Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Gibran Pantau Arus Balik Lebaran dari Kantor Pelni, Titip Pesan Ini

    Gibran Pantau Arus Balik Lebaran dari Kantor Pelni, Titip Pesan Ini

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kantor Pusat PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI. Gibran melihat langsung kecanggihan Operation Room PELNI dalam memonitor posisi seluruh kapal secara real time yang saat ini melayani angkutan Lebaran 2025.

    Gibran berkunjung bersama Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf di Kantor Pusat PELNI dan langsung disambut langsung oleh Direktur Utama PELNI Tri Andayani dan seluruh jajaran Direksi dan sejumlah Vice President. Melalui layar monitor besar, Gibran memastikan kelancaran layanan dengan kapal PELNI yang saat ini tengah melayani angkutan arus balik paska libur panjang Idul Fitri 1446 H.

    Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan Gibran mengapresiasi kesiapsiagaan dan pengelolaan layanan PELNI dalam menghadapi lonjakan penumpang selama mudik. Gibran juga menilai bahwa upaya PELNI layak mendapat penghargaan dan menegaskan peran vital perusahaan sebagai BUMN dalam menjaga konektivitas antarpulau, yang menjadi urat nadi transportasi nasional.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Operation Room PELNI. Beliau juga menyempatkan diri melihat Contact Center PELNI 162,” ujar Anda dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Operation Room PELNI yang menarik perhatian khusus Gibran merupakan ruang komando dan komunikasi dengan seluruh kapal milik dan yang dioperasikan oleh PELNI. Melalui ruangan ini, manajemen dapat memonitor posisi kapal sekaligus melihat CCTV di setiap sudut kapal secara real time.

    Dalam kunjungan singkatnya, Gibran berpesan kepada Anda untuk terus memperkuat sistem pelayanan dan pengelolaan armada PELNI. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung peran PELNI dalam pemerataan akses transportasi yang andal dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

    “Bapak Wapres Gibran menekankan kepada kami pentingnya menjaga aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang, tidak hanya selama peak season, tetapi juga pada hari reguler sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan,” tambah Anda.

    (hal/ara)

  • Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    Dubes RI di AS Kosong Hampir 2 Tahun, Penyebab Indonesia Kecolongan Dihukum Donald Trump?

    PIKIRAN RAKYAT – Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) di Washington DC selama hampir dua tahun memunculkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.

    Di tengah sorotan terhadap kebijakan tarif impor terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia dinilai kehilangan momentum diplomasi dan posisi tawar di hadapan mitra dagang strategisnya.

    Hampir Dua Tahun Tanpa Wakil Diplomatik

    Sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa jabatannya pada 17 Juli 2023 untuk menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, kursi Dubes RI untuk AS di KBRI Washington DC tak kunjung diisi. Bahkan setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, belum ada pengganti resmi yang ditunjuk untuk posisi strategis ini.

    Padahal, AS merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan proteksionisme dagang, kehadiran Dubes yang aktif sangat krusial.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai absennya wakil Indonesia di AS bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan pengabaian terhadap kepentingan nasional.

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” katanya.

    Andry juga menyoroti dampaknya terhadap ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan negosiasi dagang, terutama setelah kebijakan tarif tambahan 32 persen diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap produk-produk Indonesia.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.

    Tarif Trump dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor yang diumumkan Donald Trump disebut-sebut sebagai bentuk proteksionisme terang-terangan terhadap Indonesia. Produk dari industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki—yang selama ini menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS—terancam kehilangan pasar.

    Andry menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir, lebih dari 30 pabrik tekstil dan turunannya sudah tutup.

    “Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” ujar Andry.

    Dia juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk AS. Menurutnya, perhitungan itu menyesatkan.

    “Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak,” kata Andry.

    Respons DPR: Pemerintah Harus Segera Bertindak

    Kekosongan posisi Dubes ini juga mendapat sorotan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mendesak pemerintah agar segera menunjuk tokoh yang layak mengisi kursi Dubes RI untuk AS.

    “Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.

    Hal serupa disampaikan oleh TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP. Ia menyayangkan keputusan pemerintah sebelumnya yang menarik Rosan tanpa menunjuk pengganti di tengah masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo.

    “Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ucap Hasanuddin.

    Dia juga mengungkap bahwa sempat ada 11 usulan calon Dubes, termasuk untuk AS, pada akhir masa jabatan DPR 2019–2024. Namun, karena adanya arahan dari Istana, proses fit and proper test ditunda.

    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” kata Hasanuddin.

    Bukan Posisi Simbolik, Tapi Pertahanan Ekonomi

    Menurut Andry dari Indef, posisi Dubes RI untuk AS bukanlah jabatan simbolik semata, melainkan garda depan pertahanan ekonomi nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” katanya.

    Oleh sebab itu, penunjukan Dubes baru dianggap sangat mendesak untuk menyikapi dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi proteksionis AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Umumkan Tarif Impor, Indonesia Justru Tanpa Dubes di Washington Selama 2 Tahun

    AS Umumkan Tarif Impor, Indonesia Justru Tanpa Dubes di Washington Selama 2 Tahun

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah pengumuman kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terungkap fakta bahwa posisi Duta Besar Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, AS, telah kosong selama hampir dua tahun.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, terhitung sejak Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Rosan sebagai Wakil Menteri BUMN, yang menyebabkan ia tidak lagi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk AS.

    Usai Rosan menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023, Jokowi belum menetapkan siapa yang akan menjadi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. Hingga saat ini, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama untuk mengisi posisi tersebut.

    Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia telah menempatkan 21 orang sebagai Duta Besar di KBRI Washington DC.

    Dubes baru

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa pemerintah harus segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk AS. Penunjukan tersebut diperlukan untuk mempermudah negosiasi terkait kebijakan tarif impor terbaru yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, memaparkan bahwa posisi Dubes RI untuk AS membutuhkan tokoh yang profesional dan berpengalaman karena tanggung jawabnya besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata dia.

    Andry juga menyoroti lamanya kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS, yaitu hampir dua tahun sejak Rosan Roeslani mengakhiri masa jabatannya pada 17 Juli 2023 setelah diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ucapnya.

    Menurutnya, pemerintah harus segera menunjuk duta besar yang memiliki latar belakang kuat dalam bidang perdagangan dan investasi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Sulit Negosiasi Tarif Impor Karena Tak Punya Dubes di AS, Petinggi Demokrat Beri Komentar Menohok

    Indonesia Sulit Negosiasi Tarif Impor Karena Tak Punya Dubes di AS, Petinggi Demokrat Beri Komentar Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap menyoroti tajam terkait kosongnya posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk AS ini telah kosong selama dua tahun terkahir dan dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

    Kekosongan itu setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. Dia tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yan Harahap mempertanyakan terkait hal ini.

    Apalagi, posisi Duta Besar (Dubes) RI untuk AS diketahui sudah kosong begitu lama.

    “Kenapa bisa se-lalai ini ya membiarkan posisi Dubes RI di AS kosong begitu lama?,” tulisnya dikutip Senin (7/4/2025).

    Padahal kehadiran Dubes RI sangat dibutuhkan saat ini sejak kebijakan Donald Trump terkait tarif impor dikeluarkan.

    Negosiasi ini tentunya sangat sulit dilakukan karena tidak adanya perwakilan Indonesia di Amerika Serikat.

    “Giliran dibutuhkan untuk negosiasi yang sangat penting soal tarif impor baru kelabakan,” ujarnya.

    “Mau Negosiasi Soal Tarif Impor, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS,” tuturnya.

    Sebelumnya, Indonesia disebut-sebut bakal mengalami kesulitan ekonomi usai Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversi.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor barang yang masuk ke negeri Paman Sam di mana Indonesia dikenai tarif sampai 32%.

  • Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris

    GELORA.CO –  Pengamat politik, Rocky Gerung, menyoroti rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

    Melalui akun threads pribadi miliknya, @rocky_gerung__, ia menuliskan bahwa kabinet di bawah pemerintahan Prabowo terang-terangan menghadirkan promo.

    “Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris,” kata Rocky Gerung, dikutip Minggu (6/4/2025).

    Selain tulisan yang memiliki pesan tersirat, Rocky juga melampirkan potongan video dari presenter Metro TV yang blak-blakan menguak fakta terkait rangkap jabatan yang tengah disandang oleh Fahri Hamzah.

    Isi dari video tersebut kembali menarik kehidupan Fahri Hamzah, yang dulunya berada di pihak oposisi dan selalu mengampanyekan setop rangkap jabatan malah memilih menjadi praktisi rangkap jabatan.

    Presenter Metro TV juga menyinggung Erick Thohir yang tampak saling mendukung dengan Fahri perihal rangkap jabatan, mereka disebut satu visi dalam hal tersebut.

    Tidak berhenti di situ, unggahan berikutnya dari Rocky Gerung, yakni melampirkan gambar baju kaos yang bertuliskan “Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?”.

    Warganet kemudian beramai-ramai memberikan komentar pada threads milik Rocky Gerung. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang makin kesini makin ramai rangkap jabatan.

    “Ku teringat masa demo mahasiswa bareng bang @fahrihamzah. Mengkritisi kebijakan pemerintah Masa lalu. Masa itu kini hanya nostalgia saja,” tulis akun @kuskushendrahe.

    “Saking sedikitnya orang yang ‘pintar menjilat’ dari 300 juta rakyat akhirnya cuma orang-orang itu saja yang diberi jabatan,” komentar warganet.

    “Selamat datang di era jenderal omon-omon. Memakmurkan pejabat, gencet habis rakyat. Bagi-bagi jabatan, gemukkan kabinet. Potong habis anggaran untuk rakyat, tapi habiskan dana untuk gaji Wamen-wamen dan influencer,” kata warganet lainnya.

    Sebelumnya, telah beredar secara luas bahwa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mendapat sorotan publik usai merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Tabungan Negara (BTN).

    Fahri yang dulunya pernah membahas terkait pejabat yang merangkap jabatan, bahkan sangat tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, kini kritis yang digaungkan kembali muncul di berbagai platform sosial media.

    Dalam cuitan 5 tahun lalu, Fahri membahas bagaimana bahaya rangkap jabatan di kalangan elit, yaitu dapat menimbulkan Potensi konflik kepentingan.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu bahkan menyerukan tagar Stop Conflict of Interest” dan “Stop Rangkap Jabatan”

    “Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha.” kata Fahri melalui akun X @Fahrihamzah.

    Tampak paham ramai dibicarakan gegara sikapnya mengambil jabatan di satu waktu, ia mengatakan masyarakat boleh marah kepadanya. Apalagi masyarakat punya hak kecewa kepadanya karena dirinya digaji olehnya.

  • Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi

    Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi

    Komisi I Soroti Kekosongan Dubes RI di AS dan Sejumlah Negara, Singgung soal Penundaan Seleksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI menyoroti kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya.
    Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu
    hubungan diplomatik
    Indonesia dengan negara-negara mitra strategis.
    Anggota Komisi I DPR RI
    TB Hasanuddin
    mengatakan, kekosongan tersebut terjadi akibat penundaan proses seleksi calon Dubes pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    “Waktu itu sebetulnya sudah siap akan dilaksanakan uji kelayakan untuk 11 calon
    Dubes RI
    termasuk untuk Amerika, Jerman, Mesir, dan 8 negara lainnya. Namun, waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu,” ujar TB Hasanuddin, kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Dia mengungkapkan, Komisi I DPR periode 2019-2024 sebenarnya telah menerima 11 nama calon Dubes dan siap melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau
    fit and proper test
    .
    Namun, tahapan tersebut urung dilaksanakan karena adanya permintaan penundaan dari pihak pemerintah.
    Hal ini diduga berkaitan dengan adanya masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.
    “Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-
    cancel
    , saya tidak tahu lah, ya,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Meski demikian, kata TB Hasanuddin, jajaran Komisi I tetap mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut.
    Sebab, 11 nama yang diajukan tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan pemerintah.
    “Kan sudah ada 11 calon Dubes saat itu, tentu kan sudah melalui pertimbangan. Kok ditunda? Bahkan sampai saat ini,” ucap TB Hasanuddin.
    Di samping itu, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait kelanjutan proses seleksi terhadap 11 calon Dubes tersebut.
    “Ya kami tidak melaksanakan
    fit and proper test
    kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu Dubes kita ya tidak ada,” tutur TB Hasanuddin.
    TB Hasanuddin berpandangan, kekosongan posisi Dubes dapat menghambat komunikasi antarpemerintah yang seharusnya dijembatani oleh perwakilan resmi di negara mitra.
    “Apa yang berpengaruh? Amerika sebagai negara besar yang memiliki hubungan politik yang cukup strategis, ya kan? Sehingga akan berpengaruh terhadap hubungan politik kita, itu yang pertama,” tuturnya.
    Dia mencontohkan, absennya Dubes di Washington DC membuat Indonesia harus mengirim delegasi untuk menegosiasikan kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.
    “Ya, termasuk juga pada urusan-urusan ekonomi seperti sekarang ini kejadian, kan? Ya, begitu. Dan ini tidak bagus menurut hemat saya,” kata TB Hasanuddin.
    Dia juga mengkhawatirkan adanya persepsi negatif dari negara-negara besar terhadap Indonesia akibat kekosongan tersebut.
    “Tidak bagus ya sebagai sebuah, katakanlah seperti kurang memperhatikan sikap kita terhadap Amerika sebagai negara besar. Ya, kurang respect kalau tidak hemat saya. Dan akibatnya sekarang kita jadi repot, kan?” pungkas dia.
    Diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat sudah kosong sejak 17 Juli 2023.
    Jabatan itu terakhir diisi oleh Rosan Roeslani yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi.
    Hingga kini, baik Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, belum menunjuk pengganti Rosan untuk menempati posisi tersebut di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Kosong 2 Tahun, Kemlu: Penunjukan Hak Prerogatif Presiden

    Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Kosong 2 Tahun, Kemlu: Penunjukan Hak Prerogatif Presiden

    loading…

    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washinton DC. Foto/Dok Kedubes RI untuk AS

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat buka suara terkait tidak adanya Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Amerika Serikat (AS) selama hampir 2 tahun. Roy menjelaskan, sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) penunjukan Duta Besar merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Roy kepada SindoNews, Minggu (6/4/2025).

    Roy menerangkan, tidak ada yang aneh dengan kosongnya sebuah pos dubes. Sebab, lanjut dia, mekanisme di KBRI setempat tetap berjalan dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Charge d’Affaires.

    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yg aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana Kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” jelas dia.

    Sebagai informasi, posisi Duta Besar yang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.

    Adapun posisi Dubes Indonesia untuk AS kosong setelah Rosan Roeslani tak lagi menjabat pada 17 Juli 2023. Saat itu, Rosan Roeslani diangkat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri BUMN.

    (rca)

  • Tak Ada Tiket Pesawat Murah saat Arus Balik Lebaran 2025 Padang ke Jakarta, Harga Tembus Rp10 Juta – Halaman all

    Tak Ada Tiket Pesawat Murah saat Arus Balik Lebaran 2025 Padang ke Jakarta, Harga Tembus Rp10 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga tiket pesawat saat arus balik Lebaran 2025 dari Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat ke Jakarta untuk pekan depan, tidak ada yang murah.

    Mengutip platform penjualan tiket online di Traveloka dan Tiket.com, harga tiket pesawat Padang ke Jakarta mulai 7 April 2025 hingga 14 April 2025 sudah di atas Rp2 juta.

    Dalam aplikasi Tiket.com, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 10.20 WIB, Tribunnews mengecek penerbangan Padang-Jakarta pada 7 April 2025, tetapi hasil pencarian sudah ada tiket atau terjual habis.

    Sedangkan Traveloka, menyisahkan tiket pesawat transit ke Malaysia menggunakan maskapai AirAsia dengan harga Rp10 jutaan.

    Penerbangan tersebut dengan durasi 7 jam hingga 11 jam.

    Contohnya, keberangkatan pukul 16.05 WIB dari Padang ke Jakarta menggunakan AirAsia dan harus transit ke Kuala Lumpur, Malaysia, tiba pada pukul 18.20 waktu setempat.

    Setelah itu, penumpang pindah pesawat menggunakan Batik Air Malaysia ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada pukul 21.55 waktu setempat.

    Adapun harga tiket tersebut senilai Rp10.212.510 per orang.

    Kemudian untuk penerbangan Jumat (11/4/2025), Traveloka baru menyediakan tiket penerbangan Padang-Jakarta secara langsung.

    Namun, tiket tersedia hanya kelas bisnis Garuda Indonesia dengan harga Rp 6,8 jutaan hingga Rp7,5 jutaan per orang.

    Harga tiket di bawah Rp2 juta per orang, baru tersedia pada Selasa (15/4/2025), banyak maskapai menawarkan harga di kisaran Rp1,6 jutaan per orang.

    Hal yang sama juga terlihat di aplikasi Tiket.com, harga tiket pesawat Padang-Jakarta yang relatif terjangkau mulai ada pada Selasa (15/3/2025).

    Contohnya, Super Air Jet keberangkatan 08.25 WIB dengan durasi 1 jam 50 menit, dibanderol Rp1.596.591 per orang.

    Sedangkan Garuda Indonesia mematok harga Rp1.839.405 per orang keberangkatan dari Padang pukul 06.55 WIB dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 08.50 WIB.

    Keluhan Masyarakat

    Mahalnya harga tiket pesawat saat arus balik Lebaran dari Padang-Jakarta, dikeluhkan masyarakat yang sedang mudik ke kampung halamannya.

    Andina, salah satu pemudik asal Bogor, Jawa Barat, yang kini berada di Solok, Sumatera Barat, mengaku sudah mencari tiket pesawat untuk pulang dari Padang-Jakarta sebelum hari raya Lebaran.

    Namun, pencariannya tiket di aplikasi untuk keberangkatan mulai 7 April 2025 tidak tersedia harga yang terjangkau, rata-rata dijual di atas Rp2 jutaan dengan penerbangan transit.

    “Tersedia hanya tiket transit, harganya pun tidak ada yang terjangkau. Semua tiket pesawat harganya di atas Rp2 juta,” ucap Andina, Minggu (6/4/2025).

    Hal yang sama juga dirasakan Johansyah Alam, Ia ingin membeli 4 tiket pesawat tujuan Jakarta dari Padang.

    “Sudah bergadang mencari tiket pesawat, tetap tidak ada yang harganya di bawah Rp2 juta. Semua di atas Rp2 juta untuk penerbangan mulai 7 April,” katanya.

    Harga tiket pesawat di bawah Rp2 juta, kata Alam, baru tersedia pada Selasa pekan depan.

    “Selasa minggu depan baru ada harga di bawah Rp2 juta,” ucap Alam.

    Janji Prabowo Tiket Pesawat Murah

    Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen pada masa libur Lebaran tahun 2025. 

    Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya untuk meringankan beban sekaligus memastikan mobilitas masyarakat pada libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Pengumuman kebijakan penurunan harga tiket tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, usai meninjau Terminal 2 Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, di Tangerang, Banten, Sabtu (01/03/2024).

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar enam persen. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu, itu di angka 13-14 persen,” ujar AHY.

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” imbuh AHY.

     

  • Fahri Hamzah Rangkap Jabatan, Rocky Gerung: Promo di Kabinet Prabowo

    Fahri Hamzah Rangkap Jabatan, Rocky Gerung: Promo di Kabinet Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi isu rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

    Melalui akun threads pribadi miliknya, @rocky_gerung__, ia menuliskan bahwa kabinet di bawah pemerintahan Prabowo terang-terangan menghadirkan promo.

    “Promo di Kabinet Prabowo Jabat Wamen Gratis Komisaris,” demikian keterangan Rocky Gerung, dikutip Minggu (6/4/2025).

    Selain tulisan yang memiliki pesan tersirat, Rocky juga melampirkan potongan video dari presenter Metro TV yang blak-blakan menguak fakta terkait rangkap jabatan yang tengah disandang oleh Fahri Hamzah.

    Isi dari video tersebut kembali menarik kehidupan Fahri Hamzah, yang dulunya berada di pihak oposisi dan selalu mengampanyekan setop rangkap jabatan malah memilih menjadi praktisi rangkap jabatan.

    Presenter Metro TV juga menyinggung Erick Thohir yang tampak saling mendukung dengan Fahri perihal rangkap jabatan, mereka disebut satu visi dalam hal tersebut.

    Tidak berhenti di situ, unggahan berikutnya dari Rocky Gerung, yakni melampirkan gambar baju kaos yang bertuliskan “Keadilan sosial bagi rakyat yang mana?”.

    Warganet kemudian beramai-ramai memberikan komentar pada threads milik Rocky Gerung. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang makin kesini makin ramai rangkap jabatan.

    “Ku teringat masa demo mahasiswa bareng bang @fahrihamzah. Mengkritisi kebijakan pemerintah Masa lalu. Masa itu kini hanya nostalgia saja,” tulis akun @kuskushendrahe.

    “Saking sedikitnya orang yang ‘pintar menjilat’ dari 300 juta rakyat akhirnya cuma orang-orang itu saja yang diberi jabatan🤭🤣,” komentar warganet.

  • Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
    AS
    ) selama hampir dua tahun terakhir.
    Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
    Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
    Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
    Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Saat ini, posisi
    Dubes Indonesia
    untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
    Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.