Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Bupati Jombang Serahkan Penghargaan kepada 14 Pemuda Pelopor

    Bupati Jombang Serahkan Penghargaan kepada 14 Pemuda Pelopor

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Upacara Bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lapangan Pemkab Jombang dengan tema “Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu”, Selasa (28/10/2025).

    Upacara ini menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan semangat kepeloporan pemuda, baik di tingkat nasional maupun khususnya di Kabupaten Jombang.

    Bupati Jombang, Warsubi, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam pidatonya, Menpora menekankan bahwa tugas pemuda saat ini bukan lagi mengangkat bambu runcing seperti yang dilakukan para pahlawan di masa lalu.

    “Saat ini, tugas pemuda adalah mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran,” ujarnya. Meskipun zaman telah berubah, semangat perjuangan tetaplah sama: Indonesia harus tetap berdiri tegak dan tidak boleh kalah.

    Menpora juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam membangun Indonesia, dengan mengutip pesan dari Presiden Republik Indonesia. “Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” ucapnya. Ini adalah pesan motivasi yang diharapkan dapat membangkitkan semangat juang dan optimisme pemuda di seluruh Indonesia.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Warsubi, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga api perjuangan demi “Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia”. Pesan ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kontribusi nyata pemuda untuk masa depan bangsa.

    Tidak hanya upacara bendera, momen yang tak kalah membanggakan terjadi usai upacara, ketika Bupati Jombang didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Pemuda Pelopor Kabupaten Jombang Tahun 2025. Sebanyak 14 pemuda-pemudi berprestasi dari berbagai bidang diakui sebagai Pemuda Pelopor Kabupaten Jombang 2025.

    Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol penghargaan atas kontribusi mereka dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, pangan, seni budaya, hingga pengelolaan lingkungan. Para pemuda ini membuktikan bahwa semangat Sumpah Pemuda masih hidup dalam aksi nyata mereka.

    Mereka adalah contoh nyata dari pemuda yang patriotik, gigih, dan empati, sebagaimana diungkapkan dalam pidato Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Upacara yang berlangsung dengan khidmat ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, serta Forkopimda, pejabat, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kepemudaan. Acara ini juga meliputi pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. [suf]

  • Bupati Sidoarjo Ajak Pemuda Jadi Pelaku Perubahan

    Bupati Sidoarjo Ajak Pemuda Jadi Pelaku Perubahan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, Selasa, 28 Oktober 2025. Upacara tersebut dilaksanakan di halaman parkir Mall Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur Sidoarjo dan dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan kepemudaan, serta masyarakat setempat.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, yang bertindak sebagai pembina upacara, membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam sambutannya, Erick Thohir mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk terus bergerak, berkarya, dan berinovasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

    “Pemuda Indonesia saat ini harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton di tengah perkembangan dunia digital yang terus bergerak,” ucap Erick Thohir melalui Bupati Sidoarjo.

    Ia juga menekankan pentingnya kecerdasan, semangat, dan kemampuan pemuda dalam membangun negeri, baik di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

    H. Subandi, dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa Hari Sumpah Pemuda adalah momentum yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempertanyakan sejauh mana kontribusi mereka terhadap bangsa. Apakah mereka sudah menjadi bagian dari solusi atau justru hanya penonton di tengah perubahan yang ada?

    “Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi. Gunakan kecanggihan teknologi untuk hal positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Bupati Subandi juga mengajak pemuda Indonesia untuk menyalakan kembali semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan adalah membangun Indonesia dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Mulai dari bidang keahlian yang dikuasai hingga karya-karya besar yang dapat membanggakan bangsa.

    “Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena dari cinta itulah lahir pengabdian yang tulus. Mari kita terus bergerak bersama, menggandeng tangan satu sama lain tanpa memandang perbedaan,” lanjut Bupati Sidoarjo.

    Bupati Subandi juga menekankan pentingnya persatuan. Perbedaan suku, agama, dan budaya yang dimiliki Indonesia bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang memperindah bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak generasi penerus bangsa untuk terus menjaga persatuan dan memperjuangkan kemajuan bangsa.

    “Dengan persatuan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan, sebagaimana para pemuda tahun 1928 yang mampu melampaui perbedaan demi satu tujuan yakni Indonesia yang bersatu,” ucapnya, menutup pidato dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    Sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Subandi juga menyerahkan penghargaan literasi nasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo serta delapan guru SD di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, piala kompetisi literasi sains jenjang SD juga diserahkan kepada enam anak di tiga sekolah dasar (SD) di Sidoarjo. [isa/suf]

  • Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Uji Coba Ulang Utang Kereta Cepat

    Oleh:Defiyan Cori 

       

    KEBERANIAN memulai hal baru, mungkin inilah warisan terbesar Joko Widodo selama dua periode memimpin negeri ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu berani menantang kebiasaan lama, menembus keraguan birokrasi, dan menggebrak lewat proyek-proyek infrastruktur raksasa, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Kereta cepat bukan soal untung rugi, yang penting rakyat dilayani,” kata Jokowi pada 2 Oktober 2023 saat meresmikan beroperasinya kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Ucapan itu menegaskan satu hal: proyek ini dibangun bukan semata demi laba, melainkan pelayanan publik. Dalam logika bisnis, kerugian di awal operasi adalah hal yang lumrah. Namun di dunia korporasi, setiap angka tetap bicara: untung atau rugi menentukan kepercayaan investor dan kreditor.

    Karena itu publik terperangah ketika Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengeluhkan kerugian proyek KCJB di hadapan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menyebut kerugian gabungan PT KCIC dan PT KAI pada 2024 mencapai Rp4,195 triliun, sementara semester pertama 2025 (unaudited) sudah menembus Rp1,625 triliun. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai “bom waktu”.

    Pernyataan itu sontak memicu polemik. Bukankah sejak awal proyek ini dijalankan dengan skema bisnis ke bisnis (B-to-B) tanpa jaminan APBN? Tidakkah sang direktur memahami kontrak dan risiko yang telah disepakati?

    Sebelum menuding siapa bersalah, ada baiknya publik menelusuri akar persoalan. Dalam dunia bisnis, studi kelayakan atau feasibility study (FS) adalah dokumen paling mendasar. Ia menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak layak dijalankan. Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya menelusuri kembali dokumen ini: apakah KCJB benar-benar dinilai layak secara teknis, ekonomi, dan finansial sebelum dijalankan?

    Kalau memang layak, mengapa kerugian menggunung sejak awal? Tapi kalau tidak layak, mengapa proyek senilai triliunan rupiah ini tetap diteruskan?

    Sebagian pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), bahkan menyebut proyek ini “sudah busuk sejak awal”.

    Awal kisahnya bisa ditarik ke 2015. Kala itu, dua raksasa ekonomi–Jepang dan China–berebut mengerjakan proyek kereta cepat sejauh 142,3 kilometer ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 107 dan 93 Tahun 2015, pemerintah memberi batas waktu penentuan pemenang hingga 31 Agustus 2015.

    Akhirnya, pilihan jatuh ke China. Alasannya sederhana: tawaran mereka lebih murah dan tidak membebani APBN. Jepang menawarkan nilai proyek USD 6,2 miliar (sekitar Rp86,8 triliun), sedangkan China hanya USD 5,5 miliar (Rp77 triliun). Selisihnya sekitar Rp9,8 triliun.

    China juga berjanji tidak meminta jaminan pemerintah. Janji yang belakangan menjadi sumber polemik.

    Pertengahan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken kerja sama pendanaan dengan berbagai BUMN senilai total US$40 miliar—sekitar Rp520 triliun. Padahal, nilai proyek KCJB hanya Rp78–87 triliun. Apakah seluruh pinjaman itu untuk kereta cepat semata? Pertanyaan ini belum pernah dijawab tuntas.

    Dari sinilah lahir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), dan PTPN VIII. Mereka menggandeng China Railway International dengan kepemilikan saham 60:40.

    Masalahnya, sebagai leading consortium, PT KAI menanggung beban terbesar—58,53 persen saham PSBI—dan karenanya paling terdampak ketika proyek merugi. Semester pertama 2025, kerugiannya hampir Rp1 triliun.

    Mengapa Kerugian ini Tak Bisa Diantisipasi?

    Sebagian penyebabnya, proyek yang semula dirancang selesai 2019 baru rampung 2023. Biaya pun membengkak. Dari semula US$5,5 miliar, melonjak hingga US$8 miliar atau sekitar Rp114 triliun.

    Lebih runyam lagi, peralihan kepemimpinan konsorsium dari WIKA ke KAI menambah beban koordinasi. Lalu komitmen awal “tanpa APBN” berubah di tengah jalan: Menteri BUMN Erick Thohir, didukung Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya mengusulkan keterlibatan dana negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi penggunaan APBN. Presiden Jokowi disebut mengetahui keputusan itu. Dengan demikian, ada tiga pejabat yang memikul tanggung jawab atas perubahan fundamental proyek ini.

    Kini, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengusulkan penerbitan Keppres baru untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Padahal, langkah itu justru menambah simpul birokrasi. Penyelesaiannya cukup dilakukan lewat mekanisme renegosiasi dan restrukturisasi utang antara PT KCIC dan lembaga pembiayaan China, seperti China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

    Tak perlu Keppres baru. Yang dibutuhkan hanyalah profesionalisme dan keberanian mengambil keputusan.

    Pemerintah sebenarnya punya instrumen yang bisa diandalkan: BPI Danantara. Badan ini dapat menjadi fasilitator renegosiasi antara PSBI dan pihak China Railway International, yang beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation, TSDI Group, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, serta China Railway Signal and Communication Corp.

    Mereka memegang 40 persen saham PT KCIC, dan karena itu, semua poin perjanjian kerja sama—termasuk kenaikan nilai proyek USD 1,9 miliar (Rp28,5 triliun) harus dinegosiasikan ulang berdasarkan dokumen resmi, bukan lobi politik.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan: APBN tak boleh digunakan untuk menambal utang KCIC. Bahkan, memakai dividen BUMN untuk menalangi kerugian dinilai berisiko dan rawan penyimpangan.

    Masih ada cara lain yang lebih sehat secara korporasi, yakni: kebijakan delusi saham. Dengan mengalihkan sebagian kepemilikan 60 persen saham PSBI, beban utang PT KCIC dan PT KAI bisa berkurang tanpa membebani kas negara.

    Itu langkah konstitusional dan rasional, bukan jalan pintas politik. Pada akhirnya, keberanian membangun proyek besar memang perlu. Tapi keberanian itu harus disertai tanggung jawab penuh, bukan sekadar menumpahkan risiko ke negara.

    Sebuah proyek raksasa seperti KCJB hanya akan menjadi simbol kemajuan bila dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat dan transparan. Karena di balik setiap rel yang berkilau dan setiap kereta yang melesat, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang sesungguhnya membayar kecepatannya? 

    (Ekonom Konstitusi)

  • Standar Ganda Global dan Kemungkinan Pupusnya Harapan Indonesia Tuan Rumah Olimpiade

    Standar Ganda Global dan Kemungkinan Pupusnya Harapan Indonesia Tuan Rumah Olimpiade

    JAKARTA – Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi besar olahraga, seperti Olimpiade, dibelenggu keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

    Komite Olimpiade Internasional mendesak federasi olahraga global untuk berhenti menyelenggarakan acara di Indonesia. Seruan ini diambil setelah Indonesia membatalkan visa atlet asal Israel yang seharusnya berlaga di World Artistic Gymnastics Championship di Jakarta. Namun sikap Indonesia, yang diperkuat putusan Pengadilan Arbitrase Internasional, dikecam IOC.

    IOC tidak dapat menemukan solusi atas keputusan tersebut, yang menurut Federasi Senam Israel (IGF) telah menciptakan preseden berbahaya.

    Menanggapi hal ini, dewan eksekutif IOC mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk “mengakhiri segala bentuk dialog” dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, atau konferensi lainnya di masa mendatang.

    Kantor pusat Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Lausanne, Swiss. (ANTARA/REUTERS/Denis Balibouse)

    Larangan ini tetap akan berlaku sampai pemerintah Indonesia memberikan jaminan mengizinkan akses masuk bagi semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraan. Selain itu, IOC akan merekomendasikan kepada semua federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan ajang atau pertemuan olahraga internasional apa pun di Indonesia.

    Gejolak Dunia

    Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan visa bagi para atlet Israel adalah sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Tentara Israel dianggap melakukan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Ini sebenarnya bukan pertama kali Indonesia menolak kedatangan atlet Israel. Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel terjadi menjelang Piala Dunia U-20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya.

    Kontroversi tersebut memaksa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Sejak pecah perang Isreal-Hamas dua tahun lalu, keikutsertaan Israel di ajang olahraga menjadi kontroversi. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    Sementara itu, menjelang pertandingan Kualifikasi Grup I Piala Dunia 2026, striker Norwegia Erling Haaland juga menyatakan dukungannya terhadap Palestina, sekaligus mengecam tindakan Israel. Dalam laga tersebut, Haaland mengemas hat-trick untuk memenangkan Norwegia 5-0 sekaligus menggagalkan keikutsertaan Israel di Piala Dunia.

    Tim Nasional Rusia mendapat skors dari FIFA akibat invasi negara tersebut terhadap Ukraina pada Februari 2022. Akibatnya, Timnas Rusia absen di Piala Dunia 2022 dan 2026, serta Euro 2024. (ANTARA/AFP/OLGA MALTSEVA)

    Presiden Federasi Sepakbola Norwegia Lise Klaveness mengatakan, Israel seharusnya diskors dari kompetisi internasional. Jika Rusia diskors oleh IOC akibat invasi ke Ukraina, Israel yang melakukan genosida di Gaza juga perlu diperlakukan sama. Sebab, kehadiran Israel pasti memicu kontroversi dan gejolak.

    Apa yang dilakukan IOC, dengan seolah membela Israel, mengingatkan publik terhadap apa yang dialami Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Timnas Rusia dilarang berkompetisi di ajang resmi UEFA dan FIFA. Akibatnya, mereka absen di Piala Dunia 2022 dan 2026, serta Euro 2024.

    Skorsing ini juga berlaku untuk klub Rusia, yang dilarang main di Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League. Roman Abramovich, pemilik Chelsea berpaspor Rusia, juga diusir dari tanah Inggris.

    Berkaca pada pengalaman tersebut, IOC dituding membuat standar ganda dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik. Para atlet Rusia, seperti pesenam Angelina Melnikova, harus bermain dengan status sebagai atlet netral individu (AIN), karena tak bisa berlomba atas negaranya akibat skorsing dari IOC.

    Mimpi Tuan Rumah Kandas

    Indonesia memiliki mimpi besar menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Namun sebelum itu, KOI akan lebih dulu mencari batu loncatan dengan mengajukan diri sebagai tua rumah Olimpiade Remaja 2030.

    Gelaran Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 sedianya menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah ajang internasional, termasuk Olimpiade Remaja dan Olimpiade.

    Namun, gejolak yang terjadi sebelum Kejuaraan Dunia, ditambah keputusan IOC, membuat kans Indonesia untuk itu tertutup.

    Menanggapi pengumuman IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, pemerintah Indonesia memahami sepenuhnya bahwa keputusan menolak kedatangan delegasi senam Israel akan memiliki konsekuensi.

    “Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, dan dunia, agar olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kejayaan bangsa di mata dunia,” ucap Erick Thohir.

    Pria yang juga menjabat Ketua PSSI ini menegaskan, keputusan IOC tidak akan berpengaruh pada aktivitas atlet Indonesia di ajang-ajang internasional. Karena, tidak ada poin yang melarang Indonesia ikut serta dalam ajang internasional.

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan keterangan pers terkait tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap pernyataan Komite Olimpiade Internasional (IOC) di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/10/2025). (ANTARA /Dhemas Reviyanto/nz/pri)

    Menjadi tuan rumah sebuah ajang olahraga bukan sekadar memberi gengsi dan kebanggaan. Kejuaraan Dunia Senam Artistik, misalnya, menjadi pendorong perkembangan senam di Tanah Air. Tak hanya menyosialisasikan senam, Kejuaraan Dunia juga menjadi tempat debut para pesenam muda Indonesia seperti Alarice Prakoso dan Salsabilla Hadi.

    Sementara itu, Erick menegaskan tetap akan mengupayakan diskusi dan lobi-lobi. Menurutnya, apa yang diputuskan IOC bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan atau didiskusikan.

  • Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    GELORA.CO -Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto mengungkap alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh disebut busuk sejak awal.

    Seto merupakan salah satu saksi proyek Whoosh saat masih berbentuk proposal. Dijelaskan Seto, ia sudah diminta Luhut untuk mempelajari proposal Whoosh dari China dan Jepang di tahun 2015.

    Saat itu, Seto merupakan staf Luhut saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

    “Saya waktu di KSP di awal tahun 2015, ditugaskan Pak Luhut mempelajari dua proposal feasibility study dari China dan Jepang,” kata Seto dikutip dari wawancara di TVOne, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Proyek Whoosh berlanjut saat Luhut menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, Seto menjabat sebagai Deputi Kemenko Marves.

    “Waktu itu ditugasi untuk menyelesaikan proyek ini. Tahun 2020 ada kabinet baru, Kementerian BUMN Erick Thohir mengajak kami di Kemenko Marves menyelesaikan proyek ini,” sambungnya.

    Ia lantas menyinggung pernyataan Luhut soal proyek Whoosh busuk sejak awal.

    “Memang ada berbagai masalah yang terjadi, pembebasan lahan tidak optimal, sehingga konstruksi tidak berjalan maksimal, koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, pemilihan isu-isu terkait konektivitas,” kata Seto.

    Soal konektivitas, proyek Whoosh bahkan mengorbankan pabrik di kawasan industri yang diharuskan dilewati jalur kereta cepat.

    “Contoh, pemilihan trase membelah kawasan industri. Ada satu perusahaan baru (yang sudah) membeli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trase Whoosh. Akhirnya pabriknya tidak bisa dibangun,” demikian kata Seto. 

  • Jokowi Diusulkan jadi Komut Whoosh, Luhut Dirut

    Jokowi Diusulkan jadi Komut Whoosh, Luhut Dirut

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut bertanggung jawab atas beban kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh. 

    “Whoosh itu tiap tahun minus Rp4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar utang Rp2 triliun. Jadi total defisit Rp6 triliun per tahun selama 60 tahun. Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” kata Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Sri Mulyono berujar, proyek bersama China ini sejak awal diinisiasi Jokowi, Luhut, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

    Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sri Mulyono mengusulkan Jokowi menjadi Komisaris Utama Whoosh.

    Sementara Luhut bisa menjadi Direktur Utama perusahaan pengelola Whoosh.

    “Mereka yang menginisiasi, maka mereka jugalah yang harus bertanggung jawab. Saya sarankan Pak Jokowi jadi Komut, Luhut jadi Dirut Whoosh. Bu Rini Soemarno bisa jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasional,” tandasnya.

  • Video: Erick Thohir Tegaskan Olahraga RI Tak Terdampak Larangan IOC

    Video: Erick Thohir Tegaskan Olahraga RI Tak Terdampak Larangan IOC

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta publik untuk tidak panik terkait keputusan Komite Olimpiade Internasional atau IOC, yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olimpiade dan kejuaraan turunannya.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta –

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)

  • RI Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora

    RI Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora

    Anda sedang membaca rangkuman berita-berita terkini yang terjadi dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

    Berita soal Indonesia menjadi pembuka edisi Kamis, 23 Oktober 2025.

    Indonesia dilarang jadi tuan rumah olahraga

    Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan acara di Indonesia, setelah Indonesia melarang pesenam Israel ikut bertanding.

    Semua ini berasal setelah Indonesia menyatakan tidak akan memberikan visa kepada tim Israel di ajang Gymnastic World Championship di Jakarta, karena serangan militer Israel di Gaza, yang kemudian dikecam oleh IOC.

    Dewan eksekutif IOC bertemu minggu ini dan memutuskan untuk “mengakhiri segala bentuk dialog” dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia “mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang”.

    Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan pemerintah Indonesia memahami keputusan ini, tapi juga memiliki alasan untuk tidak menerima tim Israel, yakni ” untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional.”

    “Kemenpora dan Pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional,” seperti dikutip dari situs resmi Kemenpora RI.

    ‘Aksi teroris’ di luar gedung parlemen Serbia

    Satu orang ditahan dan setidaknya seorang lainnya terluka setelah insiden penembakan dan kebakaran di luar gedung parlemen Serbia di Beograd.

    Sebuah video yang diunggah di media NOVA, yang lokasinya telah dikonfirmasi oleh kantor berita Reuters, menunjukkan petugas keamanan bersenjata mendekati sebuah tenda besar di luar gedung parlemen, Rabu kemarin.

    Beberapa tembakan dilepaskan dan kemudian kebakaran terjadi di dalam tenda tersebut, yang merupakan salah satu dari beberapa tenda yang didirikan tahun ini oleh para pendukung Presiden Serbia Aleksandar Vui selama protes anti-pemerintah.

    Presiden Vui menyebut penembakan itu sebagai aksi teroris dan mengatakan kalau ia harus pulang lebih awal untuk menangani insiden tersebut.

    China tuduh Australia melakukan ‘propaganda’

    China mengkritik Australia setelah bentrokan militer yang menegangkan di Laut China Selatan pada akhir pekan.

    China menuduh Angkatan Pertahanan Australia (ADF) menggunakan propaganda “yang diputarbalikkan” setelah sebuah jet tempur China melepaskan dua suar di dekat pesawat pengintai Australia, di atas perairan kepulauan Paracel.

    Australia sebelumnya mengatakan aksi militer China tersebut “tidak aman dan tidak profesional”, tapi China membantah tuduhan itu dan menyebut Australia “melanggar kedaulatan China” dan pasukan Australia telah “memasuki” “wilayah udara China”.

    Seorang pakar mengatakan ini adalah salah satu pernyataan terkuat yang pernah dibuat China tentang aktivitas Australia di kawasan tersebut dan mencerminkan “benturan” pandangan dunia.

    Akses tanpa hambatan untuk bantuan ke Gaza

    Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Israel harus mengizinkan akses tanpa hambatan bagi kelompok-kelompok yang membawa bantuan ke Gaza.

    Pendapat penasihat ICJ yang tidak mengikat juga menyatakan upaya Israel untuk menghentikan badan bantuan utama PBB menjangkau warga Palestina adalah ilegal.

    Israel menolak keputusan tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan tindakan politik” dan menuding badan tersebut “dipenuhi dengan kegiatan teror.”

    Buku The Hobbit bisa bernilai puluhan ribu dolar

    Perempuan asal Hobart, Australia Renee Woodleigh, menjual edisi 1937 dari karya klasik JRR Tolkien, The Hobbit.

    Dia mengklaim buku yang dibelinya di toko barang bekas 31 tahun yang lalu itu sebagai buku edisi pertama.

    Ia kini memutuskan untuk menjual buku itu seharga AU$44.000, atau lebih dari Rp440 juta.

    Meski seorang spesialis buku langka mengatakan kemungkinan besar klaim Renee itu benar, buku tersebut belum diverifikasi secara resmi.

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.