Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • BUMN Karya Boncos Terus, Erick Thohir Layak Ditegur Prabowo

    BUMN Karya Boncos Terus, Erick Thohir Layak Ditegur Prabowo

    GELORA.CO -Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto atas kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir wajar dilakukan karena persoalan BUMN Karya yang terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN). 

    Pengamat pemerintahan Citra Institute, Efriza menuturkan, sudah tepat jika Presiden Prabowo menegur Erick Thohir di dalam forum konferensi internasional, karena mendapati BUMN Karya selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

    “Jadi Prabowo sebagai presiden sudah menyadari hal itu, tetapi menteri yang bertanggung jawab yang sepertinya kurang peka terhadap permasalahan BUMN, bahkan arahan Presiden di (dalam) rapat,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.

    Menurutnya di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu sekarang ini, wajar apabila Presiden menyoroti kinerja BUMN Karya yang terlalu menghabiskan anggaran negara, namun tidak ada solusi praktis dari sang menteri.

    “Sehingga yang terjadi, jika orang tidak peka, maka memberikan arahan dengan ketus di forum publik adalah jalan keluar,” sambungnya menegaskan. 

    Oleh karena itu, magister ilmu politik jebolan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, Presiden Prabowo habis kesabaran terhadap kinerja Erick Thohir, sehingga harus membongkar persoalan BUMN Karya di Forum Konferensi Infrastruktur Internasional 2025.

    “Jadi Presiden Prabowo diyakini sudah bersabar tapi tak tahan juga, akhirnya kekeselan dan kekecewaannya diungkapkapkan,” tuturnya.

    “Sehingga demikian, kesadaran untuk menyelamatkan BUMN karya hadir dari Presiden Prabowo, tetapi kepekaan dan aksi nyata dari Erick Thohir yang tak tampak,” demikian Efriza menambahkan

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Sidang Tom Lembong, Rini Soemarno Sebut Koperasi Tak Bisa Disamakan dengan BUMN

    Sidang Tom Lembong, Rini Soemarno Sebut Koperasi Tak Bisa Disamakan dengan BUMN

    Sidang Tom Lembong, Rini Soemarno Sebut Koperasi Tak Bisa Disamakan dengan BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2015-2019 Rini Mariani Soemarno menyebutkan, koperasi tidak bisa disamakan dengan perusahaan pelat merah.
    Pernyataan Rini itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa dalam sidang dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    “Bahwa koperasi tidak dapat dipersamakan dengan BUMN kecuali ada pengecualian dari rapat koordinasi antar kementerian oleh Menteri Koordinator Perekonomian terkait pelaksanaan stabilisasi harga dan operasi pasar,” kata jaksa membacakan keterangan Rini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Dalam perkara ini, salah satu kebijakan
    Tom Lembong
    yang dinilai melawan hukum adalah penunjukan sejumlah koperasi TNI-Polri dalam operasi pasar pengendalian harga gula.
    Tidak hanya itu, Tom Lembong bahkan menerbitkan persetujuan impor (PI) gula sebanyak ratusan ribu ton ke koperasi TNI-Polri.
    Menurut Rini, selama lima tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, tidak pernah ada pembahasan koperasi menjadi pelaksana tugas pengendalian harga gula.
    “Selama saya menjabat Menteri BUMN, saya tidak pernah mendengar atau membahas koperasi-koperasi ditugaskan sebagai pelaksanaan stabilisasi harga pemenuhan stok dan operasi pasar,” ujar jaksa membacakan keterangan Rini.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Jaksa Disoraki Pengunjung Sidang Tom Lembong saat Sebut Rini Soemarno Ada Acara Keluarga Nasional

    7 Jaksa Disoraki Pengunjung Sidang Tom Lembong saat Sebut Rini Soemarno Ada Acara Keluarga Nasional

    Jaksa Disoraki Pengunjung Sidang Tom Lembong saat Sebut Rini Soemarno Ada Acara Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) disoraki pengunjung sidang perkara Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Peristiwa ini terjadi saat persidangan berlangsung tegang lantaran tim kuasa hukum tidak terima hakim mempersilakan jaksa membacakan keterangan Menteri BUMN 2014-2019,
    Rini Soemarno
    di tahap penyidikan.
    Rini disebut sudah empat kali dipanggil sebagai saksi namun tak kunjung hadir di sidang dengan berbagai alasan.
    “Kalau majelis hakim berpendapat bahwa itu tetap dibacakan, lalu untuk apa kami hadir di sini?” ujar kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, marah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika kemudian menyilakan kuasa hukum menyampaikan keberatannya dalam nota pembelaan. Menurutnya, sudah terdapat banyak saksi yang diperiksa.
    Adapun Rini, kata Hakim Dennie, sudah dipanggil empat kali secara patut namun mantan menteri itu tidak juga menghadiri sidang.
    “Sudah empat kali dipanggil namun sampai sekarang juga tidak hadir. Ini adalah buktinya dan sudah diterima oleh sekretaris yang bersangkutan,” tutur Hakim Dennie.
    Majelis hakim lalu menanyakan kepada jaksa apakah mereka tetap akan membacakan keterangan Rini meskipun pengacara keberatan.
    Jaksa lalu menjelaskan, Pasal 162 KUHAP mengatur bahwa saksi yang sudah memberikan keterangan di tahap penyidikan lalu meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak bisa hadir di sidang, maka keterangannya itu bisa dibacakan.
    Menurutnya, hal itu menjadi norma dalam pasal KUHAP tersebut.
    “Ayat duanya, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang di bawah sumpah,” jelas jaksa.
    “Pertanyaannya saksinya sudah meninggal belum?” timpal Ari.
    Jaksa mengatakan, pihaknya menggunakan dasar ketentuan bahwa saksi yang berhalangan secara sah setelah dipanggil secara patut keterangannya bisa dibacakan di sidang.
    Hakim Dennie lalu meminta jaksa menjelaskan maksud berhalangan secara sah tersebut.
    “Dari surat tersebut saksi, ada acara di Jawa Tengah. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada di luar negeri,” tutur jaksa.
    Mendengar jawaban jaksa, pengunjung sidang bersorak dan mengungkapkan kekecewaan.
    “Wuuu,” kata pengunjung sidang bersorak.
    “Lah itulah halangannya nanti kita tetap membalikan ke masing-masing untuk menilai,” kata Hakim Dennie.
    Akhirnya, sidang tetap dilanjutkan dengan pembacaan keterangan Rini kepada penyidik.
    Sementara, seluruh kuasa hukum
    Tom Lembong
    keluar meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan atas pembacaan keterangan saksi.
    “Kalau begitu kami izin keluar, silakan nikmati keadilan yang kalian miliki!” tutur Ari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Sepeda Butut Jadi Konglomerat: Kisah Bocah Kampung Legendaris

    Dari Sepeda Butut Jadi Konglomerat: Kisah Bocah Kampung Legendaris

    Jakarta –

    Eka Tjipta Widjaja memulai semuanya dari nol. Seorang bocah imigran yang keliling kampung menjajakan permen dengan sepeda tua, tanpa modal besar atau gelar tinggi. Kini siapa yang tak kenal namanya? Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, ia berhasil membangun Sinar Mas menjadi kerajaan bisnis raksasa bernilai triliunan rupiah.

    Pria yang telah tutup usia pada 26 Januari 2019 itu terkenal sebagai salah satu orang terkaya di Tanah Air. Kisah hidupnya penuh perjuangan, kesuksesan datang dari kerja keras dan tak gampang menyerah.

    Bisnis Eka Tjipta kini dipegang oleh anak-anaknya. Berdasarkan data Forbes yang dikutip Selasa (17/6/2025), pada akhir 2024 keluarga Widjaja masih tercatat dalam daftar orang terkaya ke 4 di Indonesia dengan nilai harta US$ 18,9 miliar atau setara Rp 306,1 triliun (kurs Rp 16.200).

    Sebelum jadi konglomerat, Eka Tjipta punya kisah panjang dalam membangun bisnisnya. Bermigrasi dari China, dia pertama kali menginjak Indonesia di usia 9 tahun bersama sang ibu pada 1931. Hal itu dilakukan demi menyusul sang Ayah yang sudah lebih dulu tiba di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam laman pribadinya pernah menyebut bahwa Eka Tjipta tinggal di sebuah rumah dengan dinding bambu dan beratap daun rumbia. Ayahnya punya usaha toko kecil-kecilan.

    Saat itu, Eka Tjipta yang bernama asli Oei Ek Tjhong lebih tertarik membantu ayahnya jualan ketimbang sekolah. Dia memilih menjual barang dagangan dengan cara keliling kampung. Dia ogah cuma berdiam diri di toko.

    Eka Tjipta yang saat itu hanya bisa bicara bahasa Hokkian juga sempat kesusahan untuk sekolah di Makassar. Di usianya yang sudah 9 tahun, pihak keluarga memohon-mohon ke kepala sekolah agar dibolehkan masuk ke kelas 3.

    Sampai tiba saatnya lulus SD, Eka Tjipta malas melanjutkan sekolah formal dan memilih mendatangkan guru malam hari ke rumah. Alasannya, jika sekolah untuk bekerja maka dia mau bisa bekerja tanpa bersekolah.

    Eka Tjipta membayar jasa guru itu dari hasil jualannya setamat SD yakni berjualan biskuit dan permen. Bahkan, agar bisa berbisnis, dia sampai menjaminkan ijazah SD ke produsen sehingga bisa menjualnya kembali alias jadi distributor.

    Bisnis berjalan lancar, omzet pun meningkat. Eka Tjipta bisa beli sepeda butut hingga becak bekas sebagai sarana menjual dagangannya berkeliling. Dalam 4 tahun dirinya bisa mengumpulkan 2.500 gulden, dan 1.000 gulden bisa dipakai renovasi rumah orang tuanya.

    Tak cepat puas, Eka Tjipta merambah sumber uang lainnya dengan ikut arisan tender. Caranya siapa yang mau memberi bunga tertinggi yang menang, cuma di bisnis ini dia gagal karena kondisi ekonomi kacau saat Jepang masuk Makassar 1941. Dananya di arisan tender pun raib bersama pemenang tender.

    Eka Tjipta juga berkali-kali bangkrut hingga sempat menjual sebagian asetnya. Setelah banyak jatuh bangun di Makassar, dia pindah ke Surabaya. Di sinilah Sinar Mas mulai dibangun dan diresmikan. Kala itu masih CV Sinar Mas.

    Mengutip dari laman resmi Sinar Mas, pilar bisnis Sinar Mas dari bisnis perusahaan meluas ke kertas dan sawit. Pada 1972, Eka Tjipta mendirikan paprika soda kimia, Tjiwi Kimia yang kemudian menjadi pabrik kertas pertama Sinar Mas.

    Sinar Mas juga mengembangkan bisnis di sektor layanan keuangan seperti asuransi dan perbankan. Itu adalah PT Internas Artha Leasing Company yang berdiri pada 1982. Pada 1986, ada Sinar Mas Forestry mulai mengelola hutan tanaman pertamanya.

    Krisis 1998 bukan menjadi penghalang Eka Tjipta mengembangkan perusahaannya. Sinar Mas mulai melebarkan sayapnya di bidang penyediaan energi, perdagangan besar, serta infrastruktur telekomunikasi.

    Lalu, pada 2006, Sinar Mas mengakuisisi Bank Shinta dan menjadi Bank Sinarmas. Ada juga pilar kesehatan mencakup Eka Hospital, serta membentuk organisasi kemanusiaan seperti Yayasan Dharma Eka Tjipta, dan pendidikan seperti Sinar Mas World Academy.

    Jadi hingga saat ini secara total, Sinar Mas bergerak melalui tujuh pilar bisnis, dari pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, layanan keuangan, pengembang dan real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta layanan kesehatan. Meski kini sudah tiada, kehebatan dan pantang menyerah Eka Tjipta dalam membangun bisnis patut dijadikan motivasi.

    (fdl/fdl)

  • Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN

    GELORA.CO -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berpeluang didepak dari posisinya jika dalam waktu beberapa waktu ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN, utamanya BUMN Karya.

    Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di acara International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025. 

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyindir kinerja BUMN yang dianggap lambat tapi terus meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Bukan tidak mungkin Erick akan segera didepak dari menteri jika dalam beberapa bulan ke depan tidak mampu memperbaiki kinerja BUMN utamanya BUMN Karya,” kata Saiful kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025.

    Saiful mengatakan, Erick saat ini dalam poosisi bahaya setelah disentil secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Untuk itu, Erick harus segera membenahi kinerjanya. Jika tidak, maka jabatan akan menjadi ancamannya.

    “Jika misalnya di BUMN banyak masalah, maka perlu solusi jitu dari Menteri BUMN untuk segera memperbaiki, bukan malah justru menambah beban presiden untuk memastikan program-programnya terlaksana dengan baik di lapangan,” pungkas akademisi Universitas Sahid Jakarta ini

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)

  • Gandeng KevinLAB dan Catur Elang Perkasa, TASPEN Dorong Energi Hijau

    Gandeng KevinLAB dan Catur Elang Perkasa, TASPEN Dorong Energi Hijau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menyadari pentingnya dekarbonasi menuju target Net Zero Emission BUMN, PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan energi dan efisiensi operasional. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama tripartit dengan KevinLAB Inc. perusahaan asal Korea dan PT Catur Elang Perkasa.

    Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan dan Aktuaria TASPEN Bapak Feb Sumandar, CEO KevinLAB Inc. Mr. Kim Young Jae, dan Direktur PT Catur Elang Perkasa Bapak Agung Widiyanto, di TASPEN Kantor Cabang Jakarta I Jakarta Selatan.

    Corporate Secretary TASPEN, Henra menuturkan, kerja sama ini merupakan tonggak penting bagi TASPEN dalam menumbuhkan budaya keberlanjutan dan efisiensi energi di lingkungan kerja. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi komitmen jangka panjang TASPEN terhadap prinsip tata kelola berkelanjutan.

    “TASPEN dapat menjadi role model dalam transformasi hijau di sektor BUMN, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun dan asuransi sosial,” ujar Henra dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Dia melanjutkan, pada tahap awal, proyek ini telah memasang 38 lembar panel surya dengan total kapasitas 20 kilowatt-peak (kWp) di atap Kantor Cabang TASPEN Jakarta 1. Instalasi ini disertai dengan sistem Energy Management System (EMS) yang mencakup tampilan dan kontrol akses pada bagian pengendalian AC, sensor lingkungan, dan 4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang seluruhnya dikendalikan melalui aplikasi pemantauan bernama MOSAIC.

    Pemilihan TASPEN sebagai lokasi implementasi didasarkan pada sejumlah faktor strategis yang menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap inisiatif ramah lingkungan dan efisiensi energi sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). TASPEN dipandang sebagai mitra BUMN yang memiliki pengaruh sistemik dalam mendorong perubahan ke arah ekonomi hijau.

    Lebih jauh, gedung TASPEN Kantor Cabang Jakarta I juga dinilai memiliki infrastruktur yang representatif untuk mendukung integrasi sistem energi berbasis Internet of Things (IoT). Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak langsung pada efisiensi operasional gedung, tetapi juga menjadi model percontohan nasional bagi BUMN dan institusi pemerintah lainnya dalam mengadopsi teknologi monitoring energi dan sumber energi bersih.

    Komitmen TASPEN terhadap efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan tercermin tidak hanya melalui digitalisasi layanan bagi peserta melainkan juga lewat langkah transformasi operasional yang lebih ramah lingkungan. Melalui proyek percontohan pemasangan 38 panel surya berdaya 20 kWp dan penerapan sistem manajemen energi berbasis cloud di TASPEN Kantor Cabang Jakarta I, TASPEN memperoleh data pemantauan energi secara real-time yang akan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan menekan biaya operasional.

    Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir mendorong setiap BUMN untuk mengadopsi inovasi teknologi hijau sebagai sumber nilai tambah baru bagi perusahaan, peserta, dan masyarakat. Semangat tersebut selaras dengan arah strategis Kementerian BUMN yang mengedepankan integrasi antara pelayanan publik yang prima dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berjangka panjang.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini sebagai upaya agar program tersebut mendapatkan pinjaman dengan bunga murah.

    Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan dinilai perlu masuk dalam program KUR agar mendapatkan subsidi bunga.

    Rencananya, hal itu akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini nanti akan disempurnakan di PP di Kementerian Perekonomian agar nanti pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Setiap Kopdeskel Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1-3 miliar untuk menjalankan bisnisnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui plafon pinjaman dari bank BUMN alias Himbara.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat menyampaikan bahwa skema kredit yang akan dikucurkan oleh Himbara berupa Kredit Usaha Rakyat sebagai modal bisnis.

    “Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    (rea/rrd)