Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir berencana menyerahkan 47 aset BUMN untuk dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan ini masih menunggu proses Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang akan menjadi dasar hukum pengalihan aset perusahaan pelat merah tersebut.

    Saat ini, baru tujuh BUMN yang asetnya telah dikelola oleh Danantara, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Mind ID, dan Telkom Indonesia.

    “Kalau kita mau transformasi total dan bersih-bersih BUMN, jangan hanya tujuh, semua saja,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Alasan Erick Thohir Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi dan efisiensi BUMN. Menurutnya, pengelolaan aset dalam satu payung besar seperti Danantara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen investasi negara.

    “Saya tidak ingin bekerja setengah hati. Ini demi mendukung perubahan bangsa agar BUMN bisa lebih sehat dan efisien,” tambah Erick terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

    Pengelolaan aset ini akan dilakukan secara bertahap, dengan nilai total aset yang diperkirakan mencapai US$ 909 miliar.

    Erick memastikan fungsi pengawasan tetap dilakukan Kementerian BUMN meskipun pengelolaan aset akan dialihkan ke Danantara. Ia berkomitmen untuk menindak kasus korupsi di BUMN, menyetujui rencana kerja Danantara, dan mengawasi pembagian dividen dan suntikan modal.

    Erick juga menekankan selama lima tahun terakhir, BUMN telah mengalami transformasi transparan. Hal ini dibuktikan dengan capaian profit Rp 310 triliun, yang menurutnya tidak mungkin tercapai jika ada korupsi masif di dalam BUMN.

    Erick menyebut langkah ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan hubungannya dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat wakil menteri BUMN, tetap harmonis dalam mendukung visi pemerintah.

    “Pak Rosan dahulu pernah jadi wakil menteri BUMN. Jadi saya rasa visinya Bapak Presiden ini sangat positif,” pungkasnya terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

  • Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui masih ada pandangan negatif terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Erick Thohir juga menegaskan Danantara berbeda dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengalami skandal korupsi besar.

    Menurut Erick, masyarakat perlu melihat contoh baik dalam pengelolaan dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan jangan terlalu terpaku pada contoh yang buruk.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara 1MDB lho’. Jangan ngelihat itu!,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    “Ada juga yang SWF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” sambungnya.

    Menurutnya, Indonesia harus berani untuk membandingkan diri dengan SWF yang berhasil dan berkinerja baik. Hal ini untuk memastikan bahwa Danantara terus berkembang hingga dapat mencapai standar internasional.

    “Kita harus berani membuka diri, benchmarking (membandingkan) mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin Sovereign Wealth Fund yang segede ini, yang nomor tujuh atau nomor delapan, benchmarkingnya yang nggak bagus ya.Berarti ya sama aja setback (kemunduran). Kita kasih lihat yang bagus,” kata dia.

    Erick Thohir juga menekankan bahwa investasi Danantara tidak menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan berasal dari dividen hasil BUMN.

    “Ini bukan uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi. Bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi, gitu lho. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini,” ujar Erick.

    Menurutnya kondisi serupa juga terjadi di BUMN. Masyarakat kerap mengaitkan BUMN dengan kondisi korupsi dan inefisiensi, karena ada beberapa perusahaan dengan kondisi demikian. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak berlaku untuk seluruh perusahaan pelat merah.

    “BUMN korupsi, BUMN nggak bagus, ya itu kan bagian dari demokrasi kurang. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Daftar 3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru, Salah Satunya Rangkap Dua Posisi Penting

    Daftar 3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru, Salah Satunya Rangkap Dua Posisi Penting

    loading…

    Letjen TNI Novi Helmy Prasetya merupakan salah satu dari tiga Pati TNI AD berpangkat Letjen yang belum genap sebulan mendapat penugasan di jabatan baru. Foto/Wikipedia

    Terdapat tiga Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) yang belum genap sebulan duduki jabatan baru. Mereka semua ini baru saja terkena mutasi pada akhir Januari 2025.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menetapkan mutasi tanggal 31 Januari 2025, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    Total ada sekitar 65 Perwira TNI yang masuk dalam daftar, dengan rincian 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU, menurut penuturan Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto.

    Mereka yang terkena mutasi akhir Januari 2025 ini tentunya belum ada sebulan menduduki jabatan baru. Begitu juga untuk tiga Letjen TNI berikut ini.

    3 Letjen TNI yang Belum Genap Sebulan Duduki Jabatan Baru

    1. Letjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Pada awal tahun 2025 ini, Novi Helmy Prasetya telah menduduki dua posisi penting, yakni sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI merangkap jadi Direktur Utama Perum Bulog.

    Novi diangkat jadi Danjen Akademi TNI usai terkena mutasi 31 Januari 2025, dan ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir jadi Dirut Perum Bulog pada 7 Februari 2025.

    Lulusan Akmil 1993 ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Aster Panglima TNI tahun 2024. Ia juga pernah dipercaya jadi Pangdivif 3/Kostrad di 2022, dan Pangdam Iskandar Muda pada 2023.

    Tidak hanya itu, pria asal Bangkalan ini juga melaksanakan sejumlah penugasan seperti ikut dalam operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013 Inggris 2004 dan Jerman 2015.

  • Erick Thohir Bantah Korupsi Pertamina Bentuk Kecolongan BUMN

    Erick Thohir Bantah Korupsi Pertamina Bentuk Kecolongan BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan kasus korupsi yang melibatkan Pertamina tak bisa dianggap sebagai bentuk kecolongan.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan selama lima tahun kepemimpinannya, BUMN telah berupaya memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan.

    “Ya enggak, kalau kecolongan ya kembali. Kami selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan, kami juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025). 

    Meskipun pengungkapan kasus korupsi dalam BUMN seperti yang terjadi di Pertamina, ASDP, dan Garuda, namun hal tersebut dianggap sebagai dinamika yang wajar dalam proses transformasi yang tengah dilakukan.

    “Tentu pasti ada dinamika, dan itu bagian dari proses. Namun kami tidak akan mundur. Justru, ini menjadi momentum untuk mendorong transparansi dan transformasi lebih lanjut,” katanya. 

    Menurutnya, dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru, sektor investasi di BUMN akan mengalami perbaikan signifikan. Hal itu dilakukan salah satunya dengan pembentukan Danantara.

    Menurutnya, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap keputusan investasi besar yang menggunakan dana publik.

    “Dulu, investasi BUMN tidak pernah didiskusikan secara terbuka. Dengan adanya Komite Investasi, kini seluruh usulan investasi akan melalui proses yang lebih transparan dan akuntabel,” ucap Erick. 

    Meskipun tidak terlibat dalam operasional harian, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN menjalankan tugas mereka dengan baik.

    Dia menekankan Menteri BUMN tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Namun, dengan adanya undang-undang baru, maka dapat memantau dan memeriksa operasional serta penugasan yang diberikan kepada BUMN.

    “Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kami bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus,” tuturnya. 

    Erick berkomitmen mendukung penuh terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi.

    “Nah ini improve-improve, yang harus kami lihat secara optimistis. Jangan justru ini jadi set-back (kemunduran),” terang Erick.

  • Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat

    Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Ruang Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai kembali dari agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    “Semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” katanya.

    Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah puasa maupun merayakan hari raya.

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan diberlakukan selama dua pekan mendatang. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini jatuh berdekatan.

    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” ujarnya.

    Presiden juga meminta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik.

    Sumber : Antara

  • Erick Ungkap Strategi BUMN Maksimalkan Hasil Minyak Mentah, Caranya?

    Erick Ungkap Strategi BUMN Maksimalkan Hasil Minyak Mentah, Caranya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan strategi untuk memaksimalkan hasil minyak mentah dalam negeri. Hal ini dalam upaya mendukung keberlanjutan energi nasional.

    Dia menuturkan BUMN bersama dengan pemerintah telah merancang rencana investasi untuk sektor minyak dan gas yang sejalan dengan strategi pembangkit listrik terbarukan.

    Saat ini, pihaknya tengah bekerja sama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam merancang rencana jangka panjang yang akan dimulai dalam beberapa tahun mendatang.

    “Kami sudah mulai rapat RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik), yang fokusnya pada sektor listrik. Sekarang, kami juga sedang merumuskan rencana untuk sektor minyak dan gas, agar bisa sejalan dengan sektor energi terbarukan,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya, dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, sektor minyak dan gas perlu investasi yang signifikan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Adapun pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara memakan waktu sekitar 4 tahun, sedangkan untuk pembangkit berbasis tenaga air bisa mencapai 8 tahun.

    “Untuk sektor migas, ada banyak tantangan besar, salah satunya adalah cadangan gas di Donggi Senoro yang diperkirakan akan habis sekitar 2027 atau 2028,” katanya.

    Proyek-proyek seperti investasi Inpex yang sempat terbengkalai juga akan menjadi perhatian mengingat pentingnya konsolidasi antar pihak terkait agar setiap sektor bisa berjalan efektif dan tidak terpisah-pisah.

    “Isu seperti ini perlu diselesaikan dengan pendekatan yang menyeluruh, agar sektor gas dan industri bisa berjalan harmonis,” ucapnya. 

    Salah satu langkah yang diambil pemerintah termasuk BUMN yakni dengan konsolidasi yang lebih baik antar kementerian dan daerah. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting dalam mencapai tujuan jangka panjang terkait ketahanan energi.

    Pemerintah juga berencana untuk segera mengetok RUPTL dan setelah itu fokus akan beralih pada rencana strategis untuk sektor minyak dan gas.

    “Setelah RUPTL selesai, rencana untuk sektor migas akan segera kami dorong,” tuturnya.

  • Megakorupsi Pertamax Oplosan di Anak Usaha, Pertamina Akan Direview Total – Halaman all

    Megakorupsi Pertamax Oplosan di Anak Usaha, Pertamina Akan Direview Total – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan me-review total Pertamina dan anak-anak usahanya pasca terkuaknya korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Erick mengatakan, dalam proses tinjauan ini, pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek dari Pertamina untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan.

    “Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Erick mengakui bahwa dirinya meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memberi solusi dalam tinjauan ini.

    Tinjauan terhadap Pertamina akan mencakup evaluasi untuk menemukan bagian-bagian perusahaan yang bisa lebih efisien.

    Erick juga berencana mengkaji apakah perlu dilakukan penggabungan (merger) antara beberapa sub-holding di Pertamina agar kinerja perusahaan lebih optimal.

    “Ini ada holding, ada sub-holding, seperti apa kita review. Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus dimerger supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review. Enggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi,” ujar Erick.

    Erick menegaskan, meskipun kasus korupsi ini mencuat, ia tidak ingin publik mengangap bahwa tindakan beberapa oknum mencerminkan keseluruhan kinerja korporasi.

    Ia mengingatkan bahwa Pertamina telah menunjukkan banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keuangan yang kini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

    “Jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik,” ucap Erick.

    Sebagai informasi, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023.

    Dua di antara tersangka yang ditetapkan merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina.

    Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

    Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Kemudian, Kejagung kembali menetapkan dua tersangka baru. 

     

    Dua orang tersangka itu adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Alhasil kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 9 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun.

  • Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Dirut Pertamina Patra Niaga Bakal Diganti? Ini Kata Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pergantian Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga.

    Menurutnya, pergantian jabatan di beberapa BUMN termasuk Pertamina Patra Niaga akan dilakukan seiring dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan pada bulan Maret ini.

    “Nomor satu, kan Maret ini akan ada banyak rapat umum pemegang saham (RUPS). Jadi, tentu pergantian Komisaris dan Direksi akan dijalankan bersamaan dengan rapat tahunan. Kami juga harus menjaga konsistensi masing-masing perusahaan, karena banyak yang mendapatkan penugasan tertentu,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya, setiap pergantian direksi dan komisaris di BUMN harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang termasuk untuk menjaga kelangsungan dan performa perusahaan tersebut. Salah satunya, kasus melibatkan BUMN termasuk Pertamina yang tengah didalami Kejaksaan Agung. 

    “Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kami sangat menghargai langkah yang diambil Kejaksaan. Kami juga berpartisipasi, seperti yang dulu kami lakukan pada kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda. Kami ingin memastikan agar tidak ada kesalahan yang membuat perusahaan gagal dan berdampak buruk pada operasionalnya,” ucapnya. 

    Terkait dengan Pertamina, pihaknya akan melakukan review secara menyeluruh terhadap perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

    “Kami akan review total Pertamina. Seperti apa nanti bisa ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya,” katanya. 

    Dia menilai, banyak hal yang perlu dikonsultasikan terkait dengan peran berbagai pihak dalam Pertamina termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

    Dia memastikan solusi akan dicari bersama untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu dapat dilakukan dengan penggabungan atau merger antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam operasional Pertamina.

    “Mungkin ada satu atau dua perusahaan yang perlu dimergerkan, supaya tidak ada pertukaran penjualan antara kilang dan Patra Niaga. Kami akan review, enggak apa-apa. Ini bagian dari improvisasi,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Erick menegaskan kondisi keuangan dan pelayanan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia mengingatkan masalah yang terjadi di perusahaan besar seperti Pertamina tidak bisa hanya dilihat dari sisi oknum atau individu melainkan harus dilihat secara keseluruhan.

    “Jangan sampai persepsi yang buruk muncul hanya karena ada oknum yang bermasalah,” terangnya. 

  • Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

    Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penunjukan direktur utama (dirut) baru Pertamina Patra Niaga akan dilakukan bersamaan dengan rapat tahunan yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Dirut sebelumnya, Riva Siahaan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Erick mengungkapkan bahwa pergantian komisaris dan direksi Pertamina Patra Niaga

    “Di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Erick menegaskan pentingnya menjaga konsistensi di BUMN karena setiap dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

    Di sisi lain, Erick mengapresiasi Kejagung atas langkah yang diambil dalam menangani kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini.

    “Dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan… Kemarin saya meeting sama Pak JA (Jaksa Agung) sebelum ke Magelang jam 11 malam, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    Dia bilang, Kementerian BUMN dan Kejagung juga pernah bersama-sama menangani kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.

    Erick menegaskan jangan sampai kasus korupsi yang tertangani di Kejagung berjalan seperti Garuda Indonesia.

    “Yang penting kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama. Akhirnya Garudanya bangkrut tidak bisa terbang. Kalau teman-teman ingat dulu sampai restrukturisasi itu gagal,” ucap Erick.

    “Jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” jelasnya.

    Sebelumnya, Erick pernah menyatakan bahwa belum akan menunjuk pengganti Riva Siahaan serta Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah.

    “Belum nanti kita konsultasikan,” kata Erick usai menghadiri acara peresmian Bank Emas di Gede Tower Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Erick menyebut penunjukan Plt terhadap dua Dirut anak usaha Pertamina itu akan dibahas dengan Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina serta mengikuti prosedur Tim Penilaian Akhir (TPA).

    “Kan ada nanti Komisaris Utama, ada Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya,” jelas Erick.

    Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka atas kasus tersebut, dua di antaranya merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina. 

    Tanggapan Pertamina

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas.

    “Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

    Ia menyatakan Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

    Fadjar mengatakan, Grup Pertamina menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

    “Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tetap berjalan normal seperti biasa,” ujarnya.

    Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

    Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

     

  • Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan terkait proses alih saham dari BUMN milik pemerintah ke BPI Danantara.

    Erick menjelaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pengembangan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    “Nah, ini masih proses. Makanya kan orang langsung berpikir mudah enggak [proses alih saham]. Nanti habis ini ada kami mendorong PP Inbreng,” ujar Erick, merespons pertanyaan mengenai kapan alih saham tersebut akan terjadi.

    Terkait pertanyaan mengapa tidak hanya beberapa BUMN yang dikonsolidasikan ke Danantara, Erick menegaskan bahwa jika tujuan transformasi adalah untuk memberikan perubahan besar pada BUMN, maka semua aset BUMN harus digabungkan dalam satu payung besar, bukan hanya tujuh perusahaan.

    “Saya melihatnya, kalau kita mau transformasi total, jangan hanya tujuh BUMN. Semua harus digabungkan menjadi satu manajemen aset. Kalau mau mendukung perubahan bangsa ini, tidak boleh setengah-setengah,” jelasnya.

    Menteri Erick juga menekankan bahwa transformasi yang sedang dijalankan oleh BUMN selama lima tahun terakhir tidak ada yang disembunyikan. Keberhasilan BUMN mencatatkan profit sebesar Rp310 triliun, menurutnya, adalah bukti bahwa proses efisiensi dan perubahan sudah berjalan dengan baik.

    “Kalau BUMN itu benar-benar buruk dan banyak korupsi, tidak mungkin ada profit sebesar itu,” ujar Erick yang menjadi Menteri BUMN sejak 2019.

    Dia juga menjelaskan bahwa meskipun ada keraguan pasar terkait Danantara, visi Presiden Prabowo Subianto yang mendukung SWF ini sangat positif. Menurutnya, banyak negara yang memiliki sovereign wealth fund yang berhasil, seperti PIF di Arab Saudi dan Qatar Investment Authority, yang bisa dijadikan contoh.

    Menurutnya, proses transisi ke Danantara dan penggabungan aset BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan harapan bahwa langkah ini dapat membawa dampak positif dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

    “Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini, yang nomor 7 atau nomor 8, benchmarking-nya yang tidak bagus, ya, berarti ya sama saja set-back. Kami akan kasih lihat yang bagus,” pungkas Erick.