Xcloud.id

Tag: Erick Thohir

  • Presiden letakkan batu pertama pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi

    Presiden letakkan batu pertama pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi

    Minggu, 29 Juni 2025 17:29 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). Presiden Prabowo mengatakan pembangunan tersebut menjadi salah satu pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). Presiden Prabowo mengatakan pembangunan tersebut menjadi salah satu pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (kanan), Dubes China untuk Indonesia Wang Lutong (kiri) dan Co Founder CATL Li Ping (kedua kiri) menekan tombol bersama sebagai tanda pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). Presiden Prabowo mengatakan pembangunan tersebut menjadi salah satu pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Laporkan Potensi Korupsi di Perusahaan BUMN, Komut Dicopot Erick Thohir

    Laporkan Potensi Korupsi di Perusahaan BUMN, Komut Dicopot Erick Thohir

    Laporkan Potensi Korupsi di Perusahaan BUMN, Komut Dicopot Erick Thohir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisaris Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ferry Indonesia 2015-2020,
    Lalu Sudarmadi
    , dicopot dari jabatannya satu bulan setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    Erick Thohir
    .
    Keterangan ini terungkap saat Lalu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
    Pada persidangan itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Lalu pernah melaporkan proses KSU dan akuisisi PT JN yang bisa merugikan perusahaan dan memperkaya orang lain pada Maret 2020, jauh sebelum kasus ini diusut lembaga antirasuah.
    “Yang paling penting sebenarnya kami melaporkan bahwa akuisisi, ini proses KSU menjadi akuisisi, ini akan berisiko. Itu saja intinya, karena kami pernah menolak 2016, itu saja,” kata Lalu, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
    Lalu mengatakan, sedianya ia hendak menyampaikan laporan itu secara informal.
    Namun, deputi di BUMN menyarankan agar mengirim surat resmi kepada Erick.
    Jaksa lalu menunjukkan surat yang dikirim Lalu kepada Erick selaku Menteri BUMN.
    “Ini yang dikirimkan itu? Perihal laporan kepada menteri BUMN saat itu Pak Erick Thohir?” tanya jaksa KPK.
    “Iya,” jawab Lalu.
    Jaksa kemudian membacakan materi surat tersebut yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris PT ASDP tidak diberikan informasi yang maksimal terkait kerja sama dengan PT JN, perusahaan yang bergerak di penyeberangan seperti halnya PT ASDP Ferry.
    Komisaris tiba-tiba diundang untuk menghadiri acara penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) KSU antara PT ASDP Ferry dengan PT JN.
    Padahal, komisaris meminta agar kerja sama itu dikaji terlebih dahulu agar Dewan Komisaris bisa memberikan saran.
    Selanjutnya, kepada Erick, Lalu memperingatkan bahwa rencana yang disampaikan Direktur Utama PT ASDP Ferry saat itu, Ira Puspadewi, tidak akan menguntungkan
    perusahaan BUMN
    tersebut.
    “Apa yang dikemukakan Dirut akan menguntungkan ASDP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai, dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain,” kata jaksa KPK membaca surat Lalu.
    Lalu menyebut, KSU itu diduga menjadi modus agar PT ASDP mengakuisisi atau membeli kapal bekas PT JN.
    “Kami laporan kepada Bapak Menteri bahwa kami pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 2019 menolak
    akuisisi kapal
    PT JN yang dijadikan agenda RUPS pada waktu itu,” kata dia.
    Jaksa KPK lalu mengonfirmasi, setelah surat itu dikirimkan kepada Erick Thohir pada Maret 2020, dirinya justru dicopot dari kursi Komisaris Utama PT ASDP Ferry pada April.
    Menurut Lalu, ia berharap dipanggil Erick untuk memberikan penjelasan.
    Namun, dirinya justru dicopot tanpa alasan yang jelas.
    Penjelasan dari Deputi di BUMN pun mengambang.
    “Dibilang ‘oh, kesalahannya Pak Menteri, Pak Lalu berprestasi, ini penataan. Nanti Pak Lalu ditempatkan, dicarikan tempat yang lain’. ‘Betul itu?’ ‘Betul’,” ungkap Lalu.
    Tidak hanya dirinya, jajaran komisaris maupun direksi yang menolak menghalangi keinginan Ira mengakuisisi PT JN juga dicopot.
    Hal ini sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Lalu yang dibacakan jaksa KPK.
    “Susunan direksi ataupun komisaris PT ASDP yang menjadi penghalang rencana saudari Ira Puspadewi akan dilakukan pemberhentian, dipecat,” kata jaksa, membacakan BAP Lalu.
    Mereka yang dipecat adalah Wing Antariksa dan Lamane selaku Direktur PT ASDP Ferry.
    Kemudian, Lalu di jajaran komisaris utama dan VP bidang Hukum ASDP Dewi Andriyani yang mengundurkan diri.
    Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direksi PT ASDP Ferry melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
    Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono.
    Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.
    “Berdasarkan laporan uji tuntas
    engineering
    (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam,” ujar jaksa.
    Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok Megapolitan 17 Juli 2025

    Presiden Prabowo Disebut Restui Pelebaran Jalan Raya Sawangan Depok
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disebut telah merestui rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan, salah satu jalur nasional tersibuk di Kota Depok, Jawa Barat.
    Restu tersebut disampaikan Menteri BUMN
    Erick Thohir
    dalam pertemuan dengan Wali Kota Depok
    Supian Suri
    dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Erick menyebut, pemerintah pusat akan membantu proyek tersebut demi mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu.
    “Kemarin, Alhamdulillah Pak Presiden lewat Menteri PU sudah mau bantu yang Sawangan,” kata Erick dikutip dari
    TribunnewsDepok.com
    , Kamis (17/7/2025).
    “Jalan nasional memang, supaya mengurangi macet,” sambung dia.
    Wali Kota Depok Supian Suri membenarkan pernyataan tersebut.
    Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian PUPR terus dilakukan untuk mewujudkan proyek pelebaran jalan tersebut.
    “Ada beberapa ikhtiar, salah satunya adalah jalan nasional, baik itu yang berharap dukungan dari APBN maupun yang memang sudah kita alokasikan khususnya Jalan Raya Sawangan untuk pembebasan lahan,” ujar Supian.
    Supian menambahkan, Pemkot Depok akan mulai melakukan pembebasan lahan melalui perubahan anggaran tahun 2025. Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 80 miliar.
    “Sehingga nanti tahun 2026, proses infrastrukturnya bisa kita alokasikan anggaran dari APBD. Dan untuk jalan nasionalnya, dari APBN,” jelas dia.
    Selain pembebasan lahan, Pemkot Depok juga melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan, seperti pertigaan Jalan Keadilan, Parung Bingung, dan Tugu Batu Sawangan.
    Upaya mengurai kemacetan juga dilakukan melalui perluasan layanan transportasi umum seperti BISKITA Trans Depok dan Transjakarta.
    “Salah satunya melalui Transjakarta untuk menambah wadah bagi masyarakat Depok agar bisa lebih mudah menumpang angkutan umum,” ucap Supian.
    Saat ini, Pemkot juga telah mengajukan penambahan rute untuk armada BISKITA Trans Depok yang sebelumnya hanya melayani trayek Terminal Depok–LRT Harjamukti.
    Sebelumnya diberitakan, permasalahan kemacetan di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, sudah lama dikeluhkan warga, terutama saat akhir pekan.
    Salah satu warga, Barbot (48), menyebut kemacetan bisa terjadi sejak pukul 09.00 hingga malam hari, terutama di akhir pekan.
    “Kalau hari libur bisa macet dari pukul 09.00-22.00 WIB,” ujarnya.
    Ruas jalan ini disebut belum pernah diperlebar dalam 10 tahun terakhir, meski pertumbuhan permukiman terus meningkat.
    Warga lain, Jafar (42), menambahkan, kemacetan dari arah Bojongsari ke Parung Bingung bisa membuat kendaraan terhenti hingga dua jam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.

    Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Mendagri mengatakan, dirinya akan mengingatkan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati agar hadir mengikuti rangkaian acara peluncuran tersebut secara daring. Sementara itu, sebanyak 103 kepala daerah yang wilayahnya menjadi mock-up atau percontohan Kopdeskel mengikuti acara peluncuran di lokasi Kopdeskel-nya masing-masing.

    Kepala daerah yang menjadi percontohan juga diarahkan agar melibatkan kepala desa, lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Bupati nanti mengajak Pak Kades dan BPD. Wali Kota juga kami minta nanti untuk menghadirkan Lurah,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Mendagri juga akan melaksanakan Rakor khusus dengan Pemda terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dasar Kopdeskel, termasuk jenis gerai koperasi yang dikelola. Rakor tersebut juga untuk memantapkan persiapan acara peluncuran.

    Selain itu, Mendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam mendukung operasional peluncuran Kopdeskel Merah Putih di daerah masing-masing.

    Sebelumnya, dana BTT juga diarahkan agar dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Kopdeskel seperti pembiayaan akta notaris.

    “Sehingga nanti kalau ada [pembiayaan] yang kurang-kurang, itu acara digital launching ini mereka (Pemda) bisa memanfaatkan anggaran tersebut,” kata Mendagri.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • Pembangunan Jalan Raya Sawangan Depok Direstui Presiden Prabowo – Page 3

    Pembangunan Jalan Raya Sawangan Depok Direstui Presiden Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok berusaha melakukan pelebaran Jalan Raya Sawangan, Depok. Terkini, rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan video yang beredar, Wali Kota Depok, Supian Suri bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Pada video tersebut, Kota Depok salah satunya akan mendapatkan bantuan pelebaran Jalan Raya Sawangan.

    Masih merujuk video yang beredar, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, pelebaran Jalan Raya Sawangan mendapatkan bantuan pengerjaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan.

    “Kemarin, Alhamdulillah Pak Presiden (Prabowo Subianto) udah mau bantu lewat Menteri PU, udah mau membantu yang Sawangan (pelebaran Jalan Raya Sawangan), jalan nasional supaya mengurangi macet dan puteran Jagorawi,” ujar Erick pada video yang diterima Liputan6.com, Selasa (15/7/2025).

    Hal itupun dibenarkan Wali Kota Depok, Supian Suri saat ditemui di Balai Kota Depok usai memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah. Pertemuan antara Supian dan Erick Thohir tentang kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dengan Kota dan Kabupaten.

    “Ya terkait dengan ini (pelebaran jalan) kita terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pak Menteri PU yang menangani terkait dengan jalan nasional,” ujar Supian.

    Supian mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok berusaha menata jalan di Kota Depok, salah satunya jalan nasional. Pemerintah Kota Depok berharap dukungan anggaran dari APBN maupun yang sudah dialokasikan khususnya Jalan Raya Sawangan.

    “Pembebasan lahan untuk merekayasa Jalan Raya Sawangan sehingga mengurai kemacetan,” ungkap Supian.

    Adapun beberapa titik kemacetan di Jalan Raya Sawangan meliputi pertigaan Jalan Keadilan, pertigaan Parung Bingung, sampai Tugu Batu Sawangan. Rencana pembebasan lahan di Jalan Raya Sawnagan dilakukan pada perubahan anggaran 2025.

    “Nanti 2026 proses infrastrukturnya bisa kita alokasikan anggaran dari APBD dan untuk dari APBN pelebaran jalan di jalan nasional eksisting nya,” terang Supian.

     

  • Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset-aset BUMN di wilayah Jawa Barat.

    “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Senin (14/7/2025).

    Erick mengatakan ke depan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN. Hal ini guna mensukseskan program dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

    “Program ini untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan,” terang Erick.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.

    “Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya,” katanya.

    “Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja,” tutur Erick.

    (hns/hns)

  • Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperkuat kerja sama dalam mengoptimalisasi aset lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani. 

    Erick menuturkan langkah optimalisasi aset akan fokus pada penyelamatan lingkungan, relokasi warga terdampak bencana, dan pengelolaan sampah. 

    Kementerian BUMN mendukung langkah Dedi Mulyadi atau KDM untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah mengalami alih fungsi menjadi vila dan permukiman liar. Pemerintah mencatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah rusak akibat konversi lahan ilegal itu. 

    “Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025). 

    Selain itu, relokasi masyarakat terdampak bencana juga menjadi bagian dari pemanfaat lahan BUMN. Menurut Erick, pendekatan jangka panjang diperlukan agar pemulihan pascabencana tidak bersifat sementara. 

    Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), juga menyambut rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah berbasis energi. 

    Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan lingkungan secara inovatif dan lintas sektor. 

    “Kami mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden,” pungkasnya.

    Sebagai tindak lanjut, Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ditandatangani pada 21 Juli 2025. 

    Keduanya juga berencana membentuk Forum Strategis Pemda Jabar-Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset perusahaan pelat merah dan pembangunan daerah. 

  • 1 Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya Nasional

    1 Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya Nasional

    Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direksi PT
    Jawa Pos
    menyebutkan, ada dividen PT Dharma Nyata Press (DNP) atau Majalah Nyata senilai Rp 89 miliar yang tidak disetorkan
    Nany Wijaya
    dan
    Dahlan Iskan
    kepada Jawa Pos selaku induk perusahaan pada tahun 2017.
    Dividen senilai Rp 89 miliar ini merupakan perolehan dari tahun 2014-2016. Saat itu, Dahlan dan Nany masih merupakan pemegang saham di perusahaan DNP.
    “Kemudian diduga kuat terdapat dividen sejumlah Rp 89 miliar yang ditarik dan tidak diserahkan ke PT Jawa Pos, seperti sebelum-sebelumnya,” ujar salah satu kuasa hukum Jawa Pos, Daniel dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).
    Penyerahan dividen ini macet pada tahun 2017. Padahal, sebelumnya, penyerahan dividen lancar.
    Pihak Jawa Pos menyebutkan, masalah antara perusahaan dengan Dahlan dan Nany disebutkan terjadi mulai pertengahan tahun 2017.
    “Yang menjadi persoalan sejak yang bersangkutan diberhentikan pada 21 Juni 2017, DNP diakui milik yang bersangkutan secara pribadi dan menyangkali dokumen bahkan akta yang ada tentang kedudukan PT Jawa Pos,” jelas Daniel.
    Dalam kasus ini, pihak Jawa Pos memang melaporkan Nany Wijaya kepada polisi.
    Tapi, direksi mengatakan, ada kemungkinan pihak-pihak selain Nany yang ikut dijadikan sebagai tersangka.
    Pihak Jawa Pos menjelaskan, sejak awal pendirian, PT DNP merupakan anak perusahaan dari PT Jawa Pos.
    Tapi, pada tahun 1991, PT DNP didirikan dengan nama Dahlan Iskan sebagai pemegang saham milik Jawa Pos.
    Pada tahun itu, pendirian perusahaan menggunakan nama direksi lazim dilakukan karena keperluan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
    Lalu, pada tahun 1999, Jawa Pos melakukan akuisisi terhadap PT DNP. Pembelian saham ini menggunakan nama Nany Wijaya dan Dahlan Iskan.
    Susunannya pemegang sahamnya adalah Nany 45 persen dan Dahlan 55 persen.
    Tapi, baik Dahlan dan Nany telah menegaskan kalau PT DNP merupakan milik PT Jawa Pos.
    Meski demikian, Dahlan dan Nany berkomitmen kalau PT DNP tetap merupakan bagian dari Jawa Pos.
    “Sejak awal kerjasama pendirian PT DNP oleh PT Jawa Pos telah dicatat dan terekam sebagai anak perusahaan PT Jawa Pos dalam berbagai dokumen,” kata Daniel.
    Pernyataan ini juga telah direkam dalam berbagai dokumen hukum maupun notulen rapat.
    “Nany Wijaya dalam berbagai rapat dan dokumen hukum ada yang berupa akta otentik. Dirinya sendiri menyatakan dan menjamin bahwa saham di PT DNP tersebut adalah mutlak milik PT Jawa Pos,” jelas Daniel.
    Posisi PT DNP sebagai anak perusahaan Jawa Pos juga terlihat dalam sejumlah dokumen resmi.
    “Puluhan dokumen Perseroan dan Akta Otentik yang ditandatangani baik oleh Nany Wijaya maupun Dahlan Iskan yang pada intinya mengakui status DNP sebagai anak perusahaan PT Jawa Pos,” jelas Daniel.
    Selain itu, pada kop surat PT DNP juga disertakan logo Jawa Pos Group.
    Lebih lanjut, Jawa Pos juga menempatkan sejumlah direksinya sebagai komisaris di PT DNP. Tapi, soal kepemilikan ini menjadi persoalan ketika Nany dihentikan dari posisinya di tahun 2017.
    Diberitakan, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan jadi tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan surat atau penggelapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.
    Kabar penetapan tersangka tersebut mencuat setelah beredar gambar surat nomor B/1424/SP2HP-8/VII/RES.1.9./2025/Ditreskrimum.
    Penetapan tersangka ini disebut menindaklanjuti laporan dari Rudy Ahmad Syafei Harahap pada 13 September 2024.
    Selain menyebut nama Dahlan Iskan, surat itu juga berisi penetapan tersangka terhadap mantan direktur Jawa Pos Nany Widjaja dalam kasus yang sama.
    “Penyidik telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 2 Juli 2025 dengan kesimpulan dan rekomendasi, terhadap saksi Sdri. NANY WIDJAJA dan Sdr.
    DAHLAN ISKAN
    ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” potongan isi surat tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Said Didu: Jokowi dan Erick Masih Tentukan Komisaris BUMN

    Said Didu: Jokowi dan Erick Masih Tentukan Komisaris BUMN

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekertaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti tajam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sorotan yang diberikan oleh Said Didu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas dan profesionalisme.

    Hal ini menyusul dengan adanya pembentukan Danantara dari Pemerintah.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu punya harapan besar dengan adanya perbaikan ini.

    Khususnya menurut Said dengan adanya beberapa pengangkatan Komisaris BUMN.

    “Setelah pembentukan Danantara, awalnya berharap ada perbaikan kualitas profesionalisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN,” tulisnya dikutip Senin (14/7/2025).

    Namun, fakta yang terjadi dilapangan justru BUMN disebutnya semakin memburuk.

    “ternyata makin memburuk,” ujarnya.

    Faktor yang membuat hal ini buruk disebut Said Didu karena penentuan Komisaris

    “krn sepertinya penentuan Komisaris masih ditentukan oleh Jokowi lewat Erick Thohir.

    Jokowitigapriode ,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)