Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Erick Thohir Buka Suara Soal Peluang Danantara Bangun Kilang Minyak

    Erick Thohir Buka Suara Soal Peluang Danantara Bangun Kilang Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait dengan rencana BPI Danantara untuk menyalurkan pembiayaan guna proyek pembangunan fasilitas pengolahan atau kilang minyak (refinery).

    “Saya nggak tahu detailnya. Kan yang saya bilang, detail operasional, itu ada di Direksi dan Komisaris,” katanya dalam Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut catatan Bisnis, rencana pembangunan dan pengembangan kilang minyak mentah di dalam negeri menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang terus dikebut implementasinya oleh pemerintah.

    Terlebih, pemerintah berkeinginan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas cadangan minyak Indonesia dari 21 hari menjadi 30 hari, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan membatasi ekspor minyak mentah agar dapat diolah di dalam negeri.

    Seperti yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam beberapa kesempatan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk ekspor agar diproses di kilang dalam negeri.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai dengan spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik.

    “Nanti yang [minyak mentah yang] bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Itu sebabnya, pemerintah terus meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Hanya saja, untuk menuntaskan proyek kilang yang saat ini dijalankan PT Pertamina (Persero) juga bukanlah perkara mudah. Perusahaan migas pelat merah itu diketahui setidaknya membutuhkan dana minimal US$40 miliar.

    Dalam portofolio bisnis Pertamina, terdapat 14 proyek kilang yang ditargetkan rampung hingga 2027 mendatang. Sejumlah proyek tersebut diperkirakan bisa mengungkit kapasitas produksi kilang Pertamina dari yang saat ini sekitar 729.000 barel per hari (bph) menjadi 1,5 juta bph.

    Selain itu, fleksibilitas dan kualitas pemurnian minyak mentah di kilang juga bisa ditingkatkan untuk mengejar keekonomian produk yang dihasilkan.

    Dalam portofolio bisnis kilang Pertamina, pengembangan proyek-proyek tersebut terbagi atas proyek pembangunan kilang baru, proyek peningkatan kualitas kilang, pembangunan kilang petrokimia, proyek kilang hijau, dan proyek growth engine.

    Sejalan dengan itu, Bahlil berharap agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menyalurkan pembiayaan untuk proyek pembangunan fasilitas pengolahan atau kilang minyak (refinery).

    “Ini butuh investasi besar. Makanya dalam hilirisasi salah satu proyek yang kita akan dorong untuk kita melaporkan kepada Pak Presiden adalah storage untuk BBM dan revenery-nya. Nanti saya laporkan ya setelah kami mendapat feedback ataupun petunjuk dari Pak Presiden,” ujar Bahlil.

    Tak bisa dimungkiri, penguatan kapasitas dan peningkatan kemampuan kilang pengolahan minyak mentah di dalam negeri diperlukan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Dengan cara itu, pemerintah juga bisa sekaligus menekan impor bahan bakar tersebut.

    Adapun, proyek RDMP Balikpapan didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari yang semula 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph. Sementara itu, RDMP Balongan akan meningkatkan kapasitas kilang 25.000 bph dari kapasitas semula sejak pertama kali dibangun pada 1994 sebesar 125.000 barel per hari.

    Sebagai gambaran, Danantara berperan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah agar terintegrasi dan efisien sehingga bisa diterapkan untuk kebijakan investasi nasional. Setidaknya ada 35 proyek penghiliran bakal diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga tersebut, dengan kebutuhan investasi mencapai US$123,8 miliar.

  • Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Erick Thohir Bakal Review Total Pertamina

    Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Erick Thohir Bakal Review Total Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mereview total terhadap Pertamina.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan upaya ini termasuk untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut.

    Kendati demikian, sebagai Menteri BUM, pihaknya tak dapat langsung terlibat dalam keputusan perusahaan. Namun, pihaknya telah koperatif dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki masalah tersebut termasuk dugaan oplosan atau blending bahan bakar.

    “Saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan, kami tidak mau berargumentasi. Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami, tadi sudah di laporan ini kan dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending?,” ujarnya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025)

    Menurutnya blending dalam industri perminyakan sebenarnya sudah biasa terjadi. Namun yang menjadi hal penting terkait bleding apakah merupakan tindakan koruptif atau bagian dari upaya untuk meningkatkan performa bensin.

    “Blending ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda, apakah itu koruptif atau bagian dari peningkatan performa bensin,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyoroti adanya percobaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang membandingkan performa bensin dari berbagai merek termasuk Pertamina, BP, Vivo, dan Shell.

    Menurutnya, eksperimen tersebut menunjukkan adanya kompetisi yang sehat di pasar dan memberikan peluang untuk introspeksi dari masyarakat.

    “Saya rasa dengan era keterbukaan ini, interaksi yang terjadi sangat positif. Karena ini market yang free,” ucapnya.

    Di sisi lain, Erick menerangkan mayoritas pom bensin di Indonesia tidak dimiliki oleh Pertamina, melainkan oleh UMKM dan pihak swasta. Oleh karena itu, pihaknya perlu menjaga ekosistem ini agar tetap berjalan dengan baik.

    “Pom bensin itu tidak semua milik Pertamina. Juga dimiliki oleh UMKM dan swasta. Kita harus menjaga ekosistem ini. Jangan benahi sesuatu dengan emosi dan tuduh-menuduh. Kita harus jelaskan lanskapnya secara terbuka,” tuturnya.

    Dia menegaskan Pemerintah tidak hanya akan fokus pada masalah yang sedang dihadapi oleh Pertamina tetapi juga akan melihat perspektif secara menyeluruh dalam menyikapi kasus-kasus sebelumnya seperti Garuda, Asabri, dan Jiwasraya.

    Dia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam mengelola perusahaan-perusahaan BUMN untuk menjaga kepercayaan publik.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Erick berharap proses review dan pembenahan yang sedang dilakukan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina serta meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan.

    “Jadi ya itu kita harus lihat perspektifnya secara menyeluruh, enggak bisa hanya di satu isu,” ujar Erick.

  • Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat selama musim mudik Lebaran 2025 sebesar 13% sampai 14%. Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 ini diberlakukan untuk meringankan beban masyarakat yang mudik.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13% hingga 14% dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Menurutnya, periode diskon tiket pesawat tersebut berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    “Jadi harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu turun di angka 13% hingga 14%,” kata AHY saat konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya pemerintah telah berhasil menurunkan ongkos kebandarudaraan, termasuk biaya bahan bakar avtur di 37 bandara. Kemudian fuel sure charge itu juga bisa dikurangi. Hal ini jelas berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

    “Harga penurunan tiket ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” ungkap dia.

    AHY juga menjelaskan perhitungan secara umum yang menyebabkan harga tiket pesawat ekonomi domestik berhasil diturunkan untuk Lebaran 2025, atas kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan para stakeholders industri penerbangan. 

    “Yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%,” tambah AHY. 

    Disebutkan, PPN ditanggung pemerintah sebagian tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2025. “Akan dikurangi PPN-nya sehingga masyarakat hanya membayar 5%. Jadi, 6% ditanggung pemerintah,” jelasnya. 

    Dalam konferensi pers penurunan harga tiket pesawat itu turut hadir juga Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Ahok Terbuka Bongkar Kasus Pertamina Bila Dipanggil Jadi Saksi Kejagung

    Ahok Terbuka Bongkar Kasus Pertamina Bila Dipanggil Jadi Saksi Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) jika dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan Pertamina.

    Ahok mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbuka untuk memberikan informasi dan keterangan yang dimiliki terkait dengan aktivitas dan pengawasan yang dilakukan selama menjabat di Pertamina.

    Menanggapi kemungkinan dipanggil oleh Kejaksaan Agung, Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan untuk memberikan keterangan.

    “Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak kejaksaan,” ujarnya dikutip melalui Youtube Narasi Newsroom, Sabtu (1/3/2025).

    Lebih lanjut, Ahok juga menekankan bahwa Pertamina memiliki struktur organisasi yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, termasuk anak perusahaan Patra Niaga yang juga memiliki Dewan Komisaris dan Komisaris Utama. 

    Dirinya menjelaskan bahwa keputusan besar terkait perubahan jajaran direksi Pertamina atau anak perusahaannya seperti Patra Niaga, berada di tangan Menteri BUMN, bukan hanya dirinya sebagai Komisaris Utama.

    “Ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patra Niaga itu punya Dewan Komisaris juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada Dirut, Dirut dari Direksi Pertamina Persirut. Holdingnya lagi nih. Dan keputusan mengganti Dirut Direksi Holding atau Subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN,” tuturnya.

    Ahok juga menegaskan bahwa dia siap memberikan semua informasi yang dimiliki selama menjabat sebagai Komisaris Utama. Jika diminta, dia bersedia menyerahkan notulen rapat dan rekaman yang mencatat semua diskusi dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya.

    “Kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih,” imbuhnya.

    Ahok menyebutkan bahwa dia memiliki catatan detail mengenai apa yang diminta untuk diubah, namun tidak dilaksanakan oleh Direksi, termasuk dari anak perusahaan.

    “Saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi Komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah yang tidak dilakukan oleh Direksi termasuk anak perusahaan boleh,” pungkas Ahok.

  • Bank Emas Pegadaian Diluncurkan, Direktur Utama BRI Sebut Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

    Bank Emas Pegadaian Diluncurkan, Direktur Utama BRI Sebut Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

    “Ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, dimasukin dalam situs. Ini realitas,” ujar Erick Thohir.

    Menurut Sunarso, keberadaan Bank Emas memberikan dampak positif untuk memonetisasi potensi emas yang selama ini belum masuk ke sistem keuangan formal. Dengan begitu, emas yang sebelumnya hanya disimpan secara pribadi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan likuiditas dalam perekonomian nasional.  

    “Itu kalau kita monetisasi, menjadi sumber likuiditas pembangunan. Dan bagi BRI, ini adalah sumber pertumbuhan baru,” ujar Sunarso.  

    Selain layanan utama seperti tabungan, deposito, dan kredit emas, Sunarso juga membuka peluang pengembangan produk turunan atau derivatif emas. 

    “Kalau emas ini disekuritisasi, maka itu akan menjadi likuid. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.  

    BRI turut memfasilitasi transaksi dalam ekosistem bullion bank, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya, Pegadaian. 

    “Lewat BRI langsung enggak? Ada yang lewat BRI langsung karena kan kita fasilitasi dengan BRImo transaksinya. Tapi kemudian kan lewat Pegadaian. Di Pegadaian nanti yang akan punya potensi pertumbuhan, dan itu nanti akan support pertumbuhannya BRI,” ujarnya.  

    Dengan layanan bullion bank ini, Sunarso optimistis sektor keuangan nasional dapat lebih berkembang, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan berbasis emas.

  • 1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden

    1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden

    1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari ini, Sabtu (1/3/2025), merupakan hari pertama
    puasa
    atau 1 Ramadhan 1446 Hijriyah/2025, bagi umat muslim di Indonesia.
    Pemerintah menetapkan 1
    Ramadhan 2025
    jatuh pada 1 Maret 2025. Keputusan ini mengacu pada hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia.
    Berbeda dari tahun 2024, pada tahun ini pemerintah dan Muhammadiyah melaksanakan puasa secara bersamaan.
    Hal itu berdasarkan hasil sidang isbat penetapan awal Ramadhan yang dibacakan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada Jumat (28/2/2025) malam.
    “Pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadhan ditetapkan besok, Insya Allah tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat.
    Keputusan sidang isbat ini mengonfirmasi bahwa awal bulan Ramadhan yang ditetapkan pemerintah, sama dengan yang ditetapkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
    Pada Rabu, 12 Februari 2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucap Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti dalam konferensi pers.
    Menyambut keputusan
    hasil sidang isbat
    , Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat berpuasa Ramadhan 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjalankannya.
    “Tentunya saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2025).
    Kepala Negara mengatakan bahwa dia telah memantau perkembangan harga pangan menjelang Ramadhan dalam beberapa pekan terakhir.
    Prabowo menyebut, sudah menginstruksikan kepada sejumlah menteri untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
    “Ini kita bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut,” ujarnya.
    Dia pun sudah meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memantau dan memastikan fasilitas transportasi publik menjelang mudik Lebaran.
    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, dan waktunya kali ini sangat berdekatan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla mengajak masjid-masjid di Indonesia untuk mengangkat ceramah mengenai hubungan antarmanusia selama bulan Ramadhan 2025.
    Jusuf Kalla berharap agar kuliah, ceramah, dan syiar ramadhan tidak hanya menyinggung akidah, ibadah, dan sejarah islam saja.
    “Nanti para penceramah juga harus berbicara seperti muamalah, hubungan antar manusia dan tema lainnya,” kata JK dalam siaran pers pada Kamis, 27 Februari 2025.
    Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI ini juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia, untuk meningkatkan amal ibadah serta keimanan pada bulan suci Ramadhan.
    JK mengatakan, masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa, shalat tarawih, hingga amalan sunah lainnya yang mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat.
    Untuk itu, JK mengharapkan seluruh masjid di Indonesia menggelar kegiatan keagamaan, termasuk menyalurkan zakat.
    “Kita harus meningkatkan kekhusuan ibadah seperti puasa, tarawih, dan amalan lainnya. Selain itu, masjid-masjid harus membina masyarakat, mengumpulkan zakat, lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan,” ujar JK.
    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
    “Kepada warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1446 H,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
    PBNU lalu mengimbau agar umat Islam menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum kerohanian untuk mensucikan diri dengan meningkatkan ketaqwaan.
    “Memperbanyak bacaan Al Quran, zikir, beribadah dengan penuh kekhusyukan, dan berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat,” ujar Yahya.
    NU juga menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025.
    Hal itu berdasarkan Tim Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan rukyatul hilal bil fili di beberapa lokasi yang telah ditentukan.
    “Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat al-Madzahibul Arba’ah, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa awal bulan Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025,” kata Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi di Pertamina terus menjadi perbincangan publik. Apalagi setelah kasus korupsi ini disebut menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia mengalahkan PT Timah.

    Dalam dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara Rp193,7 Triliun. Itu berlangsung selama periode 2018-2023 atau lima tahun dengan kerugian negara ditaksir Rp968,5 Triliun atau Rp1.000 Triliun atau 1 kuadraliun. 

    Di tengah kasus ini, ramai desakan untuk memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

    Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina terhitung pada 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024, menggantikan Tanri Abeng kala itu. 

    Dalam keterangan terbarunya Ahok mengungkit soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sejak 2015 silam. 

    Pembubarannya kala itu dilakukan karena Petral disinyalir telah menjadi sarang bagi mafia bisnis migas.

    Petral awalnya didirikan untuk ekspor minyak ke Amerika dan sebagai negara pengekspor perlu ada di pasar untuk memperlancar bisnis. 

    Sesuai perkembangan bisnis minyak, Petral pindah ke Hongkong. Namun, sejalan dengan perkembangan sekarang konsumsi lebih besar dari produksi maka Petral digunakan untuk mengimpor.

    “Lalu pertanyaan saya, Petral dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patria Niaga. Nah jangan tanya kepada saya. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh,” kata Ahok dikutip Narasi Newsroom, Sabtu, (1/3/2025). 

    Ahok mengaku ada permainan hingga bekas Dirut Patra Niaga dipecat. “Kalau saya curiga ini ada permainan, bekas dirut Patra Niaga dipecat,” ujarnya.

  • Pertamina Diminta Ambil Langkah Tegas Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

    Pertamina Diminta Ambil Langkah Tegas Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

    Liputan6.com, Gorontalo – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengungkapkan adanya indikasi praktik pengoplosan research octane number (RON) dalam produksi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. “Fakta yang kami temukan menunjukkan bahwa RON 88 dicampur dengan RON 92, lalu dipasarkan sebagai BBM dengan harga RON 92,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kartika, Rabu (26/2/2025).

    Qohar menjelaskan, dugaan pengoplosan ini diperkuat oleh keterangan saksi serta barang bukti yang dikumpulkan penyidik. Meski demikian, keabsahan RON 92 hasil campuran tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dari para ahli. “Apakah benar ini RON 92 atau bukan, akan diteliti lebih lanjut oleh ahli,” tambahnya.

    Kasus ini memicu keprihatinan di kalangan masyarakat, terutama terkait kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang dipasarkan. Aktivis dan Pemerhati Ekonomi Inkrianto Mahmud dari Gorontalo menilai, Pertamina harus segera mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. “Jika benar ada pencampuran, konsumen tentu merasa dirugikan. Ini bisa mendorong peralihan dari Pertamax ke Pertalite, yang justru meningkatkan beban subsidi BBM,” katanya.

    Inkrianto mengusulkan agar Pertamina melakukan uji sampel terhadap Pertamax dari berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia dan mengumumkan hasilnya secara transparan. “Harus ada pengujian dengan melibatkan ahli independen untuk mengambil sampel dari beberapa SPBU dan memastikan bahwa Pertamax yang dijual benar-benar sesuai dengan spesifikasinya,” tegasnya.

    Jika hasil pengujian membuktikan adanya ketidaksesuaian, Inkrianto mendesak agar Pertamina menarik seluruh produk Pertamax dari pasaran dan menggantinya dengan yang asli. “Pertamina tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan bantahan. Langkah konkret harus dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Dirinya meminta kepada Presiden Prabowo dan Menteri BUMN untuk mencopot oknum pertamina nakal dan merugikan. Selain itu pertamina Gorontalo harus memberikan sosialisasi dan klarifikasi ke publik soal kasus ini. “Jangan biarkan bola liar isu Pertamax oplosan ini bergulir terus, Pertamina Gorontalo juga bertindak,” tagasnya

    Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan ko…

  • Perjalanan Pahit Sritex: Diputus Pailit, Gagal Diselamatkan, Akhirnya Tutup!

    Perjalanan Pahit Sritex: Diputus Pailit, Gagal Diselamatkan, Akhirnya Tutup!

    Jakarta –

    Nasib pahit dialami raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di awal 2025. Perusahaan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah ini resmi menutup total pabriknya hari ini, Sabtu 1 Maret 2025.

    Penutupan ini berdampak pada lebih dari 10 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Tumbangnya raksasa tekstil Sritex merupakan puncak dari rangkaian persoalan yang menghantam raksasa tekstil Asia Tenggara itu.

    Berikut perjalanan Sritex, mulai dari diputus pailit oleh pengadilan hingga akhirnya tutup total.

    1. Sritex diputus pailit

    Sritex menghadapi persoalan serius pada 2024 lalu. Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    “Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya,” kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

    Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

    Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

    Sritex sebenarnya sudah dihantam kabar buruk sejak pertengahan tahun 2024. Kala itu perusahaan disebut terancam bangkrut dan sudah berstatus pailit. Kabar itu langsung dibantah manajemen.

    “Tidak benar (Sritex dinyatakan pailit pada 2023), karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan,” kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/6/2024).

    Welly mengakui kinerja perusahaan saat itu memang sedang menurun. Penurunan pendapatan secara drastis mulai dari COVID-19 hingga adanya perang membuat persaingan ketat di industri tekstil global.

    2. Melawan lewat kasasi

    Meski sempat dibantah, Sritex pada akhirnya tetap berstatus pailit. Manajemen melakukan upaya perlawanan lewat pengajuan kasasi. Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

    “Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait,” tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

    “Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” sambung perusahaan,” terang perusahaan.

    3. Upaya Penyelamatan Sritex

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto sempat buka suara merespons pailitnya Sritex. Prabowo memerintahkan 4 Menteri mengkaji penyelamatan Sritex yang disampaikan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

    Menurut Agus prioritas pemerintah adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut data pihak manajemen Sritex jumlah karyawan mencapai 50 ribu orang.

    “Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,”, terang Agus Gumiwang.

    4. Badai PHK Hantam Sritex

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan juga sudah berkunjung ke Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/11/2024). Dari kunjungan tersebut, terbukti bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kunjungannya ke pabrik tersebut menyusul isu Sritex melakukan PHK dan merumahkan 2.500 pekerja. Noel menegaskan, pemerintah akan selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan hak dan nasib para pekerja Sritex.

    “Saya tegaskan, kami akan selalu ada di garis depan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Sritex,” ucap Noel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

    Noel menjelaskan, para pekerja Sritex tersebut tidak di-PHK perusahaan, tetapi dirumahkan karena perusahaan tidak berproduksi akibat kurangnya bahan baku. Sedangkan PHK sendiri menurutnya adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.

    Di sisi lain, menurut Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, nasib buruh setelah 45 hari Sritex berstatus pailit kini tidak jelas. Bahkan menurutnya rekening bank milik perusahaan kini sudah diblokir kurator.

    “Namun apa yang menjadi harapan karyawan saat ini di hari ke-45 sejak putusan pailit tanda-tanda going concern itu tidak terjadi. Bahan baku di pabrik sudah berangsur habis, mesin banyak yang setop, produksi berhenti dan karyawan nasibnya tidak jelas,” katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (7/12/2024).

    Menurut Slamet Kemnaker sudah menyatakan bersedia menjadi mediator antara Sritex dengan kurator soal keberlangsungan operasional perusahaan. Namun rencana mediasi tidak terlaksana karena dibatalkan pihak kurator.

    “Mengetahui hal tersebut kami merasa sangat kecewa, benar-benar kecewa kepada kurator. Nasib puluhan ribu karyawan dipermainkan begitu saja tanpa ada merasa tanggung jawabnya. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada pemerintah, untuk lebih serius lagi memikirkan kelangsungan kerja kami,” ujar Slamet

    5. Gagal diselamatkan, akhirnya tutup total

    Kabar penutupan Sritex pada 1 Maret disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno. Dalam kesempatan itu ia mengatakan para pekerja sudah diputuskan PHK per tanggal 26 Februari dan terakhir bekerja pada Jumat, 28 Februari.

    “Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” kata Sumarno kepada awak media di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Kamis (27/2/2025) kemarin.

    Ia menyebut setelah karyawan di-PHK, urusan gaji dan pesangon akan menjadi tanggung jawab kurator. Sedangkan untuk jaminan hari tua (JHT) menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat sebanyak 10.669 pekerja Sritex Group kena PHK pada 2025 atau tahun ini saja.

    Tim kurator yang menangani kepailitan PT Sritex mengungkapkan karyawan yang terkena PHK akan masuk dalam kategori kreditur preferen yang diprioritaskan. Untuk pesangon karyawan akan dibayar usai harta pailit terjual.

    Hal ini disampaikan salah satu kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah usai rapat kreditur di Pengadilan Negeri Semarang, Kecamatan Semarang Barat, setelah hakim menetapkan status insolvensi PT Sritex.

    Ia menjelaskan, pembayaran hak karyawan bergantung pada proses pemberesan harta pailit yang saat ini masih dalam tahap penilaian aset. Nantinya, pesangon baru bisa dibayarkan usai harta pailit terjual.

    “Setelah ini kita melakukan appraisal dulu, kita nilai melalui tim kantor jasa penilai publik yang independen, kita tunjuk. Kemudian nanti kita laporkan kepada hakim pengawas, setelah itu kami daftarkan lelang eksekusinya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang),” kata Denny di PN Semarang, Jumat (28/2/2025).

    (ily/hns)

  • Prabowo Minta Menteri Kerja Keras Jaga Harga Pangan Puasa-Lebaran Stabil

    Prabowo Minta Menteri Kerja Keras Jaga Harga Pangan Puasa-Lebaran Stabil

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto terus memantau produksi dan harga pangan. Prabowo juga memastikan, harga beserta pasokan pangan terjaga selama periode bulan Puasa dan Lebaran 2025.

    Hal it disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir melalui unggahan video pada akun Instagram @erickthohir. Erick Thohir merupakan salah satu Menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Prabowo dalam rapat koordinasi harga bahan pangan salama Ramadhan dan Lebaran.

    “Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan,” kata Prabowo, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (28/2/2025).

    Prabowo mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Ia juga meminta jangan sampai ada lonjakan harga pangan.

    “Saya juga sudah sampaikan instruksi ke Menko pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, dan mencegah kenaikan, dan lonjakan harga yang spekulatif,” ujarnya.

    “Kita suruh kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat memerlukan harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut,” sambung Prabowo.

    Prabowo juga memastikan tidak hanya memantau harga dan kondisi stok pangan, melainkan juga mengambil langkah pencegahan jika memang dibutuhkan.

    “Saya yakin dengan percaya kita akan lakukan itu sudah kita lakukan itu tidak hanya pemantauan tapi mengambil langkah-langkah eksekutif langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadhan ini untuk menaikkan harga,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta para menteri untuk menyiapkan penurunan harga tiket pesawat dan penurunan harga tarif tol untuk 2 minggu ke depan. Seluruh arahan baik terkait pangan maupun transportasi merupakan upaya untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan publik aman dan nyaman menjelang arus mudik Lebaran 2025.

    “Kami di BUMN akan bekerja keras dan bersinergi dengan Kementerian terkait dalam menjalankan arahan dari Bapak Presiden, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan nyaman hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah,” ujar Erick Thohir.

    (shc/hns)