Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas soal pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

    Pembahasan itu dilakukan sejalan dengan UU BUMN yang baru dan pembentukan Danantara. 

    Sebagaimana diketahui, revisi UU No.19/2003 tentang BUMN menjadi UU No.1/2025 mengatur berbagai perubahan regulasi ihwal perusahaan milik negara. Salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang memiliki fungsi mengelola aset dan kekayaan BUMN untuk diinvestasikan. 

    Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. 

    Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara. 

    “KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku juga berkonsultasi dengan KPK ihwal konsekuensi revisi UU BUMN, yang turut mengubah pola kerja dan penugasan Kementerian BUMN.

    Apalagi, berdasarkan UU BUMN yang baru, kementerian tersebut kini memegang 1% saham seri A Dwiwarna, sedangkan Danantara memegang 99% saham seri B. 

    “Artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang kita bisa dorong yang selama ini menggunakan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami meng-approve yang namanya dividen, juga meng-approve yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Imbas revisi UU BUMN, terang Erick, kementeriannya tidak hanya melakukan serangkaian aksi korporasi namun juga memperbarui sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Erick menerangkan bahwa kementeriannya kini memiliki fungsi pengawasan. 

    Dengan demikian, guna mencegah tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan KPK untuk membuat sistem dalam rangka menekan angka korupsi di tubuh pelat merah.

    “Kita menekan, kita tidakk menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” jelasnya. 

    Secara konkret, Kementerian BUMN dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan ke depan akan membentuk payung kerja sama dengan KPK. 

    Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. 

  • Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Wamen BUMN Sebut RI Bisa Jadi Pemain Kunci Perbankan Syariah Global

    Jakarta –

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani membuka ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 di di The Ritz – Carlton Pacific Place, Jakarta hari ini. Dalam sambutannya, Kartika atau yang akrab disapa Tiko mengatakan Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global.

    Menurut Tiko, Indonesia juga berpotensi untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.

    “BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko, Selasa (29/4/2025).

    Meski demikian, Tiko mengatakan industri halal masih menghadapi banyak tantangan, seperti proses sertifikasi halal, belum tercapainya struktur industri halal yang ideal di Indonesia, hingga terbatasnya pengembangan logistik halal.

    “Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan industri halal dan menyediakan solusi pada setiap aspek rantai pasok industri halal,” katanya dikutip dari Antara.

    Dalam hal ini, Tiko menyampaikan bank syariah dapat berkontribusi untuk mendorong penawaran melalui pembiayaan pada sektor-sektor strategis nasional, khususnya dengan berfokus pada hilirisasi industri halal.

    Selain itu, bank syariah dapat memprioritaskan sektor halal dalam portofolio pembiayaannya dan ikut mendorong nasabah untuk mengejar sertifikasi halal.

    “Melalui langkah ini, bank syariah dapat memberikan solusi konkret di seluruh rantai nilai industri halal, membantu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi halal secara keseluruhan,” ujar Tiko.

    Sementara itu Plt. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan.

    Mengusung tema ‘Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth’, BSI GIFS 2025 menjadi upaya BSI dalam menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global.

    “Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob.

    (prf/ega)

  • BSI Tekankan Relevansi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui GIFS 2025

    BSI Tekankan Relevansi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui GIFS 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global melalui ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025.

    Dalam acara yang dilaksanakan pada Selasa (29/4) di The Ritz – Carlton Pacific Place, Jakarta tersebut, Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini telah menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan. BSI GIFS 2025 mengusung tema besar “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth”. Sebelumnya, signature event dari BSI tersebut sukses digelar pada 2023 lalu.

    “Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob menegaskan.

    BSI GIFS 2025 dibuka secara langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Rosan sangat mengapresiasi BSI yang konsisten menyelenggarakan GIFS, sehingga memberikan dampak sangat positif untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    Menurutnya, peran BSI sangat besar dan signifikan terhadap ekonomi syariah nasional. Dia mengungkapkan kontribusi BSI sebesar 50% dari total bisnis perbankan syariah Tanah Air. Di sisi lain, saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru hampir 9% dari total industri perbankan, sehingga potensi pertumbuhannya masih sangat besar.

    “Kalau kita lihat memang itu sangat-sangat kecil, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 87%-nya itu orang muslim. Jadi tentunya harapan kita ke depan seluruh perbankan syariah dan terutama BSI, bisa terus meningkatkan pangsa pasarnya. Di saat bersamaan bisa membantu financial inclusion yang saat ini baru 12,7%,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini struktur GDP Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik dalam negeri dengan persentase sekitar 53%-54%. Dengan kolaborasi semua sektor, termasuk peran ekonomi syariah, harapannya menjadi semakin besar.

    “Jadi kalau kita lihat strukturnya, kita ingin mencoba mendalami peran dari ekonomi syariah di Indonesia ini sebetulnya terutama di domestic consumption hal ini yang justru akan meningkatkan peran dari ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga mendukung target pertumbuhan ekonomi pada 2029 untuk mencapai 8%,” ujarnya.

    Senada dengan Rosan, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko mengatakan, Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global. Indonesia sangat potensial untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif.

    “BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko.

    Di sisi lain, Bob mengungkapkan peran ekonomi dan keuangan syariah telah tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di mana Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dapat dicapai melalui transformasi juga optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

    Dalam RPJPN, ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selain itu dalam Asta Cita, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi dalam mendorong kemandirian bangsa dan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

    “BSI GIFS bukan agenda yang berlangsung dan selesai dalam satu hari. BSI GIFS adalah salah satu platform dari berbagai upaya advokasi BSI sebagai market leader perbankan syariah Indonesia,” ujar Bob.

    Pada ajang ini, BSI menghadirkan beberapa pembicara internasional di antaranya Ian Goldin, Professor of Globalisation and Development at University of Oxford, Mehmet Asutay, Professor of Political Economy of Middle Eastern and Islamic Political Economy & Finance at Durham University, dan Habib Ahmed, Professor and Sharjah Chair in Islamic Law & Finance at Durham University.

    Ian Godin memaparkan bagaimana ekonomi dan keuangan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara Habib Ahmed akan mengulas inovasi-inovasi kunci di dalam ekonomi syariah termasuk dalam dunia digital agar bisa mendorong percepatan pertumbuhan.

    Adapun Mehmet Asutay akan menghubungkan antara dampak dari kehadiran dan inovasi ekonomi dan keuangan syariah dalam konteks sosio economic, yakni pada kesejahteraan umat agar sejalan dengan tujuan maqasid syariah.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, BSI GIFS 2025 juga mendorong harmonisasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi.

    Harmonisasi kebijakan yang di maksud di antaranya antar sektor, di mana policy pengembangan ekonomi syariah harus dibuat in line dengan kebutuhan dan target-target pembangunan nasional baik secara jangka pendek, mengengah, dan panjang. Harmonisasi juga dilaksanakan dengan agenda nasional agar ekonomi syariah tidak dianggap sebagai ‘entitas’ berbeda dengan ekonomi secara umum.

    Target GIFS 2025

    Di sisi lain, kendati BSI GIFS memiliki tujuan utama sebagai advokasi dan literasi, BSI juga menyasar nilai bisnis melalui aktivasi-aktivasi produk BSI yang dihadirkan. Mulai dari BSI Bank Emas, BYOND by BSI, BEWIZE by BSI, dan BSI Prioritas.

    Pada acara GIFS 2025, BSI juga meluncurkan Muslim Consumption Index (MCI) yang akan mengcapture tren belanja Muslim Indonesia dan platform digital terpadu BEWIZE by BSI untuk memperkuat layanan bagi nasabah segmen wholesale dan memacu inklusi keuangan di Indonesia.

    Dengan beragam aktivitas, event BSI GIFS 2025 diharapkan meningkatkan perolehan bisnis sebesar 20% dibandingkan penyelenggaraan serupa pada 2023. Adapun dalam penyelenggaraan BSI GIFS 2023, perseroan berhasil memperoleh tambahan bisnis senilai Rp227,11 miliar dari aktivasi yang ada. Jumlah tersebut belum termasuk dari kerja sama bisnis yang tercipta melalui networking yang dibangun.

    Banjaran menambahkan, BSI GIFS 2025 juga menargetkan untuk menjadi forum pemikiran bagi para aktivis ekonomi syariah nasional dan global. Berkaca pada penyelenggaraan GIFS 2023, ajang tersebut telah berhasil menghadirkan sekitar 1.500-an peserta offline yang hadir dari kalangan regulator dan pemerintah, nasabah korporasi dan institusi, nasabah high-net worth, juga akademisi.

    Penyelenggaraan BSI GIFS 2025 disiarkan pula melalui kanal online bagi publik via Live Youtube. Untuk tahun ini, BSI GIFS 2025 mengundang berbagai pembicara lainnya antara lain Salman Subakat, Co-Founder Paragon Corp, Rista Zwestika, Financial Planner, dr. Reisa Broto Asmoro, Doctor, Model & Health Activist, serta Habib Jafar, Ustadz/Ulama. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 Indonesia kemungkinan akan tetap diberlakukan pada musim depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Erick ketika ditemui oleh awak media di Jakarta Pusat, Selasa, dalam acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Djarum Foundation untuk menggelar turnamen Piala Pertiwi U-14 dan U-16.

    “FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian, home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?” ujar Erick menjawab pertanyaan awak media terkait larangan suporter tim tamu.

    Erick menjelaskan bahwa pengelolaan liga tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI. PSSI berkewajiban menjaga agar kompetisi berlangsung bersih dan profesional, bebas dari match fixing, dan memastikan jadwal liga tidak bentrok dengan agenda tim nasional.

    Namun, Erick menegaskan, penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa jika terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa, maka liga dan klublah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya.”

    Dengan alasan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa kehadiran suporter tim tamu di musim depan “masih rawan.” Namun, jika liga dan klub dapat bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang ada, maka ia tidak keberatan jika aturan tersebut dihapuskan pada musim depan.

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.

  • Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, WONOGIRI – Di jalanan desa yang tenang, sebuah toko mungil berhasil mencuri perhatian setiap pejalan kaki yang melintas.

    Kilatan lampu dari papan running text yang menyala terang seolah-olah memanggil siapa saja untuk memperlambat langkah dan menoleh.

    Semakin sore, saat warna jingga mulai membalur langit barat, sinar dari papan elektronik itu tampak lebih mencolok di antara bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya.

    Di balik kerlap-kerlip lampu itu, berdirilah Toko Indra Prasta, sebuah minimarket kecil yang beralamat di Gambiranom RT 01 RW 07, Baturetno, Wonogiri.

    Bagi warga sekitar, toko ini bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan juga saksi perjalanan panjang seorang wirausahawan desa yang pantang menyerah.

    Saat pertama berdiri, bangunan toko itu hanya seukuran kios sederhana, tidak lebih luas dari dua meter persegi.

    Agus Sudibyo, sang pemilik, membuka usaha kecil tersebut hanya untuk melayani pembelian pulsa dan kuota internet.

    Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan semangat besar untuk berkembang dan bermimpi lebih jauh.

    Waktu berjalan, dan perlahan-lahan Toko Indra Prasta mulai bertransformasi.

    Kini, toko tersebut sudah menjelma menjadi pusat layanan serba ada, bak sebuah bank mini di tengah kampung.

    “Alhamdulillah sekarang luasnya sudah 12 meter persegi, lengkap jual kebutuhan harian, bensin pom mini, layanan pinjaman ultra mikro, sampai transaksi BRILink,” ujar Agus kepada Tribunnews pada Selasa (15/4/2025).

    Perjalanan Agus di dunia usaha dimulai pada 2011, berbekal keberanian untuk membuka gerai pulsa kecil-kecilan.

    Tidak puas dengan itu, pada 2014 ia memberanikan diri memperluas usahanya menjadi toko kelontong yang melayani kebutuhan warga sekitar.

    Tahun 2016 menjadi titik balik penting dalam hidup Agus.

    Saat itu, seorang petugas bank menawarkan kesempatan menjadi agen BRILink, sebuah layanan perbankan berbasis komunitas yang saat itu masih terdengar asing.

    “Awalnya saya ditawari jadi agen, banyak yang menolak karena katanya repot dan ribet, tapi saya pikir, kenapa tidak dicoba dulu,” kenangnya.

    Agus pun menerima tawaran tersebut, meskipun hasilnya belum terasa dalam setahun pertama.

    Pada masa itu, edukasi mengenai agen BRILink masih minim, dan di satu kecamatan, agen serupa bisa dihitung dengan jari.

    “Belum banyak yang tahu manfaatnya, transaksi juga sepi, tapi saya sabar saja jualan kebutuhan harian sambil jalanin agen BRILink,” tambahnya.

    Kesabaran Agus akhirnya membuahkan hasil setelah satu tahun berjalan.

    Berkat inisiatif bank yang mewajibkan pegawainya untuk berbelanja di agen BRILink minimal Rp 25 ribu menggunakan kartu debit BRI, Toko Indra Prasta mulai ramai dikunjungi.

    Langkah tersebut efektif mengenalkan masyarakat terhadap konsep transaksi non-tunai yang lebih praktis dan aman.

    Kini, dalam sehari, Agus bisa mencatatkan sekitar 100 transaksi, dengan total lebih dari 3.000 transaksi per bulan.

    Jenis transaksi yang paling diminati pelanggan bervariasi, mulai dari pembelian pulsa, pembayaran listrik, angsuran pinjaman, transfer antar rekening, hingga tarik tunai.

    “Biasanya kalau awal bulan ramai tarik tunai karena orang gajian, menjelang tanggal 20 banyak yang setor buat bayar angsuran,” jelas bapak satu anak ini sambil tersenyum.

    Membuka Layanan Ultra Mikro

    Tidak berhenti pada transaksi keuangan biasa, Agus juga melebarkan sayapnya ke layanan pinjaman Ultra Mikro (UMi) dari BRI.

    Kesempatan untuk memperkenalkan UMi ia manfaatkan dalam momen-momen spesial desa, salah satunya saat perayaan Hari Kemerdekaan.

    “Waktu acara Agustusan, banyak orang kumpul, saya manfaatkan untuk sosialisasi soal UMi, sekalian berbagi informasi sambil ngobrol santai,” kisah Agus.

    Menurutnya, daya tarik utama dari program UMi adalah kemudahan akses dan tanpa perlu jaminan, sehingga masyarakat desa yang kesulitan modal bisa terbantu.

    Pinjaman ini menawarkan plafon hingga Rp 5 juta, cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kecil, terutama bagi petani dan pelaku usaha mikro.

    “Biasanya petani setelah panen mau tanam lagi, butuh modal cepat, lewat UMi prosesnya gampang, tanpa survei panjang kalau sudah dikenal,” ungkapnya.

    Lebih dari sekadar membantu, UMi menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir.

    Selama ini, rentenir menjadi opsi cepat, namun dengan bunga yang mencekik, bisa mencapai 10 persen dari pinjaman.

    Sebaliknya, bunga UMi hanya sekitar 6 persen, membuat cicilan terasa jauh lebih ringan.

    “UMi ini seperti jalan keluar, supaya masyarakat nggak lagi terjebak utang ke rentenir,” tegas Agus.

    Tak hanya itu, Agus sendiri menjadi contoh nyata keberhasilan program perbankan BRI.

    Pada 2018, ia mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 15 juta untuk memperkuat modal usaha.

    Dana tersebut digunakannya sebagai cadangan untuk pengembangan toko dan kebutuhan lain yang mendukung usahanya.

    “Saya ajukan tenor dua tahun, tapi dalam satu tahun sudah bisa saya lunasi,” ujar Agus bangga.

    Dengan segala inovasi dan kegigihan itu, Toko Indra Prasta kini tidak lagi sekadar minimarket biasa.

    Ia menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, jembatan layanan keuangan, dan bukti nyata bahwa tekad keras mampu mengubah segalanya.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Arahan Prabowo di "Town Hall Meeting" Danantara Tertutup, Ini Alasannya Nasional 28 April 2025

    Arahan Prabowo di "Town Hall Meeting" Danantara Tertutup, Ini Alasannya Nasional 28 April 2025

    Arahan Prabowo di “Town Hall Meeting” Danantara Tertutup, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengarahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di acara forum pertemuan atau
    town hall meeting
    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) berlangsung tertutup.
    Pengarahan tersebut tidak dapat diakses oleh awak media karena banyaknya teguran yang disampaikan Prabowo kepada direksi BUMN.
    “Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi,” kata Prabowo, usai acara
    town hall meeting
    Danantara di JCC, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
    Presiden tidak merinci siapa saja yang menerima teguran dalam sesi tersebut.
    Ia mengungkapkan rasa sungkan jika teguran itu disiarkan ke publik.
    “Kan enggak enak kalau ditegur depan kalian (wartawan),” ucap Prabowo.
    Dalam acara tersebut, Prabowo hadir bersama enam menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Dewan Pengawas BPI.
    Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara hadir dalam pertemuan itu.
    Acara ini diawali dengan sesi terbuka, di mana CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memberikan sambutannya.
    Namun, saat Presiden Prabowo memberikan arahan, pembawa acara meminta awak media untuk meninggalkan ruangan.
    Para awak media yang berada di lokasi kemudian keluar dari ruangan
    town hall meeting
    Danantara, dan acara dilanjutkan secara tertutup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 27 April 2018, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Budi Waseso (Buwas) jadi Direktur Utama Perum Bulog. Pengangkatan itu dilakukan karena Buwas diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan.

    Sebelumnya, Buwas dikenal andal bekerja di luar barak. Narasi itu dibuktikan dengan eksistensinya kala memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia mampu membawa BNN menggagalkan banyak penyelundupan narkoba.

    Upaya pemberantasan narkoba kerap dianggap hal serius. Masa depan anak bangsa jadi taruhannya. Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari sosok yang tepat memimpin BNN. Jokowi lalu mendaulat Buwas yang notabene Kepala Bareskrim Mabes Polri jadi Kepala BNN pada 2015.

    Buwas dianggap bisa membawa BNN maju dan berprestasi. Kondisi itu dibuktikan dengan gebrakan besar yang dilakukan oleh Buwas. Ia pernah membawa BNN menggagalkan penyelundupan sabu-sabu satu ton dari Taiwan di Anyer, Banten.

    Tangkapan itu membuat namanya kian melambung. Publik pun jadi menanti-nanti gebrakan Buwas berikutnya. Namun, Buwas tak sedikit buat kontroversi. Ia pernah mengaku menjadikan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang kontroversial sebagai panutan dalam upaya pemberantasan narkoba.

    Ia berharap Indonesia bisa seperti Filipina dalam melawan peredaran narkoba. Sekalipun hal itu tak mungkin karena dekat dengan pelanggaran HAM. Buwas pun sampai punya ide untuk membuat penjara yang dijaga oleh hewan buwas termasuk buaya untuk pengedar narkoba.

    Penjara itu dianggapnya sebagai solusi supaya pengedar narkoba pikir-pikir lagi jika ingin merusak anak bangsa. Ide itu memang tak terealisasi. Namun, jejak Buwas di BNN harum. Ia jadi salah satu pemimpin yang berhasil membawa BNN hingga masa jabatannya habis.

    “Saya katakan jangan pernah berhenti berjuang, kemampuan Pak Buwas pasti mampu menempati berbagai lahan bidang pengabdian di negeri ini. Perang melawan bandar dan pasar narkoba terus kita lakukan demi Indonesia bisa bersih dari narkoba.”

    “Sekali lagi, selamat kepada Pak Buwas karena telah meningkatkan sinergi BNN. Ia juga mampu menjalin sinergi dengan berbagai aparat negara dan lembaga dalam memerangi narkoba,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebagaimana dikutip laman detik.com, 28 Desember 2017.

    Buwas memang sudah tak di BNN. Namun, eksistensinya di luar barak justru terus berlanjut. Semuanya karena Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada 27 April 2018. Buwas kala itu menggantikan Djarot Kusamayakti.

    Kantor Pusat Perum Bulog di Jl. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan. (Bulog)

    Buwas dipilihnya karena dianggap pekerja keras. Kemampuan belajar dan adaptasinya bagus. Kondisi itu membuat pemerintah yakin buwas buas mendatangkan upaya penyegaran manajemen perusahaan. Ia dianggap mampu pula membawa bulog sebagai stabilator harga pangan.

    “Ini sebuah bentuk penyegaran dalam manajemen perusahaan. Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya untuk menjaga harga dasar pembelian gabah petani.”

    “Upaya stabilisasi harga khususnya harga pokok. Bulog juga harus dapat menjalankan penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Terakhir, pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro sebagaimana dikutip laman ANTARA, 27 April 2018.

  • Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Dorong Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop UMKM Naik Kelas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di berbagai kota di Indonesia.

    Setelah sukses dilaksanakan di tiga kota sebelumnya, yaitu Padang, Bandung, dan Semarang, Surabaya menjadi kota keempat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop ini. Kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kementerian BUMN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat.

    Workshop ini dirancang untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada para pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan OJK, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, copywriting, serta penggunaan platform digital dan marketplace. Dengan pendekatan praktis, peserta didorong untuk langsung menerapkan materi yang diterima ke dalam pengembangan usaha mereka sehari-hari.

    Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, melalui program UMKM naik kelas ini diharapkan produk-produk UMKM semakin berkualitas, usahanya semakin tertib administrasi, promosinya semakin luas dengan digitalisasi, dan akses pasarnya semakin besar, dimana hal tersebut merupakan langkah konkret mendukung Visi Presiden Prabowo membangun Ekonomi Rakyat yang kuat dan mandiri.

    Dalam paparannya, Arya pun menyoroti tantangan riil yang dihadapi UMKM di daerah. “Dari pengalaman kita ke daerah daerah, itu ada produknya bagus dikira sudah bisa pameran international, ngomongnya bisa import export tapi di perbankan saja keuangannya belum jelas, rekening saja masih gabung antara rekening rumah tangga dan rekening perusahaan, pasokannya belum jelas, padahal kalau keluar negeri pengalaman kita, kalau sudah kontrak dengan luar negeri pasokannya harus jelas” ujar Arya Sinulingga, Minggu, (27/4/2025).

    UMKM yang mampu naik kelas akan memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan aspek legalitas, keuangan, branding, dan digitalisasi, UMKM tidak hanya memperkuat posisi di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memasuki pasar nasional hingga internasional.

    Transformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

    “Jadi ini yang akan kita urus, kita bantuin, kita Workshop ini semua, bantuin ibu ibu dan bapak bapak semua supaya bisa naik kelas kami berharap dengan yang kita punyai ini kita bisa naik kelas,” tambah Arya.

    Adapun workshop di Surabaya ini diikuti oleh 146 peserta dari UMKM sektor usaha pangan dan Fasilitator/Pengelola UMKM BUMN yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Para peserta adalah UMKM pilihan yang telah melewati tahap seleksi dan siap untuk dikembangkan menjadi usaha berdaya saing lebih tinggi.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber ahli, dengan beberapa pembahasan diantaranya:

    • M. Suhaeri Rahman (Auditor Halal, PT Surveyor Indonesia) – Sertifikasi Halal

    • Nur Hidayah, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, BPOM) – Registrasi Produk

    • Rinaldi Nugraha (Analis Junior Deputi Direktur OJK Jatim) – Pengelolaan Keuangan UMKM

    • Agung Pambudi (Ecosystem Manager, Impala Network) – Branding Produk dan Digital Marketing

    • Achmad Wahyudin (Lead Sales Indibiz Marketplace, Telkom Indonesia) – Point of Sales dan Marketplace.

    Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN serta beberapa BUMN yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan ini diantaranya PT KAI Daop 8, Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airport), Bank BTN, Pertamina, Pelni.

    Sebagai bagian dari roadmap pemberdayaan ekonomi nasional, Kementerian BUMN akan terus memperluas jangkauan program “UMKM Naik Kelas” ke berbagai daerah lainnya.

    Melalui kolaborasi antara BUMN, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, diharapkan lahir lebih banyak pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat global dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masa depan. Kementerian BUMN optimis, dengan langkah-langkah konkret ini, visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa dapat terwujud secara nyata.

    (dpu/dpu)

  • Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya – Page 3

    Dukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat, Kementerian BUMN Gelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di Surabaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelar Workshop “UMKM Naik Kelas” di berbagai kota di Indonesia. Setelah sukses dilaksanakan di tiga kota sebelumnya, yaitu Padang, Bandung, dan Semarang, Surabaya menjadi kota keempat yang menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop ini. Kegiatan ini merupakan komitmen nyata Kementerian BUMN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat.

    Workshop ini dirancang untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada para pelaku UMKM, mulai dari aspek legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan OJK, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, copywriting, serta penggunaan platform digital dan marketplace. Dengan pendekatan praktis, peserta didorong untuk langsung menerapkan materi yang diterima ke dalam pengembangan usaha mereka sehari-hari.

    Dalam acara tersebut, Kementerian BUMN diwakili oleh Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN. Dalam sambutannya menekankan harapannya agar UMKM tidak hanya berjalan di tempat. Akan tetapi melalui program UMKM naik kelas ini, produk-produk UMKM semakin berkualitas, usahanya semakin tertib administrasi, promosinya semakin luas dengan digitalisasi, dan akses pasarnya semakin besar, dimana hal tersebut merupakan langkah konkret mendukung Visi Presiden Prabowo membangun Ekonomi Rakyat yang kuat dan mandiri.

    Dalam paparannya, Arya menyoroti tantangan riil yang dihadapi UMKM di daerah, “Dari pengalaman kita ke daerah daerah, itu ada produknya bagus dikira sudah bisa pameran international, ngomongnya bisa _import export_ tapi di perbankan saja keuangannya belum jelas, rekening saja masih gabung antara rekening rumah tangga dan rekening perusahaan, pasokannya belum jelas, padahal kalau keluar negeri pengalaman kita, kalau sudah kontrak dengan luar negeri pasokannya harus jelas” ujar Arya Sinulingga.

     

    UMKM yang mampu naik kelas akan memiliki ketahanan bisnis yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan aspek legalitas, keuangan, branding, dan digitalisasi, UMKM tidak hanya memperkuat posisi di pasar lokal, tetapi juga mempersiapkan diri untuk memasuki pasar nasional hingga internasional. Transformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

    “Jadi ini yang akan kita urus, kita bantuin, kita Workshop ini semua, bantuin ibu ibu dan bapak bapak semua supaya bisa naik kelas kami berharap dengan yang kita punyai ini kita bisa naik kelas,” tambah Arya.

    Workshop di Surabaya ini diikuti oleh 146 peserta dari UMKM sektor usaha pangan dan Fasilitator/Pengelola UMKM BUMN yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Para peserta adalah UMKM pilihan yang telah melewati tahap seleksi dan siap untuk dikembangkan menjadi usaha berdaya saing lebih tinggi.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber ahli, di antaranya:

    M. Suhaeri Rahman (Auditor Halal, PT Surveyor Indonesia) – Sertifikasi Halal
    Nur Hidayah, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, BPOM) – Registrasi Produk
    Rinaldi Nugraha (Analis Junior Deputi Direktur OJK Jatim) – Pengelolaan Keuangan UMKM
    Agung Pambudi (Ecosystem Manager, Impala Network) – Branding Produk dan Digital Marketing
    Achmad Wahyudin (Lead Sales Indibiz Marketplace, Telkom Indonesia) – Point of Sales dan Marketplace.

    Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN serta beberapa BUMN yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan ini di antaranya PT KAI Daop 8, Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airport), Bank BTN, Pertamina, Pelni.

    Sebagai bagian dari roadmap pemberdayaan ekonomi nasional, Kementerian BUMN akan terus memperluas jangkauan program “UMKM Naik Kelas” ke berbagai daerah lainnya. Melalui kolaborasi antara BUMN, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, diharapkan lahir lebih banyak pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat global dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di masa depan. Kementerian BUMN optimis, dengan langkah-langkah konkret ini, visi besar Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa dapat terwujud secara nyata.