Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara

    Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Jakarta, Senin (26/5/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir: Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) nantinya akan mendapat suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Erick mengatakan suntikan dana untuk Garuda tidak lagi berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan dana dari Holding Operasional Danantara.

    “PMN konotasi zaman dulu itu kan dari pemerintah nyuntik ke BUMN sendiri, kalau sekarang kan sudah berbeda. Ada untuk operasional, ada buat investasi. Jadi konteksnya sudah sangat korporasi gitu loh. (Dari) Holding Operasional,” kata Erick di Jakarta, Senin (26/5).

    Dana operasional dari Danantara, lanjut Erick, akan digunakan untuk penambahan modal kerja serta peningkatan sektor pariwisata.

    Menurut Erick, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong agar Indonesia memiliki perusahaan penerbangan yang kuat. Oleh karena itu, Garuda akan mendapatkan sokongan dari Danantara.

    “Kemarin kan keputusannya, memang sebagai engine daripada pertumbuhan untuk turis ke depan, haji, dan umrah. Ya memang Bapak Presiden menginginkan kita punya domestik yang kuat dan perusahaan internasional yang carry flight yang kuat juga,” ujarnya.

    Menteri BUMN menjelaskan bahwa Danantara memiliki dua holding yakni investasi dan operasional. Menurut Erick, keduanya bekerja secara proporsional, termasuk dalam memberikan modal kepada perusahaan BUMN.

    “Kan proporsional, ada yang untuk operasional, ada yang untuk investasi. Itu nanti prosesnya sama,” imbuh Erick.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria​​​​​​ mengungkapkan saat ini Holding Operasional Danantara tengah melakukan proses restrukturisasi pengelolaan BUMN melalui empat tahap, dimulai dari business fundamental review.

    “Yang pertama adalah kita sedang melakukan business fundamental review, kita me-review keseluruhan daripada 888 (entitas) BUMN kita,” kata Dony dalam acara “Outlook Ekonomi DPR” di Jakarta, Selasa (20/5).

    Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa Danantara melakukan reprofiling dan turnaround bisnis pada perusahaan-perusahaan BUMN. Tahap business fundamental review ini diharapkan bisa rampung pada Oktober tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    Said Didu Sentil Jokowi: Kau Mulai Menipu Rakyat dengan Kebohongan Mobil Esemka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyemprot mantan Presiden Jokowi setelah hebohnya dugaan ijazah palsu.

    Kali ini, Said Didu mengungkit kembali proyek mobil Esemka yang sempat digadang-gadang sebagai produk karya anak bangsa sejak awal kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.

    Said Didu menyebut mobil Esemka sebagai bentuk kebohongan publik yang hingga kini belum terbukti sesuai harapan masyarakat.

    “Kau mulai menipu rakyat dengan kebohongan,” kata Said Didu di X @msaid_didu (27/5/2025).

    Lebih lanjut, ia menuntut agar Jokowi mempertanggungjawabkan semua janji dan klaim yang selama ini disampaikan kepada rakyat.

    “Maka saatnya engkau pertanggungjawabkan kebohonganmu kepada rakyat,” tegasnya.

    Mobil Esemka sempat menjadi simbol nasionalisme dan kemandirian industri otomotif nasional ketika Jokowi menggunakannya sebagai kendaraan dinas saat menjabat Wali Kota Solo.

    Namun setelah bertahun-tahun berlalu, keberadaan dan produksi massal mobil tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara Jokowi blak-blakan mengenai mobil Esemka saat dicecar pertanyaan oleh Karni Ilyas.

    “Mestinya kan ini didukung karena produk lokal, nasional, mestinya pas ujian emisi dibantu dong produk, ini gak dibantu,” kata Jokowi kala itu.

    Jokowi bilang, karena Esemka merupakan produk lokal, mestinya didukung secara nasional tanpa ujian apapun.

    “Kalau perlu gak pake ujian emisi, langsung diluluskan. (Soal mesin) Dicek aja ke Solo, kita juga buka-bukaan, gak ada kita tutup-tutupi, tapi prinsipnya kita ingin punya kebanggaan brand Indonesia,” tandasnya.

  • Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gelombang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana dari perusahaan pelat merah untuk terlibat dalam upaya penyelamatan raksasa tekstil asal Sukoharjo tersebut.

    “Belum,” ujar Erick singkat saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

    Namun, Erick tidak menutup kemungkinan bahwa BUMN akan masuk jika ada peluang mengambil alih aset-aset strategis milik Sritex. Hal itu, lanjutnya, bergantung pada keputusan tim kurator.

    “Kalau BUMN diberi kesempatan untuk melakukan bantuan. Misalnya, kita melihat asetnya ada yang menarik, ya kita coba,” tambahnya.

    Sementara itu, proses kepailitan Sritex tengah bergulir panas. Tim kurator mencatat total utang Sritex yang menggantung mencapai Rp29,8 triliun, yang berasal dari 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis.

    Dalam daftar piutang tetap yang diakui kurator, Sritex menanggung utang besar kepada sejumlah instansi negara. Di antaranya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebesar Rp28,6 miliar dan Bea Cukai Surakarta sebesar Rp189,2 miliar.

    Tak hanya itu, PT PLN Jawa Tengah-DIY tercatat sebagai kreditur konkuren dengan piutang sebesar Rp43,6 miliar.

    Sritex yang dulunya dikenal sebagai raja tekstil ekspor Indonesia, kini tersungkur dalam jerat utang jumbo dan PHK massal. Di sisi lain, pemerintah masih memantau perkembangan restrukturisasi dan opsi pemulihan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kurator telah membuka kemungkinan mempekerjakan kembali eks pekerja Sritex melalui investor baru.

  • Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan calon pensiunan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa menjadi manajer di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memperbolehkan pensiunan Himbara menjadi manajer di KopDes Merah Putih. Adapun, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    “Boleh [pensiunan BUMN menjadi manajer di KopDes Merah Putih],” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Namun, dia menjelaskan KopDes lebih dahulu akan memilih pengurus dan pengelola. Terlebih, lanjut dia, belum ada unit usaha yang dijalankan.

    “Mulainya nanti Oktober nanti kan akan ada pengurus dan mungkin juga ada tambahan pengelola, manajer-manajer,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut bahwa Kemenkop sudah mengantongi struktur pengurus dan pengawas KopDes Merah Putih dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus), sebagaimana yang tertuang dalam berita acara.

    Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menuturkan pegawai di bank Himbara bisa menjadi salah satu sumber daya manusia (SDM) untuk membantu menyukseskan KopDes Merah Putih.

    “BUMN menawarkan bahwa banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal 1-2 tahun, bisa juga masuk ke situ [KopDes Merah Putih] sebagai manajernya, kalau memang terbuka,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Menurutnya, pemilihan SDM yang kompeten dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan KopDes Merah Putih. “Jadi ini SDM menjadi penting juga karena modeling [bisnis] tidak cukup kalau SDM-nya juga ini [tidak kompeten],” imbuhnya.

    Erick juga menjelaskan unit usaha KopDes Merah Putih bakal disesuaikan dengan permintaan desa setempat, mulai dari menjadi agen pupuk hingga agen gas LPG/BBM bersubsidi. Namun, Erick mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) usaha, di mana satu desa sudah memiliki agen pupuk, misalnya.

    Dia menekankan, diperlukan perencanaan dan pementasan yang matang sebelum memutuskan untuk menjalankan unit usaha KopDes Merah Putih.

    “Posisi kami BUMN tadi sebagai supporting. Leading sektornya sudah ada, Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi] lalu diawasi juga oleh Pak Menko [Pangan Zulkifli Hasan],” pungkasnya.

  • Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

    “Sekarang ini sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin.

    Ma’ruf menyampaikan transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo telah berjanji untuk membentuk badan agar kegiatan ekonomi syariah dapat berkembang dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

    “Beliau (Presiden Prabowo) masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, dan berarti Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” katanya.

    Lebih lanjut, ekonomi dan keuangan syariah berkembang dengan empat fokus utamanya pada sektor industri keuangan; industri halal, dana sosial syariah; wakaf zakat dan bisnis syariah.

    Untuk terus mendorong empat sektor tersebut, kata Ma’ruf, dibutuhkan pengusaha syariah. Oleh karena itu, KNEKS mendorong peningkatan para pengusaha berbasis syariah agar ekosistem syariah terus bertumbuh.

    “Ada tiga upaya yang dilakukan, pertama menginkubasi pertumbuhan para pengusaha, kedua mengembangkan para pengusaha yang sudah ada, dan ketiga menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” imbuh Ma’ruf.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong agar ekonomi syariah terus tumbuh.

    Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan finansial syariah seperti bank-bank atau asuransi berbasis syariah.

    “Kami tentu Kementerian BUMN mendorong konsolidasi yang selama ini, selalu saya sampaikan tidak mungkin ekonomi syariah bisa tumbuh tanpa adanya finansial syariah. Karena itu, kenapa kita dorong pertumbuhan bank syariah, insurance syariah ataupun tadi pola-pola keuangan syariah ke depannya,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait dugaan korupsi pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur). Kabarnya, Diana dipanggil untuk dimintai keterangan.

    Berdasarkan potongan gambar surat pemanggilan yang beredar di media, surat itu dirilis tanggal 14 Mei 2025 dengan nomor nomor B-1915/N.3/Fd.1/05/2025. Diana diminta untuk datang pada tanggal 21 Mei 2025, namun disebut-sebut ia tak hadir pada waktu yang dijadwalkan.

    Diana dipanggil untuk dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Memang kami mendapatkan surat tersebut, namun karena kemarin kesibukan kami jadi kami akan menjadwalkan ulang. Namun, waktunya kami masih belum mendapatkan dari Kejati,” kata Diana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    Diana mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Dody telah memberikan arahan agar Diana bisa memberikan keterangan kepada Kejati dan tidak perlu mengambil cuti sementara hingga kasus ini selesai.

    “Sebenarnya saya sudah diskusi dengan pak menteri dan saya diminta untuk memberikan keterangan saja kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, ini yang harus saya siapkan dan tidak perlu cuti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ini baru pemanggilan awal. Ia meminta agar masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan negatif.

    “Mungkin baru pemanggilan awal jadi belum tahu arahnya ke mana, bahkan belum jadi saksi masih memberikan keterangan. Jadi masih berproses, jangan suudzon dulu kan baru dimintai keterangan,” kata Dody.

    Menurut Dody, hal ini menjadi bagian dari kewajibannya dan para pejabat lain untuk memberikan laporan secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Apalagi, para pejabat publik punya tugas besar dalam mengelola dan mempergunakan uang negara.

    “Ini bagian daripada kewajiban kita, transparansi kita, akuntabilitas kita, pada saat kita diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola sebagian dana APBN yang diturunkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan harus membangun sesuatu dan itu harus dipertanggungjawabkan lah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pada April lalu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

    “Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT,” ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ia telah bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek pondasinya tidak sesuai dengan RKS.

    Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman pondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman pondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

    Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding. Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

    Tonton juga Video: Warga Perbatasan RI-Timor Leste Serahkan Senjata-108 Amunisi ke TNI

    (shc/ara)

  • Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Menteri ESDM umumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 M Dolar AS

    Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 Miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    “Juni kami akan groundbreaking untuk ekosistem baterai CATL yang bekerja sama dengan BUMN. Setelah itu, kami akan masuk pada tahap berikutnya lagi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut dapat dipastikan sumber dananya dari Danantara.

    “Kalau itu katakanlah proyeknya mayoritasnya di Indonesia, besarnya (porsi pembiayaan) adalah besar Danantara, maka mayoritasnya pasti Danantara,” kata Bahlil.

    Akan tetapi, manakala Danantara minoritas, maka pembiayaan dari Danantara pun juga akan minoritas.

    “Tetapi, saya yakinkan bahwa arahan Presiden Prabowo, ini proyek Merah Putih. Artinya, kami usahakan semaksimalnya agar semuanya mayoritasnya ada di negara,” sambung Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya, yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membahas hilirisasi. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sebelum pukul 17.00 WIB.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, saat ditemui selepas rapat, menyebu Presiden Prabowo menyetujui proyek-proyek hilirisasi yang dipaparkan oleh Menteri ESDM.

    “Pak Bahlil dan tim menyampaikan ke Bapak Presiden, rapat intensif kami untuk hilirisasi, tetapi Bapak Presiden setuju semua, karena ini akan meningkatkan devisa, kita mengurangi impor, dan tentu membuka lapangan kerja,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia melanjutkan Khusus Kementerian Kehutanan proyek hilirisasi itu terkait salah satunya dengan agroforestri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Wapres hingga Menpora hadiri “fun football” PP Pemuda Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menghadiri kegiatan fun football yang digelar Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Lapangan Sepak Bola ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Ke-93 Pemuda Muhammadiyah yang bertajuk “Pemuda Negarawan, Totalitas untuk Indonesia Raya”.

    Wapres Gibran bergabung dalam satu tim bersama sejumlah tokoh muda, antara lain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo, serta Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah Machendra Setya Atmaja.

    Tim ini juga diperkuat beberapa pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama, seperti Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat dan Sekretaris Jenderal Peradah Pandu Winata.

    Selain itu, mantan pemain Timnas Indonesia Cristian Gonzáles dan Maman Abdurahman menambah kekuatan tim.

    Sedangkan lawan mainnya, yakni Tim Pemuda Muhammadiyah menurunkan formasi terbaik dari jajaran Pimpinan Pusat, antara lain Gusman Fahrizal, Nur Sigit Nugroho, Radius Setiawan, Abdul Musawir Yahya, Elli Oscar, Bagus Ardeni, Ilham Pratama, Amiruddin Awalin, Infa Wilindaya, Eko Andriyanto, dan Muh. Syaltut.

    Pada pertandingan yang berlangsung dalam dua babak berdurasi masing-masing 30 menit tersebut, kedua tim saling bertukar serangan dalam suasana penuh keakraban namun tetap mempertahankan semangat juang dan sportivitas.

    Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara-cara yang menyenangkan.

    Pada akhir pertandingan, Tim Wapres berhasil mengalahkan Tim Pemuda Muhammadiyah dengan skor 6-3. Gibran berhasil mencetak satu gol pembuka untuk kemenangan timnya.

    Terkait acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang memaknai miladnya ke-93 dengan kegiatan yang menyatukan dan membahagiakan.

    Menurutnya, semangat kerja sama, sportivitas, dan pantang menyerah yang tampak dalam pertandingan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemuda sebagai kekuatan strategis pembangunan sekaligus motor penggerak persatuan.

    “Saya senang bisa bermain bersama teman-teman lintas organisasi malam ini. Jangan lelah bersatu, berkarya, dan bergembira,” ucapnya.

    Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

    “Hari ini juga sekaligus kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana temanya adalah bersama di sini, tentu kita berharap kebersamaannya seperti tim sepak bola (sesungguhnya),” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program tersebut.

    “Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” kata Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan keterlibatan pemda dalam Sekolah Rakyat dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.

    Tito mengungkapkan sejalan dengan arahan Presiden RI, direncanakan akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

    Namun demikian, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

    “Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.

    Dia menekankan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

    Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menekankan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.

    Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara terkait rencana Indonesia menambah impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Terkait impor LPG, Erick mengatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan apakah penambahan impor itu perlu dilakukan atau tidak. Pasalnya saat ini impor LPG Indonesia dari AS sudah mencapai 57%.

    “Hari ini kita sudah mencapai 57% LPG dari AS. Apakah kita akan menaikkan terus, ini yang tentu kami lagi memohon pertimbangan,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (20/5/2025).

    Erick tidak mau Indonesia terlalu bergantung dengan LPG dari AS. Jika porsinya terlalu banyak, ia khawatir suatu saat AS tidak bisa memasok LPG ke Indonesia dan Indonesia tidak bisa menemukan penggantinya.

    “Jangan sampai kalau ketergantungannya terlalu maksimal, kalau tiba-tiba dari pihak AS sedang ada kendala misalnya bencana alam atau supply chain-nya terganggu, takutnya kita nanti tidak ada pengganti. Nah ini yang mungkin kemarin kita cukup berhati-hati,” beber Erick.

    Sedangkan terkait minyak mentah, Erick melihat potensi penambahan impor dari AS karena saat ini porsinya baru 4%. Ia memastikan suatu transaksi perdagangan akan dijaga agar tidak didominasi oleh suatu negara.

    “Kalau crude oil hari ini kita baru 4%, artinya kita bisa shifting kebutuhan crude oil kita dibandingkan misalnya LPG. Ini tentu masih tahap-tahap yang belum putus, apakah nanti crude oil ini kita bisa naikkan jumlahnya dari 4% misalnya ke 30% atau 25%. Tentu ini balance antara transaksi perdagangan ini yang kita jaga jangan sampai kita didominasi kebutuhan oleh satu negara,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan impor LPG dan minyak dari AS akan ditambah dengan nilai kurang lebih di atas US$ 10 miliar. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai US$ 14-15 miliar.

    “Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami yang angkanya kurang di atas US$ 10 miliar,” kata Bahlil di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

    Bahlil menyebut penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin. Melainkan kemungkinan akan dikurangi.

    “(Impor) dari negara lain tidak disetop juga, volumenya yang mungkin dikurangi. Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tutur Bahlil.

    (kil/kil)