dengan perkembangan yang ada, dari misalnya pemilihan CEO, COO, atau CIO, patut diduga ini akan mengarah kepada kapitalisme birokrat, di mana kemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo telah menunjukkan para pimpinan BPI Danantara. Tak bisa dimungkiri, sosok-sosok yang dipilih Prabowo memang banyak berlatar belakang timsesnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Struktur Organisasi BPI Danantara 2025:

    Pembina dan Penanggung Jawab:

    Presiden Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat: sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

    Badan Pengawas

    Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

    Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

    Badan Pelaksana

    Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

    Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

    Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir

  • Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sebuah kegagalan Kementerian BUMN.

    Ia mengatakan, ide di balik Danantara bukanlah hal baru. Sebenarnya, konsep Danantara sudah ada sejak lama.

    Bahkan, pembentukan Kementerian BUMN sendiri pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan konsep yang serupa, yakni menciptakan sebuah “superholding”.

    “Sebuah institusi yang bisa mengelola sebagian besar BUMN ini, sehingga mendapatkan kinerja yang baik,” kata Deni dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Sayangnya, kata dia, hingga saat ini, Kementerian BUMN belum menunjukkan keberhasilan.

    “Jadi ini seperti redundant. Keberadaan Danantara itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini di Kementerian BUMN itu gagal,” ujar Deni.

    Deni memahami bahwa tujuan pembentukan Danantara adalah untuk membuat BUMN lebih profesional, meningkatkan daya saing, serta menarik investasi asing.

    Namun, ia merasa bahwa pembentukan Danantara seolah-olah tidak membawa perubahan berarti pada struktur organisasi dan tata kelola BUMN itu sendiri.

    Selain itu, Deni juga mengingatkan bahwa adanya konflik kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN berpotensi memperumit kebijakan industri.

    “Struktur yang ada itu sebenarnya hanya sekadar menambah layer birokrasi aja. Jadi kalau dulu misalnya dari BUMN ada holding-holding BUMN, terus kementerian BUMN,” ucap Deni.

    “Kalau sekarang BUMN, holding-holding BUMN, [lalu] ada yang namanya superholding Danantara, baru Kementerian BUMN. Jadi dia hanya menambah struktur layer dari birokrasi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Deni khawatir bahwa dengan perkembangan tersebut, pemilihan posisi-posisi penting seperti CEO, COO, atau CIO bisa menimbulkan kecurigaan.

    Pemiliha posisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik ‘bureaucrat capitalism’, yakni pemanfaatan BUMN untuk kepentingan birokrasi atau pihak-pihak tertentu yang berkuasa.

    “Kita bisa memprediksi kecurigaan bahwa misalnya patut diduga ini akan mengarah kepada yang namanya bureaucrat capitalism, di mana pemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” kata Deni.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara akan dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

  • Promosikan Proyek IKN, Kini Awasi Danantara

    Promosikan Proyek IKN, Kini Awasi Danantara

    Jakarta –

    Eks PM Inggris Tony Blair santer dikabarkan menjadi salah satu sosok yang mengisi Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). CEO Danantara Rosan Roeslani sudah membenarkan hal ini.

    Menurutnya Tony Blair akan menjadi salah satu dari beberapa figur yang menjadi pengawas Danantara. Sejauh ini di tataran Dewan Pengawas Danantara sendiri sudah ada Erick Thohir yang menjadi Ketua Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

    “Iya, salah satunya,” kata Rosan ketika dikonfirmasi kabar soal Tony Blair mau diangkat menjadi Dewan Pengawas Danantara, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Namun, jejak Tony Blair di Indonesia sudah cukup banyak. Sebelum di Danantara, Tony pernah berkutat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru di Indonesia. Tony pernah ditunjuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN pada 2020 silam.

    Kemudian, di tahun 2022, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi sempat mengundang Tony Blair untuk berkunjung di Istana Negara, dia kala itu didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Dalam keterangannya usai mendampingi presiden, Luhut mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

    “Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022) yang lalu.

    Kini Tony Blair diajak mengawasi Danantara. Dewan Pengawas Danantara sendiri memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan saran kepada Danantara.

    Secara lengkap Dewan Pengawas Danantara memiliki beberapa wewenang mulai dari menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana, melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama, menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana.

    Kemudian, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden, menetapkan remunerasi dewan pengawas dan badan pelaksana, mengusulkan peningkatan atau pengurangan modal Badan kepada Presiden, menyetujui laporan keuangan tahunan Badan, serta memberhentikan sementara anggota badan pelaksana.

    (kil/kil)

  • Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla menyampaikan proses pengalihan saham kepemilikan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dilakukan bertahap.

    Dia menjelaskan, pada tahap awal akan ada 7 BUMN yang sahamnya di-inbreng ke Danantara. Secara bertahap, seluruh BUMN akan dikelola oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Sejauh ini, seperti itu rencananya, jadi kalau sekarang mungkin yang 7 dulu,” kata Putri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

    Kemudian, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Putri mengatakan, sesuai rencana, semua BUMN akan pindah ke Danantara. Namun, dia belum berbicara banyak mengenai tahapannya tersebut.

    “Tapi nanti kemudian semuanya. Kita kalau sudah ada informasi lebih lanjut nanti kita kasih informasinya,” tandasnya.

    Seluruh BUMN Masuk Danantara

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi meluncur. Nantinya, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan seluruh BUMN akan dikelola di Danantara. Sebelumnya, santer terdengar ada 7 BUMN raksasa yang akan lebih dulu masuk.

    “Oh seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7,” kata Dony di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    PT PLN (Persero)
    PT Pertamina (Persero)
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Maksimal Akhir Maret 2025

    Wakil Menteri BUMN ini memastikan tidak hanya 7 BUMN dengan aset terbesar itu yang akan dikelola. Tapi seluruh BUMN kepemilikan sahamnya harus diimbreng ke Danantara maksimal akhir Maret 2025 mendatang. Waktu tersebut sejalan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Sebelum RUPS sudah harus pindah ke (Danantara), diimbrengkan ke Danantara,” ungkapnya.

    “Bulan, bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (harus imbreng saham),” imbuhnya.

    Dia memastikan BUMN lain yang bergerak di sektor pangan hingga aviasi pun masuk kedalam hitungannya.

  • Danantara Diklaim Bakal Jadi Instrumen Pembangunan Indonesia

    Danantara Diklaim Bakal Jadi Instrumen Pembangunan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Badan investasi tersebut digadang-gadang akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia.

    Peneliti Pusat Polling (Puspoll) Indonesia bidang ekonomi pembangunan Fandi Ahmad menilai, Danantara yang asetnya mencapai lebih dari US$ 900 miliar diprediksi dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, teknologi, dan industri manufaktur.

    Ia meyakini, Danantara dengan tujuan mengelola kekayaan negara dan mampu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga bisa meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia asalkan dikelola secara efektif dan efisien.

    “Danantara akan menjadi fondasi kuat bagi perekonomian Indonesia ke depan. Dengan pengelolaan profesional dan transparansi yang tinggi, kami yakin badan ini akan membawa dampak positif bagi investasi dan pembangunan nasional,” ujar Fandi Ahmad dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Fandi menambahkan, dengan skema investasi yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, Danantara diyakini dapat menarik lebih banyak investor domestik dan asing untuk berkontribusi dalam proyek-proyek strategis nasional. Dengan tata kelola yang baik Danantara akan menjadi instrumen penting pembangunan indonesia ke depan.

    “Kami melihat Danantara sebagai langkah maju dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Dengan tata kelola yang baik, badan ini dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” tambah Fandi.

    Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan Danantara dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Presiden Prabowo Subianto dalam peresmiannya menyatakan bahwa badan ini dapat diaudit oleh siapa pun karena kepemilikannya adalah milik rakyat.

    Dengan berbagai potensi dan manfaat yang ditawarkan, masyarakat optimistis bahwa Danantara akan menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kemudian, presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia itu, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan proyeksi dana awal mencapai US$ 20 miliar.

    BPI Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO). Selain Rosan, ada juga nama Pandu Patria Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) Danantara dan Dony Oskaria sebagai chief operation officer (COO).

    “BPI Danantara dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani. Nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir dan Bapak Dony Oskaria,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Sementara itu, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua dewan pengawas Danantara.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan dalam merespons Danantara.

  • Erick Thohir Pastikan Danantara Beroperasi Secara Transparan dan Profesional

    Erick Thohir Pastikan Danantara Beroperasi Secara Transparan dan Profesional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bekerja secara transparan.

    Hal itu dia ungkapkan usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pengawas Danantara.

    “Tentunya, kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional,” kata Erick melalui akun Instagram resminya, @erickthohir, Senin (24/2/2025).

    Dia mengaku berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Danantara.

    Menurut Erick, peluncuran Danantara merupakan langkah untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Peluncuran Danantara hari ini menandai langkah penting kita sebagai bangsa untuk memastikan hilirisasi dan percepatan industrialisasi terus berjalan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun,” tutur Erick.

    Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada Senin (24/2/2025) kemarin. Peresmian tersebut ditandai saat Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Menurut Prabowo, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,01 triliun.  

    Presiden ke-8 RI itu juga menyatakan bahwa ketujuh BUMN akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

    Berikut 7 BUMN yang Dikelola Danantara Indonesia:

    1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

    2. PT Pertamina (Persero)  

    3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)

    4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)

    5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

    6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

    7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

  • Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    loading…

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, setelah acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Tak sendiri, nantinya Rosan akan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara. Selain itu, muncul juga nama Menteri BUMN Erick Thohir yang dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Berikut sekelumit profilnya yang bisa disimak.

    Profil Rosan RoeslaniRosan Perkasa Roeslani adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Terbaru, dia diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Danantara.

    Sebelum menjadi pejabat pemerintahan, Rosan lebih dulu dikenal sebagai sosok pengusaha sukses. Selain itu, dia juga pernah menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat (AS) periode 2021-2023.

    Melihat riwayatnya, Rosan lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968. Dia pernah menempuh studi di Oklahoma State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar BA di bidang Administrasi Bisnis pada 1993.

    Setelahnya, Rosan juga mendapatkan gelar MBA dari Antwerpen European University, Belgia, pada 1996.

    Awal mula karier bisnisnya bisa ditelusuri saat mendirikan PT Republik Indonesia Funding (Finance Indonesia) pada 1997. Kemudian, dia juga pernah menjadi penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia periode 1997-2002.

    Bersama keterlibatannya di sektor bisnis, Rosan terbilang cukup aktif di organisasi pengusaha. Sebagai contoh, dia sempat menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021.

  • Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Risiko Jumbo di Balik Ambisi Besar Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara resmi diluncurkan. Badan baru ini akan mengelola uang ribuan triliun. Tahap pertama ada sekitar US$20 miliar. Namun ke depan, total aset pengelolaan Danantara cukup fantastis, bisa mencapai US$900 miliar atau lebih dari Rp14.000 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan secara langsung BPI Danantara. Ada harapan besar. Dia ingin, Danantara bisa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Bisa menjadi instrumen pembangunan untuk mengelola kekayaan nasional. Pada akhirnya bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya, Senin (25/2/2025).

    Danantara lahir dengan berbagai macam keistimewaan. Badan ini langsung di bawah presiden. Selain itu, Danantara juga akan mengelola 7 BUMN jumbo, yang selama ini menjadi mesin uang bagi negara. Ketujuh BUMN itu antara lain, Pertamina, Mind ID, PLN, Telkom, Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), dan BNI (BBNI).

    Menariknya, kendati mengelola aset yang cukup besar, Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, telah memberikan sejumlah pagar pengaman bagi Danantara. Salah satunya adalah penegasan bahwa keuntungan dan kerugian Badan bukanlah kerugian negara. 

    Artinya, jika Danantara mengalami memperoleh laba, maka labanya akan dianggap sebagai keuntungan Danantara. Sementara itu, negara tetap akan memperoleh bagian dari laba Danantara, hanya saja mekanismenya, laba akan disetor ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko dalam kerugian berinvestasi.

    Danantara juga mengambil alih tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan dividen. Selama ini, pengelolaan dividen BUMN disetor ke Kemenkeu dan akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan.

    Setoran Dividen BUMN 2021-2025

    Tahun
    Jumlah (Triliun)
    Tumbuh (%)

    2021
    30,5
     -53,8

    2022
    40,6
    33,1

    2023
    82,1
    102,1

    2024
    85,8
    4,6

    2025
    90
    4,8

    Sumber: Nota Keuangan APBN 2025. (2024 outlook, 2025 target APBN)

    Namun demikian, dalam beleid yang baru, terjadi pergeseran dalam pengelolaan modal BUMN. Modal yang disuntik oleh negara akan dianggap sebagai modal perseroan, sehingga keuntungannya, akan dianggap sebagai keuntungan BUMN.

    Sementara itu, dividen BUMN juga tidak langsung disetor ke negara, tetapi akan dikelola oleh Danantara. Badan juga memiliki kewenangan untuk menentukan penambahan dan pengurangan pernyataan modal negara alias PMN yang bersumber dari dividen BUMN. Sayangnya, pihak otoritas fiskal belum bersedia menanggapi perubahan pengelolaan dividen tersebut.

    Kewenangan yang begitu besar Danantara bukannya tanpa risiko. Apalagi, saat ini indeks perspesi korupsi atau corruption perception index, masih di angka 37 naik tipis dan di peringkat 99 global. Indonesia masih jauh di bawah saingan terdekatnya, Vietnam. Ada masalah dari sisi governance. Di sisi lain, pengelola Danantara juga perlu belajar dari 1Malaysia Development Berhad alias 1MDB yang justru memunculkan skandal korupsi terbesar di negeri jiran.

    Adapun Prabowo sendiri telah menunjuk Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, dan Pandu Patria Sjahrir untuk mengelola Danantara. Sementara itu, Erick Thohir, Muliaman Hadad, hingga Sri Mulyani Indrawati bertindak untuk mengawasi pengelolaan Danantara.

    Kepala negara juga melibatkan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke 7 Joko Widodo beserta organisasi agama mulai dari PBNU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Wali Gereja untuk bertindak sebagai dewan penasihat.

    Tak hanya itu, Prabowo menegaskan, pengelolaan investasi oleh BPI Danantara harus dilaksanakan dengan transparan dan sangat hati-hati. Oleh sebab itu, menurutnya Danantara bisa diaudit oleh siapa pun. Kalau merujuk kepada UU No.1/2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara.  

    “Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” tegas Prabowo.

    Diawasi Ketat BPK hingga Presiden

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan entitas yang dipimpinnya tak terlepas dari tata kelola audit dan pengawasan yang akan sangat ketat dan transparan. 

    Apalagi, kata Rosan, Danantara adalah badan yang akan diawasi secara intensif karena laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden Indonesia.

    “Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak terlibat dalam pengawasan ini karena kita langsung melapor kepada Bapak Presiden, dan itu tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi, pertanggungjawaban kita akan langsung ke Presiden,” katanya kemarin.

    BPI Danantara./IlustrasiPerbesar

    Di sisi lain, Presiden ke 6 Susilo Bambang Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan bahwa menegaskan pihaknya akan mengawal Danantara.  “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita,” ujarnya.

    SBY ingin Danantara tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir rakyat. “Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” tutur Presiden RI ke-6 tersebut.

    Sorotan Ekonom

    Adapun Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebelum Danantara resmi beroperasi.

    Salah satu pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, katanya, yaitu integrasi antar-BUMN, tata kelola, pengawasan, dan manajemen.  Dia mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan presisi dan ketegasan, skema ini berpotensi menjadi jebakan birokrasi baru yang justru memperlambat kinerja BUMN.

    “Alih-alih menciptakan sinergi, tanpa strategi yang solid, penggabungan ini bisa melahirkan konglomerasi kompleks yang lamban dalam pengambilan keputusan dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa jika tata kelola tidak profesional dan transparan, maka Danantara bisa berubah menjadi alat sentralisasi kekuasaan atas aset strategis negara yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan kepentingan nasional secara luas.

    Secara konseptual, Danantara menjanjikan efisiensi dan daya saing BUMN serta aset negara yang strategis. Namun, Rizal mengingatkan bahwa dampak negatifnya bisa jauh lebih berbahaya jika tidak dikendalikan dengan disiplin manajerial yang ekstrem.

    “Kehilangan otonomi masing-masing BUMN bisa menjadi bumerang, menyebabkan perusahaan-perusahaan strategis justru kehilangan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis,” imbuh.